– Pertamina Patra Niaga resmi memblokir 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan karena terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan dalam pembelian Pertalite dan Solar subsidi.

Akibat pemblokiran ini, seluruh kendaraan tersebut tidak dapat lagi bertransaksi BBM bersubsidi, baik di SPBU maupun melalui aplikasi terhubung.

Kebijakan ini disampaikan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan pemblokiran dilakukan sebagai langkah pencegahan agar subsidi BBM tidak disalahgunakan.

QR Code Jadi Senjata Utama Awasi BBM Subsidi

Pertamina kini menerapkan sistem wajib QR Code untuk seluruh pembelian BBM subsidi sebagai bagian dari program Subsidi Tepat.

Melalui sistem digital tersebut, Pertamina bisa mengidentifikasi pola penyalahgunaan, termasuk lonjakan pembelian yang tidak wajar atau praktik kecurangan di lapangan.

“Sistem subsidi tepat telah mengidentifikasi fraud terhadap 394 ribu nopol kendaraan yang sudah kami blokir untuk mengantisipasi dan memitigasi penyalahgunaan BBM di SPBU,” jelas Mars Ega.

Selain menindak kendaraan, Pertamina Patra Niaga juga melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU sepanjang tahun 2025 yang diduga bermasalah atau tidak patuh pada aturan penyaluran BBM subsidi.

Konsumsi Pertalite dan Solar Turun

Implementasi QR Code terbukti memberi dampak nyata.

Hingga Oktober 2025, konsumsi dua jenis BBM subsidi menunjukkan penurunan signifikan:

– Seorang warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur berinisial A (27) keluhkan motornya tak nyaman dikendarai setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax.

Ia mengaku mengisi Pertamax karena takut BBM jenis Pertalite bisa merusak kendaraanya.

Diketahui, sejumlah daerah di Jawa Timur beberapa waktu lalu alami brebet massal setelah mengisi BBM jenis Pertalite.

Brebet adalah kondisi pembakaran atau aliran bahan bakar yang bermasalah sehingga saat gas ditarik, laju kendaraan tersendat-sendat.

Ada banyak penyebab kendaraan brebet, mulai dari busi yang kotor, filter udara kotor, injektor atau karburator kotor, masalah kelistrikan, hingga kualitas BBM yang jelek atau tidak sesuai.

Salah satu wilayah di Jatim yang terdampak yakni Kabupaten Tuban.

Kepada TribunJatim.com, A mengaku setelah mengisi Pertamax, ada yang berbeda dengan kendaraannya.

“Aku habis mengisi Pertamax, rasanya berbeda,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).

Setelah mengisi Pertamax di SPBU Sleko Tuban, motor yang awalnya normal tiba-tiba susah saat berakselerasi.

“Tarikan gas motor jadi tidak bertenaga, kayak mau mati terus. Gak enak saat digas,” imbuhnya.

Meski motornya bisa menyala, namun tarikannya terasa berat hingga terasa seperti hendak mati.

Ia pun berharap, kasus BBM di daerahnya bisa segera ditangani.

Hingga saat ini, pihak Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus belum memberikan keterangan.

Namun, pihak pertamina telah membuka posko aduan di salah satu SPBU di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang dibuka sejak pagi hingga sore hari.

Posko tersebut dibukan untuk menampung keluhan masyarakat terkait BBM.

Warga Tuban Rugi Rp1,2 juta

– Pertamina menyiapkan ganti rugi bagi pengendara motor yang mengalami masalah seusai kendaraan diisi bensin Pertalite di wilayah Jawa Timur.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan permintaan maaf dan memastikan pihaknya siap memberikan kompensasi serta perbaikan gratis bagi kendaraan yang terdampak.

“Pertamina akan mengganti biaya perbaikan kendaraan yang terdampak,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dalam keterangan resminya, Jumat, 31 Oktober 2025.

Ahad menjelaskan, bila dari pemeriksaan awal ditemukan indikasi kerusakan, kendaraan akan dirujuk ke bengkel resmi yang ditunjuk Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, Pertamina telah menambah jumlah posko pengaduan masyarakat menjadi 15 titik dari sebelumnya hanya tiga, guna mempercepat penanganan kasus.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Mufti Mubarok menegaskan, pihaknya akan memanggil Pertamina untuk meminta klarifikasi.

“Kami akan memanggil Pertamina. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ucap dia.

Mufti menjelaskan, banyak laporan diterima dari masyarakat yang mengaku motor mereka mendadak bermasalah setelah mengisi Pertalite. Ia menduga ada persoalan pada kualitas bahan bakar yang didistribusikan di beberapa SPBU.

Menurutnya, jika terbukti kerusakan kendaraan diakibatkan oleh bahan bakar, maka Pertamina harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi.