Tanggapi - BN Babel

Jokowi Tanggapi Namanya Disebut dalam Kasus Korupsi Kuota Haji yang Seret Eks Menag

admin — Fri, 30 Jan 2026 16:39:25 +0000

– Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kasus korupsi kuota Haji 2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Dia menegaskan tidak pernah memberikan arahan maupun perintah untuk melakukan praktik korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (30/1/2026).

Jokowi mengakui namanya kerap dikaitkan dalam berbagai kasus hukum yang melibatkan menteri di kabinetnya. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari posisi Presiden sebagai pengambil kebijakan tertinggi.

“Ya di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja menteri, pasti dari kebijakan Presiden. Pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden,” kata Jokowi, Jumat (30/1/2026).

Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak pernah ada instruksi dari dirinya yang mengarah pada tindakan melanggar hukum, khususnya korupsi.

“Tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

Nama Jokowi kembali mencuat dalam perkara tersebut setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo diperiksa KPK sebagai saksi. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami kunjungan kerja bersama Jokowi ke Arab Saudi pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Jokowi menegaskan kembali dia tidak terlibat dalam praktik korupsi dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Jokowi tanggapi kasus korupsi kuota haji ini dengan meminta semua pihak menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Prabowo Tanggapi Pengunduran Diri Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

admin — Sat, 07 Dec 2024 18:08:23 +0000

Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/12/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah.

“Saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/12/2024).

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, Gus Miftah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

“Tapi mungkin dia salah ngomong, dia sadar dia salah, dia bertanggung jawab, dia mundur,” kata Presiden.

Terkait pengganti Gus Miftah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan segera mencari sosok yang tepat. Sedangkan terkait usulan sertifikasi bagi juru dakwah, Kepala Negara menyebut akan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan.

“Nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, mungkin nanti mereka akan kasih masukan. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan, dan sebagainya nanti kita minta pendapat dari mereka,” ucap Presiden. (BPMI Setpres/DNS)

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Tanggapi Pemberhentian Ketua KPU, Presiden Jokowi: Pemerintah Hormati Kewenangan DKPP

admin — Sun, 07 Jul 2024 06:46:55 +0000

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers kepada awak media usai mengunjungi RSUD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (04/07/2024). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam pernyataannya, Presiden menyatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan DKPP terkait hal tersebut.

“Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pada Kamis (04/07/2024).

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal proses Pilkada yang akan datang. Hal tersebut penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar nantinya, jujur, dan adil,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa berkas terkait pemberhentian Ketua KPU saat ini masih dalam proses. “Keppres belum masuk ke meja saya,” tutur Presiden.

Sebelumnya, DKPP menyatakan Hasyim Asy’ari bersalah karena terbukti melakukan asusila kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) wilayah Den Haag, Belanda. DKPP pun memberhentikan Hasyim sebagai ketua dan anggota KPU dalam putusan yang dibacakan pada sidang putusan terbuka, Rabu (03/07/2024). (BPMI SETPRES/AIT)

Baca lebih lanjut di BN Babel