Respons - BN Babel

Purbaya Respons Rosan Minta Pajak BUMN Dihapus: Gak Bisa!

admin — Fri, 05 Dec 2025 16:19:06 +0000

– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak permintaan CEO Danantara, Rosan Roeslani, terkait penghapusan kewajiban pajak bagi sejumlah BUMN. Permintaan yang diajukan beberapa tahun lalu itu ditolak karena perusahaan pelat merah dinilai sudah meraup keuntungan.

“Dia (Rosan) minta keringanan pajak beberapa perusahaan (BUMN), dulu, sebelum 2023 kejadiannya kalau enggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajaknya. Ya, enggak bisa,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) tertutup dengan Komisi XI DPR di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Dia mengungkapkan dua alasan utama penolakan permintaan penghapusan pajak tersebut. Salah satunya, perusahaan pelat merah yang diajukan agar kewajiban pajaknya dihapus sudah meraup keuntungan.

Selain itu, terdapat komponen perusahaan asing juga di dalam perusahaan BUMN yang dimaksud.

“Itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” jelas Purbaya.

Meskipun menolak penghapusan pajak, Purbaya bersedia memberikan insentif lain bagi perusahaan pelat merah asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bendahara negara itu mencontohkan persetujuan pemberian insentif pajak dalam konteks aksi korporasi besar, seperti restrukturisasi dan konsolidasi sejumlah BUMN yang dilakukan Danantara.

“Dia (Rosan) bilang itu kalau disuruh bayar pajak semua, ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi, kita kasih waktu berapa tahun (bebas pajak), 2 tahun, 3 tahun ke depan,” tutur Purbaya.

Purbaya menambahkan setelah masa insentif konsolidasi tersebut berakhir, Kemenkeu akan kembali mengenakan pajak sesuai aturan pada setiap aksi korporasi yang dilakukan.

“Setelah itu, setiap corporate action kita akan charge. Kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru dan itu juga proyek pemerintah. Jadi, itu hal yang wajar,” tutur Purbaya

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

A’wan PBNU Respons Isu Pemakzulan Gus Yahya, Singgung Manuver Politik

admin — Sun, 23 Nov 2025 17:18:31 +0000

– A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Muhaimin membenarkan risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU. Risalah rapat itu mendesak KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari Ketua Umum (Ketum) PBNU.

Muhaimin menyayangkan risalah rapat itu beredar ke publik. Apalagi, kata dia, risalah rapat itu hanya untuk kalangan internal.

“Benar, cuma saya sebetulnya tidak wise-nya di situlah. Masa apa itu, pembicaraan internal disebar seenaknya itu kan ya, dan tidak hanya pada jalur-jalur yang memang kalangan NU, sekarang beredar di semua WA,” kata Muhaimin saat dihubungi, Sabtu (22/11/2025).

Menurutnya, beredarnya surat itu seperti bentuk manuver politik terhadap Gus Yahya. Untuk itu, dia meminta pihak yang menunggangi isu itu berhenti.

“Itu kan kok kayak mereka-mereka yang punya kepentingan itu sedang mengonsolidasikan pendukungnya, mbok manuver kayak gitu itu dihentikan,” ucap Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin berbicara perihal penyelesaian masalah di PBNU. Menurutnya, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga harus bertanggung jawab dengan cara mundur dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.

“Ya itu dua-duanya simultan. Pihak elite NU juga memperbaiki diri ya. Satu contoh misalnya ya, fatsun-nya kan enggak elok, Ipul (Saifullah Yusuf) itu ya harus mundur dari sekjen atau dari menteri gitu, sehingga tidak ada abuse of power,” katanya.

Sebelumnya, Rais Aam PBNU meminta Ketua Umum PBNU Gus Yahya mundur dari jabatannya. Permintaan itu tertuang dalam kesimpulan Rapat Harian Syuriyah PBNU, Kamis (20/11/2025).

“Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rai Aam memutuskan KH. Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU,” demikian petikan risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, yang dikutip Jumat (21/11/2025).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, kakak kandung mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas itu diberikan waktu tiga hari untuk melepas jabatannya.

“Jika dalam tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” bunyi risalah tersebut.

Diketahui, Rais Aam PBNU menggelar rapat di Hotel Aston City, Jakarta, Kamis, 20 November 2025. Sedianya, rapat tersebut diikuti 37 dari 53 orang.

Berikut isi risalah Rapat Harian Syuriah PBNU:

1. Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

2. Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.

3. Rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

4. Bahwa dengan mempertimbangkan poin 1, 2 dan 3 di atas, maka Rapat Harian Syuriyah memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.

5. Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan:

a. KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.

b. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Yaman Drone menargetkan situs Israel sebagai respons terhadap genosida Gaza

admin — Fri, 26 Sep 2025 11:24:37 +0000

Sana’a, (pic)

Angkatan bersenjata Yaman telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone di kota pelabuhan selatan Eilat yang melukai setidaknya 22 orang Israel pada Rabu malam.

Dalam sebuah pernyataan tadi malam, juru bicara militer Yehya Sariee mengatakan bahwa angkatan bersenjata Yaman menembakkan dua drone sebelum matahari terbenam, menargetkan lokasi di Eilat dan Beersheba, menambahkan bahwa operasi tersebut mencapai tujuannya dengan sukses.

Angkatan bersenjata Yaman menegaskan operasinya dilakukan untuk mendukung rakyat Paelstinian yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap kejahatan genosida Israel di Gaza.

Angkatan -angkatan bersenjata memuji perlawanan Palestina di Gaza atas ketabahan mereka dan pengorbanan heroik yang mereka lakukan untuk membela umat, bersumpah untuk terus membela rakyat Palestina sampai pendudukan Israel mengakhiri agresi dan pengepungannya di Gaza.

RisalahPos.com Network

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Operasi Jenin adalah respons terkuat terhadap upaya Israel untuk menekan perlawanan

admin — Fri, 09 May 2025 03:01:59 +0000

Jenin, (pic)

Gerakan Hamas menyatakan pada hari Rabu malam bahwa operasi penembakan heroik di pos pemeriksaan Reihan, di sebelah barat Jenin, datang sebagai bagian dari tanggapan terhadap pembantaian dan kejahatan keji yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta terhadap para penahanan di penjara Israel.

Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menegaskan bahwa operasi itu merupakan respons yang jelas terhadap upaya pendudukan yang sedang berlangsung untuk memadamkan api perlawanan di Tepi Barat, mewakili pukulan lain untuk rencana aneksasi dan pemindahan yang menargetkan orang -orang Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan menduduki Yerusalem.

Hamas menekankan bahwa perlawanan tidak akan berhenti untuk menargetkan pendudukan di setiap inci tanah Palestina, selama agresi, pembantaian, teror, pengepungan, dan pelecehan terhadap rakyat Palestina berlanjut.

Gerakan ini menyerukan massa di Tepi Barat untuk meningkatkan semua bentuk perlawanan, mengintensifkan operasi yang menyakitkan jauh di dalam pendudukan, dan menyatukan dan mendekati peringkat di balik pilihan untuk menolak pendudukan sampai kekalahan dan pemindahannya dari tanah Palestina dan situs suci.

Pernyataan itu muncul setelah dua operasi penembakan dan seroan terpisah, yang mengakibatkan cedera seorang prajurit Israel dan empat pemukim pada Rabu sore di Jenin dan Al-Khalil di Tepi Barat yang diduduki.

Ini bertepatan dengan tentara Israel yang melakukan pembantaian berdarah lain di Jalur Gaza, menargetkan sebuah restoran dan pasar populer secara bersamaan di daerah Al-Rimal di Kota Gaza barat, yang mengakibatkan kemartiran sekitar 39 warga Palestina dan lebih banyak melukai lusinan, termasuk anak-anak dan wanita.

RisalahPos.com Network

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Respons kemanusiaan tidak mungkin dilakukan di Gaza karena adanya pembatasan bantuan dari Israel

admin — Mon, 01 Jul 2024 20:54:30 +0000

NEW YORK, (FOTO)

Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan pada hari Senin bahwa pembatasan ketat yang diberlakukan oleh Israel terhadap kedatangan bantuan ke Jalur Gaza membuat pemberian respons kemanusiaan “sangat sulit, jika bukan mustahil.”

Juru bicara UNRWA, Louise Wateridge, menekankan bahwa “ada kebutuhan mendesak untuk akses bantuan yang berkelanjutan dan proporsional, agar dapat menyediakan bantuan yang menyelamatkan nyawa ke Gaza.”

Menggambarkan penderitaan tim bantuan di Gaza, Wateridge berkata, “Kami menghadapi kesulitan besar untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas Israel untuk masuk dan mengirimkan bantuan dengan cara yang menjamin keselamatan tim kami dan keselamatan bantuan itu sendiri.”

“Kami memiliki dokter dan perawat yang bekerja di Gaza, tetapi apa manfaat kehadiran mereka ketika obat-obatan tidak tersedia karena pembatasan ketat Israel?”, tambahnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Respons Potensi Kekeringan Panjang, Presiden Tinjau Pompanisasi di Kotawaringin Timur

admin — Sun, 30 Jun 2024 09:04:54 +0000

Presiden Jokowi meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Rabu (26/06/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Rabu (26/06/2024). Peninjauan ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga Oktober mendatang.

Dalam keterangannya di hadapan awak media usai peninjauan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini semua negara terdampak gelombang panas dan kekeringan panjang. Karena itu, semua negara mengalami penurunan produksi beras.

“Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Negara kita juga sama, perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober dan mudah-mudahan enggak terus itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya, yang namanya pompanisasi,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa pompanisasi di seluruh tanah air akan melibatkan distribusi awal sebanyak 20 ribu unit pompa, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sekitar 70 ribu unit. “Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Tapi ini menjadi sangat krusial,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berinteraksi langsung dengan para petani. Menurut petani setempat, keberadaan pompa sudah memungkinkan peningkatan frekuensi panen.

“Ya yang dulunya dua (kali panen) bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu (kali panen) bisa jadi dua atau tiga,” ucap Presiden, menandakan peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian.

Untuk wilayah Kotawaringin Timur sendiri, pemerintah telah mendistribusikan 31 pompa yang saat ini baru bisa mengairi 435 hektare dari total 7.600 hektare potensi sawah tadah hujan yang ada. Presiden menambahkan bahwa Kementerian Pertanian akan berupaya memenuhi kebutuhan pompa secara keseluruhan untuk memastikan seluruh area dapat tercukupi.

Presiden juga menyampaikan bahwa Kotawaringin Timur memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya. Menurutnya, jika produksi padi di kabupaten sekitar naik, maka surplusnya akan dibawa ke IKN.

“Kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali jadi tiga kali artinya ada kelebihan produksi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKN. Tidak hanya Kotawaringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten lain yang kelebihan produksi,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor. (BPMI SETPRES/AIT)

Baca lebih lanjut di BN Babel