– Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA atau Lean Intelligent Service Assistant kini tak bisa digunakan. Ini menjadi sorotan di tengah kontroversi AI tersebut.

Pasalnya, LISA menjadi sorotan setelah sebuah video viral. Video itu menyebut Jokowi bukan alumni UGM.

Belum lagi, video itu tersebar di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi.

Tapi saat ini, AI yang berada di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM itu tak bisa lagi digunakan.

“Halo, saya LISA. Saat ini layanan sedang ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Terima kasih telah menunggu. LISA akan segera kembali,” tulisan yang tertera di layar AI LISA.

Sebelumnya, di video yang tersebar luas, LISA menjawab pertanyaan “jokowi alumni ugm” dengan informasi yang saling bertentangan.

LiISA mengatakan Jokowi bukan alumni, namun sekaligus menyebut bahwa ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, lalu menegaskan bahwa ia “tidak lulus”.

Sementara itu, Juru Bicara UGM I Made Andi Arsana menjelaskan, LISA merupakan aplikasi AI buatan UGM yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Botika.

“LISA merupakan bagian dari program komprehensif UGM University Services,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2015).

Aplikasi ini dibangun oleh Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM untuk menyediakan layanan informasi terintegrasi bagi mahasiswa serta masyarakat umum.

Namun, Andi menegaskan, LISA tidak dapat disamakan dengan AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini.

“Basis data LISA terbatas pada informasi internal UGM terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan pengembangan diri. Ia tidak memuat data pribadi,” terangnya.

KOTA ACEH -Sidang Sengketa Informasi Publik terkait keberadaan dan status hukum arsip ijazah asli Joko Widodo alias Jokowi pada Senin 17 November 2025 masih menjadi perbincangan publik

Sidang yang dipimpin Rospita Vici Paulyn itu mempertemukan Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) vs UGM, KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya menjadi tontonan gratis.

“UGM seperti diplonco karena jawaban-jawabannya ngeles kategori berat,” kata Ketua Satupena Kalbar, Rosadi Jamani dalam keterangannya, dikutip Kamis 20 November 2025.

Dalam sidang tersebut, Rospita Vici Paulyn bahkan sampai geleng-geleng kepala. “Ini UGM loh, institusi tertua, terbaik, paling berwibawa di Indonesia, masa balas surat permohonan informasi pakai email Gmail biasa tanpa kop, tanpa tanda tangan, kayak lagi kirim foto kucing ke mantan? Dokumen yang dikasih malah di-blackout semua, ini keterbukaan informasi apa keterbukaan rahasia Da Vinci Code?”

Menurut Rosadi, sangat wajar Rospita Vici Paulyn memberikan waktu dua minggu kepada UGM, KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya agar membawa seluruh dokumen yang diminta, antara lain salinan ijazah asli, hasil pindai berwarna, transkrip nilai, KHS, laporan tugas akhir, surat tugas, hingga SK Yudisium,

“Kalau nggak dibawa? Ya siap-siap saja lembaga-lembaga itu jadi bahan candaan nasional,” kata Rosadi.

KOTA ACE – Majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mendapati banyak jawaban “tidak ada” saat menginterogasi perwakilan Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang prosedur legalisasi ijazah. Pertanyaan khusus diajukan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku saat masa kuliah hingga pencalonan Presiden Joko Widodo.Sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Presiden ke-7 RI ini digelar di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Hadir sebagai pemohon koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis, sementara termohon dihadiri perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

“SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi?” tanya Ketua Majelis Sidang, Rospita Vici Paulyn.

“Enggak ada,” jawab pihak termohon.

UGM mengakui Jokowi pernah melakukan legalisasi ijazah, namun kampus tidak memiliki SOP tertulis sejak masa kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan (1980–1985) hingga pendaftaran capres 2014 dan 2019. SOP hanya tersedia dalam bentuk buku panduan tanpa format baku.

“Sampai sekarang ada, sudah ada belum, enggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga enggak ada aturannya?” tanya Rospita.

“Kami yakin ya, eh, dengan status Pak Jokowi di kami, ada, ada Bu,” jawab termohon.

“Ada ya? SOP-SOP enggak pernah ada?” tanya Rospita lagi.

Perwakilan UGM menjelaskan, “Kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedural yang kita maknai saat ini itu memang, memang tidak ada pada zaman itu. Jadi, pada saat itu proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya apa menjelaskan perihal SOP yang Bapak/Ibu dari pemohon itu minta, gitu.”

Ketua majelis kemudian mendalami isi buku panduan yang dimaksud, namun jawaban yang diterima dinilai tidak lugas. Termohon menyebut buku panduan hanya memuat kurikulum dan aturan drop out (DO), sementara informasi seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau proses akademik lain harus ditanyakan ke fakultas.

“Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi, ada enggak? Aturan DO?” tanya Rospita.

“Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada,” jawab termohon.

“Apakah ada kurikulumnya?” tanya Rospita lagi.

“Terkait dengan drop out ada,” jawab termohon.

“KKN?” tanya Rospita.

“Untuk KKN, kalau dari kami belum bisa memastikan ya karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas,” jawab termohon.

Rangkaian pertanyaan berlanjut hingga majelis menyimpulkan banyak ketiadaan aturan. “Oke, dicek lagi ya, aturan sidang?” tanya Rospita.

“Aturan sidang kurang tahu juga karena itu. Kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya enggak ada ya…”

Penelusuran berakhir dengan pengakuan resmi dari UGM bahwa periode 1980-1985 memang tidak ada SOP legalisasi ijazah dalam format yang diminta pemohon. “Iya, kalau untuk yang bentuknya SOP enggak ada,” jawab termohon menutup keterangan.

– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah pernah menyatakan asli atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini sekaligus meluruskan pemberitaan terkait keaslian ijazah Jokowi di salah satu media.