Banjit, RisalahPos Network”

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan.Pemerintah Kelurahan pasar Banjit menggelar Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (PPDK) dengan fokus pada pelatihan kader kesehatan.

Program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat setempat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, Rabu (27/08/2025)

Program pelatihan kader kesehatan ini bertujuan untuk membekali para kader dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani masalah kesehatan di masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan kader kesehatan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan kepada warga, serta mampu mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan secara dini.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Banjit, Bapak Nasrullah Ali,S.sos.,Lurah Pasar Banjit, Bapak Ali Nur Muhammad,S.E, Ketua TP-PKK, Kelurahan Pasar Banjit,Ibu Susrianti Ali Nur Muhamad, Kasi umum kecamatan Banjit,Ibu Dwi Agustina Damayanti,S.E., Para kader dan tamu undangan lainnya.

Camat Banjit, Bapak Nasrullah Ali,S.Sos., dalam sambutannya menjelaskan,” sasaran dari program ini adalah kader kesehatan yang berasal dari berbagai RW di Kelurahan Pasar Banjit.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya,Materi pelatihan akan mencakup pengetahuan dasar kesehatan dan penyuluhan keluarga Berencana (KB),” jelasnya.

Lebih lanjut Nasrullah Ali,S.sos,M.M menambahkan, dengan adanya program ini, Kelurahan Pasar Banjit dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberdayakan masyarakat melalui pelatihan kader kesehatan yang efektif dan berkelanjutan”,Ujarnya.

Ditempat terpisah Lurah Pasar Banjit, Bapak Ali Nur Muhammad, S.E., menambahkan,” melalui program ini Kelurahan Pasar Banjit berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kader kesehatan,” ujarnya.

Lanjutnya,dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan program ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” Tegasnya.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

Presiden Prabowo Subianto menerima menteri koordinator (Menko) dan sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (03/01/2025). Dalam keterangannya kepada awak media, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

“Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.

Selanjutnya, Presiden juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran. Menurut Muhaiman, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja.

“Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah. Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.

“Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Muhaimin.

Program lain yang menjadi fokus adalah optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial. Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan data penerima bantuan dengan menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

“Pokoknya gini tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat,” lanjutnya. (BPMI Setpres/DNS)