– Polemik tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) masih berlangsung hingga saat ini.

Keberadaan ijazah Jokowi saat ini diklaim berada di bawah penguasaan dari Polda Metro Jaya.

Tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut paling ramai terdengar datang Roy Suryo, Rismon Sianipar Hasiholan, dan Tifauzia Tyassuma atau yang kerap disapa dokter Tifa.

Selama proses mengenai tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, dokter Tifa blak-blakan mengatakan bahwa pihaknya sudah melihat 6 versi ijazah.

6 Spesimen Ijazah Jokowi Menurut Dokter Tifa

Dalam siaran podcast yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Kamis, 8 Januari 2026, dokter Tifa menyebut ada 6 versi ijazah yang pernah ditunjukkan ke publik.

“Dari sudut pandang saya adalah dari sejak 22 Mei 2025 sampai 15 Desember 2025, setidaknya ada 6 versi spesimen ijazah Joko Widodo,” ucap dokter Tifa.

“Satu yang ditampilkan dalam bentuk slide oleh Bareskrim ya, yang kita semua rakyat Indonesia cuma bisa lihat dari layar TV, itu versi satu,” imbuhnya.

Kemudian, versi dua adalah foto ijazah yang diunggah oleh politikus PSI, Dian Sandi Utama di akun media sosial X atau yang dulunya disebut Twitter.

“Kemudian versi yang ke-3,4,5 adalah versi dari KPUD Surakarta yang dipakai untuk wali kota, versi keempat adalah versi KPUD Jakarta, versi yang kelima adalah versi KPU pusat dalam bentuk semua adalah fotokopi dan kami sudah mendapat salinannya,” paparnya.

“Nah, versi yang keenam, yang terakhir adalah yang dari Polda Metro Jaya. Saya mesti katakan, secara scientific (ijazah) beda,” sambungnya.

Muncul Emboss dan Watermark di Ijazah Jokowi Versi Polda Metro Jaya

Dokter Tifa melanjutkan bahwa ada perbedaan yang cukup terlihat pada ijazah yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya.

KOTA ACEH -Penetapan Roy Suryo dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Abdul Razak Nasution. Ia meminta aparat penegak hukum (APH), khususnya kepolisian, untuk terus mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus ini.

“Penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka, kami menilai bahwa sudah sesuai dengan standar operasional prosedur hukum yang berlaku. Kami minta khususnya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian untuk mengungkap fakta sebenarnya,” kata Razak kepada RMOL, Rabu, 12 November 2025.

Razak menilai pernyataan yang dilayangkan Roy Suryo dan kelompoknya telah menciptakan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, PP Himmah juga mendesak Kepolisian untuk mengusut dugaan ijazah palsu yang kabarnya juga digunakan oleh salah satu rombongan Roy Suryo CS.

“Kita tidak mau bahwa seperti kata pepatah, Gajah di depan mata tidak nampak, Semut di seberang lautan nampak. Kami minta Kepolisian untuk mengusut kasus dugaan ijazah palsu rombongan Roy Suryo dan kawan-kawan,” tegas Razak.

Menutup pernyataannya, Razak mengimbau masyarakat untuk *bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ia menyoroti tantangan di era teknologi canggih, di mana batas antara fakta, realita, dan hoax, terutama dengan adanya kecerdasan buatan (AI), menjadi semakin tipis.

“Kami imbau kepada masyarakat agar bijak menggunakan media sosial. Ke depan, sama-sama kita harapkan Indonesia bebas dari segala bentuk provokatif dan pemecah belah bangsa,” pungkas Razak, sambil meminta kepolisian menegakkan hukum seadil-adilnya kepada para tersangka

KOTA ACEH –  Beredar di media sosial (medsos) video yang memperlihatkan seorang anggota Polri melakukan catcaling atau menggoda seorang wanita yang baru pulang senam pilates di sebuah trotoar di Jakarta.Buntut perilaku catcalling tersebut, oknum polisi yang belakangan diketahui sebagai anggota Brimob Polda Metro Jaya tersebut, akhirnya harus berurusan dengan Propam.

Video itu dibagikan seorang seleb Tiktok Jessy Nirmala di akun Tiktok miliknya pada Selasa (28/10/2025).

Dari video yang dibagikan Jessy, terlihat awalnya wanita berambut warna merah jambu itu pulang dari kegiatan pilates.

