• Momen tak biasa ditampilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Konferensi pada Kamis (20/11/2025) kemarin. Bahwa komisi antirasuah itu memajang uang rampasan dari kasus investasi fiktif PT Taspen sebesar Rp 300 miliar dari total Rp 883 miliar.

Tumpukan uang pecahan Rp 100.000 itu memenuhi panggung ruangan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Tampak uang itu dibungkus plastik putih disusun menjulang tinggi seperti tembok bata. Bahkan, hampir seluruh sisi depan ruang konferensi pers. Setiap bal plastik berisi uang senilai Rp 1 miliar.

KPK meletakkan sebuah papan kecil bertuliskan jumlah rampasan yang berhasil diamankan, yakni Rp 300 miliar dari total kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 883 miliar.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang tersebut berasal dari terdakwa sekaligus eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto. Dia mengatakan, uang itu diserahkan kepada PT Taspen yang diwakili Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto.

Mengapa baru sekarang uang hasil korupsi dipamerkan?

KPK telah mengungkapkan, alasan memamerkan tumpukan uang sebesar Rp 300 miliar dari kasus investasi fiktif PT Taspen.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, langkah tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas komisi antirasuah kepada masyarakat.

“Yang pertama tentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik sehingga masyarakat bisa betul-betul melihat bahwa barang rampasannya,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Budi juga yakin bahwa acara serah terima uang hasil rampasan tersebut membuat para ASN yang paling dirugikan menjadi lebih lega. Sebab, kata dia, sejumlah yang dikelola oleh PT Taspen berasal dari iuran bulanan oleh para pegawai negeri.

“Artinya dengan adanya korupsi itu tentu kemudian menimbulkan keresahan bagi para pegawai negeri, bagaimana masa tuanya nanti, apakah masih bisa mendapatkan pensiunan atau tidak,” katanya.

Budi berharap serah terima uang hasil rampasan ke PT Taspen dapat membangkit semangat para ASN. “Sekaligus ini juga jaminan sosial negara kepada para pegawai negeri dan keluarganya di masa tua nanti,” tandasnya.

Kemana hasil uang korupsi yang disita selama ini?

Apabila mengacu dari laman resmi KPK, aset-aset hasil tindak pidana korupsi dikelola oleh KPK. Terutama hasil tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri kepada pihak penyelidik.

Meskipun KPK memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh aset hasil tindak pidana korupsi, ternyata ada regulasi tersendiri dalam aturan resmi yang berkaitan dengan pengelolaan aset-aset tersebut. Lantas, uang hasil korupsi dikemanakan? Berikut akan dijelaskan mengenai aturan dan ketentuan yang didasarkan pada hukum.

Lantas benarkah uang hasil korupsi dikembalikan ke Negara? Dalam teori pengembalian aset yang sering kali digunakan oleh sebuah negara dengan tingginya angka korupsi hingga memicu kerugian dari segi keuangan maupun perekonomian negara itu sendiri.

Seperti diungkap dalam buku ‘Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif’ karya Ade Mahmud, bahwa teori pengembalian aset adalah sebuah konsep yang membuat negara segera mengambil aset yang telah dikuasai oleh para koruptor.

Melalui pengembalian aset tujuannya agar mencegah seluruh aset hasil korupsi tidak lagi digunakan yang nantinya bisa memicu tindak pidana lainnya. Kemudian pengembalian aset juga bertujuan supaya negara bisa menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah yang bukan menjadi hak dari pelaku tindak pidana tersebut.

Kemudian masih mengacu dari laman resmi KPK, dijelaskan bahwa aset hasil korupsi akan dikelola oleh KPK. Setidaknya ada dua jenis aset hasil korupsi yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab pihak KPK.

Pertama, ada aset hasil gratifikasi yang melibatkan pemberian uang, barang, komisi, rabat, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, hingga fasilitas lainnya. Gratifikasi ini bisa melibatkan penyelenggara negara maupun pegawai negeri.

Kemudian aset hasil korupsi yang kedua adalah perampasan dan penyitaan. Biasanya perampasan dan penyitaan terhadap aset hasil korupsi ditujukan untuk mengadili para koruptor. Langkah ini juga dilakukan KPK agar mampu mengembalikan seluruh aset yang telah dikorupsi oleh pelaku kepada negara.

Masih dijelaskan dari laman resmi KPK, bahwa seluruh aset hasil korupsi yang diterima KPK akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang berada di bawah pantauan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

Adapun regulasi pengembalian aset atau uang hasil korupsi didasarkan pada proses penindakan itu sendiri. Saat proses selesai dilakukan, maka seluruh aset baru bisa diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Nantinya aset-aset tersebut akan dilelang secara umum.

Selanjutnya, hasil lelang aset-aset dari hasil tindak korupsi tersebut akan disalurkan dalam wujud hibah untuk dikembalikan kepada negara. Tepatnya disalurkan kepada kementerian maupun lembaga RI dan juga pemerintah daerah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, bahwa aturan mengenai benda hasil sitaan yang dijual melalui pelelangan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Melalui Pasal 47A ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa:

“(1) Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.

(2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kendati, hingga kini publik masih bertanya-tanya, mengapa KPK sebelumnya tidak pernah memerkan hasil uang korupsi? Apakah mengikuti Kejaksaan dan Polri?

Dalam sebuah industri di mana 89% merek mengatakan tumpukan teknologi pengecer memengaruhi keputusan pengeluaran iklan mereka, jaringan media ritel tidak dapat dipahami bermain petak umpet dengan pilihan infrastruktur mereka. Pengecer memperlakukan kemitraan teknologi mereka seperti rahasia negara – bahkan setelah kontrak ditandatangani dan keputusan bersifat final. Opacity ini menciptakan gesekan yang tidak perlu yang membatasi pertumbuhan yang dicari pengecer ini di pasar media ritel yang berkembang pesat.

Pengecer yang berpegang teguh pada kerahasiaan Tech Stack tidak ada intinya.

Getty

Rahasia yang tidak layak dijaga

Seorang eksekutif penjualan di pengecer kelontong besar di wilayah APAC baru -baru ini menemukan dirinya dalam posisi yang tidak masuk akal. Perusahaannya telah memilih dan menandatangani kontrak dengan vendor teknologi media ritel. Ketika seorang vendor yang bersaing bertanya tentang status RFP, dia ingin berbagi secara transparan bahwa keputusan telah dibuat. Sebaliknya, tim produknya melarangnya mengungkapkan informasi ini, meninggalkannya untuk berbohong atau mengelak tentang kesepakatan yang sudah lengkap.

“Saya masih tidak mengerti mengapa,” dia kemudian menceritakan, mengungkapkan frustrasi yang tampaknya bergema di seluruh industri. “Vendor tidak tahu masalah apa yang harus dipecahkan ketika pengecer menjaga tantangan mereka pribadi.”

88% merek mengatakan transparansi teknologi RMN mempengaruhi pengeluaran

Sebuah jajak pendapat yang saya jalankan di LinkedIn menunjukkan kesenjangan yang jelas antara asumsi pengecer dan prioritas pengiklan. Ketika saya bertanya kepada merek yang diverifikasi dan konsultan sisi merek apakah mengetahui tumpukan teknologi iklan pengecer akan memengaruhi keputusan pengeluaran mereka, angka-angka tersebut menceritakan kisahnya: 54% mengatakan itu akan sangat mempengaruhi keputusan mereka, 34% mengatakan agak, dengan hanya 6% mengatakan tidak sama sekali.

Sebuah jajak pendapat dari merek yang diverifikasi dan perusahaan pembelian media sisi merek di LinkedIn. Mayoritas responden mengatakan bahwa mengetahui tumpukan teknologi media ritel pengecer akan memengaruhi kecenderungan mereka untuk menghabiskan dolar media di sana.

Kiri Masters

Ini mewakili uang sungguhan yang dipertaruhkan. Responden ini mengelola miliaran dalam pengeluaran media ritel secara kolektif, namun banyak pengecer terus beroperasi seolah -olah pilihan teknologi mereka tidak masalah bagi pengiklan.

4 alasan mengapa opacity masih ada

Setelah berbicara dengan lusinan eksekutif media ritel, empat pola menjelaskan perilaku ini:

Faktor malu: Banyak pengecer tahu tumpukan teknologi mereka suboptimal tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berubah karena politik internal atau kendala pendanaan. Mereka sering dikunci ke dalam kontrak vendor dengan biaya keluar terlarang.

Kontrol Narasi Keuangan: Dalam satu kasus yang menonjol, tim komunikasi pengecer, melaporkan kepada CFO, menunda mengumumkan kemitraan teknologi baru selama setahun untuk lebih selaras dengan narasi keuangan perusahaan.

Kesenjangan pengetahuan: Seperti yang dijelaskan oleh seorang eksekutif media ritel, sebagian besar pengecer tidak memiliki pengalaman menjual media secara langsung. Mereka tidak mengerti apa yang penting bagi pembeli media atau bahwa pembeli akan menemukan nilai dalam transparansi teknologi.

Permainan perlindungan margin: Beberapa pengecer percaya Opacity memungkinkan mereka untuk menangkap margin yang lebih tinggi daripada sistem transparan dan standar akan memungkinkan-terutama dibandingkan dengan model penawaran real-time.

Pengiklan memiliki anggaran. Tapi mereka membutuhkan jalan yang jelas. Juni saya Forbes kolom, “DSP berjanji untuk membuka kunci permintaan media ritel. Apa yang menahan pengecer?”berbagi penelitian baru yang menunjukkan bahwa merek akan memindahkan pengeluaran ketika mereka dapat bertransaksi secara terprogram. The Catch: Tech-Stack Opacity memperlambat integrasi DSP dan penyelarasan identitas. Itu berarti pengecer tidak memanfaatkan permintaan pengiklan – hal yang akan memungkinkan mereka untuk skala.

Memperlakukan teknologi sebagai pusat biaya

Pemutusan dasar menjelaskan kerahasiaan ini. Seperti yang dijelaskan oleh seorang eksekutif kepada saya: “Di perusahaan teknologi, produk kami adalah generator pendapatan,” yang mendorong investasi dalam teknologi dan interoperabilitas. “Pengecer memandang teknologi sebagai sarana untuk memfasilitasi penjualan produk fisik,” berfokus terutama pada bagaimana teknologi memungkinkan penjualan produk daripada secara langsung menghasilkan pendapatan.

Perspektif ini mengarah pada apa yang dilihat Jordan Witmer, Direktur Pelaksana di Nectar First, sebagai masalah utama. “Ketika kita menatap laras 250 jaringan media ritel, mungkin hanya ada lima atau enam teknologi backend yang menyalakannya,” katanya. Timnya telah belajar untuk mengidentifikasi teknologi mana yang digunakan pengecer melalui pola pertanyaan dan pelaporan yang cermat, membuat kerahasiaan pada akhirnya sia -sia.

Transparansi adalah keunggulan kompetitif nyata

Home Depot mengambil pendekatan yang berbeda. Melanie Babcock, VP dari Orange Apron Media, telah menyegarkan transparan tentang keputusan dan kemitraan teknologi mereka. “Ketika Anda memikirkan pengalaman yang dimiliki pemasok dengan pengecer, seringkali pengecer memikirkan semua tentang pengalaman pelanggan dan pelanggan,” katanya kepada saya. “Tapi pengalaman pemasok tidak selalu menjadi perhatian utama. Namun merekalah yang terlibat dengan pengecer juga.”

Babcock terbuka dengan menyegarkan tentang kemitraan teknologi perusahaan. “Saya akan memasukkannya ke dalam lima hal teratas yang kami lakukan untuk jaringan media ritel kami,” kata Babcock tentang teknologi mereka memperlengkapi kembali, menjelaskan bagaimana hal itu memungkinkan mereka untuk membangun fondasi yang kuat sambil mempertahankan kendali peta jalan mereka. (Baca lebih lanjut di posting saya sebelumnya untuk Forbes: Kepala media ritel Home Depot menempatkan pemasok di pusat.)

Biaya tersembunyi dari tempat persembunyian

Masalah ini bertambah cepat:

• Stagnasi inovasi: Ketika vendor tidak tahu masalah apa yang ada, mereka tidak dapat mengembangkan solusi
• Migrasi anggaran: Merek mengalokasikan pengeluaran untuk pesaing yang lebih transparan yang menunjukkan investasi di platform mereka
• Inefisiensi operasional: Seperti yang Witmer tunjukkan, agensi membuang waktu tumpukan teknologi rekayasa balik ketika mereka bisa mengoptimalkan kampanye
• Defisit kepercayaan: Kerahasiaan melahirkan kecurigaan, terutama ketika pengecer tidak akan menjelaskan fungsi dasar. Baca lebih lanjut: Tantangan Media Ritel Berikutnya: Membuktikan Hasil Nyata

Jalan ke depan

Pengecer yang berpegang teguh pada kerahasiaan Tech Stack tidak ada intinya. Pembeli media yang paling canggih telah belajar untuk mengidentifikasi teknologi yang mendasari melalui pola pelaporan dan kemampuan penargetan. Sementara itu, pengecer yang merangkul transparansi – seperti Home Depot – memposisikan diri sebagai mitra tepercaya daripada kotak hitam.

Inilah yang penting: dalam ekosistem di mana merek memiliki pilihan dan teknologi secara langsung berdampak pada kinerja, transparansi bukan hanya praktik yang baik – itu adalah kebutuhan kompetitif. Pengecer yang terus bermain petak umpet dengan tumpukan teknologi mereka berisiko kehilangan minat pengiklan, karena pengiklan mengambil anggaran mereka kepada mitra yang bersedia melakukan percakapan jujur tentang bagaimana platform mereka benar-benar bekerja.

Saat lanskap media ritel matang dari add-on eksperimental ke pusat laba inti, kesuksesan tergantung pada pemahaman bahwa Anda tidak dapat membangun kepercayaan sambil menyembunyikan fondasi yang Anda bangun.