Di luar agenda resmi, Presiden Prabowo Subianto menghadiri telekonferensi bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, serta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (03/02/2025). Dalam pertemuan virtual yang dihadiri sekitar 4 ribu peserta tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras.

“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegasnya.

Salah satu poin utama dalam pengarahan Presiden Prabowo adalah penetapan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga keseimbangan ekonomi dalam rantai distribusi pangan.

“Petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya ulangi Rp6.500, saya siap keluarkan PP,” ujar Prabowo.

Presiden juga mengingatkan bahwa meskipun prinsip pasar tetap berlaku, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa pengusaha harus tetap memperoleh keuntungan yang wajar, namun kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas utama.

“Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja. Tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main,” lanjutnya.

Dalam telekonferensi tersebut, Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso, melaporkan bahwa beberapa daerah seperti Aceh, NTB, Lampung, dan Pulau Jawa telah mulai memasok beras ke Bulog dengan harga yang sesuai dengan keputusan pemerintah. Ia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, harga pembelian di penggilingan bahkan lebih tinggi dari Rp6.500 per kilogram.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan ketat di daerah. Ia meminta keterlibatan TNI, kepolisian, serta dinas pertanian dalam memastikan harga gabah tetap stabil dan menghindari spekulasi pasar yang merugikan petani.

“Seluruh Indonesia, kabupaten, ada Dandim, ada kepolisian. Nanti saya minta dibantu di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu. Jangan korbankan petani. Selalu dengan alasan kadar air lah, rendemen lah, kualitas lah,” tegasnya.

Di penghujung arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia semakin dekat dengan target swasembada pangan. Ia optimistis bahwa kebijakan yang telah diterapkan pemerintah akan membuahkan hasil positif dalam waktu dekat.

“Kita tidak gembar-gembor, kita tidak akan mengumumkan kita sudah swasembada. Yang penting kenyataannya produksi cukup, kemudian pengolahan nanti juga baik,” tutupnya.

Kunjungan mendadak Presiden Prabowo ke Kementerian Pertanian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional. Dengan langkah tegas dan strategi yang matang, Indonesia semakin dekat dengan swasembada beras yang selama ini telah diupayakan. (BPMI Setpres/DNS)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak semua pihak untuk optimis dan bekerja keras dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut disampaikan Menko Zulhas usai menghadiri Rapat Terbatas terkait Kebijakan Bidang Pangan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/12/2024) petang.

“Dengan kesungguhan semua pihak, terutama yang di mana-mana disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus bekerja keras semua pihak dan fokus utama atau swasembada,” ungkap Zulhas.

Ia menjelaskan bahwa produksi pangan dalam negeri telah menunjukkan hasil yang positif. Produksi beras pada bulan Januari dan Februari mencatat peningkatan yang signifikan.

“Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,35 jadi 1,3 (juta ton) ya. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 (juta ton) produksi beras,” jelasnya.

Menko Zulhas juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak melakukan impor sejumlah bahan pokok, seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan garam.

“Alhamdulillah tadi dalam ratas, yang pertama kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras Pak Mentan ya tahun depan. Tidak, harus berani ya tidak impor beras. Kemudian jagung, tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas beras dan jagung. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih bagi petani.

“Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik ya dari Rp6.000 menjadi Rp6.500. Iya kan Pak, tadi Pak Mentan. Satu, ya harga HPP beras. Dua, jagung disepakati harganya naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500,” ucapnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menyerap seluruh hasil produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan.

“Hari ini kita mengambil keputusan bersejarah, berapapun produksi gabah dan jagung petani ya akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Zulhas.

Zulhas menegaskan bahwa seluruh produk pangan dalam negeri tidak akan dikenakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Jelas ya, mau beras ketan, mau beras merah, mau apa, tidak ada kenaikan PPN apapun khusus semua pangan di dalam negeri,” tandasnya. (TGH/DNS)

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (02/12/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.

Presiden Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Dari atas menara, Presiden menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.

Setelahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan melalui display panel mengenai potensi dan produktivitas tambak budidaya ini. Ia menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus.

Presiden Prabowo bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan kemudian melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak. Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

Setelah itu, Presiden Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Presiden juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. (Setpres BPMI/DNS)