Surya Paloh Belum Beniat PAW Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

admin — Sun, 09 Nov 2025 21:48:43 +0000

KOTA ACEH -Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang jatuhkan sanksi nonaktif untuk politikus NasDem Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

“Itu mekanisme DPR yang harus kita hormati kan,” kata Paloh usai acara Funwalk menjelang HUT ke-14 NasDem di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Minggu, 9 November 2025.

Paloh menyebut dari NasDem sudah menonaktifkan keduanya lebih dulu. Namun untuk saat ini, belum diputuskan apakah akan mengganti keduanya dengan pergantian antarwaktu (PAW).

“Sampai saat ini belum (melakukan PAW),” ungkap Paloh.

Dalam putusannya, MKD menjatuhkan hukuman nonaktif selama tiga bulan kepada Nafa Urbach dan enam bulan kepada Ahmad Sahroni. Sanksi ini berlaku sejak tanggal putusan dibacakan dan dihitung sejak penonaktifan masing-masing oleh partai mereka.

Putusan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun saat membacakan hasil sidang terhadap lima anggota DPR nonaktif buntut aksi unjuk rasa pada 25?”31 Agustus 2025 lalu.

Selain Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni, MKD juga menjatuhkan hukuman nonaktif selama empat bulan kepada Eko Hendro Purnomo dari PAN.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan Anggota DPR Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Keduanya dipulihkan kembali sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan dibacakan

JetMedia Digital Agency

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

– Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) resmi memutuskan bahwa Sahroni Cs tetap menjadi anggota DPR RI periode 2024–2029. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (5/11/2025), MKD menegaskan sebagian anggota DPR yang sempat dinonaktifkan kini diaktifkan kembali, sementara sebagian lainnya dikenai sanksi dengan masa nonaktif terbatas.

Dari hasil sidang, Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak melanggar kode etik dan langsung diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Bahkan, Adies kembali menjabat sebagai wakil ketua DPR RI.

Sementara itu, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dijatuhi sanksi nonaktif sementara dengan durasi berbeda.

Ahmad Sahroni: nonaktif selama 6 bulan
Eko Patrio: nonaktif selama 4 bulan
Nafa Urbach: nonaktif selama 3 bulan

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menjelaskan, keputusan ini diambil karena para anggota dewan tersebut dianggap menjadi korban narasi video menyesatkan yang menggambarkan mereka berjoget menanggapi kenaikan gaji dan tunjangan DPR.

“Putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan MKD pada 15 November 2025 yang dihadiri pimpinan dan anggota MKD. Keputusan ini bersifat final dan mengikat sejak dibacakan,” jelas Adang.

Isi Lengkap Putusan MKD:

1. Menyatakan teradu satu, Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik.

2. Meminta teradu satu, Adies Kadir, untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menjaga prilaku untuk ke depannya.

3. Menyatakan teradu satu, Adies Kadir diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan ini dibacakan.

4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbach terbukti melanggar kode etik.

5. Meminta teradu 2, Nafa Urbach untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk ke depannya

6. Menyatakan teradu Nafa Urbach nonaktif selama tiga bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Nasdem

7. Menyatakan teradu 3 Surya utama tidak terbukti melanggar kode etik.

8. Menyatakan teradu tiga Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak keputusan ini dibacakan.

9. Menyatakan teradu empat Eko Hendro Purnomo terbukti melanggar kode etik DPR RI.

10. Menghukum teradu empat Eko Hendro Purnomo nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak putusan ini dibacakan dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana putusan DPP PAN.

11. Menyatakan Ahmad Sahroni terbukti telah melanggar kode etik DPR.

12. Menghukum teradu lima Ahmad Sahroni, nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan ybs ssbagaimana kelutusan DPP Nasdem

13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 zelama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan.

Dengan keputusan ini, MKD menegaskan pentingnya menjaga etika publik, profesionalisme, dan kehormatan lembaga legislatif di tengah sorotan masyarakat.

Sahroni - BN Babel

Surya Paloh Belum Beniat PAW Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Sahroni CS Tetap Jadi Anggota DPR, Ini Putusan Lengkap MKD

Isi Lengkap Putusan MKD: