KOTA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) kembali meraih penghargaan sebagai badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Syawaluddin selaku Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Rektor USK Prof. Marwan pada acara Anugerah dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Bidakara Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, Rektor mengucapkan rasa syukur atas keberhasilan USK meraih kembali statusnya sebagai badan publik informatif. Rektor mengatakan, prestasi ini semakin menguatkan komitmen USK sebagai badan publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

USK berhak menyandang status informatif setelah mendapatkan penilaian dari KIP dengan jumlah nilai 95,64 untuk katagori perguruan tinggi. Rektor mengungkapkan, terakhir USK meraih status Informatif pada tahun 2023, lalu status Menuju Informatif pada tahun 2024.

Sebab itu, Rektor berharap USK dapat terus mempertahankan status informatif ini pada tahun-tahun mendatang.

“Alhamdulillah, ini pencapaian yang patut USK syukuri. Selama ini kita terus berupaya menjalankan amanat UU keterbukaan informasi publik tersebut. Prestasi ini kian memotivasi USK untuk meningkatkan kualitas layanan informasinya,” ucap Rektor.

Terkait penilaian ini, KIP telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada badan publik dari seluruh katagori. Di antaranya, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, BUMN serta partai politik.Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Donny Yoesgiantoro mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kepada seluruh badan publik yang selama ini telah berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi publik.

Dirinya menilai, keterbukaan informasi ini haruslah memberi manfaat yang luas. Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh pimpinan badan publik ini untuk memaknai informasi publik tidak sekadar kewajiban menjalankan Undang-Undang.

“Keterbukaan informasi publik ini juga harus menjadi kebutuhan dan manfaat. Jika demikian, insyaAllah keterbukaan informasi ini dapat dijalani dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik,” ucapnya. ()

KOTA ACEH – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Musriadi Aswad menyoroti buruknya pelayanan dasar di Aceh pasca musibah hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Ia menilai, meski Indonesia telah 80 tahun merdeka, masyarakat Aceh masih merasakan “penjajahan” dalam bentuk kelalaian pelayanan publik, khususnya pasokan listrik dan gas elpiji.

Menurutnya, hingga hari ini banyak wilayah di Aceh lumpuh akibat tidak berfungsinya layanan dasar. Pemadaman listrik yang berkepanjangan serta kelangkaan gas elpiji membuat aktivitas masyarakat, UMKM, layanan kesehatan, hingga roda ekonomi nyaris terhenti.

“Indonesia sudah 80 tahun merdeka, tapi Aceh masih seperti terjajah secara pelayanan. Listrik padam berhari-hari, gas elpiji sulit didapat. Ini bukan sekadar gangguan teknis, tapi kegagalan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya, Selasa, 16 Desember 2025.

Ia menilai, kondisi pasca bencana seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan BUMN terkait, khususnya PLN dan Pertamina. Namun kenyataannya, masyarakat justru dibiarkan menghadapi kesulitan tanpa kepastian pemulihan yang jelas.

“BUMN jangan tutup mata melihat kondisi Aceh hari ini. Semua lumpuh. Pelayanan dasar tidak berjalan. Masyarakat butuh listrik untuk bertahan hidup, butuh gas untuk memasak, bukan janji-janji,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh itu juga meminta pemerintah pusat segera turun tangan secara serius, bukan hanya melalui pernyataan, tetapi dengan langkah nyata dan terukur. Ia menegaskan bahwa Aceh tidak boleh diperlakukan sebagai daerah pinggiran, apalagi dalam situasi darurat pascabencana.

“Negara hadir bukan hanya dalam slogan. Kalau pelayanan dasar saja gagal, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya dirasakan rakyat Aceh,” pungkasnya. ()

KOTA ACEH– Gelombang desakan publik agar pemerintah menindak tegas para pejabat yang menerbitkan izin tambang dan konsesi hutan kembali menguat setelah banjir besar menyapu 18 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat pada akhir November 2025.

Sejumlah organisasi lingkungan dan masyarakat secara luas menilai bencana kali ini bukan semata akibat curah hujan ekstrem, melainkan akumulasi kerusakan ekologi yang lahir dari pembukaan hutan, pertambangan tanpa kontrol, dan pemberian izin yang dinilai serampangan.

Direktur eksekutif sebuah lembaga lingkungan di Aceh, menyatakan bahwa banjir lintas-provinsi tersebut merupakan “produk dari keputusan para pejabat yang mengorbankan keselamatan rakyat demi ekspansi bisnis ekstraktif.” Ia menegaskan, pejabat yang menandatangani izin alih fungsi kawasan hutan—baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun kementerian—harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Ini bukan lagi isu cuaca. Daerah tangkapan air kita rusak parah akibat konsesi-konsesi yang dikeluarkan tanpa analisis risiko jangka panjang. Pejabat yang memberikan izin harus diperiksa, bahkan bila perlu diseret ke pengadilan,” ujarnya.

Banjir dahsyat yang terjadi selama tiga hari tersebut merendam permukiman, memutus akses jalan nasional, menghancurkan lahan pertanian, hingga memaksa lebih dari seratus ribu warga mengungsi.

Wilayah paling terdampak berada di Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Langkat, Dairi, Mandailing Natal, Pasaman Barat, hingga Agam.

Pada sejumlah titik, banjir diperparah oleh hilangnya tutupan hutan di kawasan hulu yang sebagian besar kini menjadi areal tambang, perkebunan sawit skala besar, dan HPH.

Pakar hukum lingkungan dari Universitas Syiah Kuala menilai bahwa pejabat yang mengeluarkan perizinan yang terbukti mengabaikan aspek ekologis dapat dikenai jerat hukum, baik melalui UU Lingkungan Hidup maupun UU Administrasi Pemerintahan. “Jika ada unsur kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau praktik korupsi dalam proses perizinan, maka jalur pidana terbuka lebar,” katanya.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil kini tengah mengumpulkan data konsesi yang berada pada daerah hulu DAS, termasuk memetakan izin tambang dan perkebunan yang beririsan dengan kawasan lindung dan zona rawan longsor. Hasil investigasi tersebut rencananya akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Ombudsman RI sebagai dasar untuk mendorong penyelidikan resmi.

“Bencana ini tidak boleh berhenti pada belas kasihan dan bantuan logistik. Harus ada penegakan hukum, agar pejabat tidak lagi semena-mena menjual hutan kita melalui tanda tangan,” tegas salah satu koordinator koalisi lingkungan.

Desakan publik makin menguat setelah sejumlah foto udara memperlihatkan kawasan hulu yang gundul, tambang terbuka di area curam, serta kanal-kanal perkebunan sawit yang mengubah pola aliran air di banyak kabupaten. Warga di daerah terdampak juga menuntut evaluasi total perizinan dan peninjauan kembali seluruh proyek ekstraktif yang berada di kawasan resapan air.

Hingga kini pemerintah pusat dan daerah belum mengumumkan langkah investigasi resmi terkait dugaan keterlibatan pejabat dalam kerusakan ekologis yang memperparah banjir besar tersebut. Namun tekanan publik diperkirakan akan terus menguat seiring bertambahnya jumlah kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis akibat bencana ini.***

KOTA ACE – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani membuktinya ijazah doktoralnya asli dan ditunjukkan ke publik setelah sempat dituding memakai ijazah palsu.Usai menunjukkan ijazahnya itu, Arsul Sani tidak akan melaporkan balik sejumlah pihak dengan tudingan pencemaran nama baik.

“Enggak, saya enggak. Kalau MK kan tidak bisa,” kata Arsul dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Arsul Sani sadar dengan statusnya, di mana MK selaku lembaga negara tidak boleh melakukan pelaporan atas dugaan pencemaran nama baik.

“MK sudah memutuskan sendiri bahwa lembaga negara itu kan tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik, itu sudah diputuskan sendiri oleh MK,” tuturnya.

“Saya pun bagian dari MK, jadi tidak patut untuk melakukan itu,” tuturnya.

Ia juga menegaskan jika pejabat publik dikritisi, harus disikapi dengan bijak.

“Jadi saya tidak akan melapor balik,” tuturnya.

Sikap Arsul Sani ini berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) soal menyikapi tudingan ijazah palsu ini.

Jokowi dan relawannya melaporkan sejumlah orang terkait tudingan ijazah palsu.

Pada Kamis (11/11/2025), Roy Suryo bersama Ahli digital forensik Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, telah dipanggil Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu tersebut.

Dalam kasus ini, mereka ditetapkan tersangka karena diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik, serta memanipulasi dokumen agar tampak asli.

Saat pemeriksaan, penyidik mengajukan 134 pertanyaan terhadap Roy Suryo, 157 pertanyaan terhadap Rismon, dan 86 pertanyaan terhadap dokter Tifa.

