Singgung - BN Babel

Momen Prabowo Singgung Anak Jenderal yang Tidak Sopan ke Guru: Suruh Menghadap Saya!

admin — Sat, 29 Nov 2025 08:35:48 +0000

– Presiden Prabowo Subianto menegaskan, anak-anak yang berasal dari keluarga terpandang, termasuk dari kalangan jenderal atau tokoh publik, seharusnya menunjukkan perilaku yang lebih sopan dan tertib.

Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan para guru dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

“Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya jenderal, bapaknya pemimpin, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, lebih tertib,” ucap Prabowo.

Prabowo menambahkan, saat ini muncul fenomena murid yang tidak hanya bersikap nakal, tetapi juga kurang ajar terhadap guru.

Kepala Negara kemudian membagikan pengalamannya ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), di mana dia menerima laporan tentang seorang murid, anak seorang jenderal, yang membanting pintu di hadapan guru.

Kepala sekolah yang mengelola sekolah tersebut, yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), langsung memberhentikan murid tersebut. Namun, sang kepala sekolah sempat merasa ragu karena yang diberhentikan adalah anak seorang perwira tinggi.

Prabowo menegaskan, kepala sekolah tidak perlu gentar mengambil tindakan disiplin.

“Langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak Jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya, saya bilang ‘Nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu suruh menghadap saya.’. Aku tunggu-tunggu enggak datang-datang juga itu jenderal itu,” kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk tidak ragu mendukung guru dalam menjaga disiplin dan wibawa di sekolah.

“Menteri pendidikan enggak usah ragu-ragu, guru-guru harus kita dukung. Guru-guru adalah masa depan Indonesia. makanya semua anak Indonesia saya selalu minta cintai orang tua, hormati guru,” ujarnya

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

A’wan PBNU Respons Isu Pemakzulan Gus Yahya, Singgung Manuver Politik

admin — Sun, 23 Nov 2025 17:18:31 +0000

– A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Muhaimin membenarkan risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU. Risalah rapat itu mendesak KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari Ketua Umum (Ketum) PBNU.

Muhaimin menyayangkan risalah rapat itu beredar ke publik. Apalagi, kata dia, risalah rapat itu hanya untuk kalangan internal.

“Benar, cuma saya sebetulnya tidak wise-nya di situlah. Masa apa itu, pembicaraan internal disebar seenaknya itu kan ya, dan tidak hanya pada jalur-jalur yang memang kalangan NU, sekarang beredar di semua WA,” kata Muhaimin saat dihubungi, Sabtu (22/11/2025).

Menurutnya, beredarnya surat itu seperti bentuk manuver politik terhadap Gus Yahya. Untuk itu, dia meminta pihak yang menunggangi isu itu berhenti.

“Itu kan kok kayak mereka-mereka yang punya kepentingan itu sedang mengonsolidasikan pendukungnya, mbok manuver kayak gitu itu dihentikan,” ucap Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin berbicara perihal penyelesaian masalah di PBNU. Menurutnya, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga harus bertanggung jawab dengan cara mundur dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.

“Ya itu dua-duanya simultan. Pihak elite NU juga memperbaiki diri ya. Satu contoh misalnya ya, fatsun-nya kan enggak elok, Ipul (Saifullah Yusuf) itu ya harus mundur dari sekjen atau dari menteri gitu, sehingga tidak ada abuse of power,” katanya.

Sebelumnya, Rais Aam PBNU meminta Ketua Umum PBNU Gus Yahya mundur dari jabatannya. Permintaan itu tertuang dalam kesimpulan Rapat Harian Syuriyah PBNU, Kamis (20/11/2025).

“Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rai Aam memutuskan KH. Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU,” demikian petikan risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, yang dikutip Jumat (21/11/2025).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, kakak kandung mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas itu diberikan waktu tiga hari untuk melepas jabatannya.

“Jika dalam tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” bunyi risalah tersebut.

Diketahui, Rais Aam PBNU menggelar rapat di Hotel Aston City, Jakarta, Kamis, 20 November 2025. Sedianya, rapat tersebut diikuti 37 dari 53 orang.

Berikut isi risalah Rapat Harian Syuriah PBNU:

1. Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

2. Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.

3. Rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

4. Bahwa dengan mempertimbangkan poin 1, 2 dan 3 di atas, maka Rapat Harian Syuriyah memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.

5. Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan:

a. KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.

b. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Bahlil Singgung KLHK Lambat Urus Izin, Produksi Migas jadi Terhambat

admin — Tue, 27 Aug 2024 15:04:56 +0000

JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghambat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Migas untuk mengurus izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap K3S untuk menyelesaikan perizinan Amdal di KLHK.

“Ini kita akan mencoba untuk melakukan komunikasi dan nanti kami, Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Kementerian LHK akan mencoba bicarakan ini agar K3S ini jangan mereka menunggu. Karena kadang-kadang ini lambat, bukan lambat dari pengusahanya, lambatnya kita dari pemerintah juga,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).

Bahlil mengatakan, K3S yang sedang mengurus Amdal membuat terhambat, sehingga proses pengeboran sumur migas jadi terhambat.

“Ini orang buat Amdal aja lama, jadi gimana orang mau ngebor minyak kalau barangnya lama. Jadi sebenarnya ini bisa kita mengoptimalkan kalau memang ada sinergitas antar Kementerian untuk melihat mana yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan lifting kita,” jelas Bahlil.

Selain Amdal, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk beberapa lapangan migas juga dikeluhkan oleh K3S.

“Memang waktu saya jadi Menteri Investasi, ini juga salah satu yang dikeluhkan. Kami lagi mencari terobosan, ini kita bisa menjadikan sebagai proyek prioritas karena ini negara membutuhkan, kalau tidak kita import terus,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap K3S untuk melakukan proses penyelesaian izin yang terhambat.

“Jadi nggak bisa dilepas pengusahanya. Kalau dilepas pengusahanya, itu kasihan. Mereka agak mengalami kesulitan dalam rangka melakukan komunikasi percepatan di internal birokrasi,” jelasnya.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel