JAKARTA, BN BABEL – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan kerja sama kepada China untuk mengembangkan dan menignkatkan nilai tambah (PNT) batubara melalui berbagai produk turunan.

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Bambang Suswantono menawarkan langsung kepada China, hilirisasi yang ditawarkan melalui produk turunan peningkatan kualitas batubara (coal upgrading), pembuatan briket batubara, pembuatan kokas, dan pencairan batubara (coal liquefaction).

Penawaran ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional, yang telah diratifikasi melalui Paris Agreement dalam UU No. 16 Tahun 2016. Pengurangan konsumsi batubara secara bertahap dan pengembangannya menjadi produk lain merupakan langkah konkret menuju pencapaian tujuan tersebut.

“Salah satu kebijakan dalam pengelolaan batubara adalah mengurangi penggunaan batubara secara bertahap, bersamaan dengan pengakhiran operasional PLTU batubara, serta mengembangkan batubara menjadi produk lain, khususnya gas untuk memenuhi kebutuhan elpiji dan industri kimia lainnya seperti pupuk,” kata Bambang pada ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF) di Kuta Selatan, Bali, Selasa (3/9/2024).

Untuk mempercepat program hilirisasi dan PNT batubara, pemerintah mengajak berbagai pihak untuk berinvestasi agar program ini dapat berjalan sesuai harapan.

“Kami menawarkan peluang investasi dalam pengembangan hilirisasi batubara di Indonesia, baik untuk memproduksi metanol, DME, maupun produk lainnya,” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan bahwa batubara dapat diolah menjadi berbagai produk turunan, baik sebagai bahan baku industri maupun sumber energi. Saat ini, ada enam produk pengembangan batubara yang sedang dipertimbangkan, yaitu peningkatan kualitas batubara (coal upgrading), briket batubara, kokas, batubara cair, dan gasifikasi batubara, termasuk gasifikasi batubara bawah tanah.

Untuk mendukung percepatan pengembangan program tersebut, pemerintah tidak hanya menyediakan tiga insentif, tetapi juga mewajibkan badan usaha yang memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk menyampaikan rencana pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

“Saat ini, sudah ada enam IUPK yang merencanakan pengembangan batubara menjadi gas, pupuk, dan kokas. Proyek ini sedang dalam tahap kajian keekonomian dan studi kelayakan, dan kami berharap bisa melakukan commissioning pada tahun 2030,” jelas Bambang.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini memiliki sumber daya batubara sebesar 97,29 miliar ton dengan cadangan sebesar 31,71 miliar ton. Sebesar 70% dari total sumber daya merupakan batubara kualitas rendah, sementara sisanya adalah batubara kualitas tinggi dan medium.

Sebagian besar sumber daya dan cadangan batubara tersebar di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi. Sumber daya lainnya berada di Jambi, Riau, Kalimantan Utara, Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Papua, Sulawesi Barat, dan Jawa bagian barat.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN BABEL – PT Bukit Asam (PTBA) sepanjang semester I 2024 berhasil mencatatkan rekor tertinggi penjualan batubara sebanyak 20,1 juta ton, naik 15 persen secara tahunan (year on year).

Seperti diketahui, penjualan batu bara PTBA pada Semester I 2019 sebesar 13,4 juta ton, lalu 12,6 juta ton pada Semester I 2020, kemudian 12,9 juta ton di Semester I 2021, naik menjadi 14,6 juta ton pada Semester I 2022, dan 17,4 juta ton pada periode yang sama di 2023.

Pencapaian rekor tersebut ditopang oleh penjualan ekspor batu bara sebesar 8,5 juta pada Januari-Juni 2024, meningkat 20 persen secara tahunan. Sementara realisasi Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 11,6 juta ton, tumbuh 12 persen dibanding Semester I 2023 yang sebesar 10,3 juta ton.

“Perusahaan menargetkan volume penjualan sebesar 43,1 juta ton pada tahun ini. Untuk itu, kami terus memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor ke sejumlah negara yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi, baik pasar eksisting maupun pasar-pasar baru,” kata Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin dalam Public Expose yang diselenggarakan secara daring, Selasa (27/8/2024)

Pasar ekspor PTBA semakin beragam. Terdapat beberapa pasar yang berhasil dioptimalkan pada kuartal kedua tahun ini, di antaranya adalah Bangladesh dan Filipina. Potensi pasar-pasar utama juga dimaksimalkan, misalnya ekspor ke India berhasil meningkat 37 persen menjadi 3 juta ton.

Selain itu, ekspor ke Thailand, Malaysia dan Vietnam juga naik signifikan. Penjualan ke Thailand pada Semester I 2024 sebesar 933 ribu ton, melesat 605 persen secara tahunan. Ekspor ke Malaysia meningkat 257 persen menjadi 488 ribu ton. Adapun ekspor ke Vietnam melonjak 164 persen dari 461 ribu ton menjadi 1,2 juta ton.

Peningkatan penjualan batu bara PTBA didukung oleh realisasi produksi sebesar 18,8 juta ton dan angkutan kereta api sebesar 17,3 juta ton per Semester I 2024.

Perusahaan juga terus memperkuat efisiensi di bidang operasi dan produksi dalam rangka mempertahankan kinerja positif. Berkat berbagai langkah, di antaranya optimalisasi rasio nisbah kupas (Stripping Ratio) serta jarak angkut tanah dan batu bara, Biaya Tunai (Cash Cost) turun 6 persen secara tahunan menjadi Rp 844 ribu per ton.

Hasilnya, PTBA berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 19,6 triliun dan laba bersih Rp 2,0 triliun pada Semester I 2024.

“Kami fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja operasional dan efisiensi secara berkelanjutan untuk menjaga kinerja positif perusahaan. Kami optimis dapat menjaga kinerja tetap positif dan sejalan dengan target hingga akhir tahun 2024,” jelas Farida.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2023.

BPK di tahun 2023 terdapat 3 temuan untuk Kementerian ESDM, yakni soal potensi kehilangan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Domestic Market Obligation (DMO), potensi pendapatan PNBP dari denda keterlambatan pembangunan smelter mineral, dan lemahnya potensi perhitungan dan penetapan rolayti serta penjualan hasil tambang pada aplikasi E-PNBP.

Bahlil menyebut, soal Kementerian ESDM belum mengusahakan perolehan potensi pendapatan negara dari denda DMO, sehingga negara kehilangan potensi PNBP, Kementerian ESMD telah menindaklanjuti.

“ hal ini kementerian ESDM telah menindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi, yaitu, setelah dalam pembahasan rancangan perpres tentang pemungutan dan penyaluran dana kompensasi batubara, saat ini draft perpres sedang dalam kewenangan Mensesneg. Kementerian ESDM sedang dalam proses menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan periodisasi yang tercantum dalam LHP dengan tujuan tertentu BPK,” kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (26/8/2024).

Kemudian, Dirjen Minerba juga sudah menerbitkan surat tagihan dana kompensasi sebesar US$ 214 juta.

“Dari tagihan tersebut telah dibayar oleh badan usaha pertambangan sebesar US$191 juta, sisa yang belum dibayar sebesar US$23 juta,” jelas Bahlil.

Selanjutnya, temuan kedua terkait potensi pendapatan PNBP dari denda administrasi keterlambatan pembangunan fasilitas pembunuhan mineral logam, smelter belum ditagihkan.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020, maka sejak diberlakukan larangan ekspor, pernyataan LHV tidak diwajibkan terhadap perusahaan yang memiliki tunggakan denda smelter dengan kategori macet dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan perizinan,” kata Bahlil.

Bahlil merinci, untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusantara Tenggara (AMNT) dikenakan denda masing-masing sebesar US$ 56,7 juta dan US$59,6 juta. Namun denda tersebut tidak diberlakukan karena telah melampaui target 90 persen pada 10 Juni 2024.

Tetapi, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Persada Pertama Cemerlang, dan PT Sumber Bumi Merau dikenakan denda yang telah ditetapkan.

“Progres pembangunan smelter telah melampaui 90 persen pada 10 Juni 2024, sehingga tidak dikenakan denda, namun PT Dinamika Sejahtera mandiri US$769 ribu, PT Persada Pertama Cemerlang US$14,9 ribu, dan PT Sumber Bumi Merau sebesar US$12,3 juta saat ini masih dalam proses penagihan,” jelasnya.

“Karena beberapa perusahaan seperti Freeport, Amman, itu kan pembangunan kemarin itu kan COVID-19, dan percepatan untuk bisa selesai di 2023 itu tidak bisa terselesaikan karena mereka meminta untuk mundur. Itu terjadi karena COVID-19 beberapa lama tidak kita kerja, karena waktu itu saya masih di Kementerian Investasi juga ikut melakukan. Nah cuman persoalannya adalah kan kita melihat itikat baik mereka,” tambah Bahlil.

Kemudian, temuan ketiga BPK terkait dengan kelemahan pada proses perhitungan dan penetapan royalti serta penjualan hasil tambang pada aplikasi E-PNBP versi 2 telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi BPK.

“Aplikasi EPNBP sudah terintegrasi dengan MOMS MVP Batubara sejak 23 September 2023 dan E-PNBP dengan MOMS MVP Nikel dan Timah sejak 22 Juli 2024,” jelas Bahlil.

Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang melakukan rancangan Permen ESDM tentang cara perhitungan pengenaan dan penyetoran dan revisi PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM.

“Dalam proses verifikasi dan penampilan penetapan lebih bayar dan kurang bayar E-PNBP,” katanya.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel