Banjit, RisalahPos Network”

Pagi itu, suasana di Kampung yang ada di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, terlihat seperti biasa. Orang Tua Balita antri menunggu jatah MBG untuk tiga hari kedepan.

Di tangan mereka, bukan lagi bekal dari rumah, melainkan harapan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini rutin hadir Dusun Mereka.

Program ini sejatinya lahir dari niat baik: memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, tanpa terkecuali.

Lebih dari itu, MBG juga dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah membayangkan sebuah siklus yang saling menguatkan—anak-anak sehat, UMKM tumbuh, ekonomi desa bergerak.

Namun di balik niat mulia itu, sejumlah wali murid mulai bertanya-tanya.

Seorang ibu, yang enggan disebutkan namanya, bercerita bahwa menu yang kurang bervariasi. Ada pula yang mempertanyakan dengan kemasan 10 – 15 rb tapi di lapangan tak sesuai .

“Kami mendukung program ini, tapi tolong benar-benar diawasi kualitasnya. Ini untuk anak-anak,” ujarnya pelan.

Harapan masyarakat sebenarnya sederhana: makanan yang layak, bergizi, dan higienis.

Di atas kertas, tujuan MBG begitu besar. Program ini diharapkan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Menyerap pelaku UMKM sekitar.

Dengan begitu, bukan hanya siswa dan Balita yang merasakan manfaat, tetapi juga pedagang kecil di kampung-kampung.

Targetnya pun tidak main-main—jutaan tenaga kerja terserap di dapur-dapur komunitas, UMKM mendapatkan pasar tetap, bahkan membuka peluang usaha baru. Banyak perempuan yang dilibatkan dalam pengolahan makanan, membantu menopang ekonomi keluarga mereka.

Namun, sebagaimana program besar lainnya, pelaksanaan di lapangan kerap menghadapi tantangan. Koordinasi, pengawasan, hingga standar mutu menjadi kunci agar niat baik tidak berubah menjadi kekecewaan.

Suara orang tua bukanlah bentuk penolakan, melainkan bentuk kepedulian. Mereka ingin program ini berhasil. Mereka ingin anak-anak tumbuh sehat. Mereka ingin UMKM benar-benar merasakan dampaknya.

Kini, yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh dan keterbukaan dari pihak pengelola. Sebab sebuah program bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaan.

Jika pengawasan diperketat dan kualitas dijaga, MBG bukan hanya sekadar program makan gratis. Ia bisa menjadi fondasi masa depan—di mana anak-anak Way Kanan tumbuh kuat, dan ekonomi kampung berdiri lebih kokoh.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

KOTA ACEH – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Musriadi Aswad menyoroti buruknya pelayanan dasar di Aceh pasca musibah hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Ia menilai, meski Indonesia telah 80 tahun merdeka, masyarakat Aceh masih merasakan “penjajahan” dalam bentuk kelalaian pelayanan publik, khususnya pasokan listrik dan gas elpiji.

Menurutnya, hingga hari ini banyak wilayah di Aceh lumpuh akibat tidak berfungsinya layanan dasar. Pemadaman listrik yang berkepanjangan serta kelangkaan gas elpiji membuat aktivitas masyarakat, UMKM, layanan kesehatan, hingga roda ekonomi nyaris terhenti.

“Indonesia sudah 80 tahun merdeka, tapi Aceh masih seperti terjajah secara pelayanan. Listrik padam berhari-hari, gas elpiji sulit didapat. Ini bukan sekadar gangguan teknis, tapi kegagalan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya, Selasa, 16 Desember 2025.

Ia menilai, kondisi pasca bencana seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan BUMN terkait, khususnya PLN dan Pertamina. Namun kenyataannya, masyarakat justru dibiarkan menghadapi kesulitan tanpa kepastian pemulihan yang jelas.

“BUMN jangan tutup mata melihat kondisi Aceh hari ini. Semua lumpuh. Pelayanan dasar tidak berjalan. Masyarakat butuh listrik untuk bertahan hidup, butuh gas untuk memasak, bukan janji-janji,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh itu juga meminta pemerintah pusat segera turun tangan secara serius, bukan hanya melalui pernyataan, tetapi dengan langkah nyata dan terukur. Ia menegaskan bahwa Aceh tidak boleh diperlakukan sebagai daerah pinggiran, apalagi dalam situasi darurat pascabencana.

“Negara hadir bukan hanya dalam slogan. Kalau pelayanan dasar saja gagal, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya dirasakan rakyat Aceh,” pungkasnya. ()

Banjit, RisalahPos Network”

Pemerintah Kampung Rantau Jaya, Kecamatan Banjit, telah selesai menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025, kepada 187 keluarga penerima manfaat (KPM), Selasa 29/07/2025.

Kegiatan penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025, Kampung Rantau Jaya di salurkan langsung oleh Kasih Pelayanan nya.

Dalam kesempatan ini”Lilis Sumarti, Kasih Pelayanan Kampung yang mewakili Kepala Kampung”Bapak Agus Rianto,saat ditemui Awak Media Rakyat Pos Network dan Media RisalahPos Network,” menjelaskan bahwa bantuan beras ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dalam upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat yang kurang mampu,”Ujarnya.

Lanjut” Lilis Sumarti, setiap KPM akan mendapatkan (20 kg) Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025 dan

semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang ada di kampung Rantau Jaya ini,”Ucapnya.

Dengan pendistribusian yang tepat sasaran dan transparan, bantuan ini tidak hanya sekadar meringankan beban sesaat, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan keluarga.

Dan kami berharap Keberlanjutan program serupa di masa mendatang tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat khususnya yang ada di Kampung Rantau Jaya ini,” Tegas Lilis Sumarti.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar di Kabupaten Lampung Barat, Lampung, pada Jumat (12/07/2024), untuk meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerjanya untuk memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah.

Ditemui wartawan usai panen kopi di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyediaan fasilitas medis canggih seperti CT scan di rumah sakit daerah. Presiden mendorong agar pemerintah daerah bisa turut menyediakan ruangan bagi alat kesehatan tersebut.

“Yang paling penting semua rumah sakit yang saya kunjungi siapkan dulu ruangannya. Ruangan harus siap, pemda harus menyiapkan itu untuk CT scan, untuk cath lab, untuk mammogram, untuk x-ray yang modern, siapkan dulu. Alatnya akan dikirim dari Kementerian Kesehatan tahun ini sebagian, tahun depan sebagian,” ungkap Presiden Jokowi.

Sementara itu, Widyatmoko Kurniawan, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat, menjelaskan bahwa RSUD Alimuddin Umar telah melayani banyak pasien, terutama peserta BPJS yang mencakup 80 persen dari total pasien. Ia juga menambahkan bahwa rumah sakit sangat membutuhkan alat CT scan untuk mempercepat diagnosa penyakit yang lebih kompleks.

“Kita termasuk jauh dari rumah sakit rujukan sehingga perlu untuk mengetahui tentang penyakit yang lebih dalam dengan CT scan,” ungkapnya.

Warga setempat, Nurhaunima, mengungkapkan pengalamannya berobat di RSUD. Menurutnya, saat ini fasilitas maupun pelayanan di rumah sakit tersebut sudah baik

“Bagus sekali, sudah sering berobat, tidak ada kendala. Pelayanannya bagus,” ujarnya yang saat ditemui sedang mengantar cucunya berobat.

Warga lainnya, Putri Arum, juga mengungkapkan kepuasan atas pelayanan kesehatan yang ada. Ia juga menyampaikan harapan agar Presiden sering berkunjung, yang menurutnya akan membuat masyarakat merasa diperhatikan.

“Kalau bisa fasilitasnya bisa ditambah. Misal ibarat dokter saraf, kita jauh dari sini, 4 jam lagi ke dokter saraf. Jadi kalau bisa di sini terbuka untuk CT scan dengan dokter saraf,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj. Gubernur Lampung Samsudin, dan Bupati Lampung Barat Nukman. (BPMI SETPRES/AIT)