– Pertamina menyiapkan ganti rugi bagi pengendara motor yang mengalami masalah seusai kendaraan diisi bensin Pertalite di wilayah Jawa Timur.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan permintaan maaf dan memastikan pihaknya siap memberikan kompensasi serta perbaikan gratis bagi kendaraan yang terdampak.

“Pertamina akan mengganti biaya perbaikan kendaraan yang terdampak,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dalam keterangan resminya, Jumat, 31 Oktober 2025.

Ahad menjelaskan, bila dari pemeriksaan awal ditemukan indikasi kerusakan, kendaraan akan dirujuk ke bengkel resmi yang ditunjuk Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, Pertamina telah menambah jumlah posko pengaduan masyarakat menjadi 15 titik dari sebelumnya hanya tiga, guna mempercepat penanganan kasus.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Mufti Mubarok menegaskan, pihaknya akan memanggil Pertamina untuk meminta klarifikasi.

“Kami akan memanggil Pertamina. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ucap dia.

Mufti menjelaskan, banyak laporan diterima dari masyarakat yang mengaku motor mereka mendadak bermasalah setelah mengisi Pertalite. Ia menduga ada persoalan pada kualitas bahan bakar yang didistribusikan di beberapa SPBU.

Menurutnya, jika terbukti kerusakan kendaraan diakibatkan oleh bahan bakar, maka Pertamina harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi.

– Impian Dwi Purwanto, seorang wiraswasta asal Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, agar anaknya berinisial F bisa menjadi perwira polisi, berujung pahit.

Ia kehilangan uang Rp2,6 miliar setelah menjadi korban dugaan penipuan masuk Akademi Kepolisian (Akpol) melalui jalur khusus yang disebut “kuota Kapolri”.

Empat orang diduga terlibat dalam penipuan ini, dua di antaranya merupakan anggota aktif Polres Pekalongan.

“Uang itu hasil kerja keras saya. Demi anak, saya percaya. Tapi ternyata saya ditipu,” kata Dwi Purwanto dilansir dari Tribunjateng.com, Rabu (22/10/2025).

Awal Tawaran “Jalur Khusus”

Kasus ini bermula pada 9 Desember 2024, ketika Dwi menerima pesan WhatsApp dari Aipda Fachrurohim, anggota Polsek Paninggaran, Polres Pekalongan.

Fachrurohim menawarkan bantuan agar anak Dwi bisa masuk Akpol lewat jalur khusus.

“Katanya ini kuota khusus, tinggal bayar Rp3,5 miliar. Separuh dulu tanda jadi, sisanya setelah panpus (pantukhir pusat),” ujar Dwi menirukan ucapan Fachrurohim.

Awalnya Dwi menolak, namun bujukan terus berdatangan.

Beberapa hari kemudian, Fachrurohim datang ke rumah Dwi bersama Bripka Alexander Undi Karisma, anggota Polsek Doro, yang mengaku mantan anggota Densus sekaligus adik leting Fachrurohim.

Keduanya meyakinkan Dwi bahwa mereka punya akses ke seorang purnawirawan jenderal polisi bernama “Babe”, yang diklaim bisa meloloskan calon taruna.

Mereka juga menyebut ada sosok bernama Agung, yang disebut sebagai adik Kapolri, pengatur kuota khusus tersebut.

“Katanya sebelumnya ada yang mau pakai kuotanya tapi nggak jadi karena orangnya daftar tentara, jadinya ada satu kuota kosong,” tutur Dwi.

Uang Tunai dan Transfer Miliaran Rupiah

Untuk menunjukkan keseriusan, Dwi diminta menyerahkan uang muka Rp500 juta tunai pada 21 Desember 2024 di sebuah kafe di Semarang. Uang itu diterima langsung oleh Fachrurohim dan Alexander.

Beberapa pekan kemudian, pada 8 Januari 2025, keduanya kembali meminta Rp1,5 miliar dengan alasan “penutupan administrasi di Jakarta”.

“Mereka mendesak. Katanya malam itu juga atau paling lambat besok pagi harus dibayar. Saya sampai pinjam ke saudara yang habis jual dua mobil,” ujarnya.

Uang tersebut diserahkan langsung kepada Alexander di rumah Dwi.

Tak berhenti di situ, Dwi kemudian dipertemukan dengan dua orang baru, yakni Agung dan Joko, yang diperkenalkan sebagai penghubung ke Babe.

Dwi mengaku melakukan empat kali transfer ke rekening Joko dengan total Rp650 juta.

Anak Dibawa ke Jakarta, Lalu Gagal Seleksi

Atas bujukan para pelaku, anak Dwi bahkan sempat dibawa ke Jakarta dengan alasan akan mengikuti pelatihan dan karantina sebelum seleksi lanjutan.

Baca juga: 9 Pelaku Penyekapan di Pondok Aren Bukan Komplotan dan Tak Ada Hubungan Keluarga

Namun, harapan itu pupus setelah pengumuman hasil seleksi tahap pertama. Anak Dwi dinyatakan gagal di pemeriksaan kesehatan (rikes).

Dwi kemudian menagih janji pengembalian uang, tetapi para pelaku justru saling melempar tanggung jawab.

“Mereka janji mau mengembalikan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Semuanya diam,” kata Dwi.

Lapor ke Polda Jateng

Merasa ditipu, Dwi akhirnya melapor ke Polda Jawa Tengah pada Agustus 2025. Laporan itu mencantumkan empat nama: Aipda Fachrurohim, Bripka Alexander Undi Karisma, Agung, dan Joko.

Menurut Dwi, penyidik sudah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, dan dirinya telah dimintai keterangan.

“Saya serahkan semua bukti transfer, percakapan WhatsApp, dan kronologinya,” ujarnya.

Baca juga: Cecar Polisi di Makassar, Hakim: Masuk Akpol Harus Bayar?

Kasus ini menambah daftar dugaan praktik jual-beli kursi rekrutmen Akpol. Padahal, Polri secara tegas melarang segala bentuk pungutan, perantara, atau jalur khusus dalam seleksi penerimaan anggota.

Dwi kini hanya berharap uangnya bisa kembali dan para pelaku mendapat hukuman setimpal.

“Saya percaya karena sudah kenal Rohim sejak 2011,” kata Dwi.

Walgreens Boots Alliance berencana mengurangi investasinya di operator klinik yang dikelola dokter VillageMD setelah mengalami kerugian miliaran dolar dan kebutuhan untuk berfokus pada usaha yang lebih menguntungkan untuk membalikkan keadaan jaringan toko obat tersebut.

Kepala eksekutif Walgreens, Tim Wentworth, yang mengambil alih jabatan sebagai eksekutif puncak perusahaan pada Oktober lalu, mengatakan kepada para analis minggu lalu bahwa perusahaan akan tetap menjadi investor dan mitra, tetapi bekerja sama dengan manajemen VillageMD “menuju suatu titik akhir.”

VillageMD mengelola 89 klinik Village Medical di Walgreens yang terhubung dengan toko obat. VillageMD juga mencakup CityMD, penyedia pusat perawatan darurat dan Summit Health, kelompok medis multispesialis.

Walgreens memegang 53% saham kepemilikan di VillageMD pada Kamis lalu, tetapi hal itu akan segera berubah.

“Kami percaya pada masa depan bisnis ini dan bermaksud untuk tetap menjadi investor dan mitra, tetapi sebagai bagian dari fokus berkelanjutan kami pada penciptaan nilai untuk WBA, kami berkolaborasi dengan pimpinan menuju titik akhir untuk membuka likuiditas dengan cepat dan meningkatkan opsi serta memposisikannya untuk pertumbuhan tambahan,” kata Wentworth kepada para analis dan investor dalam panggilan pendapatan kuartal ketiga fiskal perusahaan.

Walgreens tidak mau menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan berencana untuk “membuka likuiditas” atau bagaimana perusahaan akan keluar dari saham mayoritasnya di VillageMD. Tidak jelas juga mengingat kerugian finansial di VillageMD, berapa nilai saham Walgreens.

Walgreens menginvestasikan lebih dari $6 miliar di VillageMD di bawah mantan kepala eksekutif Roz Brewer untuk mengambil alih saham pengendali, tetapi perusahaan tersebut telah mengurangi secara drastis perluasan praktik dokter dan klinik yang dibuka perusahaan yang terkait dengan Walgreens. Pada tahun 2020, Walgreens mengatakan berencana untuk membuka 500 hingga 700 klinik perawatan primer yang dipimpin dokter “Village Medical at Walgreens” di lebih dari 30 pasar AS selama lima tahun, dengan “niat untuk membangun ratusan klinik lagi setelahnya.”

Investasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Total kerugian operasional Walgreens selama sembilan bulan pertama tahun fiskal 2024 telah meningkat menjadi $13,1 miliar, yang mencerminkan “beban penurunan nilai non-tunai sebesar $12,4 miliar yang terkait dengan niat baik VillageMD, yang mengakibatkan beban sebesar $5,8 miliar yang diatribusikan kepada WBA, bersih dari pajak dan kepentingan nonpengendali.”

Para eksekutif di VillageMD tidak memberikan komentar saat dihubungi hari Senin.

Wentworth mengatakan awal tahun ini bahwa Walgreens dan mitranya VillageMD telah memperlambat jumlah pembukaan klinik sebagian karena operator belum dapat mengisi apa yang disebut “panel pasien,” yang merupakan sejumlah pasien individu yang dirawat oleh penyedia layanan tertentu.

Namun, keputusan untuk mengurangi jumlah pasien menjadi kurang dari 90 lokasi Village Medical di Walgreens saat ini telah menempatkan bisnis tersebut “pada jalur yang lebih jelas menuju profitabilitas karena terus menambah jumlah nyawa dan mengoptimalkan struktur biayanya,” kata Wentworth minggu lalu.

Keputusan Walgreens untuk mengurangi kepemilikannya di VillageMD muncul saat pengecer pesaing mulai mengungkapkan beragam hasil keuangan dari upaya mereka menyediakan layanan perawatan primer.

Walmart, misalnya, menutup pusat kesehatan Walmart dan minggu lalu mengumumkan rencana untuk menjual bisnis perawatan virtualnya ke perusahaan teknologi perawatan kesehatan, Fabric. Walmart pada bulan April mengatakan bahwa mereka tidak melihat model bisnis yang berkelanjutan dalam perawatan primer.

Sementara itu, Amazon telah berupaya mengembangkan klinik yang dikelola dokternya di bawah merek Amazon One Medical dan minggu lalu menggabungkan bisnis telehealth Amazon Clinic ke dalam Amazon One Medical. Ketentuan keuangan tidak diungkapkan oleh Amazon maupun Walmart pada kedua langkah tersebut.

Dan CVS Health, yang selama bertahun-tahun telah mengoperasikan lebih dari 1.000 MinuteClinics yang dikelola oleh praktisi perawat, menghabiskan lebih dari $10 miliar tahun lalu untuk mengakuisisi Oak Street Health, penyedia layanan perawatan primer bagi para manula yang diasuransikan oleh Medicare. Sementara CVS telah berkomitmen untuk memperluas model Oak Street di seluruh negeri, ada spekulasi bahwa CVS juga tengah mencari mitra untuk membantu mendanai perluasan klinik di masa mendatang.

Dengan demikian, pengecer termasuk Walgreens diharapkan tetap terlibat dalam perawatan primer dengan satu atau lain cara.

“Sehubungan dengan VillageMD dan model tersebut, kami menyukai model tersebut,” kata Wentworth kepada para analis minggu lalu. “Itulah sebabnya kami mengatakan akan terus berinvestasi dan berpartisipasi dalam pertumbuhan mereka.”

Pada kuartal fiskal ketiga Walgreens, segmen Perawatan Kesehatan AS, yang mencakup VillageMD memiliki penjualan kuartal ketiga sebesar $2,1 miliar, peningkatan 7,6 persen dibandingkan dengan kuartal tahun lalu, dipimpin oleh VillageMD dan apotek khusus Shields Health Solutions, yang melaporkan pertumbuhan lebih dari 20% pada kuartal tersebut.

Sebagian besar pertumbuhan dari VillageMD berasal dari akuisisi Summit Health senilai $8,9 miliar, yang mengoperasikan perawatan primer, perawatan khusus, dan perawatan darurat di lebih dari 20 pasar AS. “VillageMD tumbuh 7 persen, mencerminkan tambahan nyawa dalam risiko dan biaya untuk layanan,” kata Walgreens.

Kepala layanan kesehatan Walgreens yang baru direkrut, yang memiliki latar belakang yang mencakup bekerja pada berbagai model perawatan primer termasuk yang berhasil di CVS, mengatakan Walgreens akan terus mencari kemitraan tanpa mengeluarkan biaya besar.

“Kami akan menjadi mitra bagi VillageMD secara berkelanjutan,” kata Mary Langowski, wakil presiden eksekutif Walgreens dan presiden segmen perawatan kesehatan AS kepada para analis minggu lalu. “Kami akan terus menjadi investor, tetapi yang benar-benar ingin kami lakukan adalah berinvestasi dalam layanan yang tidak terlalu membutuhkan modal untuk menjadi mitra yang lebih luas di seluruh industri. Dengan berbagai penyedia dan berbagai pembayar serta berbagai produsen farmasi.”

JAKARTA, BN NASIONAL

Dalam suasana Gedung Merah Putih KPK yang penuh ketegangan, Plh. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, membuka sebuah babak baru dalam drama korupsi di negeri ini. Dengan nada serius, ia mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya kerugian negara sekitar Rp 400 miliar dalam proyek pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Proyek yang semula d iharapkan menjadi solusi hunian DP Nol Rupiah bagi masyarakat DKI Jakarta ini, ternyata menyimpan aroma busuk korupsi yang d itangani oleh BUMD Sarana Jaya.

“Pengadaan di Rorotan, (kerugian) sekitar Rp 400 miliar,” ungkap Asep dalam konferensi pers pada Selasa, 25 Juni 2024. Pernyataan ini seolah menjadi cambuk yang membangunkan kesadaran publik akan masih kuatnya jerat korupsi di berbagai lini pemerintahan.

Dalam upaya mengungkap kebenaran di balik kasus ini, seperti yang dikutip dari msn.com, KPK telah memanggil berbagai pihak yang d iduga terlibat, salah satunya pembalap gokart ZA. Pada Rabu lalu, ZA d imintai keterangan oleh tim penyidik KPK terkait pengetahuannya tentang pengadaan lahan di Rorotan dan peran jabatannya di perusahaan yang terlibat. Namun, Asep menegaskan bahwa detail pemeriksaan ZA masih belum bisa d ipublikasikan, menambah rasa penasaran dan ketegangan di kalangan masyarakat.

Dalam langkah preventif, KPK juga telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk 10 orang yang berkaitan dengan kasus ini.

“ penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Lahan di Lokasi Rorotan, Pemprov DKI Jakarta oleh BUMD Sarana Jaya, pada 12 Juni 2024, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan,” kata Ketua Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, pada Kamis, 13 Juni 2024.

Kesepuluh orang yang d imaksud, antara lain ZA (swasta), MA (karyawan swasta), FA (wiraswasta), NK (karyawan swasta), DBA (Manager PT CIP dan PT KI), PS (Manager PT CIP dan PT KI), JBT (Notaris), SSG (Advokat), LS (wiraswasta), dan M (wiraswasta). Nama-nama ini semakin memperjelas betapa rumit dan meluasnya jaringan korupsi yang menggerogoti proyek ini.

Dalam pengembangan kasus, KPK telah menetapkan tiga tersangka utama, yaitu bekas Direktur Utama PD Sarana Jaya YCP, Direktur PT Adonara Propertindo TA dan Direktur PT Aldira Berkah RHI. Ketiganya d ituduh berperan penting dalam manipulasi proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi rakyat kecil.

Tidak hanya itu, KPK juga telah mendakwa mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, YC atas kerugian negara senilai Rp 152,5 miliar dalam kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur.

“Yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000,” kata jaksa KPK, Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021. Dakwaan ini menunjukkan betapa korupsi telah menjadi momok yang mengancam berbagai proyek pembangunan di ibu kota.

Drama pengungkapan korupsi ini bukan hanya soal angka dan nama, tetapi juga tentang kepercayaan publik yang tercederai. Di tengah ketidakpastian dan pertanyaan yang terus bergulir, harapan akan tegaknya keadilan menjadi semakin mendesak. KPK, dengan segala upaya dan keterbatasannya, terus berjuang menguak kebenaran di balik tabir hitam korupsi yang menjerat negeri ini.**