– Sebanyak 48 Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan ditahan otoritas Myanmar dalam operasi besar yang menargetkan jaringan penipuan daring dan perjudian online di kawasan Shwe Koko, Negara Bagian Kayin.

Kedutaan Besar RI (KBRI) Yangon menyatakan hingga kini masih berupaya memperoleh kepastian langsung dari pemerintah Myanmar mengenai penangkapan tersebut.

KBRI Yangon menjelaskan berbagai upaya tengah dilakukan, termasuk permohonan akses kekonsuleran, pengecekan lapangan, serta pengumpulan informasi melalui jejaring WNI di Myawaddy dan mitra lokal yang bekerja sama dengan perwakilan Indonesia.

“Upaya ini dilakukan untuk memastikan identitas para WNI yang dilaporkan tertangkap serta memastikan kondisi mereka,” tulis KBRI Yangon di situs resmi Kemlu RI, Jumat (21/11/2025).

Mengacu pada laporan awal dari media nasional Myanmar, KBRI mengungkapkan bahwa total 611 warga negara asing diamankan dalam operasi tersebut, dengan 48 di antaranya merupakan WNI.

“Selain itu, pada 20 November 2025, juga diterima informasi dari salah satu WNI yang ditangkap, menyebutkan ada sekitar 200 orang WNI yang terjaring penggerebekan dan meminta bantuan dipulangkan ke Indonesia,” kata KBRI Yangon.

Operasi yang disebut berlangsung sejak tengah malam 17 November 2025 itu merupakan bagian dari kampanye nasional pemerintah Myanmar dalam menindak kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan. Lokasi penggerebekan berjarak sekitar 11 kilometer dari Myawaddy dan 40 kilometer dari KK Park.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan kasus penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Pada keterangannya usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI Polri Tahun 2025, Kamis (30/01/2025), Presiden mengungkapkan harapannya agar proses investigasi dapat dilakukan secara menyeluruh oleh pihak berwenang setempat.

“Kita tentunya berharap ada investigasi,” ucap Presiden kepada awak media usai memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI/Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Jakarta.

Kepala Negara juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang dapat berisiko tinggi. Selain itu, Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan keuntungan dengan cara ilegal.

“Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” lanjutnya.

Meski demikian, Presiden Prabowo percaya bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Presiden juga mengatakan bahwa permasalahan ini sudah dibicarakan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat kunjungan kenegaraannya ke Kuala Lumpur Senin kemarin (27/1).

“Itu secara garis besar kita bicarakan,” imbuhnya.

Mengenai pemulangan WNI terdampak lainnya, Presiden menyampaikan bahwa pihak pemerintah akan menangani hal tersebut. “Ya nanti ada yang ngurus itu,” ujarnya. (BPMI Setpres/DNS)