Doha, (pic)

Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, menyatakan pada Selasa malam bahwa tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung mengenai kesepakatan yang berkaitan dengan perang terhadap Gaza, menyusul serangan Israel di wilayah Qatari. Ini terjadi meskipun negosiasi aktif sebelumnya terjadi atas permintaan Amerika Serikat.

Berbicara pada konferensi pers, Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan Qatar telah menjadi sasaran serangan Israel yang berbahaya, menekankan bahwa Qatar tidak akan mentolerir pelanggaran kedaulatannya dan berhak untuk menanggapi agresi terang -terangan ini.

Dia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memberi tahu Qatar tentang pemogokan Israel sepuluh menit setelah itu terjadi dan mengkonfirmasi bahwa Israel menggunakan senjata tidak terdeteksi oleh sistem radar selama serangan itu.

Sheikh Mohammed menggambarkan insiden itu sebagai terorisme negara dan upaya yang disengaja untuk mengacaukan keamanan dan stabilitas regional. Dia mengatakan serangan itu tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga melewati semua garis moral dan etika.

Dia lebih lanjut menyatakan: “Serangan hari ini mengirimkan pesan ke wilayah itu bahwa seorang pemain nakal beroperasi dengan kecerobohan politik. Netanyahu mendorong wilayah itu menuju kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.”

Perdana Menteri Qatar menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai aktor jahat yang mempraktikkan terorisme negara, dengan mengatakan serangan terhadap Qatar hanya dapat digambarkan sebagai tindakan pengkhianatan.

Majed Al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, mengkonfirmasi bahwa pesan formal dikirimkan ke Dewan Keamanan PBB dan bahwa otoritas Qatar yang relevan telah mulai berunding atas tanggapan yang sesuai.

Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Al-Ansari menambahkan: “Perilaku Israel menyeret seluruh dunia ke tepi bencana. Netanyahu memimpin Israel ke status negara yang nakal.”

Dia menekankan bahwa serangan berbahaya itu menargetkan delegasi negosiasi Hamas di negara mediator, membuktikan sekali lagi bahwa Israel bertindak sebagai negara jahat dalam pelanggaran yang jelas terhadap norma -norma diplomatik dan hukum internasional.

RisalahPos.com Network

JAKARTA, BN NASIONAL – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai 80 persen dari pengguna BBM bersubsidi merupakan kelompok yang tidak berhak. Hal ini diungkapkan ketika pemerintah akan memperketat pembatasan BBM bersubsidi.

“Alhamdulillah, tidak ada kata terlambat (penyaluran BBM bersubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu). Memang kami sudah menyuarakan agar subsidi BBM itu dievaluasi sejak tiga tahun lalu. Karena 80 persen pengguna pertalite BBM bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2024).

Selain itu, Eddy juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait pembatasan BBM bersubsidi agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat.

“Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi,” jelas Eddy.

Kebijakan ini, lanjut Eddy, sudah sejak tiga tahun lalu Komisi VII mendorong hal tersebut. Mengingat banyak masyarakat yang mampu dan tidak pantas menerima subsidi yang justru ikut menikmati.

“Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi,” imbuhnya.

Eddy menambahkan, sosialisasi yang jelas diperlukan masyarakat agar tidak ada wacana lain yang berkembang seperti misalnya isu kenaikan harga BBM. Jika tak ada kejelasan informasi, hal tersebut akan membuat masyarakat semakin resah.

“Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit seperti mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok,” jelasnya.

Diketahui, kompensasi Jenis BBM Tertentu (JBT-Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP-Pertalite) tahun 2024 yang diperkirakan mencapai senilai Rp163 triliun, namun sebanyak 80 persen dari kuota subsidi tersebut malah digunakan oleh masyarakat mampu. Hal itu tentu membuat negara dan masyarakat yang membutuhkan menjadi rugi.

“Pasalnya volumenya naik setiap tahun, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak dikelola secara ketat, Pemerintah akan menanggung subsidi yang lebih besar lagi kedepannya, yang sayangnya tidak tepat sasaran. Apalagi BBM ini adalah produk impor yang menguras devisa negara dan semakin membebani APBN jika harga pasaran minyak dunia naik dan kurs USD terhadap Rupiah menguat,” ujarnya.