Jika Anda mengumpulkan pembayaran Jaminan Sosial tahun depan, ada beberapa perubahan pada program yang akan dilakukan mempengaruhi manfaat tahun 2026 Anda. Inilah yang perlu Anda ketahui.

Cek Jaminan Sosial pertama pada tahun 2026 akan dikeluarkan pada tanggal 2 Januari untuk penerima manfaat yang mulai mengumpulkan pembayaran Jaminan Sosial sebelum Mei 1997, serta mereka yang juga menerima Pendapatan Jaminan Tambahan.

Tunjangan pensiun, pasangan, dan penyintas akan dibayarkan pada tanggal 14 Januari kepada mereka yang lahir antara tanggal 1 dan 10 setiap bulan. Manfaat bagi mereka yang lahir antara tanggal 11 dan 20 setiap bulan akan didistribusikan pada tanggal 21 Januari, dan mereka yang berulang tahun antara tanggal 21 dan 31 setiap bulan akan menerima pembayaran pada tanggal 28 Januari.

Keuntungan Anda Akan Tumbuh 2,8% Tahun Depan

Penyesuaian biaya hidup tahunan untuk tunjangan Jaminan Sosial tahun 2026 akan menjadi 2,8%, atau sekitar $56 lebih per bulan, mulai bulan Januari.

Peningkatan manfaat ini dihitung berdasarkan inflasi selama kuartal ketiga tahun 2025, dan dimaksudkan untuk membantu penerima manfaat mengimbangi kenaikan biaya. Namun, para ahli mengatakan COLA pada tahun 2026 tidak akan cukup untuk banyak lansia.

Secara khusus, biaya premi untuk Medicare Bagian B, asuransi kesehatan federal yang digunakan oleh jutaan orang Amerika yang cacat atau menerima pembayaran Jaminan Sosial, diperkirakan akan meningkat sebesar 11,6% pada tahun depan. Peningkatan ini akan menghapus sepenuhnya peningkatan COLA yang diperoleh penerima manfaat pada tahun 2026.

Selain itu, para ahli dan pendukung Jaminan Sosial mencatat bahwa para lansia umumnya memiliki pengeluaran yang lebih tinggi daripada rata-rata pekerja, yang berarti rumus yang digunakan untuk menghitung COLA tahunan tidak secara akurat mencerminkan kenaikan biaya yang dihadapi sebagian besar dari mereka.

Semuanya Akan Menjadi Digital

Administrasi Jaminan Sosial telah mengambil beberapa langkah tahun ini untuk memodernisasi sistem dan pembayarannya, dan hal itu akan berlanjut hingga tahun baru.

Pada akhir September, SSA beralih ke pembayaran digital sepenuhnya dan berhenti mengeluarkan cek Jaminan Sosial fisik. Penerima manfaat yang sebelumnya menerima pembayaran fisik dapat memilih untuk menerima pembayaran melalui setoran langsung atau kartu Direct Express.

Perubahan modernisasi juga mencakup pengurangan staf di kantor lapangan, dan sebagai gantinya staf tersebut akan mendukung 800 staf badan tersebut. Pembaruan pada situs web Jaminan Sosial antara lain mencakup chatbot dan fitur yang memungkinkan orang Amerika melihat nomor Jaminan Sosial mereka secara digital.

Pembaruan ini, kata badan tersebut, akan mengurangi waktu tunggu melalui telepon dan di kantor lapangan, meningkatkan deteksi penipuan, dan mengurangi biaya dokumen dan pengiriman surat. Namun, pendukung penerima manfaat Jaminan Sosial mengatakan cepatnya penerapan perubahan ini dapat membingungkan beberapa penerima manfaat dan mengganggu manfaat bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap internet dan komputer berkecepatan tinggi.

Keringanan Pajak Baru Bagi Penerima Manfaat

Pengurangan pajak baru bagi warga Amerika berusia 65 tahun ke atas akan menurunkan tagihan pajak tahun depan bagi banyak penerima manfaat Jaminan Sosial, sehingga memberikan ruang gerak lebih besar pada anggaran mereka.

Pengurangan tambahan untuk warga lanjut usia dimaksudkan untuk mengurangi pajak pendapatan federal yang harus dibayar oleh penerima manfaat Jaminan Sosial, sehingga mereka dapat mengurangi $6.000 per individu dari penghasilan kena pajak mereka pada tahun 2025. Hal ini akan menurunkan beban pajak mereka secara keseluruhan ketika mereka mengajukan pajak pada bulan April.

Pada musim pengajuan pajak tahun 2026, warga lanjut usia dapat mengambil potongan baru serta potongan standar tambahan yang telah diberikan kepada warga lanjut usia berdasarkan undang-undang yang ada. Pengurangan baru ini dihapuskan secara bertahap untuk pembayar pajak dengan pendapatan kotor yang disesuaikan dan dimodifikasi di atas $75.000.

Usulan Perubahan Yang Perlu Diperhatikan Pada Tahun 2026

Ada beberapa usulan perubahan yang diajukan tahun ini dan dapat berlaku pada tahun 2026. Beberapa dari usulan tersebut akan meningkatkan pembayaran, sementara usulan lainnya akan mengurangi atau menghilangkan manfaat bagi individu tertentu.

Untuk membantu para lansia mengatasi meningkatnya biaya kebutuhan pokok seperti obat resep dan bahan makanan, sebuah rancangan undang-undang diperkenalkan ke Senat pada bulan Oktober yang akan menaikkan pembayaran Jaminan Sosial sebesar $200 per bulan dari Januari hingga 30 Juni.

Pemerintahan Trump telah berjanji untuk tidak memotong Jaminan Sosial, dan mengatakan pihaknya tidak berencana menaikkan usia pensiun untuk program tersebut. Namun, Gedung Putih telah mengusulkan perubahan lain pada program tersebut yang dapat mengakibatkan ratusan ribu penerima manfaat dipotong dari program Asuransi Pendapatan Tambahan dan Asuransi Disabilitas Jaminan Sosial.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).

Presiden menekankan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik.

Dalam sambutannya, Presiden juga menyoroti tantangan global yang penuh gejolak, baik geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata. Tahun ini, imbuhnya, pertumbuhan ekonomi global melambat dan terjadi krisis ekonomi di beberapa kawasan. Meski demikian, ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11 persen di kuartal tahun ini dan inflasi yang terjaga. Menurutnya, itu semua adalah modal dasar dalam membangun negara ini.

“Namun, untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis. Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini.”

Presiden menekankan pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan efisien terus dilakukan. Apalagi, sambungnya, saat ini Indonesia sedang berada pada era transisi pemerintahan. Presiden berharap dukungan BPK RI dan seluruh komponen bangsa pada peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 agar berjalan baik.

“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini, dan saya yakin pemerintahan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.”

Di akhir sambutannya, Presiden RI meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.

Hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (FID/ABD)