Kepada bnbabel.com, Hesti—sapaan akrabnya—menilai kesejahteraan untuk pekerja pers hari ini hampir rata-rata masih belum masuk kategori layak upah, atau terbilang mendapatkan upah seadanya.

“Masih banyak rekan-rekan seprofesi yang tidak mendapat hak yang layak sesuai UMR, dan tidak dipandang kesejahteraannya dari perusahaan tempat mereka bernaung secara profesional,” ungkap Hesti di Sungailiat, Senin (1/5) siang.

Dirinya mengatakan, kebanyakan jurnalis sulit menjalani fungsinya secara profesional, karena haknya sebagai pekerja yang tidak terpenuhi secara utuh sesuai aturan UU Pers.

“Mereka tidak dapat hak yang layak seperti gaji, tunjangan, BPJS Kesehatan dan Tenagakerjaan. Padahal pekerja pers ini selalu dituntut harus independen dalam bertugas,” keluh Hesti.

Sementara, merujuk aturan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, Hesti secara tegas menyebutkan perusahaan media massa harus memberikan kesejahteraan untuk wartawan dan karyawan pers, selain berupa gaji, termasuk dalam bentuk kepemilikan saham, pembagian laba bersih (deviden), atau sejenisnya.

“Kita menutut wartawan profesional, sedangkan mereka harus terseok-seok mencari pendapatan di lapangan. Hal ini lah yang kita khawatirkan berdampak menurunkan kualitas independensi dunia pers kita hari ini,” ujar Hesti.

Ia khawatir, imbas tidak kredibelnya pekerja pers dalam menjalankan fungsinya, bakal melahirkan oknum jurnalis yang bekerja tidak mematuhi kode etik jurnalisme.

“Banyak konsultasi dari narasumber ke kami, khususnya di PWI Bangka, yang kerap dijadikan sasaran empuk pemerasan oknum wartawan, semisalnya menukar berita dengan sejumlah uang. Hal ini yang kita takut menjadi benalu di dunia pers, yang image buruknya akan menular ke wartawan lain yang memang bekerja sesuai kode etik,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut Hesti, siapapun bisa melabelkan dirinya sebagai jurnalis tanpa ada background dan skil dalam menulis berita yang sehat untuk dikonsumsi oleh publik.

Cukup bermodalkan kartu pers, oknum-oknum yang mengaku jurnalis itu, sebut Hesti, sering menakut-nakuti narasumber dengan ancaman akan mempublikasi berita yang cenderung tendensius dan tidak objektif.

Lebih ironis lagi, kata dia, terkadang ada berita yang dipublikasi tanpa memenuhi unsur pokok jurnalisme, serta tidak memahami penulisan tanda baca yang benar dalam pembuatan suatu berita.

Ke depan dia berharap Dewan Pers bisa lebih memperketat aturan pendirian perusahaan pers agar lebih selektif dan kredibel dalam mencetak jurnalis yang profesional dan handal.

“Bukan kita takut berkompetisi, ya. Tapi untuk menjaga marwah profesi wartawan, agar profesi ini bisa dihormati. Sehingga dengan diperketat lagi aturannya oleh Dewan Pers, teman-teman wartawan bisa lebih sejahtera, juga profesional dalam menjalankan tugasnya,” tutup Hesti sembari bersorak May Day, May Day. (Julian/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel