KOTA ACE – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Melati mempertanyakan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni yang enggan mengungkapkan 12 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir Sumatera.Alasan Menhut Raja Juli, pengungkapan 12 perusahaan tersebut harus mendapat izin dari presiden. Melati menyindir Menhut Raja Juli yang terkesan melempar bola panas ke Presiden Prabowo Subianto.

“Jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri (Menhut Raja Juli) adalah yang membantu Presiden. Jadi, tidak usah melibatkan, harus persetujuan beliau (presiden). Harusnya ya Pak Menteri. Kan, kalau presiden tidak tahu secara teknis,” tegas Melati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Pak menteri yang membantu beliau, jadi saya sepakat jangan sampai nanti bola panasnya dilemparkan ke Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang punya tanggung jawab,” lanjut Melati.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita yang awalnya mempertanyakan Menhut Raja Juli yang tidak menegaskan adanya praktik ilegal logging yang menjadi pemantik banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

Padahal, kata dia, banyaknya kayu gelondongan yang ikut dalam banjir di Pulau Sumatera itu, membuktikan maraknya praktik pembalakan liar (ilegal logging). Bukan hanya dilakukan perseorangan atau perusahaan ecek-ecek, bisa jadi melibatkan korporasi besar.

“Tetapi mungkin juga korporasi besar dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan nakal yang akan dicabut izinnya ke depan,” kata Sonny.

“Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu, butuh persetujuan presiden. Setahu saya, regulasinya yang sekarang sudah berubah,” sambungnya.

Sonny menekankan, ia tidak ingin niat Presiden Prabowo yang ingin merehabilitasi hutan dan lahan, serta menjaga alam, justru tertahan dengan izin yang tidak dicabut.

“Ini nantinya Presiden akan vis avis dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai nanti yang salah adalah Kementerian kehutanan kemudian presiden yang kena,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli menegaskan, pemerintah akan segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah ini dilakukan melalui dua upaya besar: penegakan hukum terhadap perusahaan bermasalah dan pencabutan izin pemanfaatan hutan yang bermasalah.

Menhut Raja Juli menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumut dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” ujar Menhut Raja Juli.

Ia menambahkan, hasil penegakan hukum terhadap 12 perusahaan itu nantinya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR serta diumumkan ke publik.

Selain itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, menegaskan, pencabutan izin perusahaan bermasalah juga menjadi fokus. “Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) seluas 526.114 hektare pada 3 Februari 2025,” jelasnya.

Menhut Raja Juli menjelaskan, sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana mencabut izin 20 PBPH lain yang dinilai bermasalah.  Total luasannya mencapai 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi yang didera bencana banjir dan tanah longsor itu.

“Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan saat ini, karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ungkapnya.

– Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra diduga kuat terjadi akibat rusaknya ekosistem hutan. Ketua Steering Committee (SC) Reuni Akbar 212 Ahmad Shobri Lubis mengatakan, pihaknya siap pasang badan jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berani memberantas mafia pembalakan hutan.

“Andaikan pemerintah Prabowo memberantas mafia-mafia pembalakan hutan dan koruptor-koruptor maka kami siap pasang badan,” kata Shobri Lubis kepada Republika di sela-sela acara Reuni Akbar 212 di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12/2025) malam.

Ia mengeklaim, massa yang tergabung dalam Reuni Akbar 212 ini siap mendukung Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum. Pihaknya juga mendukung adanya ketegasan dari pemerintah terhadap “para mafia.”

“Kami bukan orang Prabowo, tapi kami tidak terima kalau ada upaya kebaikan (dari pemerintahan Prabowo) ternyata diancam-ancam (oleh mafia),” ujar Shobri Lubis.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di Sumatra, Reuni Akbar 212 menggalang donasi. Shobri mengatakan, pihaknya menargetkan penghimpunan dana hingga Rp10 miliar. Nantinya, uang sumbangan itu tidak hanya disalurkan kepada warga korban musibah di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, melainkan juga penduduk Jalur Gaza, Palestina, yang menjadi sasaran genosida oleh Israel.

Sejak pukul 18.00 WIB pada hari ini, Reuni Akbar 212 digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat. Pihak panitia menyebut, kegiatan massa ini akan tuntas pada pukul 23.00 WIB menjelang tengah malam.

Mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah,” reuni ini merupakan kesinambungan dari aksi sejak tahun 2016.

Pada 2016, Aksi Bela Islam Jilid III terjadi. Digelar pada 2 Desember, demonstrasi massa ini pun mengambil nama “Aksi 212” atau “212.” Kala itu, mereka menyuarakan kecaman atas ucapan gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menyinggung perihal surah al-Maidah ayat ke-51 saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Menurut Shobri, Aksi 212 terbukti meninggalkan semangat persatuan umat (ukhuwah Islamiyah). “Spirit itu yang membangkitkan semangat kita dalam persatuan, maka tahun ini kita tetap mengadakan Reuni Akbar 212,” kata dia.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimulai dengan qiyamullail hingga shalat Subuh berjamaah, rangkaian kegiatan pada tahun ini diawali dengan shalat Magrib berjamaah. Kemudian, agenda dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama, serta ceramah yang disampaikan para ulama.

Panitia turut mengundang secara terbuka Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri dan pejabat terkait. Selain itu, Rizieq Shihab juga dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.

Karena publik bangsa ini omon omon membantu Presiden Prabowo dalam mengantisipasi “Gibran menuju RI 2.” yang mereka sendiri (publik) mengatakan adalah “cacat konstitusi.”

Padahal nyata dalam kasus whoos negara melalui menteri keuangan, mengatakan publis menolak keras utang BUMN dibayarkan oleh negara, karena realitas track record mengungkap berbagai keanehan.

Tentunya penguluaran untuk kebutuhan projek kereta api cepat yang prinsipnya mesti efisiensi (presisi) untuk kebutuhan rakyat, harus lebih dulu dipertanggugjawabkan secara akuntabilitas.

Namun tak lama statemen menkeu Purbaya dipatahkan oleh Presiden RI dengan mimik (body laguange) yang bukan karakternya. Diantaranya mirip jiplak ‘(fotocopian)’ atau seolah didikte causa over macht, karena berdalil, “whoos untuk mencegah kemacetan”.

Maka tanda tanda apalagi yang dibutuhkan oleh rakyat bangsa ini yang nyata terus tertidur lelap karena ketakutan dan gemetar melawan kebatilan, dan kelebihan mimpi janji (fly on the air) pelaksanaan UMKM yang omon omon.

Karena apa? Tidak ngeh negara tentunya sibuk bahkan kewalahan melaksanakan tehnis terlebih menutupi kebutuhan financial program MBG yang memang urgensi (force meyeur) sehingga penguasa istana mesti fokus.

Maka sepatutnya jangan heran kenapa masa lalu nusantara dalam tempo lama dikuasai kolonialis, walau akhirnya merdeka, namun pasca mengorbankan banyak darah bangsa ini yang sia-sia maupun yang mati mulia.

Analoginya, sementara sosok Eggi yang hijrah namun tetap melawan, atau “beda jenis perlawanan” malah dituduh menerima uang oleh para sosok hasutan “para banci tampil maupun banci sembunyi (playing victim)”, yang tak mau berpikir atau tidak sanggup berpikir atau “malas mengasah makna iqra”.

Robert F. Kennedy Jr., Fringe Anti-Vaxxer yang entah bagaimana menjadi kepala lembaga kesehatan Amerika di bawah Presiden Donald Trump, bertemu dengan presiden Argentina dan membahas pembentukan alternatif baru untuk organisasi kesehatan dunia, menurut tweet dari Kennedy pada hari Selasa. Dan sementara substansi pertemuan mereka penting, semua orang dapat melihat di media sosial adalah pemotretan mereka yang aneh.

Mata Anda tidak menipu Anda. Itulah Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang memegang gergaji milik Milei dan membaca “Las Fuerzas del Cielo” dalam bahasa Portugis. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu berarti “kekuatan surga.”

Milei, sekutu sayap kanan Presiden Trump, berkampanye dengan janji untuk memberikan penghematan kepada negaranya dan memangkas pengeluaran pemerintah, sering menggunakan gergaji gergaji. Dan sejak itu, orang yang bertemu dengan Milei akan sering memegang gergaji sendiri. Miliarder oligarki Elon Musk melambaikan gergaji di awal tahun ini di Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC), di mana Musk tampak benar -benar blitz dari pikirannya.

Konferensi itu pada bulan Februari, perlu dicatat, adalah pertemuan CPAC yang sama di mana dua pembicara lain (termasuk Steve Bannon) melakukan penghormatan bergaya Nazi yang meniru gerakan Musk pada 20 Januari.

Sangat aneh bagi Kennedy untuk berpose dengan gergaji mesin, mengingat dia diselidiki karena menggunakan gergaji mesin untuk meretas kepala paus mati dua dekade lalu. Putri Kennedy menggambarkan bagaimana kepala diikat ke atas mobil keluarga dan mengatakan bahwa jus paus mengalir ke jendela yang terbuka. Kennedy menyebut penyelidikan sebagai persenjataan pemerintah, dan kemudian dijatuhkan.

Kennedy memposting foto -foto lain dari pertemuan aneh di Casa Rosada di Buenos Aires, Argentina pada hari Selasa, termasuk yang lain di mana Milei duduk di ujung meja dan gergaji gergaji berada di latar depan. Tak perlu dikatakan, getarannya langsung Yang bersinar.

Di era lain, foto-foto ini akan membingungkan dan datang untuk mendefinisikan warisan para politisi yang terlibat. Tapi di sini pada tahun 2025, ini hanyalah hari lain yang berakhir di Y.

Apa yang sebenarnya dibahas orang -orang ini? Rupanya pemerintah Milei dan Trump ingin menciptakan semacam badan kesehatan masyarakat woo-woo yang bersaing dengan Organisasi Kesehatan Dunia. Trump menarik AS keluar dari WHO pada hari pertamanya sebagai presiden Amerika pada 20 Januari, dan dan Milei mengikuti pada 5 Februari.

“Saya mengadakan pertemuan yang luar biasa dengan Presiden Argentina @Jmilei Tentang penarikan timbal balik bangsa kami dari WHO dan penciptaan sistem kesehatan internasional alternatif berdasarkan sains standar emas dan bebas dari impuls totaliter, korupsi, dan kontrol politik, ”tulis Kennedy.

Apa yang membuat Organisasi Kesehatan Dunia totaliter? Kennedy tidak masuk ke spesifik. Tetapi beberapa tokoh sayap kanan telah mengklaim bahwa siapa yang berkolusi dengan Cina untuk menyembunyikan asal-usul “nyata” dari pandemi Covid-19. Galeri Rezim Trump tentang orang aneh yang berdekatan dengan kesehatan bersikeras Covid-19 dibuat di laboratorium dan melepaskan dunia dengan sengaja maupun secara tidak sengaja. Sebagian besar ilmuwan masih percaya Covid-19 memiliki asal alami.

Kennedy telah sibuk dalam beberapa minggu terakhir, memecat karyawan vital dari agensi yang ia jalankan, termasuk FDA dan CDC, dan meluncurkan kebijakan baru. Sekretaris kesehatan berada di podcast Selasa yang disebut “Ultimate Human” di mana ia menyarankan para ilmuwan pemerintah tidak akan lagi diizinkan untuk diterbitkan di New England Journal of Medicine, Journal of American Medical Association, dan The Lancet. Itu, tentu saja, jurnal medis paling bergengsi, tetapi Kennedy menyebut mereka “korup,” menurut Politico.

Kennedy sebaliknya akan menyukai ilmuwan Amerika untuk mempublikasikan karya mereka di jurnal “in-house”. Seperti keberuntungan, kepala FDA Marty Makary dan Direktur NIH Jay Bhattacharya baru -baru ini meluncurkan jurnal medis mereka sendiri yang disebut Jurnal Akademi Kesehatan Masyarakat. Science Magazine menyebut kebijakan editorial jurnal itu “tidak biasa,” dan para ilmuwan sungguhan telah mencatat jurnal itu tampaknya terdiri dari “klik kecil kontraria di sekitar pandemi Covid.”