JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghambat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Migas untuk mengurus izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap K3S untuk menyelesaikan perizinan Amdal di KLHK.

“Ini kita akan mencoba untuk melakukan komunikasi dan nanti kami, Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Kementerian LHK akan mencoba bicarakan ini agar K3S ini jangan mereka menunggu. Karena kadang-kadang ini lambat, bukan lambat dari pengusahanya, lambatnya kita dari pemerintah juga,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).

Bahlil mengatakan, K3S yang sedang mengurus Amdal membuat terhambat, sehingga proses pengeboran sumur migas jadi terhambat.

“Ini orang buat Amdal aja lama, jadi gimana orang mau ngebor minyak kalau barangnya lama. Jadi sebenarnya ini bisa kita mengoptimalkan kalau memang ada sinergitas antar Kementerian untuk melihat mana yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan lifting kita,” jelas Bahlil.

Selain Amdal, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk beberapa lapangan migas juga dikeluhkan oleh K3S.

“Memang waktu saya jadi Menteri Investasi, ini juga salah satu yang dikeluhkan. Kami lagi mencari terobosan, ini kita bisa menjadikan sebagai proyek prioritas karena ini negara membutuhkan, kalau tidak kita import terus,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap K3S untuk melakukan proses penyelesaian izin yang terhambat.

“Jadi nggak bisa dilepas pengusahanya. Kalau dilepas pengusahanya, itu kasihan. Mereka agak mengalami kesulitan dalam rangka melakukan komunikasi percepatan di internal birokrasi,” jelasnya.