– Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan bandara di kawasan pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah.

Seusai menghadiri latihan terintegrasi 2025 TNI bersama sejumlah instansi, Sjafrie menilai keberadaan bandara tanpa kehadiran otoritas negara merupakan anomali yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kedaulatan Indonesia.

Menurut keterangan resmi di situs Kementerian Pertahanan (Kemenhan), bandara yang disorot berlokasi dekat jalur laut strategis, yaitu ALKI II dan ALKI III, yang menjadi rute internasional penting bagi navigasi dan perdagangan.

Menhan Sjafrie menegaskan keberadaan fasilitas strategis tanpa kontrol negara dapat menimbulkan celah hukum dan kerentanan terhadap kedaulatan ekonomi serta keamanan nasional. Ia mendorong deregulasi, peningkatan pengawasan, dan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik kritis.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” tegas Sjafrie, dikutip Rabu (26/11/2025)

Ia juga menegaskan negara tidak akan berhenti menindak setiap kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, termasuk praktik pertambangan ilegal sebagaimana pernah terjadi di Bangka.

Menhan memastikan seluruh temuan di Morowali akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar penataan dan perbaikan kebijakan nasional.

Presiden Republik Indonesia sekaligus Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pengarahan kepada para Komandan Satuan (Dansat) TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (07/02/2025).

“Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikad baik. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata-kata. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan-tulisan. Kita tidak bisa melindungi dengan teori. Melindungi adalah dengan kekuatan. Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para komandan satuan dari tiga matra TNI.

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah menetapkan perlindungan rakyat sebagai tujuan utama negara. Menurut Presiden, tujuan tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Artinya bapak-bapak pendiri bangsa, mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan fisik terhadap imperialisme sudah dari sejak awal menentukan dan menyampaikan bahwa fungsi negara yang pertama adalah fungsi perlindungan, fungsi melindung berarti pertahanan,” ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menyoroti berbagai konflik global yang menunjukkan bagaimana negara-negara besar bisa runtuh jika tidak memiliki sistem pertahanan yang kuat. Presiden menyebut saat ini banyak negara makmur yang diinvasi dan dihancurkan.

“Kita bersyukur berapa tahun ini bisa dikatakan 25, 30 tahun lebih kita bersyukur, kita harus bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin kita telah memelihara negara kita, memelihara NKRI tanpa terlalu terlibat, tanpa mengundang invasi dari negara lain,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan bahwa dalam pengarahan ini hadir 1.004 perwira menengah dan tinggi dari berbagai matra serta tingkatan, mulai dari pangkat mayor hingga jenderal berbintang empat. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden terhadap pengembangan TNI, termasuk pembentukan Batalyon Teritorial, peningkatan jumlah Batalyon, serta modernisasi alutsista.

“TNI akan terus berkomitmen dan loyal untuk melaksanakan program prioritas nasional sebagai penjabaran dari Asta Cita kedua yang Bapak canangkan. TNI mengambil peran aktif dalam mendorong terwujudnya ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada di wilayah-wilayah seluruh Indonesia,” ujar Panglima.

Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, TNI telah meningkatkan operasi pengamanan perbatasan yang berhasil menggagalkan berbagai upaya penyelundupan, termasuk narkoba dan perdagangan manusia. Selain itu, TNI juga terus memperkuat peran diplomasi militer melalui kerja sama regional, latihan bersama, dan operasi bantuan kemanusiaan.

“Diplomasi ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral, memperkuat kerja sama keamanan regional serta menciptakan stabilitas kawasan,” tuturnya.

Acara pengarahan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat visi pertahanan nasional dan menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun TNI yang lebih profesional, responsif, dan modern dalam menghadapi tantangan masa depan. (BPMI Setpres/DNS)