– NK (22), seorang mahasiswi asal Cisauk, Kabupaten Tangerang, harus menanggung pil pahit setelah menjadi korban pemerasan oleh mantan pacarnya sendiri. Pelaku berinisial AM (21) berhasil menguras uang puluhan juta rupiah dari korban dengan ancaman akan menyebarkan video pribadi.

Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, menjelaskan bahwa aksi pemerasan bermula saat keduanya masih menjalin hubungan asmara. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku diam-diam merekam momen pribadi saat mereka melakukan video call dalam keadaan tanpa busana.

“Pelaku diam-diam merekam saat melakukan video call dalam posisi tak berbusana,” kata Dhady kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Setelah hubungan mereka berakhir, AM mulai memanfaatkan rekaman tersebut untuk memeras korban. Ia mengancam akan menyebarkan video itu apabila NK tidak memenuhi permintaannya untuk mengirimkan sejumlah uang.

“Pelaku mengancam korban akan menyebarkan video tersebut, kemudian meminta uang kepada korban,” ungkap Dhady.

Korban yang ketakutan aibnya tersebar luas akhirnya menuruti permintaan pelaku. Aksi pemerasan itu terjadi berulang kali sejak Maret hingga Oktober 2025, dengan total kerugian mencapai Rp28.721.000.

Tak tahan terus diperas, NK akhirnya memberanikan diri melapor ke Polsek Cisauk pada Senin (27/10/2025). Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap AM pada Jumat (7/11/2025).

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit telepon genggam dan rekening koran sebagai barang bukti.

“Barang bukti beserta pelaku sudah diamankan di Polsek Cisauk untuk proses lebih lanjut,” pungkas Dhady.

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/01/2025), guna membahas permasalahan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Provinsi Banten. Dalam keterangannya usai pertemuan, Sakti menyampaikan bahwa pembangunan pagarlaut di kawasan tersebut dilakukan tanpa adanya izin.

“Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten ya tetapi juga di Bekasi. Khusus untuk di Tangerang, Banten saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin,” ungkap Sakti.

Menurutnya, pembangunan pagar laut tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipt

a Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Oleh karena itu, sebagai langkah awal pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap konstruksi tersebut.

“Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya kan pada saat kita lakukan penyegelan kan gak tau nih siapa yang punya. Ya secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya, dan seterusnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sakti menyampaikan adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare yang dinilai ilegal. Terkait hal tersebut, Sakti menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan ini diusut secara tuntas.

“Tadi arahan Bapak Presiden, satu selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Sakti juga menuturkan bahwa penanganan permasalahan pagar laut ini akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI Angkatan Laut hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla). Langkah kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan tindakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Intinya tadi saya laporkan begitu. Apabila tidak itu menjadi haknya negara karena itu sudah pasti terjadi abrasi. Tapi sisi lain karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak supaya tidak salah juga,” imbuhnya. (BPMI Setpres/ABD)