PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk pada 3 November lalu mengeklaim telah mengeksekusi pengosongan dan penyerahan lahan seluas 16,4 hektare yang bersengketa dengan PT Hadji Kalla. Eksekusi itu berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 21 EKS/2012/PN.Mks. jo No.228/Pdt.G/2000/PN.Mks.

Maruli mengatakan, hadirnya Adipati saat penggusuran merupakan inisiatif pribadi dan tidak ada kaitannya dengan TNI AD.

“Yang bersangkutan pergi sendiri,” kata Maruli saat dikonfirmasi, Jumat (14/11).

Eks Danpaspampres era Presiden ke-7 Jokowi ini menegaskan, dirinya sudah langsung menegur Adipati. Ia memastikan TNI AD tidak ada kaitannya dengan polemik kasus tanah Jusuf Kalla di Makassar.

“Oknum sudah ditegur,” ucap Maruli.

Penjelasan Mayjen Adipati

Sebelumnya Adipati menjelaskan keberadaannya, di lokasi saat penggusuran terjadi. Adipati menegaskan kehadirannya tidak ada kaitannya dengan polemik itu.

“Saya datang untuk reuni mantan anggota Danintel Makassar. Baju yang saya gunakan sama kan karena memang hari yang sama dan tempatnya berdekatan,” kata Adipati dalam keterangannya, Rabu (12/11).

Adipati mengatakan, kedatangannya ke Makassar untuk hadir dalam rangka lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan. Adipati merupakan rekan satu angkatan di Lemhannas PPRA 61.

“Rapat koordinasi dalam rangka Reuni Danintel Makassar itu tanggal 14-15 November kebetulan tempat acaranya di sekitar situ. Saya tidak berada di TKP, tapi di luar TKP. Kompleks Perumahan Waterfront,” jelas dia.

“Kehadiran saya di Makassar juga diketahui Pangdam dan Kasdam. Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan sengketa tersebut,” ucap dia.

Sebelumnya, Kuasa hukum PT Hadji Kalla –perusahaan milik keluarga Kalla–, Hasman Usman merasa ada yang janggal karena ada jenderal bintang 2 yang hadir di lokasi penggusuran.

“Tidak mengherankan jika Indra Yuwana dari Lippo memimpin langsung eksekusi di lapangan pada hari senin tanggal 3 November 2025, didampingi Mayjen TNI. Achmad Adipati Karna Widjaya, yang mengaku Stafsus KSAD,” ucap dia.

Dalam keterangan PT GMTD, eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar, dipimpin langsung oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, dengan pengamanan dari Polrestabes Makassar dan Kodim 1408/Makassar.

Proses eksekusi ini dilawan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), selaku founder dan advisor KALLA. Menurut JK, apa yang dilakukan oleh PT GMTD –yang disebutnya dikendalikan oleh Lippo Group– adalah rekayasa semata.

Tanggapan James Riady dari Lippo

CEO Lippo Group James Riady membantah pihajnya terlibat dalam sengketa tanah itu.

“Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar,” kata James.

James menyebut Lippo hanya menjadi salah satu pemegang saham PT GMTD saja.

“Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham,” ucap James.

— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jawaban dan tanggapan menohok saat ditanyakan soal kebijakan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

Di mana pada masa itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dengan Menteri Keuangannya yang terlama sejak 2016, adalah Sri Mulyani.

Tanggapan menohok Purbaya itu diungkapkannya dalam wawancara bersama wartawan ekonomi dan senior anchor Desy Anwar yang tayang di channnel YouTube CNN Indonesia, Kamis (30/10/2025) malam.

Seperti diketahui selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah sampai pada 6 persen.

Sementara Purbaya menargetkan tahun 2026 mendatang pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 6 persen.

Lalu hingga tahun ke 5 Presiden Prabowo menjabat diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen, sesuai target Purbaya.

Awalnya Desy Anwar mengatakan bahwa dirinya mewawancarai Purbaya terakhir kali saat masih menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)..

“Terakhir saya mewawancarai Pak Purbaya itu ketika masih menjadi ketua LPS, Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Desy kepada Purbaya.

Purbaya langsung menjawab saat itu Desy Anwar tidak yakin dengan jurus ekonominya.

“Waktu itu Ibu Desi enggak yakin dengan jurus ekonomi saya. Dia agak skeptis. Gimana caranya katanya? Iya. Saya buktikan, karena dalam waktu kurang dari 2 bulan, ekonomi sudah membalik arahnya. Sudah membaik arahnya,” kelakar Purbaya sambil tersenyum.

Desy lalu meminta Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini.

“Dan kalau misalnya tidak dilakukan gebrakan-gebrakan, maupun stimulus ini, akan seperti apa Indonesia?” tanya Desy.

Purbaya menjelaskan bahwa sebelum dirinya menjabat Menteri Keuangan, ada demo besar-besaran akhir Agustus 2025 di sebagian besar kota di Indonesia.

“Itu orang menariknya selalu ke politik, karena politiknya kacau dan lain-lain. Tapi kalau sebagai ekonom saya lihat itu semua triggernya dari kondisi ekonomi yang buruk terus-menerus. Sebetulnya awal tahun sampai April ada harapan, karena ya ada injeksi uang ke sistem,” kata Purbaya.

Tapi, menurut Purbaya pada Mei, Juni, Juli dan Agustus pertumbuhan hampir 0 persen

Artinya ekonominya dicekik, dan tahun lalu tahun 2024 juga sama, hampir sama rendah sekali, jadi ekonominya melambat secara signifikan. Dan pada suatu titik, ketika ekonomi susah terus, ya kan masyarakat ngerasa. Perutnya susah, cari makan susah, perutnya lapar, ya turunlah ke jalan,” katanya.

Jadi, menurut Purbaya, ekonomi pada waktu itu sedang menuju kelambatan yang sangat signifikan.

“Kalau kebijakannya enggak dirubah, yang pasti jatuhnya ekonomi. Kenapa? karena fiskal dan moneter dua-duanya membunuh perekonomian,” ungkapnya.