BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN Babel – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memulai program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun Anggaran (TA) 2024 sebanyak 150.000 rumah tangga. Program ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Bersama PT PLN (Persero).

“Keberhasilan pelaksanaan Program BPBL dalam dua tahun ini tentunya merupakan hasil dari kerjasama dan kerja keras dari seluruh pelaksana Program BPBL. Tahun ini target yang diberikan lebih tinggi dari tahun tahun sebelumnya dan dengan adanya kerjasama yang baik, kami optimis target ini dapat dipenuhi,” kata Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik, Nur Hidayanto saat Penandatanganan Perjanjian serta Kickoff Pelaksanaan Program, dikutip Selasa (23/7/2024).

Kementerian ESDM telah melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu melalui pendanaan APBN selama 2 tahun, dengan realisasi yang selalu melebihi target yaitu pada Tahun 2022 dengan realisasi sebanyak 80.183 Rumah Tangga (RT) dan Tahun 2023 dengan realisasi sebanyak 131.600 RT.

Target program BPBL Tahun 2024 saat ini 122 ribu RT dan akan meningkat menjadi 150.000 rumah tangga yang tersebar di 36 Provinsi dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 377 Miliar.

Nur menjelaskan, mengingat besarnya rencana jumlah penerima BPBL Tahun 2024, perlu dilakukan langkah-langkah seperti percepatan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana BPBL di internal PLN, diharapkan pada akhir Juli 2024 proses pengadaan BPBL telah selesai dilaksanakan.

“Penyambungan BPBL dimulai pada awal Agustus 2024 dan ditargetkan pada 17 Agustus 2024 sebagai kado ulang tahun kemerdekaan, sejumlah 10.000 RT penerima BPBL yang terdaftar pada Kepmen ESDM No. 326.K/TL.03/DJL.2/2024 Tentang Penerima BPBL 2024 telah tersambung,” jelas Nur.

Ia menambahkan, penerima BPBL perlu diberikan informasi bahwa Program ini gratis dan bebas biaya untuk menghindari adanya pungutan-pungutan liar yang akan merugikan penerima.

“Diharapkan dapat meningkatkan Rasio Elektrifikasi, program BPBL ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat dan meningkatkan taraf hidup untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif,” ujar Nur.

Dalam kesempatan yang sama, EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero) Tonny Bellamy mengatakan, PLN hadir bersama dengan Pemerintah untuk melaksanakan kembali tugas mulia yaitu pelaksanaan program BPBL.

“Pada penugasan kembali tahun 2024 ini dapat kami sampaikan bahwa PLN Unit selalu siap bekerjasama dengan seluruh stakeholder dan mitra strategis guna mendukung kelancaran pelaksanaan BPBL 2024 ini,” kata Tonny.

Tonny menyampaikan, progres pelaksanaan survey validasi calon penerima BPBL 2024 per 18 Juli 2024 yang sudah dilakukan survey adalah sebanyak 134.700 rumah tangga atau 91,53% dari total data supply DJK dan data valid sebanyak 104.249 rumah tangga atau 85,45% dari target serta Progres Pemasangan Instalasi sudah dilakukan oleh UID Kalimantan Barat dan UID Kalimantan Selatan dan Tengah sebanyak 14 rumah tangga.

“Progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa saat ini sudah terdapat 5 Unit yang telah selesai tahapannya yaitu UID Kalimantan Selatan dan Tengah, UD Kalimantan Barat, UD Lampung, UID Banten dan UIW Bangka Belitung,” kata Tonny.

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN Babel – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal adanya impor nikel dari negara tetangga sebanyak 51.000 ton yang dilakukan oleh PT Kalimantan Ferro Industry (KFI).

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Suswantono mengatakan, bahwa impor nikel salah satu perusahaan nikel di dalam negeri merupakan isu yang sudah berlalu.

“Enggak, itu (impor nikel) yang lalu. Itu yang lalu,” kata Bambang saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Menurut Bambang, kebutuhan nikel dalam negeri sudah terpenuhi dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2024 ini yang sudah disetujui oleh pihaknya yakni mencapai 240 juta ton dari total kebutuhan dalam negeri sebesar 209 juta ton.

“Tapi yang jelas sudah melebihi kuota yang dibutuhkan negara,” katanya.

Sebelumnya, PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) mengaku terpaksa mengimpor bijih nikel dari negara lain, khususnya dari Filipina, hingga 51.000 ton.

Impor tersebut dilakukan oleh PT KFI karena banyak perusahaan tambang dalam negeri tak bisa menjual bijih nikel lantaran belum memiliki persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Utama PT Nityasa Prima sebagai konsorsium PT KFI, Muhammad Ardhi Soemargo, menjelaskan keputusan impor dilakukan guna memastikan agar smelter milik perusahaan yang berada di Desa Pendingin, Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dapat tetap beroperasi.

“Ketika bapak mengatakan kenapa kami harus ambil dari Filipina karena beberapa tambang belum dapat RKAB, ketika tambang belum ada RKAB maka kami gak bisa beli,” kata dia dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

Sementara, perusahaan memerlukan pasokan bijih nikel untuk diolah di proyek smelternya. Terlebih, terdapat 1.400 tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya kepada smelter tersebut. Adapun, volume impor bijih nikel dari Filipina tercatat mencapai 51 ribu ton.

“Tadi ketika saya sampaikan kepada bapak pimpinan mengenai adanya nikel datang dari Filipina disampaikan bahwa nikel Filipina itu kami baru masuk hanya 1 vessel pak sekitar 51 ribu (ton) dan posisi kami hanya untuk membantu menambahkan hal-hal atau nickel ore yang saat ini kekurangan pak,” jelasnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel