KOTA ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan semua pihak untuk siaga menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung mulai November 2025 hingga Februari 2026.

Hingga akhir Oktober, sebanyak 43,8 persen wilayah Indonesia atau setara 306 Zona Musim (ZOM) telah resmi memasuki musim hujan. Peralihan musim ini membawa konsekuensi meningkatnya potensi cuaca ekstrem di berbagai daerah, mulai dari hujan lebat, angin kencang, hingga ancaman siklon tropis dari arah selatan Indonesia.

Iklan

 
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa hujan kini mulai meluas dari wilayah barat menuju timur Indonesia dan akan terus meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan mendatang. 
Advertisements     
“Kita sedang memasuki periode transisi menuju puncak musim hujan. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai angin kencang dan petir, terutama di wilayah selatan Indonesia yang mulai terpengaruh sistem siklon tropis dari Samudra Hindia,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Berdasarkan analisis BMKG, kata dia, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi dengan kisaran di atas 150 milimeter per dasarian berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.

Iklan

 
Dalam sepekan terakhir, hujan dengan intensitas sangat lebat tercatat di beberapa daerah, seperti Tampa Padang, Sulawesi Barat dengan 152 milimeter per hari, Torea, Papua Barat 135,7 milimeter, serta Naha, Sulawesi Utara 105,8 milimeter. Selama periode 26 Oktober hingga 1 November 2025, BMKG juga mencatat 45 kejadian bencana cuaca ekstrem, didominasi hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan banjir, tanah longsor, serta kerusakan bangunan di berbagai daerah.

Meski hujan mulai meningkat, lanjut Dwikorita, namun suhu maksimum harian masih cukup tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, mencapai 37 derajat Celsius di Riau dan lebih dari 36 derajat Celsius di beberapa wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara. Kondisi atmosfer yang belum stabil ini membuat potensi cuaca ekstrem dapat muncul sewaktu-waktu.

Dwikorita menjelaskan, dinamika atmosfer saat ini cukup aktif dengan pengaruh MJO, gelombang Rossby dan Kelvin, serta anomali suhu muka laut positif di perairan Indonesia yang memperkuat pembentukan awan hujan.

“Kombinasi faktor ini menyebabkan potensi hujan lebat dan badai meningkat di banyak wilayah. Oleh karena itu, masyarakat perlu terus memantau informasi peringatan dini dari BMKG,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga memperingatkan meningkatnya potensi siklon tropis selatan yang dapat membawa hujan ekstrem dan angin kencang di wilayah pesisir selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Ia menambahkan bahwa pada November ini, periode siklon tropis di wilayah selatan Indonesia mulai aktif, sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi terbentuknya sistem tekanan rendah di sekitar Samudra Hindia yang dapat berkembang menjadi siklon tropis.

“Siklon tropis yang berkembang di Samudra Hindia dapat memicu peningkatan curah hujan secara drastis dan menyebabkan banjir besar di wilayah pesisir. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsiagaan infrastruktur dan masyarakat terhadap kemungkinan dampak bencana,” tambah Dwikorita.

Selain itu, pemantauan BMKG terhadap suhu muka laut di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa dalam dua bulan terakhir telah terjadi pendinginan di wilayah Pasifik dan melewati ambang batas La Niña, yaitu pada September dengan anomali suhu muka laut di Pasifik tengah dan timur sebesar -0,54°C dan pada Oktober sebesar -0,61°C. Sementara itu, kondisi atmosfer juga menunjukkan adanya penguatan angin timuran.

Dua indikasi tersebut menandakan perkembangan awal La Niña dan menunjukkan bahwa La Niña lemah telah terjadi. Namun demikian, Dwikorita menjelaskan bahwa fenomena ini tidak akan berdampak signifikan terhadap curah hujan di Indonesia, karena kondisi hujan pada November–Desember 2025 hingga Januari–Februari 2026 diprediksi tetap berada pada kategori normal.

Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama BNPB dan unsur terkait tengah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk mengurangi risiko banjir dan tanah longsor. Di Jawa Tengah, operasi yang berlangsung sejak 25 Oktober hingga 3 November berhasil menekan curah hujan hingga 43,26 persen, sedangkan di Jawa Barat mencapai pengurangan 31,54 persen.

“OMC menjadi contoh nyata bagaimana sains dan kolaborasi lintas lembaga dapat langsung membantu masyarakat menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi,” kata Dwikorita.

Dwikorita mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi secara mendadak. Ketika hujan lebat turun disertai petir dan angin kencang, masyarakat disarankan untuk menjauhi area terbuka, pohon, atau bangunan yang rapuh.

Cuaca terik yang masih terjadi di beberapa wilayah juga memerlukan perhatian dengan menjaga asupan cairan tubuh dan menggunakan pelindung kulit. Selain itu, tambah dia, kesiapsiagaan terhadap potensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor perlu terus ditingkatkan, terutama di wilayah dengan topografi curam dan daerah aliran sungai.

“Apabila dapat dimitigasi dengan tepat, maka musim hujan dan puncak musim hujan yang diprediksi akan lebih panjang dari normalnya ini, akan menjadi bermanfaat bagi pertanian dan untuk mendukung ketahanan pangan,” tuturnya.

Dwikorita menegaskan pentingnya masyarakat untuk memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, seperti situs web  media sosial @infoBMKG, atau aplikasi InfoBMKG, guna mengantisipasi risiko cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. ()

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak semua pihak untuk optimis dan bekerja keras dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut disampaikan Menko Zulhas usai menghadiri Rapat Terbatas terkait Kebijakan Bidang Pangan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/12/2024) petang.

“Dengan kesungguhan semua pihak, terutama yang di mana-mana disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus bekerja keras semua pihak dan fokus utama atau swasembada,” ungkap Zulhas.

Ia menjelaskan bahwa produksi pangan dalam negeri telah menunjukkan hasil yang positif. Produksi beras pada bulan Januari dan Februari mencatat peningkatan yang signifikan.

“Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,35 jadi 1,3 (juta ton) ya. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 (juta ton) produksi beras,” jelasnya.

Menko Zulhas juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak melakukan impor sejumlah bahan pokok, seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan garam.

“Alhamdulillah tadi dalam ratas, yang pertama kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras Pak Mentan ya tahun depan. Tidak, harus berani ya tidak impor beras. Kemudian jagung, tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas beras dan jagung. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih bagi petani.

“Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik ya dari Rp6.000 menjadi Rp6.500. Iya kan Pak, tadi Pak Mentan. Satu, ya harga HPP beras. Dua, jagung disepakati harganya naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500,” ucapnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menyerap seluruh hasil produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan.

“Hari ini kita mengambil keputusan bersejarah, berapapun produksi gabah dan jagung petani ya akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Zulhas.

Zulhas menegaskan bahwa seluruh produk pangan dalam negeri tidak akan dikenakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Jelas ya, mau beras ketan, mau beras merah, mau apa, tidak ada kenaikan PPN apapun khusus semua pangan di dalam negeri,” tandasnya. (TGH/DNS)

Jika Walgreens Boots Alliance menindaklanjuti penjualan ke ekuitas swasta, perusahaan tersebut mungkin akan bergabung dengan kesepakatan layanan kesehatan lainnya yang sedang diawasi karena akan dijual kepada investor tersebut.

Awal pekan ini, muncul laporan bahwa Walgreens sedang mempertimbangkan penjualan ke perusahaan ekuitas swasta Sycamore Partners. Jika spekulasi tersebut menjadi kenyataan, kesepakatan tersebut dapat menempatkan jaringan toko obat ikonik tersebut dan ribuan apotek serta layanan kesehatannya di bawah kepemilikan ekuitas swasta.

Sektor layanan kesehatan sudah matang untuk melakukan konsolidasi dan penjualan ke ekuitas swasta khususnya telah menarik perhatian peraturan dari anggota Kongres, lembaga antimonopoli federal, dan jaksa agung negara bagian.

Senator AS yang berpengaruh pada awal tahun ini meluncurkan penyelidikan terhadap meningkatnya peran ekuitas swasta dalam memiliki dan mengoperasikan segala sesuatu mulai dari rumah sakit dan sistem kesehatan hingga praktik dokter dan klinik.

Ambil contoh surat bulan Mei kepada Ascension Illinois, operator nirlaba 10 rumah sakit di wilayah Chicago, dari Senator Chuck Grassley. Anggota Partai Republik Iowa dan anggota senior Komite Keuangan Senat mengatakan dia ingin mengetahui bagaimana ekuitas swasta berdampak pada pasien, kualitas dan hasil layanan kesehatan.

Investigasi Grassley dilakukan di tengah perluasan penyelidikan oleh komite Kongres yang mencakup penyelidikan oleh Senator AS Ed Markey, seorang Demokrat dari Massachusetts dan ketua subkomite Kesehatan Primer dan Keamanan Pensiun Senat, yang telah “memusatkan perhatian pada ratusan miliar yang dibelanjakan oleh sektor swasta. pemerataan meningkatkan praktik dokter, rumah sakit, laboratorium, dan panti jompo di seluruh negeri,” Washington Post melaporkan pada bulan Mei.

Kritik terhadap keterlibatan ekuitas swasta dalam layanan kesehatan dengan cepat melontarkan kemungkinan Walgreens akan menjualnya ke Sycamore.

“Ekuitas swasta telah menginvestasikan lebih dari $1 triliun di sektor layanan kesehatan AS selama dekade terakhir, dan menyentuh hampir setiap sudut industri,” kelompok tersebut, Private Equity Stakeholder Project, mengatakan pada hari Rabu sehubungan dengan kemungkinan pengambilalihan ekuitas swasta atas Walgreens. “Hal ini terjadi meskipun faktanya investasi ekuitas swasta di perusahaan layanan kesehatan membawa risiko besar bagi pasien, pekerja, dan investor. Pedoman investasi ekuitas swasta pada umumnya dapat mengarah pada perilaku yang membahayakan perawatan pasien dan meningkatkan risiko kebangkrutan.”

Sycamore Partners berspesialisasi dalam “investasi ritel dan konsumen,” menurut situs web perusahaan. Laporan Wall Street Journal mengindikasikan mitra lain mungkin diperlukan untuk mengambil alih Walgreens mengingat besarnya perusahaan tersebut, yang memiliki lebih dari 12.000 toko obat di AS, Eropa, dan Amerika Latin.

Sementara itu, laporan lain setelah potensi pembelian Sycamore memperkirakan pemilik ekuitas swasta baru akan “secara agresif memotong biaya” termasuk PHK dan penutupan toko.

Namun Walgreens telah meluncurkan rencana pemotongan biaya besar-besaran dan telah menutup ratusan toko. Pada bulan Oktober, Walgreens mengatakan akan menutup 1,200 toko selama tiga tahun dalam upaya untuk kembali ke profitabilitas dan pertumbuhan jangka panjang.

Sementara itu, masih belum jelas apakah Walgreens akan menjualnya ke ekuitas swasta dan juru bicara perusahaan menolak mengomentari “rumor/spekulasi.”

“Meskipun kami yakin pengambilalihan PE atas WBA mungkin dilakukan, mengingat perusahaan akan memiliki fleksibilitas tambahan untuk mengatasi kendala operasional di pasar swasta ditambah dengan perjanjian yang ramah-kesepakatan yang memungkinkan pihak pengakuisisi menanggung utang WBA saat ini, kami juga tidak percaya kesepakatan itu adalah sebuah kegagalan,” tulis analis kesehatan Mizuho Americas Ann Hynes dalam sebuah catatan penelitian pada hari Rabu.