– Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca banjir dan longsor yang menewaskan 1.200 orang serta menimbulkan kerugian ekonomi triliun rupiah.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pencabutan izin tidak otomatis menghentikan operasional perusahaan.

Hal itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2025).

“Baik, jadi begini. Dari proses pencabutan yang kemarin, tentunya secara teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian terkait,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memutuskan pencabutan izin setelah menerima laporan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Audit menemukan sejumlah perusahaan beroperasi di kawasan hutan lindung, melanggar izin wilayah, dan tidak memenuhi kewajiban pajak.

Prasetyo menjelaskan pencabutan izin akan ditindaklanjuti kementerian teknis seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurutnya, Presiden Prabowo meminta penegakan hukum tidak mengganggu kegiatan ekonomi maupun nasib pekerja.

“Bahwa masih ada beberapa atau mungkin ada (perusahaan) yang masih beroperasi itu tidak menjadi soal. Karena atas petunjuk Bapak Presiden, proses penegakan hukum ini diminta untuk memastikan kegiatan ekonomi tidak terganggu, yang berakibat pada terganggunya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar Prasetyo.

Danantara Dikerahkan

Pemerintah membentuk tim evaluasi yang dipimpin Danantara, sovereign wealth fund milik negara sebagai tindak lanjut pencabutan izin 28 perusahaan.

Tim ini ditugaskan menyiapkan pengalihan usaha agar tidak mengganggu mata pencaharian masyarakat.

Perusahaan berbasis Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diarahkan mengurangi penebangan pohon dan dialihkan ke sektor lain. Langkah ini disebut sebagai upaya menyeimbangkan penegakan hukum dengan keberlangsungan ekonomi.

“Ada beberapa perusahaan yang memang harus dialihkan. Contoh yang bergerak di bidang HPH, kita menghendaki untuk mengurangi menebang pohon,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memperhatikan masyarakat yang selama ini bergantung pada pekerjaan di perusahaan tersebut agar tidak kehilangan mata pencaharian.

KOTA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Sosial bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas pemerintah untuk percepatan penanganan dampak sosial pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bireuen, Rabu, 12 November 2025.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Pendopo Bupati Bireuen ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Chaidir, didampingi Sub Koordinator PSKBA Dinas Sosial Aceh, Yanyan Rahmat. Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen, hadir Bupati Bireuen, H. Mukhlis, beserta Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Dr. Alfian dan jajaran terkait.

Dalam arahannya, Sekretaris Dinas Sosial Aceh Chaidir, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial akan segera menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terdampak banjir. Selain itu, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI untuk mendukung proses relokasi warga dan pemberian bantuan sosial maupun ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

“Pemerintah Aceh berkomitmen memberikan penanganan cepat dan terukur terhadap setiap bencana sosial. Koordinasi yang solid antara Pemerintah Aceh dan Kabupaten menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan kondisi masyarakat,” ujar Chaidir.

Sementara itu, Bupati Bireuen, H. Mukhlis, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan nyata yang diberikan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial.

“Kami sangat berterima kasih atas respon cepat dan kepedulian Pemerintah Aceh. Kehadiran Dinas Sosial Aceh di lapangan memberikan semangat dan harapan baru bagi warga kami yang tertimpa musibah,” ungkap Bupati Mukhlis.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial, memulihkan ekonomi warga terdampak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca bencana. ()