KOTA ACEH – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara TNI Angkatan Darat dan masyarakat. Salah satu bentuknya terlihat dari progres pembangunan jaringan irigasi tersier di wilayah kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I yang berada di Kecamatan Pante Bidari dan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur.

Proyek pembangunan irigasi tersier ini menargetkan jaringan sepanjang 4.836 meter dengan cakupan lahan garapan mencapai 255 hektare. Program tersebut merupakan bagian penting dari kontribusi TNI AD dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mengoptimalkan potensi pertanian di daerah.

Hingga akhir Oktober 2025, progres fisik pembangunan menunjukkan capaian positif. Pekerjaan konstruksi jaringan irigasi telah mencapai 565 meter atau sekitar 11,7 persen dari total target yang direncanakan, sementara kegiatan pengolahan dan penanaman lahan telah mencapai 165 hektare atau 64,7 persen.

Adapun kegiatan pembangunan tersebar di tujuh desa, yakni Desa Matang Kruet, Desa Paya Demam Lhee, Desa Buket Karueng, Desa Seuneubok Tuha, Desa Alue Ie Mirah, Desa Pante Rambong, dan Desa Pante Labu. Di seluruh titik tersebut, personel TNI bersama masyarakat bekerja secara bahu-membahu dalam semangat gotong royong untuk mempercepat penyelesaian proyek yang menjadi harapan para petani setempat.

Keberhasilan program Karya Bakti TNI ini tidak hanya terletak pada hasil fisik pembangunan semata, tetapi juga pada kekuatan kebersamaan yang tumbuh antara prajurit dan warga. Total sebanyak 17 personel TNI bersama 14 warga masyarakat terlibat langsung di lapangan. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat yang selama ini menjadi fondasi utama setiap program pembangunan di wilayah.

Melalui pembangunan jaringan irigasi tersier ini, diharapkan sistem pengairan lahan pertanian masyarakat dapat berfungsi lebih optimal sehingga hasil produksi padi dan tanaman pangan lainnya meningkat secara signifikan. Program ini sekaligus menjadi bukti konkret kehadiran TNI sebagai garda terdepan yang senantiasa hadir dalam mendukung program pembangunan pemerintah, khususnya di bidang pertanian.

Menanggapi perkembangan tersebut, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para prajurit dan masyarakat yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam pelaksanaan program Karya Bakti ini.

Menurut Pangdam IM, pembangunan jaringan irigasi tersier di Aceh Timur memiliki nilai strategis karena tidak hanya menyangkut peningkatan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Pembangunan irigasi tersier ini adalah bentuk pengabdian nyata TNI kepada masyarakat. Melalui kerja sama yang baik dengan warga, kita ingin memastikan setiap lahan pertanian di Aceh Timur dapat dikelola secara maksimal, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” ujar Pangdam IM.

Beliau menambahkan bahwa peran aktif TNI dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian, merupakan implementasi dari tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yakni membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pangdam IM juga menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan antara TNI dan rakyat harus terus dipertahankan karena menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan setiap program pembangunan sangat bergantung pada kerja sama dan dukungan masyarakat. TNI hadir untuk membantu, melayani, dan menjadi bagian dari solusi bagi rakyat,” tuturnya.

Mayjen TNI Joko Hadi Susilo berharap proyek irigasi ini dapat segera rampung sesuai target waktu yang telah ditetapkan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh para petani di Pante Bidari dan Simpang Ulim. Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan tanggung jawab demi mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan.

“Semoga program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh Timur. Bersama rakyat, TNI akan terus berkontribusi dalam membangun negeri,” tutup Pangdam IM. ()

Pemerintah terus melakukan percepatan dalam program pangan dan penguatan koperasi, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan berbagai langkah strategis usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (24/02/2025).

“Kami baru selesai rapat dengan Pak Presiden, dan itu menyangkut bagaimana langkah-langkah soal pangan dan juga mengenai program Makan Bergizi Gratis. Termasuk peran kooperasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya, termasuk juga percepatan-percepatan yang ingin dilakukan untuk pembangunan-pembangunan di desa, terutama untuk pangan,” ujar Budi Arie dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Budi Arie menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa yang bergerak di sektor pertanian. “Pak Presiden ingin koperasi ini menjadi gaya hidup baru, koperasi ini menjadi strategik, dan kooperasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat atau rakyat meningkat kesejahteraannya,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengambil langkah tegas dalam mendorong industri susu dalam negeri. Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa seluruh industri pengolahan susu wajib menyerap susu lokal dari peternak dalam negeri.

“Industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menyebut bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 20 persen. Pemerintah pun menargetkan untuk menekan angka impor ini dengan meningkatkan produksi susu dalam negeri.

“Kita ingin instruksi dari Presiden Prabowo adalah bagaimana industri susunya kita naikkan, impornya kita tekan. Jadi orangnya bukan dibatasi untuk minum susu, orang boleh minum susu tapi dari 100 persen yang kita minum bagaimana kuotanya ini lama-lama harus kita balik,” jelas Sudaryono.

Guna mendukung hal tersebut, pemerintah mencanangkan investasi dalam pengadaan induk sapi. Pemerintah memiliki target untuk mendatangkan dua juta sapi indukan ke Indonesia.

“Sudah ada 167 perusahaan yang komit untuk berinvestasi mendatangkan sapi. Jadi negara tidak mengeluarkan APBN tapi mereka berinvestasi, sumber sapinya dari mereka, mereka yang pelihara, mereka yang bermitra dengan peternak-peternak lokal dan seterusnya,” tambahnya.

Pemerintah juga memastikan program Makan Bergizi Gratis akan didukung dengan sumber protein lokal. Saat ini, susu belum masuk dalam program tersebut karena keterbatasan produksi dalam negeri.

“Kita tidak ingin memberikan susu impor kepada anak-anak kita. Kita ingin substitusi dulu dengan sumber protein yang lain, dengan telur, daging ayam dan seterusnya,” kata Sudaryono. (BPMI Setpres/DNS)