JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2023.

BPK di tahun 2023 terdapat 3 temuan untuk Kementerian ESDM, yakni soal potensi kehilangan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Domestic Market Obligation (DMO), potensi pendapatan PNBP dari denda keterlambatan pembangunan smelter mineral, dan lemahnya potensi perhitungan dan penetapan rolayti serta penjualan hasil tambang pada aplikasi E-PNBP.

Bahlil menyebut, soal Kementerian ESDM belum mengusahakan perolehan potensi pendapatan negara dari denda DMO, sehingga negara kehilangan potensi PNBP, Kementerian ESMD telah menindaklanjuti.

“ hal ini kementerian ESDM telah menindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi, yaitu, setelah dalam pembahasan rancangan perpres tentang pemungutan dan penyaluran dana kompensasi batubara, saat ini draft perpres sedang dalam kewenangan Mensesneg. Kementerian ESDM sedang dalam proses menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan periodisasi yang tercantum dalam LHP dengan tujuan tertentu BPK,” kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (26/8/2024).

Kemudian, Dirjen Minerba juga sudah menerbitkan surat tagihan dana kompensasi sebesar US$ 214 juta.

“Dari tagihan tersebut telah dibayar oleh badan usaha pertambangan sebesar US$191 juta, sisa yang belum dibayar sebesar US$23 juta,” jelas Bahlil.

Selanjutnya, temuan kedua terkait potensi pendapatan PNBP dari denda administrasi keterlambatan pembangunan fasilitas pembunuhan mineral logam, smelter belum ditagihkan.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020, maka sejak diberlakukan larangan ekspor, pernyataan LHV tidak diwajibkan terhadap perusahaan yang memiliki tunggakan denda smelter dengan kategori macet dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan perizinan,” kata Bahlil.

Bahlil merinci, untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusantara Tenggara (AMNT) dikenakan denda masing-masing sebesar US$ 56,7 juta dan US$59,6 juta. Namun denda tersebut tidak diberlakukan karena telah melampaui target 90 persen pada 10 Juni 2024.

Tetapi, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Persada Pertama Cemerlang, dan PT Sumber Bumi Merau dikenakan denda yang telah ditetapkan.

“Progres pembangunan smelter telah melampaui 90 persen pada 10 Juni 2024, sehingga tidak dikenakan denda, namun PT Dinamika Sejahtera mandiri US$769 ribu, PT Persada Pertama Cemerlang US$14,9 ribu, dan PT Sumber Bumi Merau sebesar US$12,3 juta saat ini masih dalam proses penagihan,” jelasnya.

“Karena beberapa perusahaan seperti Freeport, Amman, itu kan pembangunan kemarin itu kan COVID-19, dan percepatan untuk bisa selesai di 2023 itu tidak bisa terselesaikan karena mereka meminta untuk mundur. Itu terjadi karena COVID-19 beberapa lama tidak kita kerja, karena waktu itu saya masih di Kementerian Investasi juga ikut melakukan. Nah cuman persoalannya adalah kan kita melihat itikat baik mereka,” tambah Bahlil.

Kemudian, temuan ketiga BPK terkait dengan kelemahan pada proses perhitungan dan penetapan royalti serta penjualan hasil tambang pada aplikasi E-PNBP versi 2 telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi BPK.

“Aplikasi EPNBP sudah terintegrasi dengan MOMS MVP Batubara sejak 23 September 2023 dan E-PNBP dengan MOMS MVP Nikel dan Timah sejak 22 Juli 2024,” jelas Bahlil.

Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang melakukan rancangan Permen ESDM tentang cara perhitungan pengenaan dan penyetoran dan revisi PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM.

“Dalam proses verifikasi dan penampilan penetapan lebih bayar dan kurang bayar E-PNBP,” katanya.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN Babel – International Tin Association (ITA) yang merupakan Asosiasi timah dunia menyoroti tindakan pemerintah Indonesia yang menelantarkan 5 smelter sitaan

Analis Senior Intelijen Pasar dari ITA Tom Langston mengatakan, pada April lalu Kejaksaan Agung berencana memberikan mandat kepada perusaahaan BUMN untuk mengoperasikan 5 smelter yang disita tersebut, namun hingga saat ini tidak ada perkembangan lebih lanjut.

“ITA tidak mengetahui adanya perkembangan signifikan sejak jumpa pers tersebut,” kata Tom kepada BNNasional.com, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, Lima smelter timah di Bangka Belitung yang dilakukan oleh Tim Penyidik pada Direktorat Penyidkkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) bersama Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap PT Refined Bangka Tin (RBT) dilimpahkan kepada PT Timah Tbk (TINS) untuk mengelolahnya.

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Amir Yanto mengatakan, lima smelter tersebut nantinya akan dikelola agar tidak rusak dan bisa memberikan suatu peluang usaha untuk kerja masyarakat Bangka Belitung yang mayoritas bermata pencaharian di sektor timah.

“Tentu saja kegiatan ini bersifat legal dan mungkin kalau yang ilegal barangkali sedapat mungkin pihak terkait mencarikan solusi sehingga tidak melanggar aturan yang ada dan mungkin tidak menimbulkan suatu kerusakana ekologi atau lingkungan,” kata Amir dalam sesi konferensi pers di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Selasa (23/4/2024).

Amir menjelaskan, pengelolaan yang dilakukan oleh PT Timah melalui penitipan aset kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Ini (smelter) kita titipkan ke Kementerian BUMN, kemudian Kementerian BUMN menunjuk BUMN terkait, kemungkinan PT Timah,” ujar Amir.

Langkah tersebut diambil, lanjut Amir, sebagai antisipasi penurunan nilai aset apabila smelter tersebut tidak beroperasional.

“Smelter harganya mahal kalau kita sita dan tidak beroperasi tentu saja akan menjadi besi tua dari harga triliunan bisa menjadi mungkin miliaran, oleh karena itu kita operasionalkan,” jelas Amir.

Sementara, Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Syafrizal Zakaria mengatakan, pengoperasional smelter tersebut dapat mengurangi penurunan aset dan para pekerja yang terdampak dapat memiliki pekerjannya lagi.

“Jadi sudah ditemukan kerangkanya, nanti dikelola atau diserahkan penitipan dan dikelola oleh pihak yang pantai mengelola adalah BUMN, nanti BUMN dapat menugaskan PT Timah untuk mengelolah,” kata Syarizal.

Secara terpisah, Direktur TINS Ahmad Dani Virsal buka suara, saat ini peralihan pengelolaan smelter tersebut masih dalam proses dan pihaknya juga turut membantu Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN.

“Kita akan siap membantu Kejaksaan, apa yang dilakukan Kejaksaan hari ini berkordinasi dengan Kementerian BUMN dalam hal ini Deputi Hukum dan kita juga membantu mengakses apa saja yang ada dan bagaimana nanti kita juga terus berdiskusi,” kata Dani saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Menurutnya, PT Timah sedang melakukan pengumpulan data-data soal smelter tersebut untuk mencari lebih jauh apa saja yang dibutuhkan agar dapat mengoperasikan kembali.

“Seperti yang kita pahami bahwa smelter itu kan sudah stop lama jadi kita perlu akses lagi apa yang perlu dibutuhkan dan bagaimana kondisi teknisnya dan seterusnya lah, untuk bisa dioperasikan banyak persyaratan kan,” jelas Dani.

Untuk sumber daya manusia yang mengolah smelter tersebut, pihaknya masih belum dapat memastikan menggunakan orang yang sudah dilakukan PHK kemarin atau menggambiil orang baru.

“Itu belom, nanti apa yang kita lakukan assessment kondisinya seperti pa dan kita juga akan melihat keekonomiannya disamping legalitasnya seperti apa,” jelasnya.

Diketahui, kelima smelter tersebut milik PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Venus Inti Perkasa (VIP), PT Tinindo Internusa (Tinindo) dan PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS).

Baca lebih lanjut di BN Babel

PT Bersahaja Berkat Sahabat Jaya (BBSJ) resmi mengoperasikan smelter titanium pertama di Indonesia di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (7/12/2023).

Peresmian smelter ini d ihadiri langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dalam sambutannya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan apresiasinya kepada PT BBSJ yang telah berhasil membangun smelter titanium pertama di Indonesia.

“Ini merupakan tonggak sejarah kebangkitan industri hilirisasi di Indonesia,” kata Agus Gumiwang.

Menurut Agus Gumiwang, potensi mineral yang ada di Bangka Belitung sangat besar. Dengan beroperasinya smelter titanium ini, maka potensi mineral tersebut dapat d iolah menjadi produk yang bernilai tambah.

“Ini akan menjadi awal kebangkitan hilirisasi mineral yang ada di Bangka Belitung,” kata Agus Gumiwang.

Direktur Utama PT BBSJ, Arbi Leo, mengatakan bahwa smelter titanium ini menargetkan produksi 100 ton titanium per hari.

“Kita berharap turunan dari titanium ini akan d ikembangkan oleh investor-investor,” kata Arbi Leo.

Arbi Leo juga menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung program hilirisasi yang d igagas pemerintah.

“Kami berkomitmen mendukung program hilirisasi yang di gagas pemerintah karena produk mineral ikutan timah di Bangka Belitung banyak yang bisa d ihilirisasi,” kata Arbi Leo.(*)

Baca lebih lanjut di BN Babel