KOTA ACEH – Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, Wali Nanggroe Aceh, bersama Dinas Sosial Aceh menegaskan pentingnya penerapan Satu Data Aceh sebagai kunci penanganan berbagai persoalan kesejahteraan sosial. Komitmen ini mengemuka dalam audiensi resmi yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Selasa, 18 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Sosial Aceh memaparkan sejumlah program prioritas yang mencakup bidang Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, serta Penanganan Bencana. Program tersebut diwujudkan melalui layanan bantuan sosial, pemutakhiran data kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, penanganan darurat bencana, hingga rehabilitasi bagi kelompok rentan.

Audiensi ini turut dihadiri oleh para kepala bidang dan kepala UPTD panti pada Dinas Sosial Aceh, serta unsur pilar-pilar sosial Aceh, yaitu TAGANA, TKSK, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pelopor Perdamaian, Program Keluarga Harapan (PKH), dan LKKS Aceh. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas unsur untuk memperkuat integrasi data, mempercepat respon lapangan, dan meningkatkan efektivitas layanan sosial.

Salah satu agenda utama adalah finalisasi Aceh Social Protection Access System (ASPAS), sebuah platform terpadu yang akan mengintegrasikan seluruh layanan perlindungan sosial berbasis identitas tunggal Aceh Social ID (ASID). Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengecek bantuan, mengajukan layanan, serta memantau proses penyaluran secara digital dan transparan.

Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan faktor kunci keberhasilan layanan sosial.

“Satu Data menjadi fondasi agar penanganan masalah sosial lebih terukur, efektif, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wali Nanggroe.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, menyampaikan komitmen pihaknya untuk memperkuat integrasi data dan menindaklanjuti arahan Wali Nanggroe, termasuk pembentukan One Stop Service (OSS) sebagai pusat layanan sosial terpadu yang mudah diakses masyarakat.

“Dinas Sosial akan menindaklanjuti arahan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, termasuk mendorong dukungan berbagai pihak agar integrasi data sosial Aceh berjalan optimal,” tegas Chaidir.

Audiensi ditutup dengan penegasan bersama bahwa penguatan Satu Data Aceh dan pengembangan ASPAS merupakan langkah strategis menuju transformasi layanan sosial Aceh yang lebih modern, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ()

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas sekaligus makan siang bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Tradisi baru ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarmenteri dalam suasana yang lebih santai namun tetap produktif.

“Kalau yang siang ini, ini pertama kalinya dan menurut Presiden akan dijadikan tradisi juga untuk makan siang bersama, jajaran Menko dan Menteri-Menteri di bawah Kemenko sekaligus juga rapat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan penanganan judi online yang menjadi perhatian pemerintah. Menurut Meutya, Presiden Prabowo menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini.

“Presiden tadi kembali membahas mengenai perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP (Peraturan Pemerintah), yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online,” jelasnya.

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan pemblokiran hampir satu juta situs judi online. Namun, Meutya menegaskan bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat.

“Men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya,” tambahnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta pembaruan terkait upaya perlindungan anak di ranah digital. Pemerintah saat ini sedang dalam tahap akhir penggodokan peraturan yang akan mengatur perlindungan anak dari berbagai risiko digital, termasuk konten berbahaya.

“Sebelumnya dia meminta untuk diperbarui, semoga dalam waktu dekat dia akan memberikan,” kata pria.

Tradisi makan siang bersama ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para menteri untuk berdiskusi secara lebih informal namun tetap substansial, sehingga koordinasi antarkementerian semakin efektif dalam menjalankan program-program pemerintahan. (BPMI Setpres/ABD)