Jessy pulang jalan kaki dan melewati sebuah trotoar di Jakarta.

Kemudian di tengah jalan, Jessy melintasi sejumlah polisi pria yang sedang berkumpul.

Seorang polisi dari sekelompok aparat itu pun melakukan catcalling.

Catcalling adalah salah satu bentuk pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di ruang publik. Tindakan ini berupa komentar, siulan, atau panggilan bernada seksual, mengancam, atau merendahkan yang ditujukan kepada seseorang tanpa dikehendaki.

Jessy pun langsung mengeluarkan kamera ponselnya dan merekam oknum Polisi tersebut.

Jessy juga melabrak Polisi tersebut dan mengingatkan bahwa mereka aparat berseragam yang harus melindungi warga.

“Heh, polisi main mata cewek, aku rekam di sini,” kata Jessy dalam video yang diunggah Wartakotalive.com.

Saat tahu direkam, oknum Polisi yang memakai peci berwarna putih itu kabur sambil meminta maaf namun tetap cengengesan.

“Maaf mbak, maaf mbak,” kata si oknum.

Jessy menjelaskan dirinya memang sudah sering melintasi trotoar tersebut setiap pulang pilates.

Jessy pun menyayangkan tindakan aparat tersebut. Terlebih seharusnya aparat bisa menciptakan rasa aman di fasilitas umum.

Diperiksa Propam

Belakangan diketahui oknum polisi itu merupakan anggota Sat Brimob Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan bahwa oknum polisi itu sedang diproses.

“Yang bersangkutan telah diberi tindakan displin oleh Provost Sat Brimob Polda Metro Jaya,” ucapnya kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Brigjen Ade Ary memastikan oknum polisi akan diperiksa lebih lanjut oleh Bid Propam Polda Metro Jaya.

“Selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan untuk Hukuman Disiplin oleh Bid Propam Polda Metro Jaya / Unit Provost Sat Brimobda Polda Metro Jaya,” imbuhnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sudah mengetahui adanya tindakan oknum polisi yang tidak terpuji itu.

Irjen Asep langsung memerintahkan jajaran Bid Propam Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti oknum polisi yang menjadi pelaku catcalling.

“Saya sudah minta Kabid Propam untuk dalami dan tindak lanjuti berita tersebut,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Kapolda Metro belum menjelaskan lebih lanjut apakah oknum polisi sudah diperiksa.

Terpisah Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap menegaskan oknum polisi itu sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Menurutnya, yang bersangkutan sedang didalami terkait tindakannya hingga membuat korban memposting ke media sosial.

“Masih didalami pemeriksaannya nanti kalau sudah selesai kami serahkan ke Bid Humas Polda Metro Jaya,” tegas Kombes Radjo.

– Polda Nusa Tenggara Timur menahan seorang oknum polisi berinisial S yang diduga meminjamkan dua senjata api milik Polda NTT kepada warga di Bali. Oknum tersebut kini ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Proses hukum terhadap yang bersangkutan akan dilanjutkan,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra di Kupang seperti dilansir Antara, Rabu, 22 Oktober 2025.

Henry menjelaskan, kasus ini terungkap setelah Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko memerintahkan penertiban senjata api untuk semua anggota. Pengecekan mengungkap sejumlah senjata api aktif milik Polda NTT dilaporkan hilang.

Polda NTT langsung membentuk tim satgas untuk melacak keberadaan senjata-senjata tersebut. Henry tidak merinci jenis senjata yang hilang, namun mengungkapkan sekitar empat oknum polisi diduga terlibat dalam penjualan 10 pucuk senjata.

Dua pucuk senjata api yang dijual oleh S berhasil ditemukan di Bali. Temuan ini diketahui setelah diidentifikasi oleh Polda Bali dan dikembangkan oleh Bidang Propam Polda NTT.”Sejumlah senjata itu hilang pada tahun 2017 dan baru terungkap Oktober 2025 ini,” ujar Henry.

Sementara itu, Karo Logistik Polda NTT Kombes Aldinan Manurung memastikan 10 senjata yang semula hilang telah ditemukan dan diamankan. Aldinan menambahkan, senjata tersebut dipinjamkan kepada seorang warga negara Indonesia yang berada di Bali.

Pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen Polda NTT membersihkan institusi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang. Proses hukum terhadap para tersangka akan terus berlanjut untuk mengungkap motif dan jaringan di balik penjualan senjata api ilegal ini.***