MIAMI (AP) — Perwakilan AS Sheila Cherfilus-McCormick menegaskan kembali ketidakbersalahannya pada Senin di luar gedung pengadilan federal Miami, di mana dia menghadapi dakwaan bersekongkol untuk mencuri $5 juta dalam dana bencana COVID-19 federal.

Cherfilus-McCormick dijadwalkan untuk didakwa, namun pengacaranya meminta persidangan dijadwal ulang hingga 20 Januari sehingga dia dapat menyelesaikan tim hukumnya. Jaksa tidak keberatan, dan Hakim Lisette Reid menyetujui tanggal baru tersebut. Sidang berlangsung kurang dari lima menit.

“Saya hanya ingin memperjelas bahwa saya tidak bersalah,” kata Cherfilus-McCormick segera setelah meninggalkan pengadilan. “Saya sama sekali tidak mencuri dana apa pun. Saya berkomitmen untuk masyarakat Florida dan distrik saya.”

Cherfilus-McCormick, seorang Demokrat, telah mengaku tidak bersalah. Dia menghadapi 15 dakwaan federal yang menuduhnya mencuri dana yang telah dibayar lebih ke perusahaan perawatan kesehatan keluarganya, Trinity Healthcare Services, pada tahun 2021. Perusahaan tersebut memiliki kontrak untuk mendaftarkan orang untuk vaksinasi COVID-19.

Pengacara Cherfilus-McCormick, David Oscar Markus, mengatakan kasus ini melibatkan kesalahan yang umumnya bukan merupakan pelanggaran ringan, apalagi kejahatan berat. Dia yakin kasus ini bermotif politik.

Cherfilus-McCormick ditangkap pada bulan November dan kemudian dibebaskan dengan jaminan $60.000. Selain jaminan, hakim mengatakan Cherfilus-McCormick harus menyerahkan paspor pribadinya, dan hanya diperbolehkan melakukan perjalanan antara Florida, Washington, DC, Maryland, dan Distrik Timur Virginia.

Dia diizinkan untuk menyimpan paspor kongresnya sehingga dia dapat melakukan tugas tertentu untuk pekerjaannya.

Menurut dakwaan federal, jaksa penuntut mengatakan bahwa dalam waktu dua bulan setelah menerima dana pada tahun 2021, lebih dari $100.000 telah dihabiskan untuk membeli cincin berlian kuning 3 karat untuk anggota kongres tersebut.

Perusahaan perawatan kesehatan milik keluarga Cherfilus-McCormick telah menerima pembayaran melalui kontrak staf vaksinasi COVID-19, kata dakwaan. Kakaknya, Edwin Cherfilus, meminta $50.000, namun mereka keliru menerima $5 juta dan tidak mengembalikan selisihnya.

Jaksa mengatakan dana yang diterima Trinity Healthcare didistribusikan ke berbagai rekening, termasuk teman dan kerabat yang kemudian menyumbang untuk kampanye Cherfilus-McCormick di Kongres.

Cherfilus-McCormick memenangkan pemilihan khusus pada Januari 2022 untuk mewakili Distrik ke-20 Florida, yang mencakup sebagian wilayah Broward dan Palm Beach, setelah Rep. Alcee Hastings meninggal pada tahun 2021.

Tuduhan yang dia hadapi termasuk pencurian dana pemerintah; memberikan dan menerima sumbangan jerami dari donor; membantu dan mendampingi pembuatan surat keterangan palsu dan tidak benar dalam Surat Pemberitahuan; pencucian uang, serta tuduhan konspirasi yang terkait dengan masing-masing tuduhan tersebut.

Menurut pernyataan sebelumnya yang diberikan oleh kepala staf Cherfilus-McCormick, dia tidak berencana mengundurkan diri dari jabatannya. Dia mengatakan dia telah bekerja sama dengan “setiap permintaan yang sah” dan akan terus melakukannya sampai masalah tersebut diselesaikan.

KOTA ACE – Majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mendapati banyak jawaban “tidak ada” saat menginterogasi perwakilan Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang prosedur legalisasi ijazah. Pertanyaan khusus diajukan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku saat masa kuliah hingga pencalonan Presiden Joko Widodo.Sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Presiden ke-7 RI ini digelar di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Hadir sebagai pemohon koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis, sementara termohon dihadiri perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

“SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi?” tanya Ketua Majelis Sidang, Rospita Vici Paulyn.

“Enggak ada,” jawab pihak termohon.

UGM mengakui Jokowi pernah melakukan legalisasi ijazah, namun kampus tidak memiliki SOP tertulis sejak masa kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan (1980–1985) hingga pendaftaran capres 2014 dan 2019. SOP hanya tersedia dalam bentuk buku panduan tanpa format baku.

“Sampai sekarang ada, sudah ada belum, enggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga enggak ada aturannya?” tanya Rospita.

“Kami yakin ya, eh, dengan status Pak Jokowi di kami, ada, ada Bu,” jawab termohon.

“Ada ya? SOP-SOP enggak pernah ada?” tanya Rospita lagi.

Perwakilan UGM menjelaskan, “Kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedural yang kita maknai saat ini itu memang, memang tidak ada pada zaman itu. Jadi, pada saat itu proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya apa menjelaskan perihal SOP yang Bapak/Ibu dari pemohon itu minta, gitu.”

Ketua majelis kemudian mendalami isi buku panduan yang dimaksud, namun jawaban yang diterima dinilai tidak lugas. Termohon menyebut buku panduan hanya memuat kurikulum dan aturan drop out (DO), sementara informasi seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau proses akademik lain harus ditanyakan ke fakultas.

“Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi, ada enggak? Aturan DO?” tanya Rospita.

“Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada,” jawab termohon.

“Apakah ada kurikulumnya?” tanya Rospita lagi.

“Terkait dengan drop out ada,” jawab termohon.

“KKN?” tanya Rospita.

“Untuk KKN, kalau dari kami belum bisa memastikan ya karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas,” jawab termohon.

Rangkaian pertanyaan berlanjut hingga majelis menyimpulkan banyak ketiadaan aturan. “Oke, dicek lagi ya, aturan sidang?” tanya Rospita.

“Aturan sidang kurang tahu juga karena itu. Kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya enggak ada ya…”

Penelusuran berakhir dengan pengakuan resmi dari UGM bahwa periode 1980-1985 memang tidak ada SOP legalisasi ijazah dalam format yang diminta pemohon. “Iya, kalau untuk yang bentuknya SOP enggak ada,” jawab termohon menutup keterangan.

Apa yang telah terjadi: Pekan ini, anggota subkomite utama DPR meminta jawaban dari Badan Perlindungan Lingkungan mengenai mengapa mereka belum mempublikasikan laporan yang mendokumentasikan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh bahan kimia yang selamanya ditemukan dalam air jutaan orang Amerika.

Dalam surat yang dikirim ke EPA pada hari Kamis, Rep. Chellie Pingree, D-Maine, mengutip cerita ProPublica minggu lalu yang mengutip ilmuwan pemerintah yang mengatakan bahwa laporan tersebut telah siap untuk diterbitkan pada bulan April tetapi belum dirilis. Pingree – anggota tertinggi Partai Demokrat di Sub-komite Komite Alokasi untuk Dalam Negeri, Lingkungan Hidup dan Badan-Badan Terkait – meminta Administrator EPA Lee Zeldin untuk memberikan “jawaban yang jelas” tentang mengapa laporan tersebut tidak dipublikasikan, siapa yang mengarahkan penundaannya dan kapan Zeldin akan berkomitmen untuk merilisnya.

Apa yang Mereka Katakan: Pingree menyebut penundaan dalam penerbitan laporan tersebut sebagai bagian dari “meningkatnya pola campur tangan terhadap karya ilmiah Badan” dan menunjuk pada Sistem Informasi Risiko Terpadu, program EPA yang menulis laporan tersebut. IRIS, yang dibentuk pada masa kepresidenan Ronald Reagan, menganalisis dampak buruk bahan kimia terhadap kesehatan. “Pemerintahan Trump, Partai Republik di Kongres, dan industri telah memusuhi program IRIS,” tulisnya, menanyakan apakah para ilmuwan telah dikeluarkan atau dipindahkan dari program tersebut dan, jika demikian, mengapa.

Suratnya juga mencatat bahwa “penundaan penerbitan laporan PFNA bertepatan dengan keputusan EPA, pada bulan Mei tahun ini, untuk membatalkan” batasan air minum untuk PFNA dan beberapa bahan kimia selamanya lainnya, yang juga dikenal sebagai PFAS. “Ini tampaknya lebih dari sekadar kebetulan mengingat ada penolakan kuat dari industri terhadap regulasi PFAS,” tulis Pingree.

Pingree mencatat bahwa penundaan tersebut tampaknya bertentangan dengan pernyataan publik Zeldin yang berulang kali tentang melindungi masyarakat dari senyawa PFAS, yang mencemari tanah dan air di Maine dan di seluruh negeri. “Negara bagian kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah federal. Dan ketika Anda melihat pemerintah federal mengabaikan Anda dan memutuskan untuk menyembunyikan data… itu benar-benar mengecewakan,” katanya kepada ProPublica. “Membaca artikel itu membuat darahku mendidih.”

Latar belakang: PFNA berada dalam sistem air minum yang melayani sekitar 26 juta orang. Laporan tersebut menemukan bahwa bahan kimia tersebut mengganggu perkembangan manusia dengan menyebabkan berat badan lahir rendah dan, berdasarkan bukti pada hewan, kemungkinan besar menyebabkan kerusakan pada hati dan sistem reproduksi pria, termasuk penurunan kadar testosteron, produksi sperma, dan ukuran organ reproduksi.

PFNA merupakan komponen busa pemadam kebakaran dan bahan pembantu pengolahan untuk membuat sejenis plastik yang digunakan pada papan sirkuit, katup, dan pipa. Meskipun bahan kimia ini sudah dihentikan penggunaannya secara sukarela hampir dua dekade yang lalu, bahan kimia tersebut kini tersebar luas di lingkungan.

Pelaporan ProPublica menemukan bahwa IRIS telah berkurang drastis di bawah pemerintahan Trump. Program ini, yang menghitung nilai yang dapat digunakan untuk menetapkan batas polutan dalam air minum dan tingkat pembersihan di lokasi beracun, sering menjadi sasaran industri. Proyek 2025, cetak biru konservatif yang menentukan arah pemerintahan kedua Presiden Donald Trump, menyerukan agar IRIS dihilangkan. Awal tahun ini, Partai Republik di Kongres memperkenalkan undang-undang yang disebut “UU Tanpa IRIS.” Dari 55 ilmuwan EPA yang diidentifikasi Publica telah mengerjakan penilaian IRIS baru-baru ini, hanya delapan yang masih bekerja di kantor, menurut sumber yang mengetahui program tersebut.

Mengapa Itu Penting: Laporan tersebut menghitung jumlah PFNA yang dapat terpapar pada manusia tanpa mengalami cedera – sebuah pengukuran penting yang dapat digunakan untuk menetapkan batasan pembersihan PFNA di area terkontaminasi yang disebut situs Superfund dan untuk menghilangkan bahan kimia dari air minum. Perhitungan ini terbukti penting bagi masyarakat di seluruh negeri saat mereka memerangi para pencemar mengenai siapa yang akan membayar untuk menghilangkan PFNA dan bahan kimia selamanya lainnya dari lingkungan.

Tanggapan: Pekan lalu, juru bicara EPA mengatakan kepada ProPublica bahwa laporan mengenai PFNA akan dipublikasikan setelah laporan tersebut selesai tetapi tidak menjawab pertanyaan tentang apa yang masih perlu dilakukan atau kapan hal itu mungkin akan terjadi. Kantor pers badan tersebut tidak menanggapi pertanyaan tentang surat Pingree.

Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan sejumlah perwakilan pimpinan DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (05/12/2024). Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang akan diberlakukan pada Januari 2025 sesuai dengan amanat undang-undang.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan hasil diskusi dengan Presiden di mana PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif. Ia menegaskan bahwa barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN, sesuai kebijakan yang berlaku saat ini.

“PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025 tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun dalam keterangannya kepada awak media di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Kepresidenan Jakarta.

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah juga berencana untuk menerapkan struktur PPN yang tidak seragam. Meski demikian, kebijakan tersebut saat ini masih dilakukan pengkajian mendalam.

“Ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN,” ungkap Misbakhun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo turut merespons masukan dari DPR terkait kemungkinan penurunan tarif PPN pada kebutuhan pokok. Sufmi Dasco menyebut bahwa Presiden Prabowo akan mempertimbangkan dan mengkaji usulan tersebut.

“Mungkin dalam satu jam ini, Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan,” ucap Sufmi Dasco.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menekankan pentingnya proses dialog antara pemerintah dan DPR. Menurutnya, budaya baru tersebut menunjukkan respons yang cepat terhadap masukan dan aspirasi dari masyarakat.

“Hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibuat oleh Presiden bersama dengan teman-teman dari DPR bahwa apapun masukan dari masyarakat terutama masukan dari DPR untuk secepatnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat,” tutur Mensesneg Prasetyo Hadi. (BPMI Setpres/DNS)