– Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca banjir dan longsor yang menewaskan 1.200 orang serta menimbulkan kerugian ekonomi triliun rupiah.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pencabutan izin tidak otomatis menghentikan operasional perusahaan.

Hal itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2025).

“Baik, jadi begini. Dari proses pencabutan yang kemarin, tentunya secara teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian terkait,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memutuskan pencabutan izin setelah menerima laporan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Audit menemukan sejumlah perusahaan beroperasi di kawasan hutan lindung, melanggar izin wilayah, dan tidak memenuhi kewajiban pajak.

Prasetyo menjelaskan pencabutan izin akan ditindaklanjuti kementerian teknis seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurutnya, Presiden Prabowo meminta penegakan hukum tidak mengganggu kegiatan ekonomi maupun nasib pekerja.

“Bahwa masih ada beberapa atau mungkin ada (perusahaan) yang masih beroperasi itu tidak menjadi soal. Karena atas petunjuk Bapak Presiden, proses penegakan hukum ini diminta untuk memastikan kegiatan ekonomi tidak terganggu, yang berakibat pada terganggunya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar Prasetyo.

Danantara Dikerahkan

Pemerintah membentuk tim evaluasi yang dipimpin Danantara, sovereign wealth fund milik negara sebagai tindak lanjut pencabutan izin 28 perusahaan.

Tim ini ditugaskan menyiapkan pengalihan usaha agar tidak mengganggu mata pencaharian masyarakat.

Perusahaan berbasis Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diarahkan mengurangi penebangan pohon dan dialihkan ke sektor lain. Langkah ini disebut sebagai upaya menyeimbangkan penegakan hukum dengan keberlangsungan ekonomi.

“Ada beberapa perusahaan yang memang harus dialihkan. Contoh yang bergerak di bidang HPH, kita menghendaki untuk mengurangi menebang pohon,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memperhatikan masyarakat yang selama ini bergantung pada pekerjaan di perusahaan tersebut agar tidak kehilangan mata pencaharian.

– Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terjadi karena curah hujan yang tinggi.

Hal itu dinyatakan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 4 Desember 2025.

“Ya ini hujannya yang tinggi, ya. Ya, itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam, ya,” kata Bahlil, Kamis.

Bertemu Prabowo, Bahlil mengaku menyampaikan laporan perkembangan penanganan bencana di Sumatra, mulai dari urusan listrik, BBM, hingga LPG.

Bahlil juga mengaku Prabowo memintanya terus melakukan percepatan penanganan bencana dan mengerahkan segala upaya melayani masyarakat terdampak.

“Bapak Presiden memerintahkan agar bisa lebih cepat. Makanya saya kemarin tiga hari di sana kan, di lokasi memastikan itu semua,” ujarnya.

Bahlil memastikan aliran listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra juga mulai menyala.

“Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, insyaallah besok malam (hari ini) listrik di Sumatera Utara, di Tapteng, Tapsel, kemudian Sibolga sudah menyala berangsur-angsur dan mulai membaik,” tandasnya.

Korban Jiwa Capai 836 Orang

Sementara, berdasarkan laporan BNPB jumlah korban jiwa banjir bandang dan longsor di Sumatra telah mencapai 836 orang dan 518 lainnya masih hilang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, jumlah korban jiwa mencapai 836 orang berdasarkan data pukul 16.00 WIB, Kamis 4 Desember 2025.

Baca Juga:

Jejak Senso di Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatra, Aroma Kriminal Menyeruak

“Untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” ujar Abdul dalam keterangannya, mengutip Jumat 5 Desember 2025.

Jejak ini memicu pertanyaan kritis, apakah kayu-kayu ini bukti nyata dari illegal logging yang memperparah bencana?

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) akhirnya memberikan klaifikasi atas banyak pemberitaan terkait dugaan tersebut.

Pernyataan pejabat Kemenhut sebelumnya sempat menimbulkan interpretasi bahwa kayu tersebut murni berasal dari pohon lapuk atau bekas tebangan legal. Namun, Direktur Jenderal Gakkumhut, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan kembali posisi mereka.

“Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir,”  ujar Januanto dalam pernyataan yang dikutip redaksi di Jakarta, Senin 1 Desember 2025. Ia menjelaskan bahwa tugas Ditjen Gakkumhut adalah menelusuri secara profesional, sebab kayu yang terseret banjir bisa berasal dari berbagai sumber, mulai dari material alami (pohon tumbang, lapuk) hingga aktivitas yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan izin.

Intinya, setiap indikasi kejahatan kehutanan tetap akan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Kemenhut juga menyoroti satu area yang menjadi fokus kecurigaan utama, yaitu pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL).

Januanto mengakui, pihaknya mendeteksi bahwa kayu-kayu yang terekam di media sosial (dari Tapanuli Selatan hingga pesisir Sumatra Barat) kemungkinan besar berasal dari area PHAT di APL. Meskipun secara mekanisme harusnya mengikuti regulasi kehutanan, Kemenhut mengakui adanya modus operandi yang menjadi perhatian serius seperti pencucian kayu ilegal.

“Kami akui, Gakkum Kemenhut kerap melakukan operasi pembongkaran modus operandi pencucian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT,” kata Januanto.

Temuan kejahatan ini bahkan sudah terjadi di wilayah yang kini terdampak banjir, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sebagai respons cepat, Kemenhut telah mengambil langkah tegas. Kemenhut telah menetapkan moratorium (penghentian sementara) layanan tata usaha kayu tumbuh alami di APL untuk skema PHAT.

Langkah ini diambil setelah ditemukannya temuan kejahatan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar yang disinyalir menjadi salah satu pemicu yang memperparah dampak banjir bandang.

Meskipun dugaan sementara menyebutkan kayu gelondongan tersebut adalah bekas tebangan yang sudah lapuk, Januanto tidak mengesampingkan potensi bahwa kayu-kayu itu berasal dari modus pencucian ilegal yang selama ini menjadi target operasi mereka.

“Kawan-kawan masih ngecek, ya tapi kami sinyalir ke situ,” tutupnya.