Hal ini merupakan pukulan telak bagi Ketua DPR Mike Johnson, karena empat anggota parlemen dari Partai Republik pada hari Rabu setuju untuk mendukung dorongan Partai Demokrat untuk memperluas subsidi Obamacare di era pandemi.

Keempat anggota Partai Republik yang berhaluan tengah – Mike Lawler dari New York dan Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania, Ryan Mackenzie dan Rob Bresnahan – telah secara resmi memilih apa yang mereka gambarkan sebagai opsi nuklir.

Sekarang setelah mereka menandatangani manuver prosedural Partai Demokrat untuk memaksakan pemungutan suara pada usulan perpanjangan tiga tahun kredit pajak Undang-Undang Perawatan Terjangkau yang ditingkatkan, Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries memiliki 218 tanda tangan yang diperlukan untuk menjamin pemungutan suara berdasarkan aturan petisi pemberhentian. Namun, pemungutan suara minimum tersebut tidak dapat dilakukan hingga bulan Januari, berdasarkan aturan yang sama.

Empat tokoh tengah yang sama mengkritik rencana Partai Demokrat sebagai rencana yang cacat. Namun sebagai tanda keputusasaan, kelompok sentris yang biasanya berpihak pada kepemimpinan memilih untuk menentang Johnson dan menyetujui dorongan Partai Demokrat daripada membiarkan peningkatan subsidi berakhir pada akhir tahun.

DPR pada hari Rabu diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai proposal layanan kesehatan yang terpisah dan lebih sempit dari pimpinan Partai Republik yang tidak membahas subsidi yang sudah habis masa berlakunya – namun hanya menjamin bahwa dana tersebut akan habis dan meningkatkan premi bagi puluhan juta orang Amerika tahun depan. Sekelompok senator bipartisan juga bekerja pada jalur paralel untuk mencapai kesepakatan layanan kesehatan mereka sendiri.

Kelompok sentris dengan sengaja tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan petisi Partai Demokrat karena mereka mencoba menekan kepemimpinan mereka sendiri agar mengizinkan tindakan kompromi yang akan memperluas dan mereformasi subsidi untuk diterapkan. Upaya itu gagal pada hari Selasa.

Fitzpatrick, anggota Partai Republik pertama yang menandatangani perjanjian pada hari Rabu, menyampaikan langkahnya melalui telegram dalam pertemuan Komite Aturan DPR pada larut malam, di mana ia membuat dorongan terakhir untuk langkah kompromi bipartisan yang terpisah.

“Saya pikir satu-satunya hal yang lebih buruk daripada perpanjangan yang bersih tanpa batasan pendapatan dan reformasi apa pun – karena ini bukan sistem yang sempurna – satu-satunya hal yang lebih buruk dari itu adalah berakhirnya masa berlakunya,” kata Fitzpatrick Selasa malam ketika ditanya tentang dorongan Partai Demokrat. “Dan saya akan membuat keputusan itu.”

Lawler juga menekankan bahwa dia tidak sepenuhnya mendukung rancangan undang-undang Partai Demokrat, namun menyatakan bahwa tidak adanya tindakan tidak dapat diterima.

“Langkah prosedural ini bukan merupakan dukungan terhadap rancangan undang-undang yang tertulis. Saya tetap percaya bahwa perpanjangan apa pun harus tepat sasaran, bertanggung jawab secara fiskal, dan mencakup batasan kelayakan pendapatan dan perlindungan terhadap penipuan, serupa dengan diskusi bipartisan yang sedang berlangsung di Senat,” katanya dalam sebuah pernyataan setelah menyanyikan petisi tersebut.

“Tetapi ketika kepemimpinan menghalangi tindakan sepenuhnya, Kongres mempunyai tanggung jawab untuk bertindak. Prioritas saya adalah memastikan keluarga-keluarga di Lembah Hudson tidak terjebak dalam kemacetan.”

Meskipun rancangan undang-undang tersebut kemungkinan besar akan disetujui DPR, namun langkah serupa telah gagal di Senat.

Pemimpin Partai Republik di Senat John Thune mengangkat bahu ketika ditanya pada hari Rabu apakah Senat akan menerima rancangan undang-undang tersebut jika disahkan DPR. “Kami akan menyeberangi jembatan itu jika kami berhasil mencapainya,” katanya kepada wartawan.

Cerita ini telah diperbarui dengan detail tambahan.

– Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan bandara di kawasan pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah.

Seusai menghadiri latihan terintegrasi 2025 TNI bersama sejumlah instansi, Sjafrie menilai keberadaan bandara tanpa kehadiran otoritas negara merupakan anomali yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kedaulatan Indonesia.

Menurut keterangan resmi di situs Kementerian Pertahanan (Kemenhan), bandara yang disorot berlokasi dekat jalur laut strategis, yaitu ALKI II dan ALKI III, yang menjadi rute internasional penting bagi navigasi dan perdagangan.

Menhan Sjafrie menegaskan keberadaan fasilitas strategis tanpa kontrol negara dapat menimbulkan celah hukum dan kerentanan terhadap kedaulatan ekonomi serta keamanan nasional. Ia mendorong deregulasi, peningkatan pengawasan, dan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik kritis.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” tegas Sjafrie, dikutip Rabu (26/11/2025)

Ia juga menegaskan negara tidak akan berhenti menindak setiap kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, termasuk praktik pertambangan ilegal sebagaimana pernah terjadi di Bangka.

Menhan memastikan seluruh temuan di Morowali akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar penataan dan perbaikan kebijakan nasional.

Way Kanan, RisalahPos Network”

Polres Way Kanan gelar kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Mako Polres Way Kanan,Minggu (17/08/2025).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Way Kanan Kompol Iwan Setiawan sebagai Inspektur Upacara dengan dihadiri pejabat utama, personel dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri Polres Way Kanan.

Sejumlah rangkaian kegiatan peringatan diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih yang diiringi lagu “Indonesia Raya”, setelah itu dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk arwah pahlawan.

Pada kesempatan itu pula segenap peserta upacara membacakan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara yang diikuti oleh seluruh peserta Upacara. Sementara sebagai pembacaan pembukaan undang-undang Dasar 1945 oleh Ipda Aprisa Putra Akhiriansa dan Pembaca Teks Proklamasi oleh Ipda Hadi Kesuma.

Sebagai Irup pada Upacara, Wakapolres Way Kanan Kompol Iwan Setiawan menyampaikan amanat Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Polisi Helmy Santika mengatakan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 pada tahun ini bukan sekedar seremonial untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat akan tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan dengan karya nyata dan pengabdian tanpa pamrih.

Sebagai insan Bhayangkara, kita memiliki kewajiban menjaga, mengawal dan mengisi kemerdekaan ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bangsa kita saat ini menghadapi tantangan sekaligus peluang. Perubahan teknologi yang begitu cepat, persaingan global, serta dinamika politik dan sosial dalam negeri menuntut kita semua untuk lebih adaptif, inovatif dan solid.

Dalam konteks ini Polri harus berperan penting untuk memastikan pembangunan dan perubahan di seluruh wilayah indonesia agar dapat berjalan aman dan tertib, ini merupakan tugas dan tanggung jawab Polri.

Hal ini selaras dengan tema dalam memperingati kemerdekaan pada tahun ini yakni,”Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju “dengan tema ini mengajak kita untuk memelihara persatuan, memperkuat kedaulatan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai pijakan menuju indonesia yang maju, berdaya saing dan berkeadilan,” jelasnya.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

Pete Hegseth, Menteri Pertahanan Presiden Donald Trump, ada di tali. Selama akhir pekan, New York Times melaporkan bahwa Hegseth telah terlibat dalam skandal SMS lain yang melibatkan sinyal aplikasi obrolan terenkripsi. Kemudian, pada hari Senin, NPR melaporkan bahwa administrasi ingin menggantikan Hegseth. Namun, tidak lama setelah cerita penyiar publik diterbitkan, Gedung Putih membantah dan mengecam laporan itu.

NPR menulis bahwa sumber anonim, yang digambarkan hanya sebagai pejabat AS, mengatakan bahwa Gedung Putih telah “memulai proses mencari sekretaris pertahanan baru.”

“Kisah @NPR ini adalah berita palsu berdasarkan satu sumber anonim yang jelas tidak tahu apa yang mereka bicarakan,” tweeted Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt. “Seperti yang dikatakan presiden pagi ini, dia berdiri dengan kuat di belakang @Secdef.”

Akun administrasi lain di X, Rapid Response 47, juga tweet tentang cerita: “Salah. Berita palsu!”

Sementara administrasi tetap di sisi Hegseth (setidaknya di depan umum), ada tanda -tanda lain yang tidak menguntungkan bagi Sekretaris Pertahanan yang diperangi. Anggota parlemen Partai Republik Don Bacon, dari Nebraska, melanggar barisan pada hari Senin dan menjadi legislator GOP pertama yang menyarankan bahwa Hegseth mungkin perlu dipecat, Politico melaporkan. Bacon, yang mengetuai subkomite dunia maya di Komite Layanan Bersenjata DPR, mengatakan bahwa dia selalu berpikir Hegseth sedikit hijau untuk pekerjaan itu: “Saya memiliki kekhawatiran sejak awal karena Pete Hegseth tidak memiliki banyak pengalaman,” kata Bacon kepada outlet. “Aku suka dia di Fox. Tapi apakah dia memiliki pengalaman untuk memimpin salah satu organisasi terbesar di dunia? Itu perhatian.”

“Jika benar bahwa ia memiliki obrolan (sinyal) lain dengan keluarganya, tentang misi melawan Houthi, itu sama sekali tidak dapat diterima,” kata Bacon.

Reputasi Hegseth rusak parah oleh skandal bulan lalu di mana ia secara tidak sengaja mengirim sms rencana perang yang melibatkan kampanye pemboman di Yaman kepada editor kepala Atlantik. Hegseth menggunakan sinyal aplikasi terenkripsi untuk berbagi detail operasional. Pada hari Minggu, Times melaporkan bahwa Hegseth telah terlibat dalam rantai teks sinyal lainnya. Kali ini, Hegseth dilaporkan berbagi rencana Perang Yaman terperinci dengan saudara lelakinya, istrinya, dan pengacara pribadinya. Gizmodo menjangkau Gedung Putih untuk memberikan komentar.

Bacon melanjutkan: “Saya tidak akan memberi tahu Gedung Putih bagaimana mengelola ini … tapi saya merasa tidak dapat diterima, dan saya tidak akan mentolerirnya jika saya bertanggung jawab.” Dia menambahkan bahwa “sepertinya ada kehancuran yang terjadi” di dalam pemerintahan. “Ada banyak – banyak – asap keluar dari Pentagon, dan aku harus percaya ada beberapa api di suatu tempat.”

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi 9,4 juta Aparatur Negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Hakim, prajurit TNI-Polri, serta para pensiunan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

“THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 11 Maret 2025.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan para hakim. Sedangkan bagi ASN daerah, diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

“Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menyebut bahwa THR bagi aparatur negara akan dicairkan dua minggu sebelum Idulfitri, tepatnya mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

“Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan terutama libur lebaran,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan libur Idulfitri. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13-14 persen selama 2 minggu masa liburan Idulfitri dan penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik lebaran.

“Tiga, pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan keempat bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin,” tutur Presiden.

Menutup keterangannya, Presiden Prabowo tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyiapkan kebijakan ini. “Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim, dan prajurit TNI-Polri, di mana pun sedang bertugas,” pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam menyampaikan keterangan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (BPMI SetPres)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara langsung mengantarkan keberangkatan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (PKV), Tô Lâm beserta Ibu Ngo Phu’o’ng Ly ke Singapura pada Selasa, 11 Maret 2025. Momen ini menandai berakhirnya kunjungan kenegaraan Sekjen Tô Lâm di Indonesia yang dipenuhi dengan agenda pertemuan strategis dalam rangka memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Viet Nam.

Sebelumnya, Sekjen Tô Lâm beserta delegasi telah melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD di Gedung Nusantara Senayan. Dengan senyum hangat dan jabat tangan erat, Presiden Prabowo menyambut Sekjen Tô Lâm saat turun dari mobil di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Di ruang tunggu naratetama, kedua pemimpin tampak berbincang sejenak dengan suasana yang penuh keakraban. Setelahnya, Presiden Prabowo dan Sekjen Tô Lâm berjalan keluar dari ruang tunggu naratetama menuju pesawat dengan melewati pasukan jajar kehormatan. Presiden Prabowo kemudian memberikan salam perpisahan penuh hormat kepada Sekjen Tô Lâm beserta istri sesaat sebelum menaiki tangga.

Pesawat yang membawa Sekjen Tô Lâm beserta Ibu Ngo Phu’o’ng Ly meninggalkan Tanah Air sekitar pukul 11.55 WIB. Turut melepas keberangkatan Sekjen Tô Lâm yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Duta Besar Republik Sosialis Viet Nam untuk Republik Indonesia Ta Van Thong, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Viet Nam Denny Abdi, dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Kunjungan Sekjen PKV ke Indonesia yang bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Viet Nam ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama strategis kedua negara. Hubungan erat antara Indonesia dan Viet Nam yang terus meningkat mencerminkan semangat kemitraan yang makin kokoh antara kedua negara. (BPMI SetPres)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo meninjau rencana lokasi sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (08/03/2025) siang.

“Siang hari ini, saya diundang Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf untuk meninjau kesiapan salah satu Sekolah Rakyat yang berada di sentra pelayanan Kementerian Sosial, tepatnya di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi,” ujar Seskab. Seskab dan Mensos tampak berkeliling kompleks STPL seluas 16 hektare ini dan mengecek sejumlah fasilitas, di antaranya ruang kelas, asrama, ruang makan, lapangan olah raga, tempat ibadah dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Seskab mengatakan, sekolah rakyat bersama dengan sekolah unggulan merupakan program prioritas pemerintah untuk mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Arahan itu kembali ditekankan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) dan taklimat bersama jajaran Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (04/03/2025) lalu.

“Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pentingnya pendidikan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat, yang ditujukan untuk anak-anak, mulai dari SD, SMP, maupun SMK,” ujarnya.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa STPL Bekasi siap untuk menjadi salah satu lokasi sekolah rakyat. Namun diperlukan penambahan beberapa fasilitas pendukung agar sekolah dengan konsep asrama ini nantinya dapat berjalan maksimal.

“Tadi Pak Teddy (Seskab Teddy Indra Wijaya) juga menyatakan alhamdulillah ini (STPL) cukup bagus untuk memulai sekolah rakyat. Alhamdulillah menurut beliau ini sudah sangat layak, tinggal ada penambahan-penambahan,” ujar Mensos.

Sekolah rakyat yang akan didirikan di STPL Bekasi ini merupakan satu dari sekitar 100 sekolah rakyat yang dipersiapkan pemerintah di tahun ini. Sekolah rakyat akan diperuntukan terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pendidikan yang merata dan berkualitas bagi anak Indonesia diharapkan menghasilkan generasi penerus yang unggul sekaligus mampu memutus mata rantai kemiskinan di tanah air. (Dan)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan investor global Ray Dalio di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah menteri dan para pengusaha swasta di Indonesia guna membahas strategi pengelolaan aset nasional, serta peningkatan investasi di Indonesia.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsolidasi kekuatan ekonomi Indonesia melalui entitas baru yaitu Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang baru diluncurkan pada Februari lalu. Danantara ini dikonsolidasikan untuk mengintegrasikan aset-aset negara guna meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global.

“Danantara ini kita konsolidasikan untuk melaksanakan suatu perbaikan, suatu peningkatan dalam kinerja, dengan melakukan suatu perbaikan-perbaikan, di mana perlu perbaikan dan kita akui sendiri bahwa kita banyak perlu perbaikan semuanya supaya kinerja aset-aset kita cukup baik,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa keterbukaan terhadap pandangan kritis serta pengalaman para investor dan profesional global sangat penting dalam pengelolaan aset Indonesia ke depan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo berharap semua entitas ekonomi dapat dilaksanakan dengan efisien dan mampu bersaing dengan semua entitas di dunia.

“Dengan demikian saya mengundang tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang di bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi, dalam pengelolaan untuk bersama-sama dengan pemerintah. Sehingga nanti pelaksanaan daripada Danantara ini akan dilakukan dengan cermat dan dengan teliti. Saya kira itu pembukaan dari saya,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyoroti peluncuran sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang baru dan mengundang Ray Dalio untuk berbagi wawasan bersama. Selain itu, Kepala Negara juga mengundang Ray Dalio untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi Indonesia.

“Saya baru saja menjelaskan bagaimana kami sangat beruntung bisa anda hadir di sini dengan pengalaman-pengalaman anda, dengan berbagai pengalaman yang sangat jelas dan luas di Ekonomi global, dengan berbagai pengalaman di Asia, di Timur Tengah dan di dunia. Serta kami sangat beruntung dengan anda hadir di sini sebagai seorang sahabat,” kata Presiden Prabowo kepada Ray Dalio.

Ray Dalio merupakan salah satu investor di dunia yang dikenal dengan wawasan mendalam dalam strategi investasi dan manajemen aset. Kehadirannya di Indonesia diharapkan dapat memberikan perspektif yang berharga dalam optimalisasi pengelolaan aset negara serta menarik lebih banyak investasi ke Tanah Air.

“Saya rasa kami memang memerlukan nasihat-nasihat yang kritis ini, saya rasa kuncinya untuk bisa bagaimana kemajuan di dunia ini bisa selalu kami cari, dan di mana kami selalu memerlukan nasihat-nasihat kritis dan juga keberanian untuk belajar dari satu sama lain. Saya rasa inilah kuncinya,” tandas Presiden.

Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat, tetapi tetap cermat dan hati-hati dalam mengelola aset serta mengembangkan ekonomi nasional. (BPMI SetPres)

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025, untuk membahas arah dan strategi pengelolaan investasi nasional melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pertemuan ini dihadiri oleh Ray Dalio, investor global terkemuka, serta para menteri dan pengusaha terkemuka di Indonesia.

Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara, Rosan Roeslani, diskusi hari ini sangat produktif dan memberikan wawasan baru dalam pengelolaan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Ray Dalio, yang telah berkontribusi dalam pengembangan SWF di berbagai negara seperti Temasek (Singapura), Public Investment Fund (PIV) di Arab Saudi, hingga SWF di Persatuan Emirat Arab (PEA), memberikan masukan berharga bagi pengembangan BPI Danantara.

“Inputan dan masukan dari Ray Dalio ini kepada kami sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus masukan-masukannya sehingga ke depannya ini peran dari Danantara bisa berjalan sesuai dengan amanahnya,” ujar Rosan Roeslani dalam keterangan persnya kepada awak media usai acara.

Rosan menyebut bahwa Ray Dalio membagikan pengalamannya dalam mengelola investasi di berbagai sovereign wealth fund dunia. Diskusi juga membahas perbandingan model sovereign wealth fund dari berbagai negara seperti China dan UAE, guna mengadopsi strategi yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

“Jadi bentuk kerja sama seperti apa, kemudian insentifnya seperti apa, bidang-bidangnya seperti apa. Jadi pembicaranya tadi cukup dan kita juga terbuka apabila kita juga, karena kita kan benchmarking atau melakukan perbandingan dengan negara-negara lain sovereign wealth fund-nya, nah ini kita terbuka juga kita bisa mengadop dan tentunya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia,” jelas Rosan.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, yang turut hadir dalam diskusi tersebut menilainya sebagai langkah penting dalam sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Tadi yang saya lihat adalah pertemuan yang sangat baik antara pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo dengan dunia usaha,” ujar Anindya Bakrie dalam kesempatan terpisah.

Kadin, menurutnya, siap mendukung agenda pemerintah, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, ia juga menyoroti peran Danantara sebagai terobosan luar biasa dalam investasi nasional dan menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta strategi investasi yang matang.

“Danantara ini adalah suatu terobosan yang luar biasa tapi bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang baik, investasi yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik,” tambahnya.

Anindya juga menegaskan bahwa Kadin memiliki peran strategis dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah. “Kadin itu adalah naungan dunia usaha sehingga sangat dibutuhkan sebagai kerja sama yang ideal sampai ke daerah karena bukan saja pertumbuhan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa juga ingin memastikan bahwa dari sisi kesejahteraan kebersamaan itu juga ada,” tutupnya.

Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan investor global dalam membangun sistem investasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan masukan dari Ray Dalio, benchmarking dari SWF internasional, serta komitmen dari pelaku usaha Indonesia, Danantara Indonesia diharapkan menjadi pilar utama dalam pengelolaan investasi nasional serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tampak pula sejumlah pemimpin perusahaan besar di Indonesia, yaitu Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, James Riady, Tomy Winata, Chairul Tanjung, Hilmi Panigoro, Andi Syamsuddin Arsyad, dan Edward Wanandi. (BPMI SetPres)

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Maret 2025. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 17.57 WIB dan langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumah mereka.

Saat tiba, Presiden Prabowo langsung menyusuri pemukiman yang masih tergenang air. Kepala Negara juga menyempatkan diri berbincang dengan warga yang terdampak banjir, menanyakan kondisi mereka serta kebutuhan mendesak yang diperlukan.

Selain meninjau langsung kondisi pemukiman, Presiden juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir, terutama di tengah bulan Ramadan.

Menariknya, dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo juga berbuka puasa bersama warga di salah satu rumah yang ia kunjungi. Dengan suasana sederhana, Presiden Prabowo bersama warga menikmati hidangan berbuka puasa.

Kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lokasi bencana memberikan semangat bagi warga yang sedang menghadapi musibah. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. (BPMI SetPres)