0

JAKARTA, BN NASIONAL

Sejak resminya PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Hulu Energi (PHE) bersama Petronas pada Juli 2023 menjadi Participating Interest (PI) 35 persen di Blok Migas Abadi Masela, pemerintah optimis dapat on stream pada Januari 2030, target ini mengalami kemunduran dari yang direncakan akhir 2029.

Selain PHE dan Petronas, pemegang 65 persen PI sisanya adalah Inpex Masela Ltd sebagai operator pada wilayah kerja yang terletak di Kepulauan Tanimbar, Maluku tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, mundurnya on stream tersebut dikarenakan terdapat kendala saat perubahan pengolahan LNG yang off shore atau on shore dan mundurnya Shell dari Masela.

“Memang kan kemarin masalahnya Masela mundur karena Off shore on shore. Kemudian udah selesai itu mundurnya disebabkan ini lagi, Shell mundur. Kemudian proses pengalihan saham Shell butuh waktu akhirnya dapat Petronas sama. Entar kita target 1 Januari 2030,” kata Arifin saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (19/6/2024).

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama INPEX Masela telah menyelesaikan beberapa kegiatan untuk melanjutkan pengembangan Blok Masela.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menjelaskna, salah satu yang sudah dirampungkan ialah terkait pengadaan tanah kawasan non-hutan untuk pembangunan salah satu fasilitas proyek LNG Abadi.

“SKK Migas telah menerima penyerahan hasil pengadaan tanah seluas kurang lebih 28,9 hektare dari Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Wilayah BPN Maluku di Ambon sebagai bentuk kontribusi untuk mendukung kelancaran proyek,” kata Hudi melalui keterangan resminya, dikutip Rabu (13/3/2024).

INPEX Masela pun telah memulai pengadaan untuk komponen fasilitas proyek LNG Abadi, misalnya Front End Engineering Design (FEED) FPCI untuk Onshore LNG dan FPCI untuk FPSO, serta FEED SURG dan FEED GEP.

SKK Migas terus mendorong INPEX Masela agar menjalankan sederet langkah untuk memastikan rencana pengembangan Blok Masela bisa berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Koordinasi dengan SKK Migas, tutur Hudi, wajib dilakukan oleh INPEX Masela supaya ketika ada kendala dapat dicarikan jalan keluar sesegera mungkin.

“Agar proyek dengan investasi US$20,9 miliar atau sekitar Rp324 triliun itu bisa onstream tahun 2029 untuk mendukung target LTP produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 MMSCFD dapat diwujudkan,” pungkasnya.

Vice President Corporate Services INPEX Masela Henry Banjarnahor menambahkan pihaknya tengah melakukan proses evaluasi terhadap proposal prakualifikasi yang telah diterima.

“Pengumuman proses prakualifikasi ini bakal diterbitkan lewat sistem Centralized Integration Vendor Database (CIVD)-SKK Migas,” kata Henry.

Maka dari itu, INPEX Masela bakal terus berkoordinasi dan bersinergi secara kolektif dengan SKK Migas dalam rangka melaksanakan rangkaian pengembangan proyek LNG Abadi.

“Apresiasi kami sampaikan kepada SKK Migas yang terus bersama-sama mengawal proyek ini, harapannya kelancaran dan keberhasilan proyek ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia khususnya di wilayah Timur Indonesia,” jelas Henry.

Studi-studi soal ruang lingkup CCS yang menjadi komponen penting pada Blok Masela itu pun saat ini tengah digarap oleh INPEX bersama pihak ketiga. Hudi Suryodipuro mengatakan salah satu studinya ialah kajian lanjutan CCS Abadi Fase 1 mengenai Top Seal, Fault Seal, dan 3D Geomechanics.

“Kemudian ada kajian lanjutan CCS Abadi Fase 2 tentang Reservoir Engineering Scope, dan kajian CO2 Injection Pipeline yang rencananya akan selesai pada tahun 2024,” ujarnya.

Untuk diketahui, Lapangan Abadi Blok Masela memiliki nilai investasi sebesar US$ 19,8 miliar, yang ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 1.600 juta kaki kubik per hari (mmscfd) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa) dan gas pipa 150 mmscfd serta 35.000 barel minyak per hari. Semula proyek ini diharapkan bisa beroperasi pada kuartal kedua 2027.

Selain menjaga ketahanan energi, Blok Masela juga diharapkan mampu menyediakan pasokan energi bersih yang stabil dalam jangka panjang. Karenanya, komponen Carbon Capture and Storage (CCS) bakal memegang peran penting untuk mencapai tujuan nol emisi CO2 Indonesia tahun 2060 mendatang.**

0

JAKARTA, BN NASIONAL

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harapan, dengan penuh harap meyakini bahwa AKBP Rossa Purbo Bekti, yang kini menjabat sebagai Kasatgas Penyidikan KPK, mampu menangkap Harun Masiku. Harun, tersangka dalam kasus pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI periode 2019—2024 di KPU RI, masih buron sejak Januari 2020.

“Tim penyidik tambahan di bawah kepemimpinan Kasatgas Penyidikan AKBP Rossa Purbo Bekti bisa menangkap Harun Masiku,” ujar Yudi di Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Pernyataan ini, menurut Yudi, bukanlah sekadar optimisme kosong. Rekam jejak AKBP Rossa Purbo Bekti berbicara banyak. Ia telah membuktikan kemampuannya dengan menangkap beberapa buronan kasus korupsi besar, seperti Samin Tan, Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto. Rossa juga memiliki pengalaman langsung dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Harun Masiku.

Keberhasilan ini, kata Yudi, adalah modal penting dalam perburuan Harun Masiku. Selain itu, penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik menunjukkan langkah maju.

“AKBP Rossa tahu apa yang harus diperbuat setelah penyitaan itu,” tegas Yudi.

Yudi yakin, analisis digital forensik terhadap ponsel tersebut sedang dilakukan. Namun, proses ini membutuhkan waktu, tergantung banyaknya data yang perlu diperiksa.

“Cepat atau lambat, Hasto dan Kusnadi akan diperiksa kembali terkait isi ponsel tersebut, apakah tentang percakapan, gambar, video, atau rekaman suara,” lanjut Yudi.

Jika kedua pihak yang disebut mangkir dari panggilan, penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil kembali atau bahkan membawa paksa jika alasan ketidakhadiran tidak dapat diterima. Mengenai apakah barang bukti yang disita akan dikembalikan, Yudi mengatakan, Jika tidak ditemukan kaitan dengan perkara pokok, barang bukti bisa jadi dikembalikan.

Dalam kegaduhan ini, Harun Masiku dan pihak yang menyembunyikannya mungkin akan mencari cara baru untuk bersembunyi.

“Namun, dengan pengalamannya, Rossa yang sudah menangani berbagai kasus besar di KPK, termasuk KTP-el dan SYL, sudah memperkecil area pencarian Harun Masiku,” yakin Yudi.

Harun Masiku, yang telah menghilang selama empat tahun, tetap menjadi buronan yang paling dicari.

“Kita doakan saja Harun Masiku cepat tertangkap karena kasus ini tidak akan tuntas selama Harun Masiku belum tertangkap,” tutup Yudi dikutip dari bisnis.com.

Sebagai latar belakang, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Ia mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, anggota KPU periode 2017—2022, Wahyu Setiawan, juga terpidana dalam kasus yang sama. Wahyu saat ini menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.**