Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.

“Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo.

Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

“Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

“Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” ucap Presiden.

Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi pers tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. (BPMI Setpres/ABD)

JAKARTA, BN NASIONAL – Indonesia yang diberkahi dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dari berbagai komoditas tambang, Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem kendaraan listrik/electric vehicle (EV).

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, selama ini Indonesia terus mengekspor bahan mentahnya ke luar negeri yang dinikmati oleh negara lain.

“Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi berpuluh tahun hanya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah, tidak memiliki nilai tambah, tapi material kita semakin hari semakin habis,” kata Jokowi dalam Peresmian Pabrik Kendaraan Listrik di Krawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan menggalakan proogram hilirisasi komoditas tambang, salah satunya dengan dibangunnya Pabrik Kendaraan Listrik yang merupakan investasi dari dua perusahaan asal Korea Selatan, yakni LG dan Hyundai Motor Group.

“Hari ini kita memulai babak baru dalam meletakkan tonggak komitmen untuk menjadi pemain global di ekosistem EV,” ujar Jokowi.

Apabila Indonesia terus melakukan ekspor bahan mentah saja dan tidak melakukan hilirisasi, maka Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah dari sumber daya alam, utamanya nikel yang diketahui sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Di sisi lain, material yang ada di Nusantara semakin hari juga semakin berkurang.

“Tetapi sekarang dengan dibangunnya smelter, dengan dibangunnya pabrik sel baterai kendaraan listrik, kita akan menjadi pemain global yang penting dalam global supply chain untuk kendaraan listrik,” jelas Jokowi.

Jokowi yakin dapat berkompetisi dengan negara lain dapat dimenangkan oleh Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh bahan baku baterai kendaraan listrik ada di dalam negeri, mulai dari nikel, bauksit, hingga tembaga.

Indonesia punya keunggulan mulai dari smelter untuk katoda, prekursor, pabrik baterai EV, hingga pabrik mobil listrik yang baru saja diresmikan. Seluruh keunggulan itu, sambung Jokowi, terintegrasi dalam sebuah ekosistem mobil listrik.

“Semuanya terintegrasi. Siapa yang bisa menghadang kalau kondisinya sangat kompetitif seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, konsorsium Hyundai dengan LG ini terus melakukan investasi sebesar Rp160 triliun yang akan selesai secara bertahap, salah satunya adalah Rp20 triliun yang disuntikkan oleh Hyundai untuk membangun pabrik mobil listrik di dalam negeri, termasuk juga green package ekosistem baterai mobil listrik secara terintegrasi.

“Sebentar lagi juga kita resmikan konsorsium antara Hyundai dan LG dengan investasi sebesar Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. Semoga ini menandai semakin baiknya hubungan antara Republik Korea dan Indonesia,” katanya.