JAKARTA, BN Babel – International Tin Association (ITA) berharap dengan masuknya komoditas timah di dalam Sistem Informasi Mineral dan batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) membuat pelaku usaha di industri timah dapat lebih patuh.

Analis Senior Intelijen Pasar dari ITA, Tom Langston mengatakan, Simbara memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantuan kepatuhan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), ekspor, keuangan, logistik, dan personel yang terlibat.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan meningkatkan pendapatan pemerintah.

“Peluncuran sistem pelacakan komoditas Indonesia, SIMBARA, untuk timah dan nikel minggu ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mendeteksi insiden penambangan ilegal, dengan pelacakan yang memungkinkan dari tambang hingga peleburan dan ekspor,” kata Tom kepada BNNasional.com, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengatakan, Simbara memiliki tiga fokus utama yang saling berkaitan dalam implementasinya.

“Mineral Online Monitoring System (MOMS) telah membuktikan nilai strategisnya dalam meningkatkan keakuratan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan penjualan pertambangan mineral dan batubara,” kata Bambang dalam Launching Impelementasi Komditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

MOMS yang sudah terintegrasi di dalam Simbara juga dapat memperkuat pengawasan secara digital dan memungkinkan adopsi sistem dalam pemantauan yang lebih terpadu.

“SIMBARA akan menjadi titik pusat untuk mengintegrasikan data dari MOMS dengan sistem yang lain, seperti E-PNBP dan sistem-sistem yang lain yang diterapkan di Kementerian atau Lembaga lain, sehingga memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam dapat diakses secara efisien dan tepat waktu oleh semua pihak yang terkait.,” jelas Bambang.

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN Babel – Pemerintah akhirnya memasukan komoditas timah dan nikel ke dalam Sistem Informasi Mineral dan batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara).

Simbara telah aktif sejak September 2023 yang merupakan bentuk sinergi dari Kementerian dan Lembaga untuk tata kelola yang lebih baik. Terdapat ekosistem pengawasan terintegerasi bagi seluruh aplikasi pengolahan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegerasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengkapalan, dan devisa hasil ekspor.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengatakan, Simbara memiliki tiga fokus utama yang saling berkaitan dalam implementasinya.

“Mineral Online Monitoring System (MOMS) telah membuktikan nilai strategisnya dalam meningkatkan keakuratan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan penjualan pertambangan mineral dan batubara,” kata Bambang dalam Launching Impelementasi Komditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

MOMS yang sudah terintegrasi di dalam Simbara juga dapat memperkuat pengawasan secara digital dan memungkinkan adopsi sistem dalam pemantauan yang lebih terpadu.

“SIMBARA akan menjadi titik pusat untuk mengintegrasikan data dari MOMS dengan sistem yang lain, seperti E-PNBP dan sistem-sistem yang lain yang diterapkan di Kementerian atau Lembaga lain, sehingga memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam dapat diakses secara efisien dan tepat waktu oleh semua pihak yang terkait.,” jelas Bambang.

Selain penerimanaan negara, sistem elektronik terpadu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau ERKAB juga terintegerasi di dalam Simbara utnuk memfasilitasi perencanaan dan pengajuan kegiatan serta anggaran oleh badan usaha pertambangan.

“Integrasi E-RKAB ke dalam SIMBARA tidak hanya mengoptimalkan proses perizinan dan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran biaya yang diajukan berada dalam rangka regulasi yang jelas dan terkoordinasi. Dengan demikian, SIMBARA bukan hanya menjadi alat teknologi, tetapi juga platform yang mampu menghubungkan berbagai aspek operasional dan administratif dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,” jelas Bambang.

Selain itu, Simbara juga dapat berperan untuk membantu proses perbaikan tata kelola pertambangan yang sedang digalakan oleh pemerintah dalam merumuskan regulasi secara menyeluruh.

“SIMBARA adalah salah satu sistem yang memfasilitasi kolaborasi antar lembaga dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan peningkatan dalam penerapan praktik terbaik,” ujarnya.

“Integrasi data dan sistem yang dilakukan oleh SIMBARA memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan responsif terhadap dinamika industri, sambil memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung tujuan berkelanjutan untuk sumber daya alam kita,” tambahnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN Babel – Sistem Informasi Mineral dan batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) pada tahun 2024 sudah memasukan komoditas batubara, nikel, dan timah di dalamnya.

Dibalik itu semua, ternyata Simbara sudah direncanakan sejak tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan, peningkatan pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara.

“Pada tahun 2022, kita melakukan launching Simbara untuk pertama kalinya. Pada waktu itu, Simbara digunakan untuk menata usahakan, menata kelolakan proses pengusahaan batubara,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam Launching Impelementasi Komditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Isa menjelaskan, pada tahap pertama di tahun 2021, Simbara fokus integerasi untuk bisnis penjualan ekspor komoditas batubara yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang pada waktu itu adalah Lembaga Nasional Single Window (LNSW), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga Direktorat Jenderal Anggaran.

“Di tahap kedua, pada tahun 2022 telah dilaunch dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kementerian Perhubungan pada 38 pelabuhan dan perluasan untuk penjualan batubara di dalam negeri,” jelasnya.

Kemudian, pada tahun 2023, dilakukan integrasi penuh seluruh 57 pelabuhan yang melayani pengapalan dan pelayarannya minerba, khususnya batubara, dengan membutuhkan sistem INAPORTnet pada Kementerian Perhubungan dengan Simbara.

“Pada tahun kini, kita melakukan penambahan integrasi sistem SINAS di Kementerian Perindustrian untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis hilirisasi di Smelter,” ujarnya.

Kedepan, lanjut Isa, Simbara juga akan merambah pada komoditas lainnya, seperti bauksit, emas dan tembaga.

“Hingga saat ini Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 Kementerian Lembaga dan memberikan beberapa dampak positif,” ujarnya.

Dampak positif yang didapat adalah perwujudtan layanan satu pintu, ketersediaan data yang handal, pengawasan menjadi terpadi, dan implementasi Domestic Market Obligation (DMO) serta hilirisasi minerba yang lebih efektif.

“Pencegahan fraud melalui risk profiling terus bisa ditingkatkan, dan yang keenam, pencegahan illegal mining dan penghindaran pembayaran dan penyetoran hak-hak negara dapat kita terus tingkatkan kualitasnya,” katanya.

Baca lebih lanjut di BN Babel