Banjit, RisalahPos Network”

Pemerintah Kampung Sumber Sari, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban masyarakat.

Hari ini, Minggu 28/07/2025,”sebanyak 172 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Beras Pangan Pemerintah (BBPP) Tahun Anggaran 2025.

Penyaluran ini secara khusus menyasar masyarakat yang terdaftar dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), bantuan ini fokus pada kelompok yang paling rentan kemiskinan nya.

Setiap KPM berhak mendapatkan 20 kilogram, Bantuan Beras Pangan Pemerintah (BBPP) Provinsi Lampung tahun 2025 dan Program ini merupakan inisiatif vital dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendistribusikan beras kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam kondisi darurat atau sebagai upaya mitigasi masalah kelaparan.

Kegiatan penyaluran bantuan ini berlangsung kondusif dan dihadiri langsung oleh Kepala Kampung Sumber Sari” Bapak Iskandar, bersama Sekretaris Kampungnya” Bapak Sugito, serta Satgas Kampung Sumber Sari, karena dia yang akan membagikan langsung Bantuan Beras Pangan Pemerintah (BBPP) tersebut sampai dengan selesai.

Kehadiran langsung para pejabat kampung ini menjadi bukti keseriusan dan transparansi dalam proses pendistribusian.

Pada kesempatan ini Kepala Kampung Sumber Sari “Bapak Iskandar, yang diwakili oleh Sekertaris Kampung” Bapak Sugito, saat di temui Awak Media Rakyat Pos Network & RisalahPos Network, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran Penyaluran Bantuan Beras Pangan (PBBP) Provinsi Lampung tahun 2025, ini,”ujarnya.

“Alhamdulillah hari ini kami Pemerintah Kampung Sumber Sari bersama Satgas Kampung Sumber Sari,”disaksikan oleh Bapak Kepala Kampung dan BPK Kampung, kembali menyalurkan beras bantuan dari pemerintah pusat dengan jumlah 3.520 kg, Untuk 172 KPM dan setiap KPM mendapatkan 20 kg per dua bulan,” Ujar Sugito.

Ia juga menjelaskan harapannya agar bantuan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima bantuan tersebut.

“Dengan adanya Bantuan Beras Pangan Pemerintah (BBPP) Provinsi Lampung 2025,”semoga dapat membantu meringankan ekonomi masyarakat, khususnya yang ada di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Banjit ini,” Jelasnya.

“Mengingat situasi sekarang ini harga beras yang tinggi, setidaknya bisa meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” Ucapnya.

Penyaluran Bantuan Beras Pangan (PBBP) Provinsi Lampung 2025,ini datang di saat yang krusial, ketika harga beras di pasaran menunjukkan tren kenaikan menambah tekanan ekonomi bagi sebagian besar rumah tangga.

Dengan jatah 20 kg beras per dua bulan, diharapkan keluarga penerima manfaat dapat mengalokasikan sebagian anggaran mereka untuk kebutuhan pokok lainnya, sehingga daya beli masyarakat dapat sedikit terbantu.

Pemerintah Kampung Sumber Sari Kecamatan selalu berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan bantuan tepat sasaran dan berkesinambungan.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Satgas Hilirisasi dan sejumlah kementerian terkait mengenai perkembangan investasi di sektor hilirisasi. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025, Satgas melaporkan sejumlah proyek strategis yang akan dikembangkan guna mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah tengah meninjau berbagai proyek hilirisasi, mulai dari mineral, batu bara, hingga produk pertanian dan kelautan. Selain mempertimbangkan aspek ekonomi, proyek-proyek ini juga dikaji dari segi dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta pengurangan impor.

“Kami dari Satgas Hilirisasi dan juga semua kementerian terkait, termasuk Pak Menteri KKP, baru saja melaporkan kepada Bapak Presiden beberapa proyek yang akan kita investasikan, kita akan review di hilirisasi. Kita melihat proyek-proyek ini dampaknya gimana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dampaknya ke segi ekspor seperti apa, penurunan impornya seperti apa, dan juga kesiapan tentunya dari pendanaannya,” ujar Rosan kepada awak media usai pertemuan.

Rosan menyebut bahwa pemerintah menargetkan agar proyek-proyek hilirisasi yang dipilih tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada industrialisasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berbagai tahapan evaluasi akan dilakukan guna memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal.

“Dalam panel ini nanti, semua kementerian akan duduk lagi untuk lebih mendetailkan program-program itu, proyek-proyek itu sehingga bisa menjadi feasible karena ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable karena ini akan banyak diberikan pendanaan, misalnya oleh Danantara,” jelas Rosan.

Sebagai langkah mitigasi risiko, setiap proyek juga akan melalui proses evaluasi yang ketat, termasuk komitmen investasi dan due diligence. Tim dari Komite Investasi serta Komite Audit Danantara akan menelaah setiap aspek sebelum proyek disetujui untuk dijalankan.

Selain aspek ekonomi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya dampak proyek-proyek hilirisasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Rosan menegaskan bahwa hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi yang berlangsung.

“Yang paling penting yang tadi kita bicarakan itu adalah berapa banyak penciptaan lapangan pekerjaannya, itu sebenarnya yang kita bicarakan, kita mereview saja, tapi kembali lagi nanti ini akan diserahkan sesudah lebih detail dan akan dianalisa oleh tim dari komite investasi, komite audit, dari Danantara,” ujar Rosan.

Melalui strategi hilirisasi yang matang dan berbasis industri berkelanjutan, pemerintah optimistis bahwa program ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. (BPMI Setpres)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah.

Pembentukan Satgas dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), perlu dilakukan pengawalan dan peran aktif dalam percepatan penyelesaian hambatan penyelenggaraan.

“Dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dibentuk Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah,” bunyi Pasal 1 peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini.

Susunan keanggotaan Satgas terdiri atas Pengarah dan Pelaksana, yaitu Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan dan Pelaksana Bidang Pendampingan Tata Kelola. Deputi Bidang PMK Sekretariat Kabinet duduk sebagai anggota pada Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan.

“Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peparnas XVII Tahun 2024 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” ditegaskan pada Pasal 2.

Adapun tugas dari Pengarah adalah memberikan arahan kebijakan strategis kepada Pelaksana serta memberikan arahan kepada Pelaksana guna mengoordinasikan dan menyinkronkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan dalam rangka pengawalan penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024.

Sedangkan tugas dari Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan adalah:
a. melaksanakan kebijakan strategis dari Pengarah;
b. mengambil langkah-langkah terkoordinasi yang diperlukan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam rangka pengawalan penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024;
c. mengambil langkah-langkah terkoordinasi dan terintegrasi dalam menyelesaikan kendala atau hambatan yang timbul dalam rangka pengawalan penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024; dan
d. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024.

Kemudian tugas dari Pelaksana Bidang Pendampingan Tata Kelola adalah:
a. memberikan pendampingan hukum dalam pengawalan penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024;
b. melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas penggunaan dana penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024 melalui pemantauan, bimbingan, reviu, dan pembinaan;
c. melaksanakan pendampingan dalam pengadaan barang/jasa pada penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024.

“Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peparnas XVII Tahun 2024 melaksanakan tugasnya sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024,” bunyi Pasal 14 Keppres 24/2024 yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 31 Juni 2024 ini. (DAN)

Pemerintah terus melakukan pemberantasan judi online. Hingga saat ini, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online telah menurunkan jumlah akses masyarakat pada situs judi online sebesar 50 persen.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan penurunan akses itu sebagai hasil intervensi Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024.

“Sesuai data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di Tahun 2024 intervensi Satgas telah berhasil menurunkan 50 persen akses masyarakat pada situs judi online,” jelasnya dalam Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kementerian Kominfo di Hotel Aryaduta Menteng, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/07/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online saat ini juga turun signifikan menjadi Rp34,49 Triliun. Menurutnya, data tersebut menunjukkan upaya pemberantasan judi online yang dilakukan Pemerintah telah memberikan hasil yang signifikan.

“Capaian ini tentu menjadi capaian yang membanggakan, kita harus angkat jempol kepada semua pihak yang terlibat,” tandasnya.

Menkominfo menjelaskan Satgas Pemberantasan Judi Online menargetkan akses masyarakat pada situs judi online dapat berkurang hingga 80 persen dengan jumlah deposit dapat turun menjadi sebesar Rp45,79 Triliun.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie meminta sosialisasi pencegahan judi online terus dilakukan dengan sasaran masyarakat luas dan bisa dilakukan melalui satuan kerja di Kementerian Kominfo.

“Saya juga meminta Direktorat Jenderal IKP, BPSDM, dan Direktorat Pemberdayaan Informatika untuk memperkuat langkah-langkah konkret, strategis, dan berorientasi pada hasil dalam upaya sosialisasi anti judi online,” ungkapnya.

Selama periode 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 2.645.081 konten perjudian online.

Kementerian Kominfo telah mengajukan pemblokiran 573 akun e-wallet yang berkaitan dengan judi online kepada Bank Indonesia. Selain itu, Kementerian Kominfo juga mengajukan pemblokiran 6.199 rekening bank yang berkaitan dengan judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak September 2023 hingga 23 Juli 2024.

“Soal penyusupan konten dan situs judi online dalam situs pemerintah dan pendidikan, Kominfo telah menanganai sebanyak 23.616 sisipan halaman judi di situs pemerintah dan 22.205 sisipan halaman judi di situs lembaga pendidikan,” jelas Menkominfo.

Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi kata kunci atau keyword yang berkaitan dengan judi online. Sebanyak 20.595 keyword telah diserahkan ke Google selama periode 7 November 2023 hingga 23 Juli 2024 untuk ditangani.

“Untuk Meta ada 3.961 keyword selama periode 15 Desember 2023 hingga 23 Juli 2024,” tutur Menteri Budi Arie.

Sosialiasi dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh pegawai di Kementerian Kominfo, LPP TVRI, dan LPP RRI secara luring dan daring. (Humas Kementerian Kominfo/DNS)