Baca lebih lanjut di BN Babel

Menurut Pj Gubernur Suganda, perjanjian kerjasama ini berarti bagaimana nanti pusat dan daerah mengupayakan secara bersama pendapatan pajak, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah.

“Harapan saya, jika perjanjian ini sudah berbentuk MoU, nanti kita bisa mengupayakan bersama-sama dalam satu tim yang kompak, sehingga pemasukan pajak pusat maupun pajak daerah bisa lebih meningkat lagi,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kep. Babel M. Haris, yang juga hadir dalam seremoni penandatanganan dokumen PKS. Dirinya memaparkan ruang lingkup dari perjanjian kerjasama yang dilakukan diantaranya, peningkatan pendapatan melalui pajak pusat dan pajak daerah, yang sama-sama dilakukan di daerah.

“Jadi, ada beberapa program dan template yang disiapkan oleh Dirjen Pajak, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk dilakukan nanti bersama dengan daerah, dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan juga pendapatan daerah,” jelasnya.

Hal itu guna mempercepat peningkatan pendapatan negara dan pendapatan daerah. Kemudian setelah ini, antara daerah dengan Kementerian Keuangan yang diwakili di daerahnya masing-masing misalnya di Kepulauan Bangka Belitung ada Kantor Pelayanan Pajak Pangkalpinang, Sungaliat dan Tanjung Pandan.

Bersama ketiga kantor pelayanan ini, M. Haris berkata pihaknya bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam rangka mengumpulkan pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat dimaksud seperti pajak penghasilan (pph), pajak pertambahan nilai (ppn), dan pajak usaha yang ada di Bangka Belitung.

“Sedangkan pajak daerah tentunya melalui program-program yang kita lakukan, salah satunya adalah, melalui program Pj Gubernur yang sedang digalakkan, yaitu Program Gule Kabung. Melalui program ini, kita bersama teman-teman dari pajak, bisa mengedukasi masyarakat sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Kepala Bakuda M. Haris

Dirinya menyebut, bahwa masyarakat Kepulauan Bangka Belitung bukan tidak mau membayar pajak, akan tetapi lebih kepada bagaimana agar masyarakat bisa dimudahkan dalam hal membayar pajak.

Misalnya, masyarakat yang ada di desa tidak harus membayar pajak hingga ke kabupaten ataupun ke ibukota kabupaten. (Julian/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Belitung pada tanggal 21 Agustus 2023.

Acara syukuran juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Babel, Kajati serta pimpinan instansi lainnya.

“Penghargaan ini kami sampaikan atas peran Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan quality assurance terhadap penilaian dan pengawasan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung” jelas Harun Sulianto selaku Kakanwil Kumham Babel.

Dalam acara tersebut Harun Sulianto juga memaparkan sejumlah hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kanwil Kumham Babel selama beberapa tahun terakhir seperti pelayanan keimigrasian, lembaga pemasyarakatan serta pelayanan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Ombudsman Babel. Yozar berharap agar penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja Ombudsman Babel sebagai lembaga pengawas pelayanan publik eksternal.

“Kanwil Kemenkumham dan Ombudsman Babel selama ini telah menjalin kerja sama yang baik dalam kegiatan penyelesaian laporan masyarakat maupun dalam kegiatan pencegahan maladministrasi. Tentu saja, rekognisi yang diberikan ini merupakan salah satu manifestasi dari komitmen berkolaborasi secara terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik ke arah yang lebih baik,” tutup Yozar. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Iskandar,S.IP dan dihadiri oleh Bupati Bangka Mulkan,SH MH, Wakil Ketua I M.Taufik
Koriyanto,SH,MH, Wakil Ketua II Rendra Basri,B.Sc FORKOPIMDA , Kepala Dinas, kantor, Camat, Lurah, Darma Wanita dan Insan Pers.

Iskandar dalam sambutannya mengatakan di tahun ini banyak terjadi pergeseran struktur
anggaran sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang masih tertunda pelaksanaannya. Hal ini perlu untuk disikapi melalui perubahan APBD tahun anggaran 2023, dengan menyusun
perubahan KUA dan perubahan PPAS terlebih dahulu. Oleh sebab itu KUA dan PPAS tersebut nantinya akan dijadikan dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan RKA dan sekaligus menjadi dasar penyusunan R-APBD perubahan.

“Dan untuk penyampaian KUA dan PPAS
oleh Bupati Bangka tahun anggaran semoga penyusunan KUA dan PPAS APBD kabupaten bangka tahun anggaran 2024 ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan nantinya dapat memberikan arah dan kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan secara prioritas, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten bangka setara,” ujarnya.

Iskandar mengatakan untuk agenda berikutnya yaitu Penyampaian hasil reses, dimana kegiatan reses anggota DPRD Bangka telah dilaksanakan pada tanggal 15-16 Juli lalu di daerah Pemilihan masing-masing dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat.

“Hasil kegiatan reses tersebut, selanjutnya akan dihimpun dalam pokok pikiran DPRD sebagai usulan program kegiatan pembangunan kepada pemerintah daerah kabupaten bangka, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan di kabupaten bangka,
agar pembangunan daerah tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat kabupaten bangka,” imbuhnya.

“Mengingat besarnya harapan masyarakat, maka besar pula harapan kami sebagai wakil masyarakat kepada pemerintah kabupaten bangka untuk dapat bersinergi dalam
merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut dengan tetap memperhatikan skala prioritas
program dan manfaatnya dalam kegiatan/proyek yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bangka,” Iskandar menambahkan.

Untuk agenda terakhir Iskandar menyampaikan bahwa sesuai dengan surat keputusan dari kementrian dalam negeri nomor : 131.19-6112 tahun 2018 dan nomor : 132.19-6113 tahun 2018 tanggal 17 september 2018 tentang pengangkatan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2018-2023. Serta berdasarkan berita acara pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tanggal 27 september tahun 2018, masa jabatan bupati dan wakil bupati bangka dengan masa jabatan tahun 2018 – 2023 akan segera berakhir, dan perlu diumumkan melalui Rapat Paripurna.

Sementara itu Bupati Bangka dalam pidatonya menyampaikan agar keberlangsungan kebijakan APBD
untuk mencapai sasaran pembangunan tetap dapat terjaga dan bahkan lebih dipertajam. Maka dalam pelaksanaannya, tentu saja perubahan APBD memerlukan berbagai kebijakan dan prioritas, baik yang menyangkut pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah berbagai kebijakan dan prioritas dalam APBD perubahan ini

“Jika kita lakukan dengan konsekuen diharapkan dapat menjaga keberlangsungan apbd untuk menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tahun 2023,” tukasnya.

Selanjutnya, dalam konteks pengelolaan kebijakan fiskal TA. 2024, dengan spirit
kemerdekaan, tanggungjawab, optimisme dan kolaborasi, sebagaimana yang diinspirasikan oleh para pendiri bangsa, ditengah ketidakpastian dan tantangan eksternal yang begitu besar, kita berharap agar pelaksanaan APBD dan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 menjadi lebih baik dan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, perekonomian kabupaten bangka harus tumbuh lebih tinggi. Pada 2024, kita mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen. Kita berharap tingkat kemiskinan menurun hingga 3,78 persen, kita menginginkan pendapatan per kapita melonjak 56,17 juta rupiah, kita memimpikan ipm kita berada di angka 73,57, dan yang lebih penting lagi, kita semua harus merasakan dampak gini ratio yang kita
targetkan 0,251,” tuturnya.

Mulkan menambahkan bahwa rancangan KUA dan PPAs ini masih terdapat kekurangan, karenanya pihaknya mengharapkan sumbang saran dan kritik konstruktif dari anggota dewan yang terhormat dalam rangka perbaikannya.

“Dari sini kita harapkan benar-benar muncul kebijakan dan prioritas pembangunan yang berpihak pada perbaikan perekonomian dan derajat kehidupan masyarakat. Namun sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada kita semua, bahwa KUA dan PPAS ini hanyalah satu tahapan panjang dalam rangkaian penyusunan perubahan APBD, yang harus segera kita laksanakan,” tutupnya. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

“Kegiatan seperti ini harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus selalu mengontrol penggunaan anggaran desa. Banyak sekali celah-celah penyimpanan dalam menggunakan anggaran desa, oleh sebab itu saya mengundang seluruh unsur terkait untuk membahas penyerapan anggaran desa ini,” tegasnya.

Dirinya pun juga tidak mengharapkan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran.

“Gunakanlah anggaran desa sesuai dengan peruntukannya, jangan neko neko karena satu rupiah yang kita belanjakan ini adalah uang rakyat. Saat ini kita sudah memilki sistem aplikasi untuk memberikan percepatan terhadap pelaksanaan program di desa, mulia dari tingkat perencanaan, pelaksanaan hingga ke pertanggungjawaban,” jelasnya.

Lebih lanjut Mulkan juga mengingatkan bahwa sebagai pejabat ada rambu-rambu yang harus ditaati. Pasalnya tidak boleh melenceng atau menyalahi aturan, karena pasti ketahuan ke depannya.

“Sebagai pejabat seperti Lurah, Kades dan Camat haruslah memberikan contoh yang baik. Janganlah coreng dengan perbuatan yang tidak baik,” himbaunya.

Seterusnya Bupati juga mengingatkan agar para kades tidak terlena dengan anggaran yang dimiliki, karena ada tugas berat untuk mengembangkan potensi desa. Mulkan menyarakan kades membangun dari pinggiran karena jika penyerapan Anggaran bagus akan menjadi catatan, hal itu akan dilihat dari apakah (SDM) di desa itu sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di desa.

Ia memaparkan jika serapan anggaran desa di tahun 2022 cukup bagus, diatas 80%, bahkan ada yang hampir 100%, hanya yang dibawah 90% ada (3) desa, pertama Balun Ijuk mencapai 83%, dan juga Riding Panjang yang paling terendah 80%, dan juga Dwi Makmur 87%, dan Air Anyir 82%. Yang lain-lain sudah hampir 100% seperti Baturusa 95%, Jurung 97%, Kimak 93%, Pagarawan 94%, Merawang 93% dan Jada Bahrin 97%.

“Silahkan kepada semua desa di Kecamatan Merawang untuk penyerapan anggaran sebaik-baiknya, jangan sampai menjadi catatan, pasti dievaluasi oleh Pemerintah Pusat berarti secara (SDM) perangkat desa sudah memiliki kualitas terhadap terutama penyerapan anggaran. Secanggih apapun aplikasi kita percuma kalau (SDM) kita tidak berkualitas,” tegasnya. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Iskandar,S.IP dan dihadiri oleh Bupati Bangka Mulkan,SH,MH wakil ketua II Rendra Basri,B.Sc serta FORKOPIMDA, Kepala Dinas, kantor, Camat, Lurah, Darma Wanita dan tu undangan lainnya.

Iskandar dalam sambutannya mengatakan bahwa Berdasarkan Surat Dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 84.B/S-HP/XVIII.PPG/05/2023 Tanggal 25 Mei 2023 Lalu, Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022.

“Bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2022 dinyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan pada kesempatan ini kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena Pemerintah
Kabupaten Bangka sudah 9 (sembilan) kali meraih Predikat WTP tersebut, dan sudah 7 (tujuh) tahun berturut turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 kita mendapatkan Opini WTP,” ujarnya.

“Atas laporan keuangan dimaksud, semoga di tahun mendatang kita masih dapat mempertahankannya,” tambahnya.

Atas dasar surat dari BPK tersebut, pada dasarnya DPRD Kabupaten Bangka telah menyepakati Raperda ini untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Untuk agenda kedua yaitu pengesahan terhadap 2 (Dua) Raperda yang berasal dari Bupati Bangka, dengan judul, Raperda tentang penyelenggaraan bangunan gedung; dan kedua Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2022 – 2042.

Sedangkan agenda terakhir yaitu pengembalian terhadap Raperda dengan judul Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Raperda Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

“Atas nama DPRD Kabupaten Bangka, saya berharap Raperda yang telah disahkan tersebut segera dapat ditindaklanjuti agar dapat dijadikan payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tukasnya.

Kemudian Bupati Bangka Mulkan SH MH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka, terkhusus kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, Panitia Khusus VII Dan VIII, Fraksi-Fraksi Dewan dan segenap anggota Dewan atas segala kinerja dan kemampuan yang dicurahkan dalam membahas Raperda.

“Sehingga secara legal formil dan legal materiil dapat diberlakukan sebagai Perda Kabupaten Bangka. Kami telah mencatat masukan-masukan dan hasil evaluasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi pada saat pembahasan dan akan kami jadikan bahan untuk perbaikan bersama, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka,” jelasnya.

Penetapan ketiga raperda melalui paripurna pada hari ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan proses evaluasi dan/atau fasilitasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau pemerintah pusat. Dengan harapan proses tersebut dapat berjalan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga keberadaan peraturan daerah tersebut dapat segera menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintahan daerah.

Mulkan juga menyampaikan beberapa pertimbangan terhadap pengembalian 2 (dua) rancangan peraturan daerah kabupaten bangka tahun 2023.
1. Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keberadaan Raperda Ini Pada Prinsipnya Untuk Menindaklanjuti Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang substansinya mengakomodir luas lahan program nasional cetak sawah di Kabupaten Bangka. Dimana dari luas lahan cetak sawah tersebut kurang lebih 5 (Lima) Ha masuk dalam batas wilayah administrasi Kabupaten Bangka Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat Dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini yang kemudian menjadi kendala dalam penetapan Raperda tersebut.

2. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Keberadaan Raperda Ini dikarenakan substansi yang diatur di dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dimana pengaturan terkait izin belajar dan pemberian tugas belajar dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, tidak lagi mengenal istilah izin belajar.

“Namun demikian kami menerima pengembalian kedua raperda ini, dengan harapan agar dapat menjadi kajian bagi perangkat daerah terkait dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, terkhusus untuk ketentuan terkait tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten bangka agar perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasinya dalam bentuk peraturan kepala daerah,” pungkasnya. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Usai menghadiri kegiatan sosialisasi pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 di Ruang OR Bina Praja Lantai II Pemkab, Wakil Bupati Syahbudin didampingi oleh Kepala BPKAD Bangka dan Direktur Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat, Santoso Putra langsung melakukan pembayaran pajak melalui ATM Bank Sumsel Babel.

“Pajak daerah ini akan membantu pembangunan yang ada di daerah ini. Saat ini masyarakat sudah bisa melakukan pembayaran pajak PBB-P2 melalui mesin ATM terdekat. Pada kesempatan ini saya membayar pajak di ATM Bank Sumsel dan ditemani langsung oleh Pak Santoso Putra selalu Direktur Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat,” jelasnya, Kamis (20/7/2023).

Usai melakukan transaksi pembayaran pajak, Wakil Bupati menghimbau kepada masyarakat untuk sesegera mungkin melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Ia menjelaskan jika saat ini pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pelaku pajak untuk diberikan kebijakan penghapusan nilai pokok dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Bagi yang belum membayar pajak PBB-P2 di tahun 2012 hingga 2016 hanya cukup membayar 50 persen dari nilai pokok pajak dan tidak dikenakan denda. Dan untuk tahun 2017 hingga 2021 dikenakan biaya 25 persen dari nilai pokok dan denda dihapuskan. Kebijakan pemerintah ini berlaku dari 1 Juli hingga 31 Oktober 2023,” terangnya.

Oleh sebab, Syahbudin berharap agar masyarakat mengetahui tentang informasi tersebut dan dapat secepatnya membayar pajak yang tertunda.

“Pajak daerah untuk membangun daerah. Orang bijak taat pajak,” tegas Wabup.

Sementara itu, Direktur Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat, Santoso Putra menyebutkan jika pihaknya juga menyiapkan loket bagi masyarakat yang ingin membayar pajak secara tunai. Pembangunan pajak bisa dilakukan di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas maupun di kantor kas keliling.

“Karena jika melalui teller itu ada keterbatasannya jam kerja, maka kami menyiapkan kanal-kanal lain berupa ATM. Mesin ATM kita tersebar di Kabupaten Bangka ada sebanyak 26 unit, selain itu juga bisa melalui SMS Banking, Mobile Banking dan Internet Banking. Jadi ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak,” imbuhnya.

“Kami sangat berterimakasih atas dukungan Bupati dan Wabup Bangka yang telah mendorong Bank Sumsel Babel dalam bentuk setor saham dan kegiatan lainnya. Kita berupaya bagi nasabah Bank Sumsel Babel untuk melakukan transaksi pembayaran pajak melalui Bank Sumsel Babel,” ujar Santoso Putra. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kemudian turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Mie Go Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suryo Kusbandoro, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS), Pusdatin Kementerian Sosial RI, Pimpinan Cabang Perum Bulog, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung dan perwakilan PT Pos Indonesia.

Dalam giat tersebut, Yozar menyampaikan perlu adanya perbaikan DTKS melalui verifikasi, validasi, serta koordinasi yang baik agar sistem penyaluran bantuan berbasis DTKS dapat tepat Sasaran secara bertahap.

“Terkadang hal seperti ini harus aktif kita komunikasikan dengan Kemensos. Namun, verifikasi ini tentu wewenang dari pihak kelurahan/desa dan dinas sosial kabupaten/kota setempat. Wewenang tersebut sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Terkait pengajuan perubahan OTKS, harus kita pastikan terlebih dahulu pengajuan dilakukan sesuai Kepmensos nomor 150 Tahun 2022 dan pastikan data masyarakat tersebut terinput melalui aplikasi SIKS NG bukan manual,” ujar Yozar.

Sementara itu Anggota Pimpinan Ombudsman RI Pusat Yeka Hendra Fatika menyoroti informasi bahwa ada masyarakat telah terdaftar di data DTKS akan tetapi tidak memperoleh bantuan pangan.

“Memang kita ketahui jumlah kuota bantuan pangan yang ada belum sesuai dengan jumlah data pada DTKS. Oleh karena itu Ombudsman mendorong BAPANAS agar ketersediaan Kuota Bantuan Pangan Pemerintah sesuai dengan jumlah data penerima bantuan pangan Pemerintah, jika perlu ajukan anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan c.q. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), agar program bantuan pangan Pemerintah tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat guna,” jelas Yeka.

Tak hanya itu, Yeka juga menyinggung tindaklanjut mengenai titik penyaluran bantuan pangan yang dirasa terlalu jauh oleh masyarakat, dimana selama ini titik penyaluran bantuan pangan di Bangka Belitung masih dilakukan di Kecamatan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang hadir dalam pemantauan lapangan menyampaikan bahwa memang seharusnya tuk penyaluran dilakukan di tingkat kelurahan/desa agar mudah dijangkau masyarakat Atas hal tersebut pihaknya akan mendorong evaluasi tersebut kepada Perum BULOG sebagai operator dan PT POS sebagai transporter.

“Sudah seharusnya sinergi baik seperti ini kita lakukan demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Babel BAPANAS sebagai regulator sekaligus memiliki kendali terhadap program bantuan pangan harus berperan akul mengawasi Serta Perum BULOG sabagai Operator dan PT POS sebagai transporter bantuan pangan pemerintah harus bekerja sesuai aturan dan profesional,” pungkas Yeka. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Pada pertemuan dengan pihak DPRD Provinsi Kep. Babel, yakni Ketua Komisi III Adet Mastur dan Plh. Sekwan Rudi di kediaman Pj. Gubernur Kep. Babel pada Minggu (25/6/23), Pj. Gubernur Suganda terlihat berkoordinasi membahas rencana pertemuan antara Pj Gubernur dengan anggota DPRD terkait banyak hal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Salah satunya, membahas terkait rencana perubahan anggaran 2023. Seperti apa langkah-langkah yang nantinya akan disusun,” terang Pj. Gubernur Suganda.

“Selain itu, untuk membahas seperti apa persiapan-persiapan untuk acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) se-Indonesia, yang akan diadakan tanggal 5-8 Juli 2023 mendatang,” terangnya lagi.

Untuk diketahui, Provinsi Kep. Babel menjadi tuan rumah atas kegiatan _event_ nasional Rakernas Bapemperda se-Indonesia yang berpotensi mendatangkan sekitar 1.600-an orang peserta dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia ke Bumi Serumpun Sebalai. Sehingga, segala persiapan harus dipersiapkan sebaik mungkin.

Pada Rakornas itu pula, Provinsi Kep. Babel akan berkesempatan menyampaikan sejumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), di antaranya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Adanya pertemuan ini, saya berharap semua akan menjadi lebih lancar. Terutama komunikasi antara badan eksekutif dan legislatif dapat berjalan baik, satu frekuensi pada lajur yang sama, serta bersinergi bersama-sama membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini,” pungkasnya. (Abol/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Acara ini dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Bangka, Akhmad Muksin S.H, bertempat Hotel Novilla Ruang Walet Emas, Kamis (22/06/2023).

Asisten Administrasi Umum Sekda Bangka, Akhmad Muksin S.H, dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa kegiatan Workshop Akuntansi dapat dimanfaatkan sebagai forum komunikasi untuk memonitor dan mencari solusi bersama terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan.

“Saya berharap agar kualitas laporan keuangan satuan kerja semakin baik,” harap Muksin.

Lanjutnya, Dalam upaya menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah, sekaligus mendorong inovasi percepatan elektronisasi bagi seluruh pemerintah daerah. Demi terwujudnya konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

“Alhamdulillah pemerintah kabupaten bangka tahun anggaran 2023 sudah siap dan memiliki tekad yang sama untuk mengunakan SIPD secara menyeluruh dari proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan,” imbuhnya.

Beliau juga menuturkan, bahwa opini WTP yang telah diperoleh kabupaten bangka jangan membuat kita berpuas diri.

“Kita harus mampu mempertahankan apa yang telah kita raih saat ini, karena mempertahankan sesuatu yang telah di raih lebih sulit dibandingkan jika ketika meraih,” tutur Akhmad Muksin

“Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan Workshop ini dapat meningkatkan pemahaman kita semua terkait persiapan penyusunan laporan keuangan semester I (satu) tahun anggaran 2023 serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh pemerintah daerah secara Nasional,” pungkasnya. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel