Untuk memperingatinya, Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar sejumlah kegiatan bertempat di Manggar, Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 25-26 Agustus 2023 dengan bentuk kegiatan antara lain festival pelayanan publik, seminar, penandatangan kerja sama, serta dialog dengan kelompok nelayan dan petani di Kabupaten Belitung Timur.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkokoh kembali komitmen Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kinerja pengawasan pelayanan publik di wilayah kerjanya. Setelah berdiri selama satu dekade, kami ingin agar Ombudsman RI dirasakan peran dan manfaatnya di Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Shulby Yozar.

Selanjutnya Yozar menjelaskan kegiatan dilaksanakan dengan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur serta melibatkan sejumlah instansi pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se Babel, kantor instansi vertikal, BUMN dan pihak lainnya. Acara ini juga akan menghadirkan langsung Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, Ph.D dan Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Johanes Widijantoro

“Kami menyadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan tugas seluruh pihak, baik unsur pemerintah, masyarakat maupun pengawas eksternal seperti Ombudsman Republik Indonesia. Untuk itu, kegiatan peringatan satu dekade Ombudsman Ri Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung sekaligus sebagai simbol semangat kolaborasi antar pemangku kepentingan pelayanan publik di wilayah Kepulauan Bangka Belitung,” tutup Yozar. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Dalam sambutannya Yozar menyampaikan tujuan utama dalam penilaian Ombudsman RI adalah mendorong perbaikan pelayanan publik

“Kegiatan ini adalah untuk memantapkan persiapkan penilaian Ombudsman tahun ini, kegiatan ini juga mengingatkan proses-proses apa saja yang perlu disiapkan dan dipenuhi untuk penilaian. Rangkaian penilaian dimulai dari pemetaan produk layanan, permintaan narahubung dan
sekarang pada tahap koordinasi awal, kiranya narahubung yang sudah ditunjuk untuk memperhatikan dengan seksama timeline jadwal yang sudah kami susun juga memperhatikan ketentuan penilaian. Akan ada beberapa perubahan yang membedakan dengan penilaian tahun 2022 kemarin seperti penambahan lokus penilaian baru dan produk layanan yang akan dinilai implementasinya juga perubahan beberapa metode penilaian,” paparnya.

Selanjutnya, Yozar menambahkan penilaian Ombudsman untuk menjadi momen yang bisa membanggakan.

“Setelah pra-workshop, kita akan mulai masa pendampingan, kami terbuka untuk Bapak/ibu berkonsultasi, bertanya dan berdiskusi kiranya ada hal yang perlu diklarifikasikan terkait proses persiapan Bapak/ibu dalam penilaian. Kami juga ingin agar ada Pemerintah Daerah yang masuk ke peringkat 10 besar kemudian di panggil Kepala Daerahnya untuk menerima penghargaan secara langsung dari Ketua Ombudsman RI di Jakarta. Untuk itu kami harapkan agar Bapak/ibu secara serius mempersiapkan yang terbaik untuk penilaian ini dan berlomba-lomba bisa membanggakan dan mengharumkan nama daerah, tentunya dengan upaya dan kerja keras bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agung Nugraha selaku Penanggungjawab Penilaian tahun 2023 menyampaikan poin-poin penting perubahan penilaian untuk tahun 2023.

“Ada beberapa perubahan untuk penilaian tahun ini yaitu faktor koreksi, indikator penilaian, teknis pelaksanaan pendampingan sebelum workshop, dan perubahan komposisi responden penilaian dimensi input variabel kompetensi pelaksana melalui wawancara. Masa pendampingan akan
dimulai tanggal 10 Juli hingga 27 Juli dan komunikasi terkait penilaian berakhir tanggal 3 Agustus 2023. Untuk Workshop Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 akan dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2023 di Aston Soll Marina Hotel dan mengundang perwakilan masing-masing instansi yang akan dinilai,” ujarnya.

Agung juga menyampaikan harapan agar instansi dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun lalu.

“Kami harap Bapak/ibu bisa memanfaatkan masa pendampingan untuk memenuhi komponen SPP, perbaikan pengelolaan pengaduan, dan mempersiapkan pejabat/pelaksana yang akan diwawancarai pada saat dinilai, pendampingan juga bersifat terbuka bagi Bapak/ibu yang merasa masih belum jelas terkait ketentuan penilaian untuk bisa berdiskusi secara langsung melalui tim pendampingan Ombudsman Babel yang telah ditunjuk melalui Whatsapp Grup,” pungkas Agung. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel