– Ketua DPR Puan Maharani ikut merespons persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang menggunung sehingga mengundang polemik.

Puan menegaskann, permasalahan utang Whoosh bakal dibahas oleh Komisi terkait di DPR bersama pemerintah.

“Nanti itu, hal tersebut (utang Whoosh), kan kita akan bahas di Komisi terkait. Kami lihat dulu bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan di pemerintahan periode yang lalu (Jokowi) dan ini kan harus dibahas bersama pemerintah,” ungkap Puan di kompleks MPR DPR DPD di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025.

Disinggung tentang KPK yang tengah menyelidiki dugaan perkara korupsi kereta cepat Whoosh, politikus PDIP itu tak ingin kerugian Whoosh sampai berlarut-larut.

“Ya, kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa. Lalu bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang,” tegasnya.

“Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan. Ini agar jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” papar Puan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masalah kereta cepat Whoosh tak lagi diributkan. Ia sendiri yang akan bertanggung jawab.

“Tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya (termasuk utang Rp2 triliun per tahun,” kata Prabowo dalam kata sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025. ***

KOTA ACE – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar kereta cepat Whoosh tak sekadar sampai Surabaya. Prabowo ingin Whoosh tersambung sampai Banyuwangi.”Insyaallah, saya minta tak hanya Surabaya, Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu, sekarang Banyuwangi,” ujar Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Prabowo menjawab pertanyaan wartawan soal proyek Whoosh sampai Surabaya.

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan masalah kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh adalah tanggung jawab pemerintah. Prabowo menekankan semua transportasi publik termasuk Whoosh jangan dihitung untung dan rugi saja.

“Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia, jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” kata Prabowo.

Prabowo menekankan transportasi publik harus dihitung kemanfaatannya bukan saja soal untung dan rugi. Menurut Prabowo, masalah transportasi publik adalah tentang kewajiban pelayanan publik.

“Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia itu, jangan dihitung untung-untung, rugi-rugi, nggak. Hitung manfaat nggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu. Itu namanya public service obligation,” tutur dia.

Prabowo juga menekankan urusan kereta cepat Whoosh tak perlu diributkan. Prabowo menegaskan dirinya bertanggung jawab.

“Kemudian tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” ujar Prabowo.

Dia mengatakan pemerintah tidak menghitung untung-rugi terkait layanan publik. Dia mengatakan hal serupa berlaku di seluruh dunia.

“Kita hitung, nggak ada masalah itu. PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita,” ujarnya.

– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bereaksi keras atas keluhan masyarakat di Jawa Timur yang mengaku motornya bermasalah setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Bahlil memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam dan telah menurunkan tim investigasi untuk menelusuri dugaan penurunan kualitas BBM di sejumlah SPBU.

Bahlil mengaku langsung bertindak begitu mendarat di daerah tersebut. Dia segera memanggil jajaran petinggi dari berbagai lembaga energi untuk mengklarifikasi laporan masyarakat secara langsung.

“Tadi saya begitu mendarat langsung saya panggil Dirut Patra Niaga, kemudian BPH Migas sama Lemigas untuk menerima laporan langsung dari mereka. Sekarang tim saya masih berada di daerah sini,” ujar Bahlil, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, investigasi dilakukan secara lintas lembaga agar hasilnya objektif. Selain Kementerian ESDM, ada juga keterlibatan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina Patra Niaga, serta Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

“Nanti setelah ini saya akan rapat dengan mereka di airport. Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas,” katanya.

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai. Dia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil resmi dari tim di lapangan.

“Semuanya ini masih dalam proses. Kita harus cek kebenarannya tentang kualitas daripada minyak. Kita tunggu hasil daripada apa yang dilakukan oleh Lemigas ya,” ucapnya.

Bahlil memperkirakan hasil investigasi akan keluar dalam waktu 1 hingga 2 hari. Setelah itu, dia berencana memimpin rapat khusus di Jakarta untuk membahas langkah selanjutnya.

“Hasilnya itu paling lama saya butuh waktu satu sampai dua hari. Besok saya akan rapat langsung memimpin di Jakarta. Ada tim khusus. Saya sudah turunkan tim untuk bisa ke atas panggung dan bersama BPH Migas dan tim dari Pertamina Patra Niaga,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan, seluruh distribusi BBM ke SPBU, baik solar maupun bensin, berada di bawah tanggung jawab Pertamina Patra Niaga. Karena itu, jika nanti terbukti ada kesalahan di tingkat distribusi, perusahaan tersebut wajib menanggung akibatnya.

“Kita belum bisa mengandai-andai. Kita lihat apa yang akan ditemukan oleh tim. Saya belum bisa menyimpulkan tentang kebenarannya, apa benar atau tidak benar. Kita tunggu kajian daripada tim,” ujarnya.

Lebih jauh, Bahlil menyatakan akan bertemu langsung dengan manajemen Pertamina setelah hasil investigasi keluar. Dia menegaskan, jika terbukti ada kerusakan akibat kualitas BBM yang buruk, Pertamina harus bertanggung jawab penuh.

“Kalau memang itu benar rusak, saya minta nanti Pertamina untuk menanggung semuanya, untuk memberesi semuanya. Bahkan saya akan meminta kepada Pertamina untuk membuat pos pengaduan nanti setelah saya cek kadar masalahnya,” katanya