JetMedia Digital Agency

MCCRACKEN COUNTY, Ky. – Kantor Kejaksaan Persemakmuran mengirimkan permintaan surat perintah gubernur pada hari Selasa untuk mempercepat proses ekstradisi tersangka penembakan Phillip Whitnel.

Whitnel didakwa melakukan pembunuhan (kekerasan dalam rumah tangga) setelah Stephanie Stacey yang berusia 31 tahun ditembak dan dibunuh pada 13 Desember di dalam KC’S Bar and Grill. Dia diduga melarikan diri dari tempat kejadian hanya untuk ditangkap saat penghentian lalu lintas di Franklin County, Illinois.

Whitnel dimasukkan ke penjara county dan memilih untuk tidak mengesampingkan ekstradisi selama sidang di Gedung Pengadilan Franklin County pada hari Senin. Karena keputusan ini, sidang ekstradisi formal diperlukan sebelum dia dapat diangkut ke McCracken County, Kentucky, untuk proses pengadilan.

Jaksa Persemakmuran Donna Dixon mengatakan proses mendapatkan surat perintah gubernur bisa memakan waktu lama, meski mereka berusaha mempercepatnya mengingat sifat pelanggarannya.

“Ini bisa memakan waktu satu bulan atau lebih,” kata Dixon. “Benar-benar tidak ada cara untuk mengetahuinya.”

Surat perintah gubernur, jika dikeluarkan, akan memungkinkan sidang ekstradisi ditetapkan secara resmi. Jika pengadilan menyetujui ekstradisi, Kantor Sheriff McCracken County akan membawa Whitnel kembali ke Kentucky.

Dixon mengatakan dia tidak yakin apakah Whitnel sudah memiliki perwakilan hukum, tetapi jika dia memerlukan pembela umum, dia harus menunggu sampai dia tiba di pengadilan di Kentucky.

KOTA ACEH -Sidang Sengketa Informasi Publik terkait keberadaan dan status hukum arsip ijazah asli Joko Widodo alias Jokowi pada Senin 17 November 2025 masih menjadi perbincangan publik

Sidang yang dipimpin Rospita Vici Paulyn itu mempertemukan Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) vs UGM, KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya menjadi tontonan gratis.

“UGM seperti diplonco karena jawaban-jawabannya ngeles kategori berat,” kata Ketua Satupena Kalbar, Rosadi Jamani dalam keterangannya, dikutip Kamis 20 November 2025.

Dalam sidang tersebut, Rospita Vici Paulyn bahkan sampai geleng-geleng kepala. “Ini UGM loh, institusi tertua, terbaik, paling berwibawa di Indonesia, masa balas surat permohonan informasi pakai email Gmail biasa tanpa kop, tanpa tanda tangan, kayak lagi kirim foto kucing ke mantan? Dokumen yang dikasih malah di-blackout semua, ini keterbukaan informasi apa keterbukaan rahasia Da Vinci Code?”

Menurut Rosadi, sangat wajar Rospita Vici Paulyn memberikan waktu dua minggu kepada UGM, KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya agar membawa seluruh dokumen yang diminta, antara lain salinan ijazah asli, hasil pindai berwarna, transkrip nilai, KHS, laporan tugas akhir, surat tugas, hingga SK Yudisium,

“Kalau nggak dibawa? Ya siap-siap saja lembaga-lembaga itu jadi bahan candaan nasional,” kata Rosadi.

KOTA ACE – Majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mendapati banyak jawaban “tidak ada” saat menginterogasi perwakilan Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang prosedur legalisasi ijazah. Pertanyaan khusus diajukan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku saat masa kuliah hingga pencalonan Presiden Joko Widodo.Sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Presiden ke-7 RI ini digelar di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Hadir sebagai pemohon koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis, sementara termohon dihadiri perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

“SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi?” tanya Ketua Majelis Sidang, Rospita Vici Paulyn.

“Enggak ada,” jawab pihak termohon.

UGM mengakui Jokowi pernah melakukan legalisasi ijazah, namun kampus tidak memiliki SOP tertulis sejak masa kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan (1980–1985) hingga pendaftaran capres 2014 dan 2019. SOP hanya tersedia dalam bentuk buku panduan tanpa format baku.

“Sampai sekarang ada, sudah ada belum, enggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga enggak ada aturannya?” tanya Rospita.

“Kami yakin ya, eh, dengan status Pak Jokowi di kami, ada, ada Bu,” jawab termohon.

“Ada ya? SOP-SOP enggak pernah ada?” tanya Rospita lagi.

Perwakilan UGM menjelaskan, “Kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedural yang kita maknai saat ini itu memang, memang tidak ada pada zaman itu. Jadi, pada saat itu proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya apa menjelaskan perihal SOP yang Bapak/Ibu dari pemohon itu minta, gitu.”

Ketua majelis kemudian mendalami isi buku panduan yang dimaksud, namun jawaban yang diterima dinilai tidak lugas. Termohon menyebut buku panduan hanya memuat kurikulum dan aturan drop out (DO), sementara informasi seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau proses akademik lain harus ditanyakan ke fakultas.

“Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi, ada enggak? Aturan DO?” tanya Rospita.

“Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada,” jawab termohon.

“Apakah ada kurikulumnya?” tanya Rospita lagi.

“Terkait dengan drop out ada,” jawab termohon.

“KKN?” tanya Rospita.

“Untuk KKN, kalau dari kami belum bisa memastikan ya karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas,” jawab termohon.

Rangkaian pertanyaan berlanjut hingga majelis menyimpulkan banyak ketiadaan aturan. “Oke, dicek lagi ya, aturan sidang?” tanya Rospita.

“Aturan sidang kurang tahu juga karena itu. Kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya enggak ada ya…”

Penelusuran berakhir dengan pengakuan resmi dari UGM bahwa periode 1980-1985 memang tidak ada SOP legalisasi ijazah dalam format yang diminta pemohon. “Iya, kalau untuk yang bentuknya SOP enggak ada,” jawab termohon menutup keterangan.

RisalahPos.com Network

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (07/02/2025). Sidang ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak 22 tahun pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional akhirnya terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya.

“Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 15 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya.

Dalam sidang perdana ini, Presiden menegaskan bahwa pertahanan negara adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.

“Vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan artinya asas pertahanan,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga mengulas bagaimana dinamika geopolitik global saat ini semakin menegaskan pentingnya pertahanan bagi eksistensi sebuah negara. Kepala Negara menyebut bahwa dalam statecraft atau konsep bernegara, berbagai aliran telah berkembang, mulai dari aliran ideologi hingga aliran kemakmuran. Namun, dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, asas yang dominan adalah survival atau bertahan hidup bagi suatu bangsa.

“Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita,” ucap Presiden.

Sementara itu, Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa struktur organisasi dan lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. DPN juga bertanggungjawab untuk memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia.

“Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun,” tutur Sjafrie Sjamsoeddin dalam laporannya.

Sidang Dewan Pertahanan Nasional ini menandai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan negara secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Keberadaan DPN diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam merancang kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap tantangan global, serta memastikan Indonesia tetap kokoh sebagai negara yang berdaulat dan berdaya tahan tinggi.

Turut hadir dalam sidang tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, para anggota DPN, serta para pejabat lainnya. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (04/12/2024). Dengan tema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”, acara ini menjadi momen strategis untuk memperkuat peran Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa.

Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WITA dan disambut dengan hangat oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Zainur Wula. Presiden Prabowo juga disambut dengan tarian “Selamat Datang” dan masyarakat sekitar yang telah menunggu kehadirannya.

Acara kemudian diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” yang diikuti seluruh peserta. Dilanjutkan dengan lagu “Sang Surya”, simbol semangat dan identitas Muhammadiyah. Selanjutnya, pembacaan Kalam Ilahi dari Surah Al-A’raf Ayat 96 dan Surah Hud Ayat 61 oleh Khairunnisah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah selama lebih dari satu abad dalam mendukung kemajuan bangsa. Bahkan, Muhammadiyah telah membuka lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua agama.

“Saya ucapkan hormat saya kepada Muhammadiyah. Saudara buka lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya pada umat Islam, tapi buka untuk semua. Saudara telah memberi contoh dalam toleransi, dalam kehidupan inklusif, dalam kehidupan saling hormat-menghormati, dalam kehidupan saling menjaga, saling mendukung ini sangat penting,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat atas Milad ke-112 Muhammadiyah. Kepala Negara berharap Muhammadiyah akan terus meningkatkan perannya di berbagai bidang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Harapan ke depan, Muhammadiyah akan terus dalam peranannya di bidang dakwah, kesehatan, pendidikan, melahirkan kemakmuran untuk semua adalah sangat tepat karena kemakmuran adalah tujuan kita,” ucap Presiden.

Sebagai tanda pembukaan resmi Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, Presiden Prabowo memetik alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, Sasando. Bunyi indah dari Sasando menggema di lokasi acara, menjadi simbol harapan dan semangat persatuan yang selaras dengan nilai-nilai luhur Muhammadiyah.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, tokoh masyarakat, akademisi, pelajar, hingga masyarakat. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional El Tari, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (03/12/2024). Pesawat yang membawa Kepala Negara bersama rombongan terbatas tiba sekira pukul 19.00 WITA.

Tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Bandara Internasional El Tari, Kota Kupang, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni, Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dari bandara, Presiden Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam di Kota Kupang. Setibanya di hotel, Presiden Prabowo disambut oleh Pj Wali Kota Kupang Linus Lusi.

“Esok hari, Presiden Prabowo diagendakan untuk menghadiri sekaligus membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo bertolak menuju Kota Kupang dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 15.10 WIB. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Kota Kupang adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (06/11/2024). Dalam pengantarnya, Presiden menyampaikan rencana kunjungan kerja kenegaraan ke beberapa negara.

“Menghadiri KTT APEC di Peru dan G-20 di Brasil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan rencana menghadiri KTT-G7 yang akan diselenggarakan di Italia, yang dianggap sebagai suatu kehormatan bagi Indonesia.

Kepala Negara menegaskan bahwa kunjungan kerja kenegaraan ke sejumlah negara tidak dapat dihindari, mengingat semua agenda tersebut memiliki nilai strategis yang signifikan bagi ekonomi nasional.

“Kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang, yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita,” ujarnya.

Presiden menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk konferensi videountuk menjaga komunikasi yang efektif selama kunjungan kenegaraan dan kerja ke luar negeri.

“Jadi, hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui konferensi video,” ujarnya.

Presiden juga menghimbau agar jajaran Kabinet Merah Putih meninggalkan budaya protokoler yang berlebihan dan beralih ke kerja dengan kolaborasi dan terbuka.

“Jadi, silakan gunakan teknologi ya, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak, tidak perlu lewat telepon,” pungkasnya.

Hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna yaitu para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan para Kepala Badan. (KS/DNS)