Ketua DPW PSI Bangka Belitung, Arbi Leo, membuka Rakorwil dengan menegaskan bahwa PSI Babel tengah memanaskan mesin organisasi untuk bekerja lebih cepat, solid, dan terukur. Ia menyampaikan bahwa komitmen serta konsistensi adalah “bahan bakar utama” dalam menggerakkan roda partai.

Kehadiran tokoh-tokoh DPP PSI seperti Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Raihan Ariatama, dan Ketua DPP Bidang Pembinaan Kepala Daerah Wiryawan, disebut Arbi sebagai bukti kuat bahwa struktur PSI Babel dipastikan sehat, lengkap, dan siap diperkuat hingga akar rumput.

Rakorwil tahun ini juga memiliki makna khusus karena bertepatan dengan HUT ke-11 PSI. Arbi menyebut usia sebelas tahun sebagai fase kedewasaan organisasi—sebuah perjalanan yang menegaskan konsistensi PSI dalam menjaga politik bersih, menolak intoleransi, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Sebelas tahun bukan hanya angka, tetapi rekam jejak PSI dalam menjaga integritas dan keberanian moral,” ujar Arbi. Ia menambahkan bahwa PSI Babel harus semakin profesional dan solid, terutama dalam menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat Bangka Belitung.

Dalam forum tersebut, Arbi juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga partai sebagai tulang punggung setiap capaian besar. Menurutnya, keutuhan struktur dari pusat hingga daerah merupakan modal strategis untuk memastikan arah gerak partai lebih terarah.

Arbi kembali menegaskan garis politik PSI yang berbasis integritas, solidaritas, dan kerja nyata. Ia menuturkan bahwa PSI tidak menawarkan politik retorika, melainkan politik solusi yang dekat dengan kebutuhan warga.

Menutup sambutan, Arbi mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan Rakorwil 2025 sebagai titik konsolidasi dan penyatuan langkah organisasi. Dengan disiplin dan kerja kolektif, ia yakin PSI Babel dapat bergerak lebih kencang dan memberi kontribusi nyata bagi demokrasi serta kesejahteraan masyarakat.

Rakorwil PSI Babel 2025 pun bukan sekadar agenda rutin, tetapi deklarasi bahwa PSI siap memasuki babak baru dengan mesin yang telah dipanaskan dan tekad politik yang semakin kokoh.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Struktur DPP, DPW, DPD, hingga DPC terkunci dalam satu frekuensi kerja yang padat namun tetap cair, khas gaya PSI yang memadukan keseriusan dengan keakraban.

Kehadiran lengkap para pimpinan pusat mempertegas bahwa Rakorwil kali ini bukan acara seremonial, melainkan penguatan mesin partai dari hulu hingga ke akar.

Menjelang sore, kedatangan Sekjen dan jajaran DPP lainnya kembali mengangkat tensi konsolidasi. Sesi lanjutan bersama pengurus daerah menyamakan strategi, mempertegas garis komando, dan menghidupkan semangat struktur sampai tingkat DPC. Tidak ada basa-basi; yang dirapikan hanyalah kesiapan mesin partai.

Ketua DPW PSI Babel, Arbi Leo, menegaskan arah konsolidasi itu dengan pernyataan yang merangkum inti gerak partai.

“Rakorwil ini bukan agenda seremonial. Kita sedang memastikan seluruh struktur, dari tingkat provinsi sampai DPC, bergerak dalam satu irama. Mesin partai harus hidup, terasa manfaatnya, dan hadir nyata bagi masyarakat. Kita tidak menunggu 2029 untuk bekerja kita mulai sekarang. Konsolidasi hari ini adalah titik start untuk lompatan yang lebih besar. PSI Babel siap melangkah lebih disiplin, lebih teratur, dan lebih solid menghadapi kompetisi politik ke depan.” ungkap Arbi Leo. 

Rangkaian Rakorwil yang berlangsung dari pagi hingga malam hari mengerucut pada satu pesan besar: PSI Babel sedang merapatkan barisan dan memompa energi baru.

Konsolidasi dilakukan menyeluruh, kehadiran struktural komplet, dan setiap agenda dijalankan untuk memastikan partai benar-benar bekerja, bukan sekadar hadir.

Dari konsolidasi inilah ambisi 2029 mulai dipupuk target kemenangan legislatif maupun eksekutif, dengan pondasi struktur yang tidak hanya tercatat, tetapi bergerak dalam ritme yang sama.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Ketua DPW PSI Babel, Arbi Leo, bilang kalau semua kader di Bangka Belitung kompak banget dukung Kaesang. Soalnya, Kaesang udah buktiin kerja kerasnya dan bikin PSI makin dikenal masyarakat.

“Kinerja Mas Kaesang keren banget, PSI jadi makin hits di mata publik. Semua itu karena gaya kepemimpinan Mas Kaesang yang fresh, inklusif, dan deket banget sama anak muda,” kata Arbi Minggu (25/5/2025).

Sejak Kaesang pegang kendali, semangat baru langsung terasa dan elektabilitas PSI juga naik pesat. Menurut Arbi, dukungan ini bukan cuma gaya-gayaan doang, tapi bener-bener komitmen dari semua elemen partai di daerah.

“Kita dukung ini karena hasil diskusi dan evaluasi matang. Mas Kaesang pas banget jadi jembatan harapan pemilih muda sama politik yang progresif,” lanjut Arbi.

FYI, Kongres Nasional PSI bakal digelar di Solo, Jawa Tengah, pertengahan Juni 2025. Kaesang sendiri udah resmi jadi Ketum PSI sejak September 2023 di Kopi Darat Nasional PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Deklarasi politik yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah, Andi Kusuma, di area kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka sebelum masa pendaftaran resmi Pilkada Ulang 2025 dibuka, menimbulkan keresahan dan membuka ruang diskusi publik soal netralitas penyelenggara pemilu. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk curi start kampanye yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan merusak integritas kelembagaan KPU.

Netralitas KPU Bukan Sekadar Diam

Sebagai lembaga independen, KPU semestinya tidak hanya menjaga netralitas secara formal, tetapi juga aktif dalam merespons pelanggaran etika pemilu. Kantor KPU adalah ruang administratif negara yang seharusnya steril dari aktivitas politik praktis. Ketika deklarasi calon dilakukan di lokasi tersebut, dan tidak ada respons tegas dari KPU, publik bisa menilai itu sebagai bentuk pembiaran, bahkan indikasi keberpihakan terselubung.

Lebih dari sekadar narasi, sikap pasif KPU dapat menimbulkan efek domino. Ketika satu calon dibiarkan bermanuver sebelum waktunya, calon lain akan merasa dirugikan, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu pun tergerus. Ini bisa menciptakan delegitimasi hasil pilkada di kemudian hari.

Landasan Hukum yang Dilanggar

Secara normatif, tindakan deklarasi di luar masa kampanye melanggar beberapa regulasi utama:

1. Pasal 22E UUD 1945 menjamin pemilu yang jujur dan adil.
2. UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 mewajibkan penyelenggara pemilu bersikap netral.
3. Pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 melarang kampanye di luar jadwal, termasuk aktivitas yang memuat unsur ajakan memilih.

Jika pelanggaran ini tidak ditindak, KPU Bangka berisiko dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik. DKPP memiliki rekam jejak memberikan sanksi serius kepada anggota KPU daerah yang lalai menjaga netralitas.

Apa yang Seharusnya Dilakukan KPU?

KPU Bangka masih memiliki kesempatan untuk merespons secara bijak dan tegas. Beberapa langkah penting yang perlu segera ditempuh antara lain:

1. Memberikan klarifikasi terbuka bahwa deklarasi tersebut bukan bagian dari kegiatan resmi KPU.
2. Memberikan teguran tertulis kepada pihak yang melakukan deklarasi politik di area KPU.
3. Melapor dan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk penanganan pelanggaran kampanye di luar jadwal.
4. Memperketat pengawasan terhadap penggunaan simbol, fasilitas, dan ruang KPU dari penyalahgunaan politis.

Langkah-langkah ini penting untuk memulihkan citra kelembagaan KPU, sekaligus memastikan semua bakal calon diperlakukan secara adil.

Pilkada Bukan Hanya Soal Menang, Tapi Legitimasi

Pilkada Ulang 2025 di Kabupaten Bangka adalah ujian krusial bagi semua pihak, terutama penyelenggara pemilu. Proses yang adil tidak cukup hanya dilihat dari hasil akhir, tapi harus dimulai sejak tahapan awal. Jika penyimpangan kecil di awal tidak segera diluruskan, maka hasil akhirnya pun akan dipertanyakan.

Netralitas bukan hanya prinsip, tetapi tindakan konkret. Jika KPU Bangka gagal mengambil sikap atas deklarasi dini ini, maka bukan hanya integritas pilkada yang tercoreng, tetapi juga marwah KPU sebagai penjaga demokrasi yang dipertaruhkan.

Catatan Redaksi: Artikel ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi media. Tulisan dikirim sebagai kontribusi publik untuk memperkaya wacana demokrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah DPS yang ditetapkan untuk Pilkada Ulang 2025 mencapai 169.234 pemilih, mengalami peningkatan sebanyak 4.906 pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2024 lalu yang berjumlah 164.330 pemilih.

Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Sobarian, menjelaskan bahwa penambahan jumlah pemilih ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya perpindahan penduduk ke wilayah Kota Pangkalpinang, serta masuknya pemilih pemula dan pemilih baru yang sebelumnya berstatus anggota TNI atau Polri.

“Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga mengalami penambahan sebanyak lima TPS reguler, serta terdapat empat TPS di lokasi khusus. Total keseluruhan TPS yang akan digunakan sebanyak 315 TPS,” ujar Sobarian.

Ia menambahkan bahwa data DPS yang telah ditetapkan ini masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan, seiring dengan masuknya tahapan berikutnya, yaitu penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Penetapan DPT akan dilakukan setelah seluruh proses dan tahapan validasi selesai. Kami mengajak masyarakat untuk aktif mencermati data pemilih agar hak suaranya dapat terjamin,” jelas Sobarian.

Rapat pleno ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Subekti, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan rapat pleno yang berjalan tertib, aman, dan transparan.

“Alhamdulillah rapat pleno berlangsung lancar. Peningkatan jumlah pemilih ini menjadi indikator penting partisipasi masyarakat yang semakin tinggi. Bahkan anak saya sendiri tahun ini genap 17 tahun dan sudah masuk dalam daftar pemilih,” ujar Subekti.

KPU juga mengumumkan bahwa 315 TPS yang disiapkan tersebar di 42 kelurahan dan 7 kecamatan di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang.

Dengan ditetapkannya DPS ini, KPU Kota Pangkalpinang mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam proses pemutakhiran data pemilih, guna memastikan Pilkada Ulang 2025 berjalan demokratis, partisipatif, dan inklusif.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Upaya dan keseriusan konsultan komunikasi politik nasional itu untuk maju di Pilkada nanti dia buktikan dengan mendaftar serta tuntas mengembalikan formulir ke beberapa partai politik (parpol), yakni Nasdem, Gerindra, dan Golkar.

Mengulik tema “Harapan Baru Bangka”, Fauzan ketika diwawancara Rabu (23/4) siang jelaskan, makna dari tema tersebut ialah menghidupkan kembali spirit berdemokrasi, peduli politik, dan memajukan bersama kesadaran kolektif masyarakat menguatkan dedikasi Kabupaten Bangka dengan tatanan wajah baru yang lebih mencerahkan dan penuh optimisme.

Lebih jauh lagi dia paparkan, kondisi psikologis politik publik terhadap berbagai problem sosial di segala lini, mulai dari persoalan ekonomi dan tidak normalnya biaya hidup, pelayanan publik, hingga lapangan kerja, yang dirasa belum optimal menyentuh hajat hidup masyarakat oleh Fauzan dinilai menjadi penyebab meningkatnya apatisme politik publik terhadap mekanisme partisipasi di Pilkada yang berimbas pada ketidakpercayaan kinerja pemerintah.

“Setiap daerah, dari Pilkada ke Pilkada, atau ekstrimnya lagi ada pemimpin tapi sepertinya masyarakat menganggap tidak ada perubahan apa-apa dan sama saja, seperti seolah-olah tidak ada pemimpin yang bertanggungjawab. Harga bahan primer di sektor pertanian misalnya cenderung diserahkan ke mekanisme pasar dan swasta tanpa adanya kreasi intervensi pemerintah, sehingga menjadi variabel yang mendorong biaya produksi petani-petani kita, lalu berdampak pula terhadap capaian keuntungan mereka yang kurang optimal,” ungkap Fauzan memberikan contoh.

Selain pertanian, di sektor perikanan selama ini Fauzan sebutkan bahkan menjadi faktor pendorong inflasi daerah yang berdampak terhadap salah satu penyebab stagnasi ekonomi lokal hari ini, yang hal tersebut, kata Fauzan, mesti dituntaskan secara prioritas dan serius ke depannya.

“Menyedihkan sekali karena ini daerah kepulauan, tapi justru menjadi penyebab inflasi tinggi karena ketiadaan supporting intervensi dan sinkronisasi sektor lain untuk hajat kaum nelayan kita, dan intinya seolah-olah nelayan dan sektor warga lainnya terbiarkan hidup berjuang sendiri-sendiri di tengah himpitan ekonomi saat ini,” sambung pencipta talkshow edutainment Bujang Begagil (BjB) itu.

Ia harap, Pilkada ulang 2025 ini dapat menjadi pintu pembuka bagi harapan baru masyarakat Bangka yang memercayakan aspirasi politiknya kepada para kandidat dan elit politik.

Mengingat, kata Fauzan, di tengah optimisme masyarakat yang hari ini kian melemah, maka hal itu wajib dihidupkan kembali, supaya tidak mengulang lagi kesakitan sosial dan traumatik politik yang seringkali dirasakan oleh masyarakat pasca Pilkada.

Sebabnya pun, mencermati kondisi demokrasi saat ini yang semakin melandai ke titik nadir, Fauzan khawatir akan semakin resisten menggerus partisipasi pemilih aktif di Pilkada nanti.

“Harapan baru itu pun harus dibangun dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam membahas isu-isu penting terkait visualisasi Bangka baru yang istimewa, dan masa proses jelang Pilkada ini pun bukan lagi-lagi sekadar didominasi konfigurasi antar elit politik-kandidat saja, tapi keterlibatan kolektif antara eksekutif, legislatif, keormasan, serta masyarakat dibutuhkan untuk ciptakan terobosan demokrasi asik yang dapat kembali meningkatkan optimisme baru atas cita-cita kesejahteraan dan keadilan yang dirindukan semua pihak selama ini,” tutup Fauzan.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Bangka Belitung ini disambut baik oleh warga yang datang untuk memeriksa kesehatan mereka secara cuma-cuma

Ketua DPW PSI Bangka Belitung, Arbi Leo mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian PSI terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin hadir di tengah masyarakat, membantu mereka mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik. Kesehatan adalah hak semua orang,” kata Arbi Leo.

Kegiatan ini terdiri dari pengecekan kolestrol, tensi darah, dan asam urat. Hal ini dilakukan secara rutin oleh PSI yang langsung menyentuh masyarakat sebagai bentuk bakti sosial.

“Di Tanjung Ratu ada 127 masyarakat yang mendapatkan pelayanan berobat gratis dan konsultasi,” kata Wakil Ketua DPW PSI Bangka Belitung, Erick.

Masyarakat yang mendapatkan pengobatan gratis, Erick menyebut mereka pada ketagihan. Pasalnya, pihaknya diminta untuk hadir dalam 3 bulan mendatang.

“Pegecekan kolestrol, tensi darah & asam urat. Animomya sangat baik dan mereka berharap 3 bulan ke depan PSI datang lagi ke daerah mereka,” jelas Erick.

Erick menambahkan, kegiatan pengobatan gratis ni selanjutnya akan dilakukan di Desa Labuh Air Panda, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

“Kita terus berjalan melakukan kegiatan Bakti Sosial yang sudah kita jadwalkan rutin ke masyarakat,”katanya.

Baca lebih lanjut di BN Babel

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel