“Jadi kemungkinan saudari LL ini dia datang bulan atau menstruasi,” bebernya.

Bukan tanpa alasan, Irfan Rofik dan tim telah mengamati karakteristik bercak darah yang sudah imengering itu dan tidak menunjukkan ciri-ciri luka baru.

“Jadi itu kemungkinan darah menstruasi karena kalau kita lihat itu darah-darah sudah lama, bukan darah baru. Demikian,” jelasnya.

Pihak Puslabfor Mabes Polri juga mendapati DNA sentuh dari Lula Lahfah di tabung gas pink yang sudah kosong dan ada di kamar asisten Lula.

Namun polisi belum bisa memastikan penyebab kematian Lula karena tidak dilakukan autopsi, sehingga proses penyidikan dinyatakan selesai

Kesaksian ART

Kesaksian asisten rumah tangga (ART) mengungkap rangkaian peristiwa sebelum selebgram Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di apartemennya di Essence Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/1/2026) sore.

Menurut keterangan polisi, ART Lula Lahfah mengaku sempat mendengar suara erangan dari dalam kamar korban pada Jumat dini hari, beberapa jam sebelum Lula ditemukan tak bernyawa.

Sejak suara tersebut terdengar, Lula diketahui tidak lagi keluar dari kamarnya hingga pintu dibuka paksa pada sore hari.

Peristiwa bermula pada Kamis (22/1/2026) malam, sekitar pukul 22.00 WIB, saat Lula Lahfah pulang ke apartemennya dan langsung masuk ke kamar.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

“Korban pulang sekitar jam 10 malam dan langsung masuk ke kamar,” ujar Budi, dikutip dari Tribunnews.com.

Beberapa jam berselang, tepatnya sekitar pukul 02.00 WIB, ART mendengar suara erangan dari dalam kamar Lula.

Diketahui, perempuan berusia 26 tahun itu memiliki riwayat penyakit batu ginjal dan asam lambung akut.

Pagi harinya, sekitar pukul 09.00 WIB, ART mencoba mengetuk pintu kamar korban.

Namun, tidak ada jawaban dari dalam. Hingga sore hari, Lula juga tak kunjung keluar kamar, membuat ART merasa khawatir.

Akhirnya, ART menghubungi pihak keluarga serta pengelola apartemen.

Dengan persetujuan pihak terkait, pintu kamar Lula dibuka secara paksa.

Sekitar pukul 17.50 WIB, Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di atas tempat tidurnya.

Saat ditemukan, korban dalam posisi telentang, mengenakan kaus putih dan celana pendek hitam. Pintu kamar diketahui terkunci dari dalam.

Polisi memastikan, dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Namun, dari pemeriksaan luar oleh dokter RS Fatmawati, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan atau penganiayaan,” jelas Kombes Budi Hermanto.

Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab kematian Lula Lahfah.

Sejak UU Polri disahkan pada 2002, lanjutnya, penempatan anggota Polri di jabatan sipil berlangsung tanpa daftar institusi yang jelas dan rinci.

“Namun demikian, publik tetap perlu mendapat penjelasan mengenai relevansi penempatan tersebut dengan jabatan yang diisi,” ujarnya.

Ikhsan menekankan perlunya pembatasan lebih lanjut, mulai dari jumlah maksimal anggota Polri yang dapat ditempatkan, jenis jabatan yang boleh diisi, hingga batas waktu penugasan.

“Tanpa batasan itu, akan muncul risiko migrasi anggota Polri ke kementerian dan lembaga sipil, sekaligus berpotensi merugikan jenjang karier aparatur sipil negara,” paparnya.

Ancaman terhadap Reformasi Internal Polri

Lebih jauh, Ikhsan mengingatkan bahwa Perpol 10/2025 tidak hanya berdampak ke luar institusi, namun juga berpotensi mengganggu reformasi internal Polri.

Menurutnya, alih-alih memperkuat profesionalisme inti kepolisian, seperti pemolisian demokratis, penegakan hukum berbasis HAM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebijakan ini justru dapat mengalihkan fokus institusi.

“Daftar 17 kementerian dan lembaga ini berisiko mendorong perluasan pengaruh kelembagaan, membuka ruang konflik kepentingan, dan menjauhkan Polri dari agenda reformasi substantif,” pungkasnya.

Latar Belakang Kontroversi

Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2025 secara tegas menyatakan larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa mekanisme pengunduran diri atau pensiun.

Namun hanya berselang sekitar satu bulan, Kapolri menerbitkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme penugasan polisi aktif di luar struktur organisasi Polri.

Meski secara administratif mensyaratkan pelepasan jabatan internal kepolisian, ruang penempatan yang luas—termasuk di lembaga strategis seperti KPK, BIN, OJK, PPATK, BSSN, hingga Kementerian ATR/BPN, menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan semangat putusan MK.

Ketentuan paling kontroversial tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) yang secara eksplisit mencantumkan 17 kementerian dan lembaga yang dapat diisi anggota Polri, baik dalam jabatan manajerial maupun nonmanajerial, berdasarkan permintaan instansi terkait.

Perpol ini kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu, 10 Desember 2025.***

“Penerapan pasal tersebut berdasar bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berjalan dilakukan penyidik Polda Metro Jaya diback up dari Mabes Polri,” katanya.

Trunoyudo memastikan Polri serius mengungkap kasus kriminal ini sdan akan menjalankan proses penegakan hukum secara transparan, profesional dan proporsional serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawaban perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu kata Trunoyudo keenamnya juga akan dikenakan terkait pelanggaran kode etik personel Polri.

Di mana dari hasil analisa awal, katanya keenamnya telah cukup bukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat.

Keenamnya akan dijerat Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri pada pasal 8 huruf c angka 1, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi

“Terduga pelanggar akan segera dilakukan proses pemberkasan sesuai dengan mekanisme yang ada. Terhadap enam terduga pelanggar akan dilaksanakan sidang komisi kode etik pada hari Rabu pekan depan tanggal 17 Desember,” kata Trunoyudo.

Kerusuhan

Sebelumnya kericuhan pecah di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, setelah dua debt collector dikeroyok hingga tewas.

Aksi balasan dari puluhan hingga ratusan rekan korban membuat sederet warung dan kendaraan di sekitar TMP Kalibata dibakar massa.

Polisi menyebut puluhan hingga ratusan orang datang ke lokasi perusakan hingga pembakaran sejumlah warung makan yang diduga berasal dari kelompok debt collector di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Hal tersebut dipicu pengeroyokan terhadap dua orang mata elang (matel) atau debt collector hingga akhirnya meninggal dunia di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran.

Satu meninggal di lokasi kejadian, sedangkan lainnya sempat kritis usai dikeroyok dan dinyatakan meninggal.

“Akibat dari itu yang korban ini mempunyai teman-teman kurang lebih 80 sampai 100 orang tiba-tiba datang, sebenarnya kami dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi itu namun kekuatan pada saat itu yang tiba-tiba datang kurang lebih 100 orang itu merusak warung-warung yang ada di sekitar tempat ini,” ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Jumat (12/12/2025).

Insiden pengeroyokan itu memicu reaksi dari rekan-rekan korban hingga 80-10 orang tiba-tiba datang ke lokasi.

Mereka melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah warung di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Nicolas menuturkan, kedua matel yang menjadi korban pengeroyokan yakni berinisial MET dan NAT.

“Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Anggota dari Brimob hingga Polda serta Polres sudah berada di TKP untuk mengamankan TKP,” katanya.

“Anggota Reskrim kami masih dalami, dan Polda serta Polsek masih kolaborasi untuk mengungkap pelaku pengeroyokan dan juga kami akan mengungkap pengerusakan yang terjadi di sekitar sini,” sambung dia.

Lilpaly menegaskan, korban bukan meninggal karena tembakan seperti rumor yang beredar.

“Tidak ada penembakan. Ini murni pengeroyokan,” tegasnya.

Polisi menangani dua perkara sekaligus dalam insiden ini, yaitu pengeroyokan dan perusakan fasilitas warga.

Nicolas menyebut, kepolisian masih menyelidiki terkait kelompok yang terlibat.

“Kelompok massa itu dari mana, masih dalam penyelidikan,” tambahnya.

Situasi di lokasi kejadian kini dinyatakan aman.

Polisi juga tengah mengumpulkan berbagai barang bukti, termasuk rekaman CCTV.

“Semua masih dalam penyelidikan,” kata Kapolres.

Sebelumnya, sebanyak 9 kios, 6 sepeda motor, dan 1 mobil dibakar oleh massa di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis malam, (11/12/2025).

Pembakaran itu dilakukan setelah terjadinya aksi pengeroyokan terhadap dua debt collector atau penagih utang di tempat kejadian perkara (TKP).

Akibat pengeroyokan, satu penagih utang tewas di TKP dan satu lainnya meninggal di RS Budhi Asih, Cawang, Jakarta Timur.

Sesudah pengeroyokan tersebut, sejumlah massa yang tak dikenal melakukan aksi balas dendam. Mereka membakar beberapa kios dan kendaraan di TKP.

Sebanyak 49 petugas pemadam kebakaran (damkar) dan 8 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api.

Anggota TNI dan Polri mengawal ketat pemadaman yang dilakukan hingga Jumat pagi, (12/12/2025)

“Terdapat 8 unit berikut kendaraan pendukung dan 49 personel yang kita kerahkan. Total ada 9 kios, enam motor, dan 1 mobil yang terbakar. Proses pemadaman berlangsung dengan pengawalan TNI dan Polri,” kata Poengky, Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan.

Klaim Intervensi Petinggi Polri Terkait Audiensi Ijazah Jokowi

Sri Radjasa kemudian mengatakan para petinggi Polri yang ada di komisi reformasi berperan dalam keputusan Jimly Asshiddiqie memberi pilihan Roy Suryo cs untuk tak berpendapat atau pergi dari ruangan audiensi yang digelar di STIK-PTIK, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 November 2025.

Audiensi itu menarik perhatian publik karena aksi walk out yang dilakukan oleh Roy Suryo cs beserta para tokoh yang hadir.

“Awalnya, Refly menghendaki pertemuan itu satu-satu, dengan Pak Jimly, Pak Mahfud, dan dengan Pak Yusril. Tadinya, kita mau mengadakan pertemuan terpisah,” ujar Sri Rajasa.

Namun, sebelum ada pertemuan itu, Refly Harun mendapat undangan dari Ahmad Dofiri dan menggelar pertemuan di PTIK, yang menurut Sri Radjasa kurang fair dalam pemilihan lokasi.

“Di situ (PTIK) saya pikir juga tidak fair karena di situ kelihatan sekali ada intervensi para petinggi Polri yang ada di tim reformasi kepada Jimly untuk tidak menghadirkan Roy suryo cs dengan alasan sebagai tersangka,” tegasnya.

“Ini ada tekanan, terutama di situ ada Tito, Sigit juga ada. Jadi, semacam ada kekhawatiran,” tandasnya.***