Setelah pemeriksaan selama sembilan jam lamanya, Roy Suryo Cs dibolehkan pulang oleh penyidik atau tidak ditahan.

Eks Menteri Pendidikan dan Olahraga (Menpora) itu pun mengucapkan terima kasih.

Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan alasan pihaknya tidak menahan Roy Suryo Cs karena menjunjung tinggi asas-asas dalam undang-undang yang mengatur di dalam proses pemeriksaan dari ketiga tersangka.

Selain itu, Kombes Iman menyebut, alasan ketiga tersangka tidak ditahan karena mereka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan.

Diberitakan, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi hendak melaporkan Hakim Konstitusi Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan ijazah doktor palsu pada Jumat (14/11/2025).

Namun, laporan tersebut belum langsung diterima karena penyidik meminta pelapor kembali datang pada Senin (17/11/2025).

Koordinator Aliansi, Betran Sulani, menjelaskan pihaknya telah berdiskusi panjang dengan penyidik saat mendatangi Bareskrim pada Jumat, tetapi nomor laporan polisi (LP) belum diterbitkan.

“Prinsipnya mereka terima, namun belum diterbitkan nomor LP-nya dan diminta untuk balik lagi di hari Senin besok. Kemarin sudah banyak hal yang didiskusikan,” kata Betran kepada Kompas.com, Minggu (16/11/2025).

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga berencana mendatangi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menyampaikan laporan serupa.

Tunjukkan Ijazah Aslinya

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani akhirnya menunjukkan ijazah doktoralnya ke hadapan publik dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Arsul juga menunjukkan transkrip nilai hingga foto kelulusannya. Semua yang ia tunjukkan bukan salinan, merupakan dokumen asli.

Arsul juga bercerita disertasi yang ia tulis untuk memperoleh gelar doktoralnya.

“Saya menulis disertasi yang berjudul ‘Reexamining The Considerations of National Security Interest and Human Rights Protection in Counterterrorism Legal Policy: A Case Study on Indonesia with Focus on Post-Bali Bombings Development. Disertasinya ada ini,” ujar Arsul dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (17/11/2025).

Arsul menjelaskan, gelar doktor ini ia dapatkan dari Collegium Humanum atau Warsawa Management University. Institusi ini merupakan sebuah universitas swasta di Polandia.

Pengambilan S3 ini dilakukan sekitar tahun 2020. Saat itu, Arsul tidak bisa mengikuti perkuliahan di kampus karena sedang terjadi pandemi global Covid-19.

Sementara, sebagian kredit perkuliahan sudah didapatkan oleh Arsul dari proses pendidikannya yang sebelumnya.

Arsul mengatakan, sebenarnya, sejak tahun 2011 ia sudah berupaya untuk mengambil dan menyelesaikan pendidikan jenjang doktoral. Saat itu, ia mengambil kuliah di Glasgow Caledonian University (GCU).

Namun, karena sejumlah kesibukan, pembelajaran di universitas di Skotlandia ini tidak selesai hingga batas maksimalnya di tahun 2017/2018.

Baca juga: Hakim MK Arsul Sani Diduga Pakai Ijazah Palsu, MKMK Segera Umumkan Hasil Pendalaman ke Publik

Meski tidak berhasil mendapatkan gelar doktor, Arsul tetap menerima gelar Master karena telah menyelesaikan sejumlah studi dan mendapatkan kredit yang dibutuhkan.

Adapun, pada tahun 2020 Arsul melanjutkan studinya secara online dan akhirnya mengikuti wisuda secara offline pada tahun 2023.

“Baru pada bulan Maret 2023, kira-kira bulan Februarinya, saya diberitahu bahwa akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana, di gedung yang jaraknya tidak jauh dari kampus,” lanjut Arsul.

Dalam konferensi pers, Arsul juga menunjukkan sejumlah foto wisudanya yang dihadiri oleh sang istri serta Duta Besar Indonesia untuk Polandia saat itu, Anita Lidya Luhulima.

Arsul mengatakan, saat itu ia juga langsung meminta legalisasi ijazah karena harus segera pulang ke Indonesia.

“Di sana diberikan ijazah asli itu. Kemudian, setelah selesai wisuda karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Ini asli dari KBRI dari Warsawa,” kata Arsul.

Ramai Ijazah Palsu setelah Keluarnya Putusan MK terkait Rangkap Jabatan Polisi Aktif

Isu ijazah palsu Asrul ini ramai, setelah MK memutuskan bahwa Kapolri tidak dapat lagi menugaskan anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil, kecuali mereka telah mengundurkan diri atau pensiun.

Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang di Ruang Sidang Utama MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo.

Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri justru menimbulkan ketidakjelasan norma.

“Yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud,” ujar Ridwan.

Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian.

Sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

Oleh: Damai Hari LubisPengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merahasiakan beberapa pihak yang diperiksa dalam dugaan rasuah proyek kereta cepat atau Whoosh. Alasannya, “kasus ini masih pada tahap penyelidikan sehingga nama pihak yang diperiksa belum dapat diungkap oleh lembaga antirasuah.”

Semestinya KPK sudah ‘ngelotok’ (piawai) terkait tehnis beracara bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada eksplisit yang melarang penyidik menyampaikan informasi pada tingkat penyelidikan (klarifikasi dan atau investigasi) terhadap nama bakal terperiksa.

Dan pastinya Pihak penyidik KPK  tidak terkecuali mesti tunduk kepada asas keterbukaan yang terdapat diantara asas asas good governannce yang berlaku terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara dan terlebih asas transparansi justru merupakan perintah sesuai KUHAP,  UU. Polri dan UU. Tentang KPK Jo. UU. Tentang TIPIKOR. Maka oleh sebab hukum, setidaknya KPK cukup memberikan inisial para oknum yang sedang dalam status lidik(penyelidikan), selain dan oleh sebab hukum penerapan ‘pola transparansi’ KPK terhadap adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparar penyelenggara negara, tidak bertentangan dengan UU. Tentang Perlindungan Data Pribadi maupun UU. Tentang Keterbukaan Informasi Publik,  tekecuali terhadap informasi yang “bersinggungan dengan rehasia dibidang petahanan negara.”

Selain itu,  terhadap yang berhubungan dengan informasi kasus whoosh nyata sudah booming dan santer ditelinga publik, bahkan signal kuat adanya aroma korupsi pada PSN kereta api cepat (woosh) bertambah akibat pernyataan (implisit) yang publis datang dari Purbaya (Menkeu), termasuk komentar dari Mahfud MD figur Menkopolhukam bekas pembantu setia Jokowi, lalu deras beredar dibeberapa artikel.

Sehingga ulah (Penyidik) KPK yang tidak bercerminkan rules, justru melahirkan banyak tanda tanya publik.  Kenapa KPK menyembunyikan nama atau sekedar inisial ?

Andaipun sikap KPK ini didasari ‘prudential principle’. Tentu KPK  paham betul tentang orang yang dalam status ‘lidik dan dik’ sesuai asas presumption of innocence (KUHAP) adalah bukan orang yang sudah patut dinyatakan bersalah?  Bahkan andaipun kasus whoosh dimaksud sudah berjalan pada tahap persidangan, maka terhadap diri Terdakwa sekalipun belum dapat di judge bersalah.

Sementara ulah KPK menurut publik diibaratkan meniru “tebak buah manggis” tentang orang dan jumlah orang yang masuk daftar panggilan namun dirahasiakan oleh KPK dengan menggunakan “metode ketertetutupan publik.”

Maka publik banyak yang mendeskripsikan sosok sosok yang bakal dipanggil olrh KPK adalah Jokowi, Luhut, Sri Mulyani dan Erick Thohir, lalu dalam hubungannya dengan kelembagaan, publik memprediksi para oknum lainya yang bakal diinterogasi KPK adalah para petinggi di tubuh Polri, Kejaksaan, BPK, BPKP,  Ketua KPK dan Kemensetneg serta mengarah ke Senayan.

– Nama aktor Ammar Zoni tengah menjadi sorotan usai diduga ikut terlibat dalam peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta.

Ammar Zoni diketahui saat ini masih menjalani masa tahanan buntut kasus narkoba yang ketiga kalinya.

Jelang bebas pada Januari 2026, kini Ammar Zoni malah diduga kembali terjerat kasus narkoba untuk keempat kalinya.

Kini mantan suami Irish Bella itu pun telah dipindahkan ke penjara paling ketat dan paling menyeramkan di Indonesia, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Setelah ramainya kasus tersebut, Ustaz Derry justru mengaku mendapat surat dari Ammar Zoni.

Isi surat tersebut berisikan bantahan dari Ammar Zoni yang ikut terlibat hingga menjadi bandar narkoba.

Namun rupanya isi surat tersebut belum semuanya diungkap oleh Ustaz Derry ke publik.

Melalui unggahan di Instagram sebelumnya, Ustaz Derry menyampaikan bahwa Ammar membantah dirinya yang disebut sebagai bandar narkoba.

Tak berani mengungkapkan semuanya ke publik, Ustaz Derry mengaku isi surat tersebut mengerikan.

“Suratnya ngerilah, kalau aku bacain semua jadi masalah nanti,” kata mantan personil grup band Betrayer, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Selasa (21/10/2025).

Secara terang-terangan, Ustaz Derry mengaku percaya bahwa tulisan tersebut benar tulisan dari Ammar.

“Percaya, emang tulisan Ammar itu,” ucapnya.

Tak mengungkapkan secara detail, Ustaz Derry menyebut ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum di dalam rutan.

Dalam isi surat tersebut, Ammar menjelaskan kronologi dirinya diduga dijebak dalam peredaran narkoba.

“Di surat itu Ammar menulis kronologi.”

“Dia dimintain duit kalu mau nggak dipermasalahkan ini.”

“Inti suratnya itu dia bukan bandar bukan pengedar, ada beberapa part yang mungkin sangat sensitif, aku belum publish surat itu karena ada pemerasan dari oknum, minta duit dengan nominal yang besar,” beber Ustaz Derry.

Pacar Ammar Zoni Ungkap Kronologi Dugaan sang Aktor Dijebak

Sementara itu, Dokter Kamelia mengungkap dugaan sang kekasih, Ammar Zoni, dijebak dalam kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba.

Informasi tersebut dia peroleh dari Jon Mathias, kuasa hukum Ammar.

Dari cerita Jon, ia mengetahui kasus yang membuat Ammar dipindahkan ke Lapas Nusakambangan berawal saat Januari 2025.

Kala itu ada lima narapidana diamankan karena peredaran narkoba di Rutan Salemba.

“Awalnya itu Januari. Ada lima orang terduga yang diamankan, terus salah satunya bilang dapat barang itu dari kamar Bang Ammar,” ujar Kamelia di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Namun, Kamelia menegaskan bahwa semua terduga justru mengaku tidak membeli barang dari Ammar Zoni.

“Mereka ngaku belinya bukan dari Bang Ammar, tapi dari seseorang berinisial A,” lanjut wanita yang dikenal sebagai dokter gigi itu.

Kamelia menyebut tidak ada barang bukti apa pun yang ditemukan di kamar Ammar saat penggeledahan dilakukan.

“Bang Ammar juga enggak tahu apa-apa. Waktu digeledah, di kamar Bang Ammar enggak ditemukan apa-apa,” tegasnya.

Tidak hanya itu, kelimanya sama sekali tidak mengenal sosok Ammar Zoni.

“Anehnya gitu enggak kenal. Enggak (ada interaksi),” bebernya.

Ia dan keluarga pun menilai kasus ini penuh kejanggalan, terutama karena muncul lagi ketika Ammar hampir bebas.

“Banyak yang janggal. Ammar mau bebas di Januari, mau ngurus surat-surat, tapi malah dimunculkan lagi. Dari Januari sampai kemarin enggak ada pemberitahuan apa-apa sampai tiba-tiba dibawa ke kejaksaan,” ujarnya.

Kamelia meyakini bahwa sikap Ammar sudah sangat jauh berbeda dari biasanya.

Sang aktor disebut jauh lebih religius.

“Sejak Januari itu Bang Amar udah sangat berubah, rajin salat, aktif di masjid, jadi marbot, enggak pernah bermasalah di lapas,” katanya.

Kamelia pun berharap semua kejanggalan ini bisa terbuka di persidangan.

“Aku enggak mau banyak ngomong, takutnya malah digoreng lagi. Yang jelas, biar semuanya dibuktikan di pengadilan,” pungkasnya.

Tahun lalu, penampilan Mickey Mouse di Steamboat Willie menjadi domain publik, mengantarkan banyak parodi horor maskot ikon Disney. The Walt Disney Company memberikan film seperti David Howard Thornton yang dibintangi Screamboat Pass, tetapi ternyata, ia berpikir ada batasan seberapa banyak perusahaan lain dapat lolos dengan menggunakan penggambaran bahari ikon Mickey.

Disney telah menemukan dirinya dalam tuntutan hukum setelah menegakkan hak kekayaan intelektualnya untuk karakternya Steamboat Willie terhadap dua perusahaan yang ingin memanfaatkan Mickey untuk tujuan pemasaran dan ritel. Menurut The Hollywood Reporter, Morgan & Morgan, sebuah firma hukum cedera pribadi yang berbasis di AS, berusaha menggunakan Steamboat Willie Dalam iklan, yang Disney bertemu dengan perlawanan. THR lebih lanjut melaporkan bahwa sebuah perusahaan perhiasan, Satéur, berupaya lulus merch dengan Steamboat Willie sebagai resmi – yang merupakan tempat legalitas menjadi keruh di mata Disney.

Disney berdiri teguh bahwa meskipun domain publik yang pendek, itu tidak berarti pesaing dapat melanggar merek dagang yang melindungi mereknya, yang dipertahankan mencakup berbagai representasi Mickey Mouse, karena karakter telah diulangi selama hampir seabad sejak itu sejak hampir seabad sejak Steamboat Willierilis. Gugatan tersebut menyatakan bahwa Disney memiliki sejarah “penegakan hak kekayaan intelektual yang agresif,” yang dicontohkan dalam “penolakan perusahaan untuk melepaskan niat untuk terlibat dalam penegakan hukum terhadap” Morgan & Morgan dan Satéur.

Kelly Klaus, seorang pengacara untuk pengaduan tersebut, dikutip dalam pengaduan sebagai mengklarifikasi bahwa perusahaan -perusahaan ini, khususnya Satéur, “melanggar hak -hak Disney yang berkelanjutan atas merek dagangnya yang mengidentifikasi Disney sebagai sumber barang dan jasa dan untuk mendapatkan keuntungan yang telah dibangun oleh Disney dengan publik selama beberapa dekade,” dan dan untuk mendapatkan goodwill yang Disney telah dibangun dengan publik selama beberapa dekade, ”dan dan untuk mendapatkan goodwill yang Disney telah dibangun dengan publik selama beberapa dekade,” dan dan untuk mendapatkan goodwill yang Disney telah dibangun dengan publik selama beberapa dekade, ”dan dan untuk mendapatkan Goodwill yang Disney telah dibangun oleh publik,” dan dan untuk mendapatkan Goodwill yang Disney telah dibangun oleh publik, ”dan dan untuk Disney Disney selama beberapa dekade,” dan dan Disney Disney telah dibangun dengan publik, ”dan dan Disney Disney,” dan dan Disney Disney, ” “Seperti yang dinyatakan Disney secara publik, sementara hak cipta kedaluwarsa di Steamboat Willie Gambar Bergerak, Mickey Mouse akan terus memainkan peran utama sebagai duta besar global untuk Disney. ”

Morgan & Morgan menggunakan Kapal uap Versi Mickey dan Minnie Mouse dalam sebuah iklan yang melihat Mickey menabrak kapal uap ke dalam mobil Minnie, mendorongnya untuk menghubungi perusahaan cedera, dan paling tidak mengungkapkan bahwa video tersebut tidak terkait atau didukung oleh Disney. Penggunaannya bersama dengan film -film horor menggunakan karakter dalam parodi adalah satu hal, tetapi itu adalah hal lain ketika perusahaan berusaha untuk melepaskan karakter sebagai mendukung barang dan jasa mereka. Satéur, di sisi lain, tampaknya termasuk dalam kategori terakhir, karena Story THR melaporkan bahwa banyak keluhan oleh konsumen telah diajukan ke Better Business Bureau untuk aksesori jelek yang mereka disesatkan untuk membeli, berpikir mereka adalah produk Disney resmi.

Ingin lebih banyak berita IO9? Lihatlah kapan mengharapkan rilis Marvel, Star Wars, dan Star Trek terbaru, apa yang selanjutnya untuk alam semesta DC di film dan TV, dan semua yang perlu Anda ketahui tentang masa depan Doctor Who.

Gaza, (pic)

Hamas telah menggambarkan kunjungan utusan AS Steve Witkoff untuk membantu pusat distribusi di Jalur Gaza yang dikelola oleh apa yang disebut “Gaza Humanitarian Foundation” sebagai “pertunjukan pra-naskah” yang ditujukan untuk “menyesatkan opini publik, memoles citra pendudukan Israel, dan memberikannya kepada orang-orang yang tidak memiliki kelaparan dan melanjutkan pembunuhan sistematis dan terus-menerus terhadap anak-anak dan terus-menerus terhadap anak-anak dan melanjutkan pembunuhan sistematis terhadap anak-anak dan kelopak sistematis terhadap anak-anak Israel.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Hamas mengatakan pernyataan “menyesatkan” Witkoff, bersama dengan siaran gambar promosi yang menggambarkan distribusi bantuan sebagai damai, bertentangan dengan fakta -fakta di lapangan. Menurut pernyataan itu, lebih dari 1.300 orang kelaparan yang tidak bersalah dibunuh oleh tentara Israel dan karyawan Yayasan Gaza “tidak manusiawi”, yang didirikan untuk melanjutkan tindakan pembunuhan dan pemusnahan.

Hamas menegaskan bahwa pemerintahan AS “sepenuhnya terlibat dalam kejahatan kelaparan dan genosida” yang dilakukan di Jalur Gaza. Gerakan itu meminta AS untuk “memikul tanggung jawab historisnya, mengangkat penutup dari kejahatan ini pada zaman ini,” dan mengejar perjanjian gencatan senjata yang akan mengarah pada “mengakhiri agresi, penarikan pasukan Israel, dan mengangkat pengepungan yang tidak adil pada rakyat kami.”

Gerakan ini juga memperingatkan bahwa terus menyelaraskan AS dengan “kebijakan dan pelanggaran Israel” hanya akan “memperdalam bencana kemanusiaan dan melanggengkan konflik di Palestina dan wilayah itu.”

In a related context, and in response to some media outlets quoting Steve Witkoff as saying that Hamas had expressed readiness to disarm, the Movement reaffirmed that “resistance and its weapons are a national and legal entitlement as long as the occupation exists, recognized by international laws and conventions, and cannot be abandoned except upon full restoration of our national rights, foremost of which is the establishment of a fully sovereign, independent Palestinian state with Yerusalem sebagai modalnya. “

RisalahPos.com Network

Setiap tahun baru muncul karya-karya baru yang akan masuk ke domain publik. Untuk tahun 2025, yang paling terkenal termasuk judul-judul Disney seperti Simfoni Konyol pendek Tarian Tengkorak dan celana pendek Mickey Mouse seperti “Karnival Kid,” yang pertama menampilkan suaranya. Salah satu dari itu sudah terdengar seperti film horor—tapi tolong, tidak ada lagi perampasan uang horor yang norak. Setidaknya beri kami arthouse indie Tarian Kerangka.

Juga dibebaskan ke domain publik adalah Popeye Dan milik Tintin kartun awal. Mudah-mudahan, karena mereka dapat diadaptasi dan dibagikan, mungkin kita akan melihat Genndy Tartakovsky mengambil langkah selanjutnya Popeye melalui celah potensial ini. (Tentu saja sudah ada beberapa pembunuh Popeye yang akan segera hadir.) Menariknya dalam dunia musik yang berhubungan dengan horor, “Tiptoe Through the Tulips” juga akan menjadi domain publik, yang dapat berguna sebagai Berbahaya ide spin-off.

Lihatlah daftar lengkap karya-karya di bawah ini yang sekarang terbuka untuk ditampilkan, diputar, dan digunakan dalam berbagai cara tanpa izin seperti yang dibagikan oleh Duke Law.

Buku dan drama

• William Faulkner, Suara dan Kemarahan
• Ernest Hemingway, Perpisahan dengan Senjata
• Virginia Woolf, Kamar Milik Sendiri
• Dashiell Hammett, Panen Merah Dan Elang Malta (seperti yang diserialkan di Topeng Hitam majalah)(4)
• John Steinbeck, Piala Emas (Novel pertama Steinbeck)
• Richard Hughes, Angin Kencang di Jamaika
• Oliver LaFarge, Bocah Tertawa: Kisah Cinta Navajo
• Patrick Hamilton, Tali
• Arthur Wesley Wheen, terjemahan bahasa Inggris pertama dari Semua Tenang di Front Barat oleh Erich Maria Remarque
• Agatha Christie, Misteri Tujuh Lonceng
• Robert Kuburan, Selamat tinggal Semua Itu
• EB White dan James Thurber, Apakah Seks Diperlukan? Atau, Mengapa Anda Merasakan Hal yang Anda Lakukan
• Rainer Maria Rilke, Surat untuk Penyair Muda (hanya versi asli Jerman, Surat untuk Penyair Muda)
• Walter Lippmann, Kata Pengantar Moral
• Ratu Ellery (Frederic Dannay dan Manfred Bennington Lee), Misteri Topi Romawi

Karakter

• EC Segar, Popeye (dalam “Gobs of Work” dari komik strip Thimble Theatre)
• Hergé (Georges Remi), Tintin (dalam “Les Aventures de Tintin” dari majalah Dua Puluh Kecil)

Film

Ingin lebih banyak berita io9? Lihat kapan rilis terbaru Marvel, Star Wars, dan Star Trek, apa selanjutnya untuk DC Universe di film dan TV, dan semua yang perlu Anda ketahui tentang masa depan Doctor Who.

DOHA, (FOTO)

Puluhan ribu jamaah berbondong-bondong mendatangi Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di ibu kota Qatar, Doha untuk berpartisipasi dalam prosesi pemakaman Ismail Haneyya, kepala biro politik Hamas, setelah salat Jumat.

Anggota biro politik Hamas, Khalil al-Hayya, memimpin ribuan jamaah di masjid Qatar dalam berdoa untuk pemimpin yang syahid dan pengawalnya yang terbunuh, Waseem Abu Shaban.

Pimpinan Hamas di luar negeri, Khaled Mishaal, berbicara mengenai pemimpin yang gugur itu, dengan mencatat bahwa ia “tidak meninggalkan Gaza kecuali untuk melanjutkan perjuangan demi kepentingan Palestina.”

Emir Negara Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ayahnya Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, dan Perdana Menteri Qatar sekaligus Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, serta delegasi resmi dari Türkiye dan negara-negara lain, para pemimpin faksi Palestina, dan pimpinan lembaga dan organisasi, berpartisipasi dalam salat jenazah.

Setelah salat, peti jenazah pemimpin yang syahid itu dibawa untuk dimakamkan di Pemakaman Imam di Lusail.

Warga Qatar, termasuk media resmi, mengungkapkan kebanggaan mereka bahwa tanah Qatar akan menyambut jenazah pemimpin yang syahid Ismail Haneyya.

Televisi resmi Qatar mengatakan, “Qatar akan menerima sebidang tanah Palestina yang murni mulai hari ini.”

Dalam khutbah Jumatnya, khatib mengomentari pentingnya syuhada dan kedudukan syuhada dalam Islam.

Koresponden Pusat Informasi Palestina melaporkan bahwa banyak delegasi resmi yang mewakili negara dan lembaga tiba di Doha untuk berpartisipasi dalam pemakaman pemimpin Haneyya.

Ditambahkannya, sejak dini hari ribuan masyarakat Palestina, masyarakat Arab, masyarakat Islam, serta masyarakat Qatar telah berbondong-bondong mendatangi Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab untuk melepas kepergian Haniyah dan mengikuti prosesi doa dan pemakaman.

Persiapan awal dilakukan di Doha untuk menyelenggarakan pemakaman jenazah Haneyya di hadapan publik dan pejabat, sebelum ia dimakamkan di Pemakaman Imam di Lusail.

Selain salat jenazah Haniyah di Doha, salat jenazah juga dilaksanakan di berbagai negara. Di tengah takbir jamaah dan dari mimbar Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrimah Sabri memberikan penghormatan terakhir kepada pimpinan para syuhada Masjid Al-Aqsa.

Presiden Urusan Agama di Turki, Ali Erbaş, mengumumkan diselenggarakannya salat ghaib di seluruh negeri setelah salat Jumat, untuk mengenang pemimpin syahid Ismail Haneyya.

Erbaş mengatakan dalam sebuah posting di akun X miliknya pada Kamis malam: “Hari berkabung nasional ditetapkan di negara kami setelah tewasnya Ismail Haneyya, salah satu pemimpin senior perjuangan Palestina.”

Ia menambahkan bahwa salat tarawih juga akan dilaksanakan di semua masjid di Turki setelah salat Jumat. Salat tarawih juga telah dilaksanakan untuk Haniyah di banyak negara lain.

Masjid-masjid di Tepi Barat menanggapi seruan Gerakan Hamas untuk melaksanakan salat jenazah pemimpin syahid Ismail Haniyah setelah salat Jumat. Para jamaah berkumpul di seluruh masjid di Tepi Barat untuk melaksanakan salat jenazah pemimpin syahid Haniyah sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukannya untuk perjuangan Palestina.

Pada hari Kamis, jenazah kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haneyya, tiba di Doha dari Iran. Sebelumnya pada hari Kamis, ibu kota Iran menyaksikan prosesi pemakaman resmi dan populer untuk kepala Biro Politik Hamas, menyusul pembunuhannya di kediamannya di Teheran.

Pada Rabu pagi, Hamas mengumumkan mati syahidnya Haneyya dalam serangan Zionis yang menargetkan kediamannya di Teheran, sehari setelah partisipasinya dalam upacara pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian.