JetMedia Digital Agency

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara langsung mengantarkan keberangkatan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (PKV), Tô Lâm beserta Ibu Ngo Phu’o’ng Ly ke Singapura pada Selasa, 11 Maret 2025. Momen ini menandai berakhirnya kunjungan kenegaraan Sekjen Tô Lâm di Indonesia yang dipenuhi dengan agenda pertemuan strategis dalam rangka memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Viet Nam.

Sebelumnya, Sekjen Tô Lâm beserta delegasi telah melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD di Gedung Nusantara Senayan. Dengan senyum hangat dan jabat tangan erat, Presiden Prabowo menyambut Sekjen Tô Lâm saat turun dari mobil di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Di ruang tunggu naratetama, kedua pemimpin tampak berbincang sejenak dengan suasana yang penuh keakraban. Setelahnya, Presiden Prabowo dan Sekjen Tô Lâm berjalan keluar dari ruang tunggu naratetama menuju pesawat dengan melewati pasukan jajar kehormatan. Presiden Prabowo kemudian memberikan salam perpisahan penuh hormat kepada Sekjen Tô Lâm beserta istri sesaat sebelum menaiki tangga.

Pesawat yang membawa Sekjen Tô Lâm beserta Ibu Ngo Phu’o’ng Ly meninggalkan Tanah Air sekitar pukul 11.55 WIB. Turut melepas keberangkatan Sekjen Tô Lâm yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Duta Besar Republik Sosialis Viet Nam untuk Republik Indonesia Ta Van Thong, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Viet Nam Denny Abdi, dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Kunjungan Sekjen PKV ke Indonesia yang bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Viet Nam ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama strategis kedua negara. Hubungan erat antara Indonesia dan Viet Nam yang terus meningkat mencerminkan semangat kemitraan yang makin kokoh antara kedua negara. (BPMI SetPres)

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, pada Minggu, 17 November 2024, di salah satu hotel di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dedikasi Guterres dalam mendukung perdamaian dan keadilan internasional. “Kami sangat mengapresiasi, menghormati, dan mendukung sikap konsisten Anda dalam menegakkan perdamaian internasional, keadilan, dan hukum internasional. Sikap ini sangat menginspirasi kami, karena Anda konsisten dalam hal ini,” ujar Prabowo di awal pertemuan.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya PBB, termasuk dalam isu-isu seperti keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, serta krisis di Palestina. Ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi, termasuk melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian jika dibutuhkan.

Sementara itu, Sekjen PBB António Guterres, dalam tanggapannya, memuji peran strategis Indonesia dalam kerja sama internasional. Guterres menganggap Indonesia sebagai mitra yang sangat penting bagi PBB.

“Kami sepakat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan aspek-aspek penting yang kita hadapi di dunia saat ini,” ucap Guterres.

Guterres juga menyoroti kontribusi aktif Indonesia dalam kerja sama ASEAN-PBB dan peran pentingnya dalam menyikapi situasi di Myanmar serta kawasan Timur Tengah. Ia menyatakan kesiapan PBB untuk terus mempererat kerja sama dengan Indonesia dalam mewujudkan reformasi Dewan Keamanan PBB dan institusi keuangan internasional demi mencapai keadilan global.

“Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam KTT mendatang dan kami ingin terus bekerja sama dengan Indonesia dalam persiapan reformasi di masa mendatang,” tutur Guterres.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Dubes RI untuk Brasil Edi Yusup. (BPMI Setpres/ABD)

JAKARTA, BN NASIONAL

Di balik gemuruh isu politik yang memanas, sebuah kenyataan mengejutkan mencuat dari Gedung KPK di Jakarta Selatan. Selasa (25/6/2024), Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah tersebut tengah mempertimbangkan penerapan pasal perintangan penyidikan untuk menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus korupsi Harun Masiku. Dorongan publik untuk KPK agar menerapkan pasal ini semakin menguat seiring berjalannya waktu.

“ dengan HM (Harun Masiku-Red) dan HK (Hasto Kristiyanto-Red) di perkaranya HM, perlawanan dari HK dan S (Kusnadi, staf Hasto) apakah akan dikenakan pasal perintangan, pasal 21, ya nanti kita masih kaji seperti apa,” ujar Asep dengan nada serius. Ia menegaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap pengkajian oleh tim penyidik KPK.

Seperti diketahui, Hasto dan Kusnadi telah kembali diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku bulan ini. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menyita ponsel milik keduanya serta buku catatan milik Hasto, yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Namun, penyitaan ini mendapat perlawanan hukum dari Hasto dan Kusnadi melalui kuasa hukum mereka. Mereka melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK hingga mengajukan gugatan praperadilan atas penyitaan yang dilakukan.

Asep Guntur menegaskan bahwa KPK tidak pernah menghentikan penyidikan kasus Harun Masiku.

“Karena selalu ada pertanyaan ‘kenapa ini dibuka lagi kasus sudah lama’, sebetulnya bukan dibuka lagi,” kata Asep. Ia menjelaskan bahwa kasus tersebut memang tidak pernah berhenti diselidiki oleh KPK.

“Sejak awal kami sudah menyelidiki masalah ini. Kalau tidak ada SP3 penghentian penyidikan, maka tetap kami lanjutkan,” imbuhnya.

Asep juga menjelaskan bahwa KPK telah melakukan berbagai upaya untuk mencari Harun Masiku, termasuk pencarian ke luar negeri. Menurut Asep, kasus ini kembali mendapatkan perhatian publik karena melibatkan tokoh politik yang dikenal luas.

“Kemudian sekarang lagi ramai karena memang ada publik figur yang diminta keterangan. Itu yang menjadi ramai pemberitaan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa KPK akan terus melanjutkan penyidikan kasus tersebut sampai dapat dibuktikan dan dibawa ke persidangan.

“Jadi kerja-kerja kita dalam penyidikan tetap akan terus berlangsung sampai perkara tersebut bisa kita buktikan, kita bisa bawa ke persidangan,” ujarnya.

Desakan dari berbagai pihak untuk mempercepat penanganan kasus ini semakin menguat. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mendesak KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.

“Bila terjadi dan ditemukan pelakunya, siapa pun itu, harus dijerat pidana,” kata Kurnia dengan tegas. ICW juga mencurigai adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendanaan suap Harun Masiku kepada komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada 2019.

Di tengah hiruk-pikuk ini, muncul isu bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, akan diganti akibat keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku. Kelompok relawan Puan Maharani, Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GMPN), meminta Hasto untuk mundur agar tidak merusak citra partai.

“Kami memberi masukan,” kata Ketua Umum GMPN, Daddy Palgunadi. Di lingkup internal partai, muncul rencana pengganti Hasto jika ia nantinya ditahan KPK dikutip dari msn.com.

Namun, tudingan adanya campur tangan Istana dalam urusan internal PDIP ditepis oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Saya melihatnya bukan di situ (ada arahan Istana). Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK,” ujarnya.

Hasto sendiri menduga bahwa rencana untuk menggantikannya merupakan upaya untuk memecah belah partai. Ia mengaku pernah ingin mundur dari jabatannya pada 2023 namun ditolak oleh Megawati.

KPK kembali membuka kasus Harun Masiku, politikus PDIP yang diduga menyuap komisioner KPU agar bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu. Pada 2020, KPK sebenarnya sudah hendak menangkap Hasto yang berada di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan, namun upaya itu gagal.

Pemilu 2024 telah mengubah peta politik, dengan KPK kembali unjuk gigi mengusut Hasto. Presiden Joko Widodo, yang pada 2019 telah merevisi UU KPK, kini tampaknya mengambil sikap berbeda dari PDIP dalam pemilihan presiden.

Perjalanan kasus ini masih panjang dan penuh liku, namun harapan publik agar keadilan ditegakkan tetap hidup. KPK, dengan segala keterbatasannya, berjuang melawan arus demi mengungkap kebenaran yang telah lama dinantikan.**