BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN BABEL – Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar, dengan total kapasitas mencapai 23,6 Gigawatt (GW). Namun, hingga kini, baru sekitar 11% atau 2.597 Megawatt (MW) dari potensi tersebut yang telah dimanfaatkan.

Energi panas bumi tidak hanya mendukung bauran energi baru terbarukan (EBT), tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat melalui bonus produksi panas bumi yang disalurkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gigih Udi Atmo, realisasi bonus produksi panas bumi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah penghasil.

“Realisasi penyetoran bonus produksi bagi daerah penghasil panas bumi akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Gigih dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (6/9/2024).

Pada tahun 2023, total realisasi bonus produksi panas bumi mencapai Rp138 miliar. Sementara untuk Triwulan I tahun 2024, bonus yang direalisasikan mencapai Rp29 miliar. Secara kumulatif, sejak tahun 2014 hingga Triwulan I 2024, total bonus produksi yang disalurkan mencapai Rp929 miliar. Dana ini sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah, terutama di wilayah sekitar Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

Kementerian ESDM, melalui Direktorat Jenderal EBTKE, telah mengusulkan agar bonus produksi ini diatur lebih spesifik dalam APBD Tahun 2025 mendatang.

“Dengan adanya update pedoman ini, diharapkan pemanfaatan bonus produksi panas bumi dapat lebih tepat sasaran dan sinergi dengan program-program di pemerintah daerah,” jelas Gigih.

Pengaturan bonus produksi panas bumi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 serta Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2017. Beberapa ketentuan yang diatur meliputi:

1. Alokasi minimal 50% dari bonus produksi untuk masyarakat sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
2. Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kriteria masyarakat penerima manfaat bonus produksi di tingkat kecamatan atau desa.
3. Pemanfaatan pendapatan bonus difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan pengelolaan sampah.

Bonus produksi panas bumi berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga masyarakat di sekitar WKP dapat merasakan manfaat ekonomi.

Manfaat lain termasuk pembentukan program kesejahteraan daerah penghasil, dukungan pada upaya penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, serta memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pengembang panas bumi.

“Bonus produksi ini membantu memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap proyek panas bumi yang beroperasi di wilayah mereka,” tambah Gigih.

Rekonsiliasi perhitungan bonus produksi panas bumi dilakukan secara berkala oleh Direktorat Panas Bumi di bawah Direktorat Jenderal EBTKE. Proses ini diadakan secara triwulanan untuk WKP Eksisting dan tahunan untuk WKP yang dikelola oleh pemegang izin panas bumi (IPB).

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi LPG di dalam negeri.

Bahlil mengatakan, program yang akan dijalankan adalah membuat jaringan gas (jargas) dan membangun industri LPG di

“Memang selain LPG bersubsidi, kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas, jargas dan membangun industri LPG di Indonesia,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).

Namun, Bahlil menyebut ada permasalahan untuk bahan baku LPG. Permasalahan ini juga sedang didiskusikan dengan SKK Migas dan PT Pertamina (Persero).

“Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK dan Pertamina nantinya untuk kita memikirkan langkah ini,” jelas Bahlil.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendorong potensi-potensi C3 dan C4 dari lapangan gas yang ada.

“Kita mendorong karena memang ada potensi untuk bisa kita mendapatkan tambahan produksi dari lapangan-lapangan kita kira-kira sekitar 900 ribu sampai 1 juta ton per tahun ya dari situ,” jelas Dwi saat ditemui usai Raker.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan nilai keekonomisannya untuk proses pemisahan dari gas yang diambil dengan C3 dan C4.

“Nah tentu saja ini selalu menuntut keekonomiannya untuk proses pemisahannya dan untuk itu pertimbangannya harga jual itu harus bisa mendukung,” jelas Dwi.

Dwi menambahkan, saat ini sudah ada produksi LPG dari lapangan gas yang sudah di Indonesia, lapangan lainnya juga sudah disiapkan.

“Jadi nanti kita pengembangan untuk POD itu sudah harus kita integrasikan dengan pengembangan LPG untuk rich gas, kalau yg gak rich gas kan gak bisa,” ujar Dwi.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN BABEL – Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan alasan mengapa pemerintah menetapkan target produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) di tahun 2030.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, saat pemerintah menetapkan target produksi gas banyak pihak yang mempertanyakan siapa yang akan membeli gas sebanyak itu.

“Nah sekarang begitu mulai berbagai kebijakan pemerintah untuk hilirisasi mulai banyak industri-industri di dalam negeri, kemudian juga kebutuhan listrik juga meningkat sehingga sekarang berkembang,” kata Dwi dalam IOG SCM Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (14/8/2024).

Saat ini, Dwi menyebut, produksi gas di dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri sampai tahun 2030.

“Jadi kalau kita lihat dari sisi gas balance kelihatan kita tidak pernah pada posisi dimana Indonesia akan negatif di gas balance sampai dengan 2030,” jelas Dwi.

Hal tersebut dapat terjadi, karena ada tambahan produksi dari 3 lapangan gas yang akan mulai berproduksi di tahun 2027 sampai 2030.

“Geng North yang ini insyaAllah on stream di 2027 nanti, akan diikuti 2028 Andaman oleh Mubadala, kemudian diikuti akhir 2029 itu Abadi Masela jadi dengan penambahan yang cukup signifikan untuk gas kita,” jelasnya.

Diketahui, Geng North akan menghasilkan tambahan produksi sebesar 1.000 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD )dengan cadangan mencapai 4,1 Triliun Cubic Feet (TCF). Lapangan ini diperkirakan akan mulai berproduksi pada tahun 2027.

Kemudian, Meskipun masih dalam tahap eksplorasi, lapangan Andaman diperkirakan memiliki potensi produksi sebesar 527 MMSCFD dengan cadangan sekitar 10 TCF.

Sementara, memiliki nilai investasi sebesar US$ 19,8 miliar, yang ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 1.600 MMSCFD dan onstream awal tahun 2030.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN BABEL – Produksi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Blok Cepu, Banyu Urip mengalami penurunan sebanyak 7.000 Barrel Oil per Day (BOPD) sejak pertengahan Juli 2024.

Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, penurunan tersebut diakibatkan oleh kenaikan Gas Oil Ratio (GOR) dan kenaikan water cut yang menyebabkan Loss Production Opportunity (LPO), sehingga produksi EMCL tidak lagi sustain berproduksi di rate 150 MBOPD.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menjelaskan, kenaikan GOR ini adalah kondisi dimana ratio poduksi gas semakin meningkat dibandingkan produksi minyak, dan kenaikan water cut adalah kondisi dimana kandungan jumlah air terproduksi semakin tinggi dibandingkan dengan produksi minyak.

“Harus kami akui bahwa LPO di EMCL ini jumlahnya sangat signifikan, meskipun SKK Migas dan KKKS lain berusaha untuk melakukan optimasi produksi dari kegiatan pemboran, workover dan well service, namun kontribusi yang diperoleh belum dapat menutup secara langsung gap penurunan produksi di EMCL”, kata Hudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/8/2024).

Hal ini sangat disaayangkan, sebab, produksi EMCL masih menjadi andalan kedua setelah PHR yang merupakan tulang punggung kontribusi produksi minyak Nasional, dimana sampai dengan 31 Juli 2024, EMCL berhasil melampaui target WP&B maupun APBN 2024.

“SKK Migas memberikan perhatian khusus kepada lapangan Banyu Urip mengingat produksinya yang sangat besar dan apabila terjadi gangguan produksi baik karena kendala surface maupun subsurface, hal ini langsung berdampak sangat significant pada produksi Indonesia”, jelas Hudi.

SKK Migas dan EMCL tidak tinggal diam terhadap permasalahan yang sedang terjadi, serangkaian kegiatan Gas Shut Off dan Water Shut Off serta maintain terhadap rate produksi senantiasa dilakukan untuk menjaga penurunan produksi yang lebih tajam lagi

Kabar baiknya adalah perkembangan proyek Banyu Urip Infill Classic (BUIC) cukup baik sehingga diperkirakan dalam waktu dekat akan onstream 1 sumur yaitu B13 dengan potensi produksi sebesar 10 Ribu BOPD dan tentunya akan meningkatkan produksi minyak di Banyu Urip dan produksi Nasional secara keseluruhan.

“Minyak ini sangat berarti bagi SKK Migas karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan sehingga harus impor. Kami beranggapan setetes minyak saat berarti bagi negara. Sehingga upaya-upaya meningkatkan produksi minyak terus dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS “, jelasnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN BABEL – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggencarkan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi minyak bumi nasional.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, mengumumkan rencana produksi minyak bumi dari enam lapangan baru yang diproyeksikan akan menambah kurang lebih 100.000 barel per hari (BOPD) dalam periode 2024-2027. Rencana ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi produksi minyak nasional.

“Dalam jangka yang relatif jangka pendek, ada 6 prospek yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya di tahun 2028. Jumlahnya kurang lebih ya 100.000 barel,” kata Arifin di Kantor Ditjen Migas, dikutip Selasa (6/8/2024).

Enam lapangan baru tersebut meliputi:
-Forel: 10.000 BOPD, estimasi produksi pada kuartal keempat 2024
-Ande Ande Lumut: 20.000 BOPD, estimasi produksi pada kuartal pertama 2028
-Singa Laut Kuda Laut: 20.313 BOPD, estimasi produksi pada kuartal keempat 2026
-Hidayah: 2.996 BOPD, estimasi produksi pada kuartal pertama 2027
-BUIC: 19.206 BOPD, Estimasi produksi pada kuartal ketiga 2024
-OO-OX: 25.276 BOPD, estimasi produksi pada kuartal pertama 2026

Arifin mengungkap bahwa sanksi internasional yang dikenakan terhadap Rusia menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan lapangan baru tersebut. Lapangan Singa Laut Kuda Laut adalah salah satu proyek yang terkena dampak, sehingga menyebabkan perkiraan waktu on stream menjadi mundur hingga kuartal keempat 2026.

Selain mengembangkan lapangan baru, Kementerian ESDM juga fokus pada peningkatan recovery rate dari sumur-sumur eksisting.

“Di samping yang 6 ini, kita juga sedang mengupayakan peningkatan recovery dari sumur-sumur yang ada. Jadi, kalau dulu recovery-nya itu kita biasanya hanya 30%, sekarang kita coba minta Pertamina untuk bisa meningkatkannya menjadi ke 50%,” jelas Arifin.

Guna meningkatkan produksi migas, Arifin mengungkapkan bahwa pemerintah merencanakan reaktivasi terhadap 1.000 hingga 1.500 sumur yang tidak aktif setiap tahunnya sebagai bagian dari strategi jangka pendek.

“Kita minta Pertamina untuk bisa mengupayakan idle well, sumur-sumur yang masih berprospek untuk bisa diupayakan kembali. Ini dalam upaya-upaya kita di jangka pendek,” ujarnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel