Lembaga Dewan Perdamaian yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa jadi menjadi akal bulus Israel dan AS untuk mencaplok wilayah Palestina.

Seharusnya kata Anwar Abbas, Indonesia terlebih dahulu benar-benar memastikan apakah Israel akan menyerahkan wilayah itu kepada Palestina dan mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat sebelum bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut.

Namun kata Abbas, dilihat dari perjalanan gencatan senjata pada Oktober 2025 lalu, hal itu terlihat tidak mungkin dan semakin jauh dari cita-cita Palestina merdeka.

“Apakah ada jaminan Gaza akan dikembalikan kepada Palestina dan Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat? Berdasarkan fakta selama ini, hal itu sangat tidak mungkin terjadi,” kata dia seperti dimuat Tribunnews.com pada Kamis (29/1/2026).

Abbas bahkan menilai, dalih keamanan kerap digunakan untuk mempertahankan pendudukan.

Dia menduga pernyataan pihak-pihak tertentu bisa dijadikan alasan untuk menunda atau menolak penyerahan Gaza dengan dalih ancaman keamanan dari perlawanan rakyat Palestina.

Menurut Abbas, skenario tersebut sangat mudah dilakukan AS dan Israel.

“Dengan mudah mereka bisa membuat skenario keamanan untuk mempertahankan penguasaan wilayah Palestina,” katanya.

Dia juga meyakini Israel tidak akan menyerahkan kembali sejengkal pun tanah Palestina yang telah didudukinya, termasuk Gaza.

Menurutnya, hal itu terkait dengan cita-cita lama pendirian Israel Raya yang wilayahnya mencakup Palestina dan kawasan sekitarnya.

Abbas pun meminta Prabowo sebagai Kepala Negara RI mempertimbangkan lagi untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibuat oleh Donald Trump tersebut.

“Pandangan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi Indonesia sebelum ikut dalam skema pendanaan Dewan Perdamaian Gaza, agar kepedulian kemanusiaan tidak justru dimanfaatkan sebagai legitimasi politik pihak-pihak tertentu,” tandasnya.

Terlebih Indonesia diwajibkan membayar Rp16,7 triliun untuk bergabung dengan lembaga internasional tersebut.

Hal ini kata Abbas tentu sangat memberatkan anggaran negara.

Abbas menegaskan, secara prinsip Indonesia tidak keliru jika ingin membantu rakyat Gaza, selama kondisi keuangan negara memungkinkan.

Solidaritas kemanusiaan, menurutnya, merupakan nilai penting yang harus dijaga oleh bangsa Indonesia.

“Kalau Indonesia memang punya dana, membantu rekonstruksi Gaza tentu tidak masalah. Kita sebagai bangsa tidak boleh pelit dan harus mau berbagi dengan negara lain yang sedang membutuhkan,” ujarnya dalam pesan yang diterima, Kamis (29/1/2026).

Namun ia mengingatkan, jika kondisi fiskal negara sedang terbatas, maka besaran bantuan harus disesuaikan dengan kemampuan.

Abbas menilai tidak bijaksana bila bantuan dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

“Tapi kalau kondisi kita sedang cekak, tentu sumbangan itu harus disesuaikan dengan kemampuan kantong kita,” katanya.

Lebih lanjut, Abbas mempertanyakan keadilan dalam skema pendanaan rekonstruksi Gaza.

Menurutnya, pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh membangun kembali Gaza adalah Israel dan Amerika Serikat, yang dinilainya sebagai aktor utama kehancuran wilayah tersebut.

“Yang semestinya menyediakan dana sepenuhnya adalah Israel dan Amerika Serikat, karena merekalah yang menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza,” kata Abbas.

Dia juga meragukan adanya jaminan politik dari program rekonstruksi tersebut.

Abbas mempertanyakan apakah setelah Gaza dibangun kembali, Israel dan Amerika Serikat akan benar-benar membuat Palestina merdeka.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan alasan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) besutan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Keanggotaan Indonesia di dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil,” kata Jubir II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/1/2026).

Bukan hanya itu, tujuan Indonesia bergabung BOP ini untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza.

“Dan kita melihat juga bahwa Board of Peace ini adalah sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” ujar dia