Gaza, (pic)

Gerakan Hamas mengkritik Bahrain pada hari Jumat karena menerima duta besar Israel baru sementara Israel melanjutkan genosida di Gaza dan mengancam keamanan nasional Arab.

Bassem Naim, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan, “Pada saat negara -negara di seluruh dunia mengusir duta besar Israel atas kejahatan pendudukan genosida dan pembersihan etnis, kita melihat negara -negara Arab ‘Sisterly’, seperti Bahrain, yang menyambut para utusan baru dari entitas, menyetujui kredensial mereka seolah -olah segala sesuatu yang biasa.”

Naim berpendapat bahwa langkah ini bertentangan dengan resolusi KTT Organisasi Kerja Sama Kerja Sama Islam (OIC) baru -baru ini, yang mendesak tindakan kolektif untuk menangguhkan keanggotaan Israel di PBB. “Jika bukan demi Gaza dan Palestina,” tambahnya, “maka setidaknya sebagai penolakan terhadap ancaman pendudukan yang dinyatakan terhadap keamanan nasional Arab bersama.”

Bahrain secara resmi menerima kredensial Shmuel Revel, Duta Besar Israel yang baru diangkat, setelah kepergian pendahulunya sekitar sebulan dalam Perang Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

Menurut Kantor Berita Negara Bahrain (BNA), Menteri Luar Negeri Abdulliatif al-Zayani menerima salinan kredensial Revel selama pertemuan di markas kementerian pada hari Rabu.

Revel menjadi Duta Besar Kedua Israel untuk Bahrain karena kedua belah pihak menormalkan hubungan pada tahun 2020.

Bahrain belum mengklarifikasi status utusannya saat ini kepada Israel, Khaled al-Jalahma, yang kembali ke rumah setelah perang Israel terhadap Gaza meletus.

Bahrain menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel pada bulan September 2020, menunjuk Jalahma sebagai duta besar pertamanya untuk Tel Aviv pada Agustus 2021, sementara Israel menunjuk Eitan Na’eh sebagai Duta Besar Pertama di Manama pada Desember 2021.

Pada tanggal 2 November 2023, Parlemen Bahrain mengumumkan bahwa Duta Besar Israel telah meninggalkan Manama, utusan Bahrain dipanggil kembali dari Israel, dan hubungan ekonomi dengan Israel ditangguhkan.

RisalahPos.com Network

Gaza, (pic)

Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, Dr. Munir al-Bursh, telah meminta utusan AS James Witkoff untuk mengunjungi Rumah Sakit Al-Shifa untuk menyaksikan secara langsung bencana kesehatan yang disebabkan oleh genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan pers pada hari Rabu, Al-Bursh mengungkapkan bahwa lebih dari 1.300 warga Palestina telah terbunuh ketika mencoba mengakses bantuan kemanusiaan, menggambarkan sistem saat ini untuk distribusi bantuan sebagai perangkap yang mematikan. “Metode mendistribusikan bantuan telah mengakibatkan pembunuhan massal warga sipil,” katanya, mencatat bahwa banyak korban ditembak langsung oleh pasukan pendudukan Israel (IOF).

“Kami menghadapi kematian di berbagai tingkatan, dari kekurangan gizi parah hingga pembunuhan langsung oleh peluru IOF,” kata Al-Bursh, menyoroti skala penderitaan di bawah pengepungan yang berkelanjutan.

Dia menekankan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza memburuk setiap hari, diperparah oleh blokade yang dipaksakan oleh Israel dan berulang-ulang terhadap warga sipil.

Sejak 7 Oktober 2023, Tentara Pendudukan Israel, dengan dukungan penuh dari pemerintah AS dan Eropa, telah melakukan perang genosida melintasi Jalur Gaza. Rumah sakit, menara perumahan, sekolah, dan rumah sipil telah diratakan, sementara akses ke air, makanan, obat -obatan, dan bahan bakar sengaja diblokir.

Menurut laporan Palestina dan internasional, genosida telah menewaskan hampir 60.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 145.000. Seluruh populasi Gaza telah dipindahkan, dan skala kehancuran telah digambarkan sebagai tak tertandingi sejak Perang Dunia II.

RisalahPos.com Network

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah.

“Saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/12/2024).

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, Gus Miftah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

“Tapi mungkin dia salah ngomong, dia sadar dia salah, dia bertanggung jawab, dia mundur,” kata Presiden.

Terkait pengganti Gus Miftah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan segera mencari sosok yang tepat. Sedangkan terkait usulan sertifikasi bagi juru dakwah, Kepala Negara menyebut akan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan.

“Nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, mungkin nanti mereka akan kasih masukan. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan, dan sebagainya nanti kita minta pendapat dari mereka,” ucap Presiden. (BPMI Setpres/DNS)