Purbaya - BN Babel

Dolar Nyaris Rp17 Ribu, Purbaya Sebut ‘Gampang Itu, Dua Malam Beres Kalau Sama Saya!’

admin — Wed, 21 Jan 2026 09:52:16 +0000

– Pernyataan mengejutkan muncul dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Di tengah rupiah yang sempat menyentuh level mendekati Rp17 ribu per dolar AS.

Purbaya melontarkan klaim berani bahkan paling berani tahun ini ia mengaku bisa membuat rupiah kembali menguat hanya dalam semalam.

Pernyataan itu sontak bikin heboh publik. Bagaimana tidak ketika pasar sedang gelisah akibat tekanan global dan isu independensi bank sentral.

Muncul sosok pejabat tinggi negara yang menyebut dirinya mengetahui persis penyebab pelemahan rupiah dan punya cara cepat untuk membalikkan situasi.

“Saya tahu betul alasannya kenapa (rupiah melemah) dan memperbaikinya dua hari, semalam dua malam selesai itu. Tapi saya bukan bank sentral,”kata Purbaya dikutip pojoksatu.id dari cnnindonesia (20/1/2026).

Dikutip pojoksatu.id dari Reuters sebelumnya mencatat rupiah sempat menyentuh level terlemah akibat kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal dan dinamika di Bank Indonesia.

Menurut Purbaya, fondasi ekonomi Indonesia sebenarnya berada pada arah yang berlawanan dengan pelemahan rupiah saat ini.

Artinya, secara fundamental, ia melihat tidak ada alasan rupiah melemah sedalam sekarang.

“Yang penting adalah fondasi ekonomi kita arahnya berlawanan dengan nilai tukar pada saat ini. Jadi fondasi ekonomi membaik terus, sementara nilai tukar agak melemah,”

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Momen Purbaya Batuk-Batuk saat Bahas Bea Keluar Emas: Produsen Ngutuk Saya Nih!

admin — Tue, 09 Dec 2025 02:14:27 +0000

– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjadi pusat perhatian dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Pasalnya, ia sempat batuk berulang kali saat menjelaskan kebijakan Bea Keluar (BK) emas.

Awalnya, Purbaya memaparkan prinsip penerapan BK emas, yang tarifnya diatur agar produk hulu dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan produk hilir, sebagai insentif untuk hilirisasi.

Di tengah penjelasannya, Purbaya harus berhenti sejenak untuk minum karena batuknya yang tak kunjung reda. Melihat itu, Ketua Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun sempat menyela.

Purbaya kemudian menanggapi batuknya dengan nada bercanda, mengaitkannya dengan reaksi para pengusaha emas terhadap kebijakan baru yang ia sampaikan.

“Mungkin produsen emas ngutuk saya dari jauh nih hahahaha mau narikin bea nih,” kata Purbaya disambut tawa.

Namun, batuk Purbaya muncul lagi setelahnya. Misbakhun kembali mengingatkan agar Purbaya tenang.

“Calm down Pak,” ucap Misbakhun.

Purbaya pun membalas dengan candaan lagi.

“Doanya kuat juga mereka,” candanya.

Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas dengan kadar di bawah 99 persen. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan nilai tambah komoditas mineral dan kepatuhan pajak

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Purbaya Respons Rosan Minta Pajak BUMN Dihapus: Gak Bisa!

admin — Fri, 05 Dec 2025 16:19:06 +0000

– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak permintaan CEO Danantara, Rosan Roeslani, terkait penghapusan kewajiban pajak bagi sejumlah BUMN. Permintaan yang diajukan beberapa tahun lalu itu ditolak karena perusahaan pelat merah dinilai sudah meraup keuntungan.

“Dia (Rosan) minta keringanan pajak beberapa perusahaan (BUMN), dulu, sebelum 2023 kejadiannya kalau enggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajaknya. Ya, enggak bisa,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) tertutup dengan Komisi XI DPR di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Dia mengungkapkan dua alasan utama penolakan permintaan penghapusan pajak tersebut. Salah satunya, perusahaan pelat merah yang diajukan agar kewajiban pajaknya dihapus sudah meraup keuntungan.

Selain itu, terdapat komponen perusahaan asing juga di dalam perusahaan BUMN yang dimaksud.

“Itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” jelas Purbaya.

Meskipun menolak penghapusan pajak, Purbaya bersedia memberikan insentif lain bagi perusahaan pelat merah asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bendahara negara itu mencontohkan persetujuan pemberian insentif pajak dalam konteks aksi korporasi besar, seperti restrukturisasi dan konsolidasi sejumlah BUMN yang dilakukan Danantara.

“Dia (Rosan) bilang itu kalau disuruh bayar pajak semua, ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi, kita kasih waktu berapa tahun (bebas pajak), 2 tahun, 3 tahun ke depan,” tutur Purbaya.

Purbaya menambahkan setelah masa insentif konsolidasi tersebut berakhir, Kemenkeu akan kembali mengenakan pajak sesuai aturan pada setiap aksi korporasi yang dilakukan.

“Setelah itu, setiap corporate action kita akan charge. Kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru dan itu juga proyek pemerintah. Jadi, itu hal yang wajar,” tutur Purbaya

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

admin — Sun, 02 Nov 2025 16:34:05 +0000

– Nama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani, kembali jadi sorotan publik.

Bukan karena gaya bicaranya yang tenang dan diplomatis, tapi karena pernyataannya yang dinilai membuka “kotak Pandora” ekonomi Indonesia.

Terutama soal utang negara yang membengkak sejak era pemerintahan sebelumnya.

Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pekan ini.

Purbaya mengungkap data mencolok utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025.

Angka itu disebut sebagai “realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan.”

“Kami tidak ingin menutup-nutupi. Ini fakta keuangan negara yang harus dikelola dengan tanggung jawab,” ujar Purbaya di hadapan media.

Pernyataan itu langsung mengguncang ruang publik.

Banyak yang menilai, ucapan Purbaya seperti menyingkap sesuatu yang selama ini tak banyak dibicarakan secara terbuka.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bahkan menyebut langkah Purbaya sebagai “awal dari terbukanya kotak Pandora ekonomi Indonesia”.

“Menkeu Purbaya berani membuka fakta yang selama ini tertutup. Kita harus berani jujur, ini era baru dalam pengelolaan ekonomi,” kata Bamsoet seperti dikutip PojokSatu.id.

Isu ini tak lepas dari kebijakan fiskal yang diwariskan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selama dua periode, pemerintah banyak mengambil pinjaman luar negeri dan menerbitkan surat utang negara untuk membiayai proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Tak hanya itu ada pembangunan ibu kota baru (IKN), hingga proyek jalan tol trans-Jawa dan Sumatera.

Kini, di bawah kepemimpinan Purbaya, semua angka itu mulai ditampilkan apa adanya.

Tak ada lagi narasi “aman terkendali” tanpa data terbuka.

“Tugas saya bukan menyalahkan, tapi menata kembali. Kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan,” kata Purbaya.

Pernyataan itu dianggap jujur sekaligus berani.

Sebab di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, transparansi semacam itu bisa berdampak dua sisi.

Menumbuhkan kepercayaan publik, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan bayar utang negara.

Istilah “kotak Pandora” pertama kali muncul dari pernyataan politisi senior yang menilai langkah Purbaya seperti membuka tabir lama yang selama ini tersimpan rapi di laci kementerian.

Bukan hanya soal utang, tapi juga soal mekanisme pembiayaan proyek besar yang dinilai tidak semuanya efisien.

Beberapa proyek disebut memiliki pembengkakan biaya atau kelebihan biaya yang cukup besar, termasuk proyek kereta cepat.

Ekonom independen Said Didu menilai, apa yang dilakukan Purbaya adalah langkah pembersihan besar-besaran.

“Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi mengembalikan kejujuran fiskal.

Publik punya hak tahu berapa sebenarnya beban negara,” ujar Said Didu

Menurutnya, istilah “kotak Pandora” bukan berarti aib, tapi simbol keberanian untuk membuka hal yang selama ini ditutup dengan retorika optimisme.

Langkah Purbaya Panen Sambutan Beragam

Di media sosial, tagar #PurbayaBukaData dan #UtangEraJokowi sempat jadi trending topic.

Sebagian warganet menganggap Purbaya membawa “angin baru” dalam manajemen keuangan negara.

Sementara sebagian lain menilai langkah ini bisa memicu gesekan politik.

Terutama jika dianggap menyudutkan pemerintahan sebelumnya.

Partai oposisi pun mulai mencium peluang politik.

Beberapa anggota DPR meminta audit terbuka terhadap utang dan proyek besar di era Jokowi.

Namun pihak koalisi merespons santai, menyebut langkah Purbaya sebagai bagian dari transparansi, bukan pembongkaran dosa masa lalu.

“Ini bukan soal Jokowi atau Purbaya, tapi soal keberanian membuka data publik,” kata salah satu anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah.

Dalam beberapa minggu terakhir, kementerian keuangan di bawah Purbaya mulai merilis data utang dan pengeluaran publik dengan format baru.

Lebih terbuka dan bisa diakses masyarakat.

Langkah ini dipuji banyak pihak, tapi juga membuat para pelaku pasar berhati-hati. Investor asing menunggu sinyal stabilitas dari pemerintah.

Purbaya sadar risikonya. Namun ia menegaskan, keterbukaan adalah satu-satunya cara agar ekonomi Indonesia bisa pulih dengan dasar kepercayaan yang kuat.

Langkah Purbaya membuka “kotak Pandora” ekonomi bukan sekadar gebrakan seorang menteri baru.

Ia menandai babak baru: dari politik pencitraan ke era kejujuran fiskal.

Tapi di negeri yang sering memuja stabilitas semu, kejujuran kadang lebih menakutkan daripada angka utang itu sendiri.

Kini publik menunggu, seberapa dalam kotak Pandora itu akan dibuka dan apakah dari dalamnya akan keluar solusi, atau justru masalah baru yang selama ini ditahan di balik senyum manis laporan ekonomi.***

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Tanggapan Menohok Purbaya Soal Kebijakan Ekonomi di Era Jokowi dan Sri Mulyani 10 Tahun Terakhir

admin — Sat, 01 Nov 2025 20:46:39 +0000

— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jawaban dan tanggapan menohok saat ditanyakan soal kebijakan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

Di mana pada masa itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dengan Menteri Keuangannya yang terlama sejak 2016, adalah Sri Mulyani.

Tanggapan menohok Purbaya itu diungkapkannya dalam wawancara bersama wartawan ekonomi dan senior anchor Desy Anwar yang tayang di channnel YouTube CNN Indonesia, Kamis (30/10/2025) malam.

Seperti diketahui selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah sampai pada 6 persen.

Sementara Purbaya menargetkan tahun 2026 mendatang pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 6 persen.

Lalu hingga tahun ke 5 Presiden Prabowo menjabat diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen, sesuai target Purbaya.

Awalnya Desy Anwar mengatakan bahwa dirinya mewawancarai Purbaya terakhir kali saat masih menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)..

“Terakhir saya mewawancarai Pak Purbaya itu ketika masih menjadi ketua LPS, Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Desy kepada Purbaya.

Purbaya langsung menjawab saat itu Desy Anwar tidak yakin dengan jurus ekonominya.

“Waktu itu Ibu Desi enggak yakin dengan jurus ekonomi saya. Dia agak skeptis. Gimana caranya katanya? Iya. Saya buktikan, karena dalam waktu kurang dari 2 bulan, ekonomi sudah membalik arahnya. Sudah membaik arahnya,” kelakar Purbaya sambil tersenyum.

Desy lalu meminta Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini.

“Dan kalau misalnya tidak dilakukan gebrakan-gebrakan, maupun stimulus ini, akan seperti apa Indonesia?” tanya Desy.

Purbaya menjelaskan bahwa sebelum dirinya menjabat Menteri Keuangan, ada demo besar-besaran akhir Agustus 2025 di sebagian besar kota di Indonesia.

“Itu orang menariknya selalu ke politik, karena politiknya kacau dan lain-lain. Tapi kalau sebagai ekonom saya lihat itu semua triggernya dari kondisi ekonomi yang buruk terus-menerus. Sebetulnya awal tahun sampai April ada harapan, karena ya ada injeksi uang ke sistem,” kata Purbaya.

Tapi, menurut Purbaya pada Mei, Juni, Juli dan Agustus pertumbuhan hampir 0 persen

Artinya ekonominya dicekik, dan tahun lalu tahun 2024 juga sama, hampir sama rendah sekali, jadi ekonominya melambat secara signifikan. Dan pada suatu titik, ketika ekonomi susah terus, ya kan masyarakat ngerasa. Perutnya susah, cari makan susah, perutnya lapar, ya turunlah ke jalan,” katanya.

Jadi, menurut Purbaya, ekonomi pada waktu itu sedang menuju kelambatan yang sangat signifikan.

“Kalau kebijakannya enggak dirubah, yang pasti jatuhnya ekonomi. Kenapa? karena fiskal dan moneter dua-duanya membunuh perekonomian,” ungkapnya.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Purbaya Tak Sama dengan Dedi Mulyadi

admin — Thu, 30 Oct 2025 23:10:23 +0000

Oleh: Erizal

BERUNTUNG Purbaya Yudhi Sadewa tak seperti Dedi Mulyadi, disamakan dengan Joko Widodo alias Jokowi. Dedi Mulyadi sedang naik daun dan populer dikatakan banyak orang, termasuk oleh Rocky Gerung, adalah Mulyono Jilid II. Mulyono Jilid I, siapa lagi kalau bukan Jokowi. Bisa habis juga Dedi Mulyadi.

Jokowi dulu, dikritik oleh banyak orang, bisa dipastikan bukan Jokowinya yang salah, tapi banyak orang yang mengkritik itu, meski kritikan itu benar sekalipun. Kini justru sebaliknya, siapa pun yang mengkritik Jokowi dipastikan benar, meski kritikan itu salah sekalipun.

Di situlah ruginya Dedi Mulyadi disamakan dengan Jokowi, karena akhirnya bisa buruk. Hanya keledai yang mau masuk pada lubang yang sama. Artinya, orang tak melihat yang dilakukannya tulus. Hanya pencitraan. Padahal, bisa jadi memang berbeda dengan Jokowi.

Dulu, jangankan IKN dan kereta cepat Whoosh, mobil Esemka saja dijual Jokowi banyak orang yang percaya. Kini, jangankan mobil Esemka, ijazahnya pun orang banyak yang tak percaya, meski sudah diakui oleh UGM dan Bareskrim melalui pengujian forensik sekalipun. 99,9% palsu kata Roy Suryo cs.

Betapa ruginya Dedi Mulyadi disamakan dengan Jokowi saat ini. Kalau dulu, baru untung. Banyak kepala daerah yang meniru-niru gaya Jokowi, meski tak semua beruntung. Blusukan orang, blusukan pula dia. Blusukan Jokowi tetap pakai bansos, tidak hanya tangan kosong.

Secara personal, tak ada yang bisa disamakan antara Dedi Mulyadi dan Jokowi. Dedi Mulyadi orator, Jokowi tidak. Kalau ditanya wartawan, jawabannya panjang, Jokowi pendek saja. Malah, tak dijawab sama sekali. Sudah, tapi belum. Dedi Mulyadi mana bisa begitu.

Pendukung Dedi Mulyadi memang terlihat tak suka idolanya disamakan dengan Jokowi. Tapi pendukung Jokowi, terlihat sebaliknya. Mungkin agar sosok Jokowi terlihat masih relevan. Padahal setiap zaman tak hanya orangnya saja yang berbeda, tapi juga karakteristiknya.

Tak hanya pendukung Jokowi yang terlihat suka mendekatkan diri pada tokoh populer seperti Dedi Mulyadi. Gibran Rakabuming Raka pun terlihat begitu. Ia mendekatkan diri kepada Dedi Mulyadi saat melesat. Malah saat Purbaya melesat pun ia ikut nimbrung dengan mengatakan dukungan terhadap gaya ceplas-ceplos Purbaya. Entah untuk apa pula dukungan seperti itu sebagai Wapres?

Pengalaman tiga kali menang Pilpres, termasuk Gubernur dan Wali Kota, membuat Jokowi dan para pendukungnya hafal betul tokoh mana yang sedang dielu-elukan. Kalau ketemu dengan tokoh seperti itu, maka mendekati lebih baik daripada menjauhi, apalagi melawan. Cita rasa pemilih pada pemimpin, mungkin sudah hafal di luar kepala. Kekuasaan adalah candu.

Purbaya beruntung, karena tak seperti Dedi Mulyadi, yang disamakan Jokowi. Bagaimana pula bisa menyamakan Purbaya dan Jokowi? Bak langit dan bumi. Purbaya bisa jadi penyakit pula buat Jokowi. Justru Purbaya lebih bisa disamakan dengan Prabowo.

Ceplas-ceplos, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Yang terasa dalam hati itulah yang disampaikan. Bukan harimau dalam perut, tapi kambing juga yang keluar. Jokowi dalam perutnya entah apa dan yang keluar anaknya bisa jadi Wapres. Purbaya dan Prabowo lebih mudah ditafsirkan. Lurus dan tak banyak belok-belok.

Tidak saja publik yang menghakimi, kalau Purbaya diserang orang lain seperti Jokowi dan Dedi Mulyadi, tapi Purbaya itu sendiri. Purbaya mana ada relawan, apalagi buzzer. Bahkan, Dedi Mulyadi menyerangnya langsung diserang balik, tanpa peduli persepsi publik.

Sayang, Dedi Mulyadi tak mau mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan bagi pemimpin populer memang tak mudah. Tapi Purbaya santai saja dan tak peduli lagi.

Jokowi pun dibenarkannya sedikit saat mengatakan transportasi publik seperti Whoosh memang bukan untuk mencari untung. Dibenarkan sedikit, karena mungkin saja ia tahu kesalahan yang banyak dalam persoalan itu.

Hasan Nasbi yang ikut-ikutan mengkritik jadi tak berkutik. Ini tak akan terjadi pada sosok Jokowi dulu. Jadi kalau fenomena Dedi Mulyadi masih bisa disamakan dengan Jokowi, Purbaya tidak. Sama sekali berbeda.

Purbaya bukan fenomena masuk gorong-gorong atau membersihkan sungai. Ia menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi sederhana dan dipahami semua orang. Ini permainan otak yang tak bisa dimainkan oleh otak kosong. Bukan pula olah tubuh ke sana-sini melihat gestur dan Politik simbol yang multitafsir.

Kelemahannya, orang jadi menuntut lebih dari Purbaya, bahkan di atas dari semua yang dikatakannya. Tapi ini pula bisa menunjukkan bahwa ia benar-benar bekerja tanpa agenda apa-apa.

Sangat berkebalikan dengan Jokowi dan mungkin juga Dedi Mulyadi, tak banyak dituntut diawal, tapi terbukti mengambil jauh lebih banyak diakhir daripada yang dikerjakannya.

Purbaya enteng menolak masuk partai politik.dan memilih fokus pada pekerjaan yang diberikan Presiden. Tapi nanti kita tak pernah tahu.

Direktur ABC Riset & Consulting

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Ekonom Tantang Purbaya Turunkan PPN hingga Cukai

admin — Mon, 27 Oct 2025 01:07:28 +0000

-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ditantang untuk menurunkan semua pajak agar pebisnis dan masyarakat senang, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Begitu disampaikan ekonom Profesor Ferry Latuhihin dalam acara podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk “Beranikah Purbaya?”.

“Saya bilang, saya akan puji kalau Purbaya itu mau menurunkan PPN, dia bilang kan akan diturunkan 8 persen, kalau bisa 5 persen bos,” kata Ferry seperti dikutip RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.

Selain itu, Ferry juga mengaku akan memuji Purbaya jika menurunkan corporate tax menjadi 11 persen.

“Saya puji juga, kalau dia mau menghapuskan cukai, saya puji. Kenapa? Karena apa bos? Karena ini kan misallocation of resources,” terang Ferry.

Karena kata Ferry, semakin besar pendapatan negara, maka semakin besar peluang untuk korupsi.

“Oleh karena itu, kita membutuhkan negara yang kecil. Artinya state yang budgetnya itu kecil. Karena tadi, banyak moral hazard. Makanya saya fighting untuk kalau bisa pajak-pajak diturunkan, supaya pemerintah memang dengan cekatan budgetnya bisa beroperasi,” kata Ferry.

Ferry pun mengaku meramalkan seandainya tahu depan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi, maka Indonesia bisa menjadi zombie state. Hal itu dikarenakan terjadinya kerusuhan sosial, stabilitas politik, dan lainnya.

“Oleh karena itu, saya bilang Purbaya, I support you. Jangan ngomongin masalah segala macam, you are cowboy atau tidak cowboy, buat saya tidak penting. Berani tidak mengecilkan pendapatan negara, bukan memperbesar. Karena memperbesar semakin memperbesar misallocation,” pungkas Ferry.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Purbaya Ogah Duduk Bareng Dedi Mulyadi Cs soal Dana Mengendap, Kenapa?

admin — Thu, 23 Oct 2025 21:05:30 +0000

– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan enggan duduk bersama sejumlah kepala daerah terkait polemik perbedaan data dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di perbankan.

Adapun, sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menyanggah terkait besaran dana mengendap di perbankan berdasarkan data yang diklaim Purbaya berasal dari Bank Indonesia (BI).

Purbaya menilai, persoalan tersebut bukan menjadi kewenangannya secara langsung, melainkan ranah Bank Indonesia (BI) sebagai pihak yang mengumpulkan data perbankan.

“Enggak (tidak ada rencana duduk bareng), bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pake data bank sentral aja,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dia menegaskan hanya menggunakan data resmi yang bersumber dari BI. Purbaya juga belum berencana untuk bertemu dengan kepala daerah yang membantah adanya dana pemda yang mengendap di bank.

“Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu per satu,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan adanya beberapa kepala daerah yang berdalih bahwa dana mereka tidak ditempatkan dalam bentuk deposito, melainkan di rekening giro atau checking account. Namun menurutnya, langkah tersebut justru tidak menguntungkan.

“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit, tapi di checking account. Checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa di checking? Ada yang di giro kalau gitu,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan terkait kabar dana sebesar Rp4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut mengendap. Dia menyatakan, dana Rp4,1 triliun itu merupakan data per 30 September 2025, dan dipastikan anggaran tersebut sudah berputar.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan dana kas daerah yang ada kini Rp2,6 triliun. Jumlah uang itu juga berkurang lantaran kas daerah digunakan sehari-hari untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

“Kan uangnya berputar gini, ada yang masuk, ada yang keluar, ada masuk, ada keluar,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga membantah terkait besaran dana mengendap di bank. Dia menegaskan, dana kas daerah yang tersimpan di Bank Sumut jauh lebih kecil dari yang diklaim.

“Hari ini, di sana (rekening Pemprov Sumut) hanya Rp990 miliar,” ujar Bobby

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel