KOTA ACEH – Kabar terbaru datang dari Bandara IMIP Morowali di Sulawesi Tengah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah mencabut status khusus yang memungkinkan bandara tersebut melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

Pencabutan status ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025, melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Peraturan baru ini secara otomatis menganulir Keputusan Menteri sebelumnya.

“Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan atau ke Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian dikutip dari KM 55.

Dua Bandara Khusus Dicoret dari Daftar

Sebelumnya, dalam KM 38 Tahun 2025, terdapat tiga bandar udara khusus yang diizinkan untuk melayani rute internasional dalam kondisi tertentu dan bersifat sementara, yakni:

Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Riau.

Bandar Udara Khusus Weda Bay, Maluku Utara.

Bandar Udara Khusus IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah.

Namun, dalam Kepmen terbaru (KM 55 Tahun 2025), Kemenhub hanya menyisakan satu bandar udara khusus yang memiliki izin tersebut, yaitu Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Keputusan ini sekaligus mengeliminasi Bandara Khusus Weda Bay Malut dan Bandara Khusus IMIP Morowali dari daftar bandara yang dapat melayani penerbangan internasional sementara.

Bantahan Kemenhub Soal Isu Bandara Ilegal

Pencabutan status khusus ini muncul di tengah perhatian publik sebelumnya mengenai legalitas operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Perhubungan telah menegaskan bahwa Bandara IMIP di Bahodopi, Morowali, adalah bandara resmi yang terdaftar di pemerintah dan beroperasi sesuai otoritas negara.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, menyebut pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan mengirim personel ke lokasi untuk mengawasi operasional dan memastikan semuanya sesuai aturan.

“Kami sudah menempatkan beberapa personel di sana, dari bea cukai, kepolisian, hingga Ditjen Otoritas Bandara,” ujar Suntana.

Ia juga dengan tegas membantah isu bandara yang dianggap ilegal. “Bandara IMIP itu terdaftar. Enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” klaim Suntana

Gaza, (pic)

Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional di Jalur Gaza mengeluarkan peringatan pada hari Rabu tentang bahaya dari airdropping bantuan kemanusiaan yang sedang berlangsung, menekankan bahwa ia menimbulkan risiko bencana bagi kehidupan warga sipil.

Kementerian menunjukkan bahwa operasi airdrop sedang dieksploitasi oleh pendudukan Israel sebagai bagian dari “kebijakan kelaparan yang direkayasa” untuk menyebarkan kekacauan dan pelanggaran hukum dengan mendorong kegiatan para penjarah dan bandit.

Kementerian lebih lanjut mengkonfirmasi bahwa mereka secara ketat memantau situasi lapangan dan memenuhi tugasnya untuk mendukung warga di tengah -tengah apa yang digambarkan sebagai kampanye “genosida” yang dilakukan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Ini mencatat bahwa airdrops sering menyebabkan sejumlah besar cedera karena kerumunan yang dicap dan, dalam beberapa kasus, bahkan kematian.

Ini menjelaskan bahwa kotak bantuan sering jatuh langsung ke rumah dan tenda orang yang terlantar, yang mengarah ke korban, termasuk wanita dan anak -anak, seperti yang terjadi hari ini di Gaza utara. Tetes juga menghancurkan tenda dan menyebabkan kerusakan properti yang signifikan.

Kementerian dalam negeri lebih lanjut menyoroti bahwa jumlah bantuan yang disampaikan melalui parasut minim dan gagal untuk memenuhi bahkan kebutuhan dasar populasi yang menderita kelaparan yang memburuk. Ini menekankan bahwa bantuan yang diterima melalui metode ini dapat diabaikan dibandingkan dengan apa yang dapat disampaikan oleh truk melalui penyeberangan darat.

Kementerian menekankan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh bantuan airdropped, termasuk kekacauan, kehilangan nyawa, dan kerusakan properti, jauh lebih besar daripada potensi manfaat. Ia menegaskan bahwa satu -satunya cara yang layak untuk mengakhiri krisis kemanusiaan dan kelaparan sistematis adalah dengan membuka penyeberangan tanah dan memungkinkan aliran makanan dan bantuan kemanusiaan yang konsisten dan memadai setiap hari.

Kementerian disimpulkan dengan mengajukan banding ke semua negara yang berpartisipasi dalam operasi airdrop untuk mempertimbangkan kembali apa yang disebut praktik “mematikan” ini dan segera menghentikannya untuk melindungi keselamatan warga sipil di Jalur Gaza.

Satu orang tewas dan yang lain terluka pada hari Rabu karena jatuhnya kotak bantuan selama operasi airdrop di Gaza utara.

Selama lebih dari 10 hari, negara -negara Arab dan Barat, termasuk Mesir, UEA, Yordania, Maroko, Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman, telah melakukan operasi airdrop bersama untuk memberikan bantuan makanan ke berbagai bagian Jalur Gaza. Namun, hak asasi manusia dan organisasi PBB terus menekankan kebutuhan mendesak untuk membuka penyeberangan tanah untuk memberikan bantuan kepada populasi yang menghadapi kelaparan yang mengerikan yang telah mengklaim puluhan nyawa.

Airdrops yang kacau dari bantuan kemanusiaan menyebabkan kematian 18 warga Palestina dan cedera pada banyak orang lain ketika kotak-kotak jatuh langsung pada warga sipil karena operasi airdrop yang cacat, menurut dokumentasi oleh Monitor Hak Asasi Manusia Euro pada bulan-bulan sebelum gencatan senjata Januari.

RisalahPos.com Network

Gaza, (pic)

Kementerian Dalam Negeri di Gaza menuduh Tentara Pendudukan Israel dengan sengaja menyebarkan kekacauan di seluruh strip dengan menargetkan konvoi bantuan kemanusiaan dan mendukung jaringan penjarah terorganisir, dalam upaya yang diperhitungkan untuk mencegah bantuan menjangkau lebih dari dua juta warga sipil yang kelaparan.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kamis, kementerian mengatakan pasukan pendudukan Israel (IOF) secara sistematis menyerang personel yang ditugaskan untuk mengamankan truk bantuan, termasuk yang diawasi oleh lembaga internasional, untuk mengganggu pengiriman terorganisir dan mempertahankan gangguan.

“Pendudukan tidak dapat mentolerir kemiripan ketertiban dalam masyarakat Gaza,” pernyataan itu berbunyi, memperingatkan bahwa tindakan semacam itu adalah bagian dari kampanye yang lebih luas untuk mempersenjatai kelaparan.

Upaya keluarga dan klan lokal untuk melindungi konvoi bantuan juga dilaporkan digagalkan, karena IOF menargetkan dan membunuh lusinan sukarelawan muda. Kementerian mengatakan ini secara efektif membongkar inisiatif akar rumput dan memblokir solusi yang dipimpin masyarakat.

Memegang Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas kekacauan dan pencurian yang mengganggu pengiriman bantuan, Kementerian Dalam Negeri menggambarkan penjarah yang didukung Israel sebagai “agen pendudukan” dan bersumpah untuk melanjutkan operasi keamanan darurat terhadap mereka.

Itu juga mengutuk apa yang disebut “Gaza Humanitarian Foundation,” sebuah tubuh Israel dan yang didukung AS, sebagai mekanisme menipu yang menutupi pembunuhan sistematis warga sipil yang berusaha mendapatkan makanan. Kementerian menegaskan bahwa pasukan Israel telah membantai ratusan warga Palestina selama distribusi bantuan selama dua hari terakhir saja.

Selain itu, kementerian memperingatkan terhadap penggunaan airdrop yang berkelanjutan, dengan mengatakan mereka membahayakan warga sipil yang tinggal di kamp -kamp tenda yang penuh sesak dan berkontribusi pada lebih banyak kekacauan, cedera, dan bantuan yang rusak, semuanya sementara Israel menyajikan metode ini sebagai solusi kemanusiaan.

Menyerukan komunitas internasional untuk bertindak, kementerian menuntut diakhirinya penargetan pekerja bantuan Israel dan mendesak agar semua bantuan kemanusiaan disampaikan melalui lembaga -lembaga PBB yang berpengalaman untuk memastikannya mencapai mereka yang membutuhkan. Ini juga menarik bagi warga Gaza untuk menjauh dari rute masuk bantuan untuk mengurangi korban dan menggagalkan upaya Israel untuk memproduksi kekacauan.

RisalahPos.com Network

RisalahPos.com Network

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.

“Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo.

Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

“Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

“Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” ucap Presiden.

Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi pers tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. (BPMI Setpres/ABD)

Walmart sekarang menawarkan pengiriman farmasi hari yang sama di 49 negara bagian di tengah persaingan yang mengintensifkan untuk resep dari saingan online Amazon dan perjuangan toko obat sudut yang dijalankan oleh CVS Health dan Walgreens.

Walmart, yang meluncurkan pengiriman resep hari yang sama di enam negara bagian pada bulan Oktober, pada hari Kamis mengatakan perusahaan itu adalah “yang pertama mengintegrasikan farmasi, barang dagangan umum dan bahan makanan dalam satu pesanan online.”

Ekspansi pengiriman farmasi Walmart datang sebagai rantai toko obat, termasuk Walgreens dan CVS berinvestasi dalam pengiriman hari yang sama dan teknologi digital mereka karena mereka mengalami eksodus pelanggan di depan toko-tokonya. Sementara itu, saingan online Amazon menjadi lebih kompetitif dengan berinvestasi lebih banyak dalam bisnis resepnya dengan segala sesuatu mulai dari pengiriman drone hingga penawaran resep hari yang sama.

Baik Walgreens dan CVS telah menutup ratusan toko, menghasilkan format baru serta menambahkan lebih banyak layanan perawatan kesehatan. Dan hanya tiga bulan yang lalu, Amazon mengatakan akan lebih dari dua kali lipat menjadi 20 kota di mana pelanggannya bisa mendapatkan pengiriman resep hari yang sama dengan membuka apotek baru di pasar ini.

“Pengiriman Farmasi Hari Sama, salah satu usaha teknologi Walmart yang paling luas, adalah layanan penyimpanan-ke-pintu bertenaga teknologi, menggunakan kombinasi platform teknologi yang sangat kompleks dan berbasis cloud, kemampuan AI dan platform geospasial baru , ”Kata Walmart dalam pengumumannya.

Forbes2024 Forbes Healthcare Summit | Masa depan apotek

“Pengiriman farmasi menyatukan apa yang hanya dapat dilakukan Walmart pada skala ini – kehadiran nasional yang luas ditambah dengan keahlian mendalam dalam pengiriman farmasi dan toko – untuk memberi daya pada pengalaman ritel adaptif yang membawa obat kepada pelanggan persis seperti yang mereka inginkan dan butuhkan,” kata Walmart dalam pengumumannya. “Pengiriman farmasi dipimpin orang oleh lebih dari 15.000 apoteker di seluruh negeri yang membantu memberi pelanggan akses yang lebih nyaman untuk perawatan melalui pengeluaran dan pengiriman resep dan pengisian ulang obat, dengan beberapa pengecualian tertentu.”

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada tanggal 23 Desember 2024 telah mengeluarkan Surat Edaran nomor: B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan lzin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Surat ini dikeluarkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar pimpinan kementerian/lembaga/daerah/lnstansi melakukan penghematan perjalanan dinas luar negeri.

Salah satu poin dalam surat edaran ini mengatur perjalanan luar negeri dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif yang hasil konkretnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Kemudian, dinas luar negeri harus dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

Poin lainnya, perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

“Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan,” demikian bunyi surat edaran pada poin 5.

Di dalam surat edaran juga diatur mengenai jumlah peserta jika ingin dinas ke luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral, jumlah peserta maksimal sesuai permohonan.
b. Kurir Diplomatik/Tenaga Ahli Indonesia Penelitian/Pengumandahan/Detasering, jumlah peserta maksimal sesuai permohonan.
c. Misi Olahraga, jumlah peserta maksimal sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping.
d. Kunjungan Presiden/Wakil Presiden, jumlah peserta maksimal sesuai arahan Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
e. Kunjungan Menteri/Pimpinan Lembaga, jumlah peserta maksimal sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.
f. Misi Kemanusiaan, jumlah peserta maksimal sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.
g. Forum lnternasional Lintas Kementerian/Lembaga, jumlah peserta maksimal sesuai rekomendasi instansi penjuru.
h. Pembinaan/Pengawasan/Inspeksi/Factory Acceptance Test, jumlah peserta maksimal 3 orang.
i. Perbantuan Teknis/Misi Khusus Bidang Pengamanan, jumlah peserta maksimal 4 orang.
j. Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi lnvestasi, jumlah peserta maksimal 5 orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitas
k. Pelatihan/Training/Studi Tiru, jumlah peserta maksimal 10 orang.
l. Studi Banding/Benchmarking/Seminar/Simposium/Workshop/Konferensi, jumlah peserta maksimal 3 orang.
m. Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, lnternasional/Penjajakan kerja sama, jumlah peserta maksimal 5 orang, dalam hal bentuk kegiatannya terdapat working group, maka dapat ditugaskan 2 orang per working group yang merupakan bagian dari delegasi utama berasal dari lintas organisasi.
n. Seremonial/Penganugerahan/Penghargaan/Penandatanganan, jumlah peserta maksimal 3 orang. (ABD)

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya, Jumat (08/11/2024), dengan mengunjungi sejumlah negara untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Presiden mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan membahas sejumlah masalah penting mulai dari ekonomi hingga geopolitik global.

“Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak,” ucap Presiden dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Presiden Prabowo beserta sejumlah rombongan terbatas bertolak menuju negara pertama yang dikunjungi yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sekitar pukul 10.30 WIB. Di RRT, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping.

“Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington D.C memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat,” lanjutnya.

Dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo direncanakan menuju Lima, Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Setelahnya, Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas akan melanjutkan perjalanan menuju Brasil dengan agenda utama menghadiri rangkaian kegiatan KTT G20 yang diselenggarakan di Rio de Janeiro.

“Dari Brasil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dan berjalan kembali ke Republik Indonesia,” kata Presiden.

Rangkaian kunjungan ini diharapkan menjadi langkah yang signifikan dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di kancah internasional.

Tampak melepas keberangkatan Presiden yaitu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (06/11/2024). Dalam pengantarnya, Presiden menyampaikan rencana kunjungan kerja kenegaraan ke beberapa negara.

“Menghadiri KTT APEC di Peru dan G-20 di Brasil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan rencana menghadiri KTT-G7 yang akan diselenggarakan di Italia, yang dianggap sebagai suatu kehormatan bagi Indonesia.

Kepala Negara menegaskan bahwa kunjungan kerja kenegaraan ke sejumlah negara tidak dapat dihindari, mengingat semua agenda tersebut memiliki nilai strategis yang signifikan bagi ekonomi nasional.

“Kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang, yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita,” ujarnya.

Presiden menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk konferensi videountuk menjaga komunikasi yang efektif selama kunjungan kenegaraan dan kerja ke luar negeri.

“Jadi, hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui konferensi video,” ujarnya.

Presiden juga menghimbau agar jajaran Kabinet Merah Putih meninggalkan budaya protokoler yang berlebihan dan beralih ke kerja dengan kolaborasi dan terbuka.

“Jadi, silakan gunakan teknologi ya, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak, tidak perlu lewat telepon,” pungkasnya.

Hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna yaitu para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan para Kepala Badan. (KS/DNS)

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait perkembangan industri tekstil dalam negeri yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta,  Selasa (29/10/2024). Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan.

“Beliau ingin update mengenai situasi terkini, mengenai situasi industri tekstil salah satunya Sritex. Arahan beliau agar perusahaan tetap berjalan,” ucap Airlangga kepada para awak media.

Mengenai status pailit Sritex, Menko Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan kurator terlebih dahulu. “Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya ada kurator tentu harus ada pembicaraan dengan kurator,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa pemerintah memastikan bahwa PHK tidak akan terjadi. Yassierli mengatakan, pemerintah menginstruksikan agar industri tekstil tetap berproduksi.

“Kemudian kita minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini masih dalam proses hukum, kita lihat dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya dan itu insyaallah tidak ada masalah,” ucap Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menekankan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja tetap terpenuhi.

“Saya lebih concern terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk ke sana dan insyaallah menggembirakan dan hasilnya baik,” ucap Yassierli. (Setpres BPMI/DNS)