Masalah yang dihadapi oleh nelayan ini semakin bertambah ketika adanya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang mengatur tentang wilayah tangkap nelayan dibawah 12 mil.

“Keputusan yang di terbitkan oleh pemerintah pusat ini sangat merugikan dan memberatkan bagi nelayan kita,” tegas Lukman selaku Ketua HNSI Bangka, Minggu (16/7/2023).

Ia menambahkan jika dari dulu nelayan sudah melakukan aktivitas penangkapan ikan hingga jarak tempuh 100 lebih, baik itu kapal yang berkapasitas 5 GT maupun 30 GT.

“Kita tidak mengerti tujuan sebenarnya apa, sehingga pemerintah pusat memberlakukan peraturan tersebut. Selain itu kerap kali nelayan tradisional kita berpapasan dengan kapal-kapal besar dengan alat tangkap trol bebas beroperasi di perairan laut Indonesia yang jelas merusak ekosistem laut,” terangnya.

Lebih lanjut Lukman menegaskan jika seluruh pengurus DPC HNSI se Indonesia melalu grup whatsapp sedang membahas untuk menolak aturan tersebut. Pasalnya dengan peraturan yang disahkan oleh pemerintah pusat itu nelayan hampir di seluruh Indonesia merasa keberatan.

“Dan dalam waktu dekat ini, kita akan mengadakan silaturahmi antar pengurus DPC HNSI se Indonesia untuk membahas penolakan aturan tersebut. Karena kami merasa nelayan tradisional kehidupannya di kebiri dan diambil haknya oleh pemerintah. Kami sangat berharap pemerintah tetap menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,” pungkas Lukman. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel