“Besok Senin 10 Juli 2023, akan dilakukan Gelar Pasukan dalam Operasi Patuh Menumbing 2023 di Mapolda,”kata Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Jojo Sutarjo, Minggu (9/7/2023) siang.

Dalam operasi patuh menumbing 2023 ini, dikatakan Jojo akan melibatkan sebanyak 361 Personel baik dari Polda maupun Polres Jajaran.

Selain itu, Jojo juga mengungkapkan dalam operasi patuh menumbing 2023 ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, jumlah laka lantas, angka fatalitas hingga meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Ia juga menambahkan Operasi Patuh Menumbing 2023 ini juga akan mengedepankan giat edukatif, persuasif serta humanis.

“Tentunya Operasi ini juga didukung kegiatan penegakkan hukum lantas secara elektronik statis dan mobile dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,”ungkapnya.

Sementara itu, dalam Operasi Patuh Menumbing ini terdapat 12 sasaran penindakan bagi pelanggar lalu lintas, yakni :

1. Melawan Arus/Contra Flow.

2. Menerobos Lampu Merah.

3. Anak di Bawah Umur Menggunankan Kendaraan Bermotor.

4. Berboncengan Lebih Dari Satu Orang.

5. Tidak Menggunakan Helm.

6. Berkendara di Bawah Pengaruh Alkohol.

7. Ranmor Tidak Sesuai Spek, tidak menggunakan Spion, Knalpot brong, Lampu Utama, Rem Lampu Petunjuk.

8. Mengendara Atau Mengemudi Menggunakan Handphone/Gadget.

9. Menggunakan Ranmor Tidak Sesuai Peruntukannya.

10. Ranmor Over Load dan Over Dimension.

11. Ranmor Tanpa RNKB atau NRKB Palsu.

12. Melampui Batas Kecepatan.

“Kita himbau bagi masyarakat agar lebih mengutamakan keselamatan dalam berkendara di jalan raya,” himbaunya. (Ibnu)

Baca lebih lanjut di BN Babel

“Momentum seperti inilah yang saya tunggu-tunggu selama memimpin sebagai ketua DPRD Bangka. Saya inginkan apapun yang kami lakukan dan kerjakan di DPRD Bangka menjadi lebih baik dan lancar dengan adanya kepastian hukumnya,” kata Ketua DPRD Bangka, Iskandar Sip.

Menurut Iskandar dengan adanya penandatanganan MOU dengan Kejari Bangka merupakan saat yang tepat untuk menjadikan DPRD Bangka menjadi lebih baik. Dirinya juga menceritakan jika mendapatkan pesan dari Kajati Babel untuk bekerja dengan niat ibadah dan sebaik-baiknya agar mendapatkan berkah.

“Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, semoga dengan kerjasama ini dapat meningkatkan kinerja DPRD lebih aman,” imbuhnya.

Semenjak itu Ketua Kejaksaan Negeri Bangka, Futin Helena Laoli SH MH menuturkan jika negara telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan bukan hanya menangani masalah pidana akan tetapi juga perdata. Dirinya bersyukur jika pihak DPRD Bangka memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Bangka untuk melakukan pendampingan di bidang perdata.

“Jadi apabila ada masalah hukum di bidang perdata tentunya kita bisa bekerjasama dan dipastikan hasilnya akan lebih maksimal karena akan kami dampingi oleh ahlinya di bidang perdata dan tata usaha negara. Setelah ada komunikasi beberapa yang lalau dengan pihak DPRD, kita juga sudah dilibatkan untuk ikut didalamnya berkontribusi dalam pembuatan perda dan undang-undang,” jelasnya.

Maka dari itu dirinya harapkan yang dihasilkan bisa maksimal serta mengurangi dapat mengurangi celah-celah hukum. Kajari Bangka jelaskan sebelum undang-undang atau perda dibentuk harus ada tindakan preventif agar produk hukum yang dihasilkan dapat maksimal.

“Dengan adanya kesepakatan ini, jika nantinya DPRD ada gugatan maka kami akan melakukan pendampingan dan maju di persidangan mewakili DPRD sebagai Jaksa Pengacara Negara. Setelah MOU ini, DPRD akan menindaklanjuti dengan membuat surat kuasa khusus kepada kami. Karena tanpa ada surat kuasa khusus (SKK) kami tidak bisa bekerja melakukan pendampingan,” pungkasnya. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Bangka Iptu Rizka Siti Amalia, S.Tr.K., dengan didampingi oleh Ps.Kanit Kamsel Satlantas Polres Bangka
Aipda Dony Apriyandi dan Guru Pendamping Pocil serta Personel Satuan Lantas Polres Bangka.

Dikesempatan tersebut Kasat Lantas Polres Bangka Iptu Rizka Siti Amalia, S.Tr.K., mengatakan ini merupakan suatu progaram rutin yang dilakukan Sat lantas Polres Bangka dalam memberikan pengetahuan dan edukasi tentang tertib berlalu lintas serta rambu rambu.

“Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kedisiplinan pelajar dalam berlalu lintas sejak usia dini, sehingga terciptanya kamseltibcar lantas,” ujar Iptu Rizka Siti Amalia.

Dalam kegiatan tersebut juga di lakukan kegiatan pelatihan gerakan dasar PBB dan mempraktekkan 12 gerakan lalu lintas kepada para pelajar SD N 13 Sungailiat.

Lebih lanjut Kasat Lantas Polres Bangka mengajak dan menghimbau kepada masyarakat atau orang tua siswa siswi agar selalu menaati peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm saat mengantar anak ke sekolah baik bagi pengendara atau pun bagi penumpang.

“Saya himbau untuk masyarakat atau orang tua siswa-siswi selalu menaati peraturan lalu lintas dan saat mengantar anak kesekolah selalu menggunakan helm, baik pengendara serta penumpang,” tegas Iptu Rizka Siti Amalia. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Danko Brimob, IPDA Triyono saat membuka kegiatan mengajak kepada seluruh anggota mendengarkan dengan baik dan menanyakan hal-hal yang ingin diketahui.

Menurutnya, pengetahuan mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika juga penting bagi anggota brimob, serta dapat berperan serta dalam P4GN dari lingkup keluarga, masyarakat dan kantor.

Sementara itu Peni Januarti seizin Kepala BNNK Bangka menyampaikan terkait beberapa kegiatan BNNK Bangka, dari mulai Soft Power Approach, Hard Power Approach, Smart Power Approach, dan Kerja Sama. Ia berharap sinergitas antara BNNK Bangka dgn Brimob Polda Babel di Sungailiat bisa berkelanjutan.

Adapun materi kedua, disampaikan oleh Dita Febriani, S.I.Kom, selaku Penyuluh Narkoba BNNK Bangka. Dita menjelaskan mengenai jenis-jenis narkotika, bahaya narkotika, kerja sama antar instansi, hingga penanganan pecandu narkotika.

“Kegiatan sosialisasi bagi anggota penting untuk pencegahan kejahatan narkotika, dan berharap agar anggota juga bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya narkotika, berawal dari lingkungan keluarga,” tutup Dita. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kunjungan dimaksud dilakukan dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan terkait pencegahan korupsi dan maladministrasi pelayanan publik, diantaranya melalui sharing data Monitoring Center for Prevention (MCP), Survey Penilaian Integritas (SPI), dan Penilaian Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Dalam pembukaannya Andy Purwana menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) area pencegahan korupsi yang bisa dikoordinasikan bersama Ombudsman RI Bangka Belitung. Dirinya punberharap informasi dan masukan terkait isu yang berkembang dan meminta pendapat terkait kinerja pemerintah daerah dalam kaca mata Ombudsman, sebab berdasarkan data pengaduan yang diterima KPK RI, Provinsi Bangka Belitung termasuk daerah yang sedikit jumlah pengaduannya dibandingkan dengan daerah lain.

“KPK membutuhkan masukan dari berbagai pihak terkait pemberantasan korupsi. Tentu kita mengetahui Ombudsman berfokus kepada pengawasan sektor pelayanan publik, yang sebenarnya rentan korupsi. Kemudian kami ingin mengkonfirmasi beberapa informasi karena yang kami pahami bahwa Ombudsman bekerja on the spot langsung ke lapangan, selain menganalisa informasi berbasis dokumen baik dari sisi penyelesaian laporan, pencegahan, dan tugas lainnya, “ungkap Andy.

Kemudian pihaknya juga memaparkan data hasil MCP dan SPI yang dilakukan oleh KPK RI pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil MCP rata-rata pemerintah daerah di Babel yang semakin meningkat sampai tahun 2022 yang menyentuh pada angka 81 dari angka rata-rata nasional sebesar 74. Namun, tidak demikian untuk nilai SPI rata-rata seluruh pemerintah daerah di Bangka Belitung yang berkisar pada angka 70. Artinya, angka tersebut masih dibawah rata-rata SPI nasional yaitu sekitar angka 72, hanya Pemkab Bangka Tengah dan Belitung yang diatas rata-rata nadional.

Menurut Andy, perbedaan angka yang cukup signifikan antara MCP dan SPI juga perlu masukan pendapat dari Ombudsman RI Babel.

Menanggapi hal tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy menyatakan bahwa kesiapan untuk bekerjasama dengan KPK RI dalam mewujudkan pelayanan publik yang anti korupsi dan anti maladministrasi pada instansi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Ombudsman Babel siap bekerjasama dengan KPK, boleh juga diantaranya melalui diskusi, pertukaran informasi dan data. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang rawan korupsi, ruang lingkupnya pun cukup luas, baik pelayanan administratif, barang, dan jasa. Menurut kami cara yang efektif mencegah korupsi diantaranya dengan penguatan koordinasi antar lembaga, upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat, serta membangun sistem dan budaya kerja aparatur yang anti maladministrasi, karena biasanya maladministrasi pintu gerbang terjadinya kporupsi,” ungkap Yozar.

Yozar juga berharap kedepan antara Ombudsman Babel dan KPK RI dapat terjalin sistem kerja bersama dalam pengawasan pelayanan publik konteks pencegahan korupsi. “Misalnya, dapat dimulai dari pengawasan perizinan pendidikan, kesehatan, reklame, atau sektor lainnya, serta juga dapat melakukan sidak bersama ke titik-titik pelayanan publik,” pungkasnya. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Tersangka bernama Rio itu berhasil diringkus Tim Macan Putih Satreskrim Polres Bangka Barat saat hendak turun dari Kapal Roro di Pelabuhan Tanjung Kalian, Kecamatan Muntok, pada Minggu (21/5) kemarin.

Rio yang diketahui merupakan buronan Polres Pali tersebut hendak melarikan diri ke Bangka Belitung setelah melancarkan aksi perampokan bersama kawanannya menggunakan senjata api (senpi) dan senjata tajam (sajam).

“Iya kemarin, kami membantu Polres Pali, kita berhasil mengamankan satu tersangka yang hendak turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Kalian,” ucap Kasat Reskrim, Selasa (23/05/2023).

Kasat menjelaskan pelaku saat ini telah dibawa ke Polres Pali untuk mempertangung jawabkan perbuatannya.

“Pelaku perampokan dengan menggunakan senpi dan sajam, kerugian ditaksir sekitar 61 juta. Dari laporan yang kami dapatkan pelaku lima orang, setelah melakukan aksinya mereka ini berpencar,” ungkapnya.

Sementara saat diamankan, tersangka, kata Kasat, tidak membawa barang bukti sajam atau senpi, dan hanya mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai satu juta rupiah. (Julian/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kegiatan ini mengusung tema “Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jasa Layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)” dengan menghadirkan narasumber Kepala OJK Kanreg 7 Sumbagsel, Untung Nugroho bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy sebagai pemantik materi. Acara diskusi ini diikuti oleh pegawai Ombudsman Babel, OJK Kanreg 7 Sumbagsel, dan lembaga konsumen Yogyakarta.

Menurut Yozar ruang lingkup pengawasan pelayanan publik begitu luas sehingga diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Maka, Ombudsman Babel membutuhkan bantuan pihak luar untuk meningkatkan kompetensi Insan Ombudsman dalam menjalankan tugas pengawasan pelayanan publik.

“Dalam sistem tata negara kita, ada berbagai lembaga pengawas yang dibentuk pemerintah. Ada irisan antara Ombudsman dengan OJK terkait fungsi pengawasan. Untuk itu kita senantiasa membangun kolaborasi dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku”, ujar Yozar.

Ia menyampaikan kebutuhan diskusi ini tidak terlepas adanya peningkatan pengaduan dari masyarakat selama tahun 2022 sampai 2023, maka melalui diskusi ini dapat berbagi wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan KPR khususnya di Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu, Kepala OJK Kanreg 7 Sumbagsel, Untung Nugroho menuturkan terdapat dua cakupan perlindungan konsumen dalam sistem jaminan keuangan, meliputi preventif dan represif. Berkaitan dengan irisan pengawasan Ombudsman, OJK juga memiliki layanan penerimaan informasi, layanan pemberian informasi, dan layanan pengaduan berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.07/2020.

“Mengenai statistik layanan konsumen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2021 sampai April 2023, terdapat 1602 masyarakat menyampaikan masalah melalui layanan konsumen yang didominasi layanan bersifat pertanyaan sebesar 82,71 persen. Paling banyak pelapor berasal dari Kota Pangkalpinang, disusul Kabupaten Belitung dan Bangka ditempat kedua dan ketiga”, ujar Untung.

Terkait dengan permasalahan agunan KPR, OJK Kanreg 7 Sumbagsel menerima 9 permintaan layanan konsumen. Ada 3 pengaduan terkait permasalahan anggunan pada sektor perbankan dan lembaga pembiayaan. OJK mengidentifikasi terdapat lima temuan selama pengawasan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari :
1. Sengketa klaim asuransi jiwa kredit yang mengakibatkan debitur masih tercatat memiliki kewajiban, meskipun telah meninggal dunia,
2. Agunan sejak awal pengikatan kredit/pembiayaan belum diterima bank dari developer,
3. Debitur menjual agunan kepada pihak ketiga
sebelum kredit/pembiayaan lunas dan tidak menginformasikan kepada bank,
4. Developer wanprestasi menyelesaikan kewajiban pembangunan rumah, sehingga debitur tidak bersedia melanjutkan pembayaran angsuran, dan
5. Sertifikat yang sebelumnya diterima secara lengkap dan utuh, kemudian hilang karena lemahnya penatausahaan bank.

Selama acara berlangsung Ombudsman Babel menyinggung beberapa potensi masalah terkait pelayanan publik KPR, seperti sengketa sertifikat rumah KPR, klausa baku yang cenderung merugikan konsumen, dan permasalahan asuransi jiwa layanan jasa KPR.

Pasca kegiatan tersebut, Yozar menuturkan identifikasi masalah dari OJK memiliki kesamaan dengan laporan masyarakat yang diterima dan ditangani oleh Ombudsman Babel.

“Kami mengimbau agar masyarakat berperan dapat menyampaikan pertanyaan atau masalah terkait layanan jasa KPR kepada OJK maupun Ombudsman Babel, namun sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Tentunya dalam menerima pengaduan, kami akan memperhatikan kewenangan yang kami miliki”, tutup Yozar. (Ibnu?Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

“Sedangkan sekarang situasinya mengharuskan kita untuk penyesuaian NJOP, mau tidak mau karena itu amanat aturan bahwa tiga tahun sekali harus di update nilainya. Dari yang awalnya hanya Rp. 80 ribu pertahun dan bertahan hingga belasan tahun, mendadak naik hingga ratusan ribu. Ini harus kita sesuaikan dengan situasi sekarang,” kata Haryardi.

Dia menyebutkan, kenaikan NJOP itu mengalami signifikan di sepanjang Jalan Batin Tikal Sungailiat yang diperkirakan mencapai 100 hingga 400 persen di tahun 2023.

“Memang sebelumnya kita masih ada tumpang tindih terhadap PBB ini, antar tetangga pun berbeda, ada yang Rp. 80 ribu, ada yang Rp 200 ribu. Seketika diberlakukan penyesuaian sesuai aturan dan ketetapan terjadilah ketimpangan, oleh karena itu kami selidiki ternyata memang tidak diupdate hingga belasan tahun penyesuaiannya,” ujarnya dia.

Dari situ, pihaknya sudah melakukan penilaian oleh tim ahli serta mengambil NJOP tertinggi yang sudah berlaku sebelumnya, setelah itu pihaknya melakukan penetapan besaran PBB.

“Sasaran wilayah kenaikan ini terbagi dalam tiga ring, jalan Batin Tikal masuk dalam ring 1, yang dimulai dari jalan Sri Ayu hingga simpang Telkom dengan NJOP senilai RP537.000 per meter persegi,” ujarnya.

Ring kedua, kata dia dimulai Simpang Telkom sampai dengan perempatan BTN, yakni senilai RpRp394.000 per meter persegi. Sedangkan ring ketiga, perempatan BTN hingga lampu merah SPBU Air Ruay senilai Rp285.000 per meter persegi.

“Pada saat akhir Desember kemarin sebetulnya tim kami sudah turun langsung ke rumah warga yang mengalami kenaikan. Untuk mendata dan sekaligus menginformasikan kenaikan NJOP,” kata dia.

Menurut Haryadi, apabila ada pihak masyarakat yang mengalami kenaikan tarif PBB dan merasa keberatan maka dapat mengajukan keberatan langsung disampaikan ke BPPKAD Kabupaten Bangka untuk mendapatkan keringanan atau pengurangan.

“Namun bila memang merasa keberatan dengan ketetapan PBB-nya ada ruang untuk mengajukan keringanan atau pengurangan. Silahkan datang ke sini biar kita cari solusi terbaiknya,” pungkasnya. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kegiatan konferensi pers dipimpin langsung Kapolres Bangka Barat AKBP Catur Prasetiyo SIK didampingi Kasat Resnarkoba AKP Eddy Yuhansyah dan Ps Kasihumas Ipda Ardianis.

Kapolres menjelaskan Tim Hantu Satuan Resnarkoba Polres Bangka Barat berhasil mengamankan 1 kotak besar warna cokelat yang berisikan batang dan daun kering yang dibalut kain warna merah yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto barang bukti 2 Kg, 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor polisi BN 4133 DD.

Kapolres juga berkata kronologi penangkapan berawal saat Tim Hantu Satuan Resnarkoba Polres Bangka Barat mendapat informasi bahwa adanya pengiriman paket yang diduga narkotika jenis ganja melalui jasa pengiriman JNE EXPRESS.

Kemudian anggota melakukan penyelidikan di kantor JNE EXPRESS yang beralamat di Kampung Keranggan Tengah RT. 003 RW. 001 Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Tim Hantu Satuan Resnarkoba Polres Bangka Barat mengamankan seorang pria MI.

Pada saat anggota melakukan penggeledahan ditemukan lah 1 kotak besar warna coklat yang berisikan daun dan batang kering yang dibalut kain warna merah yang diduga narkotika jenis tanaman ganja.

“Tersangka atas nama MI diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Subs pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan acaman pidana minimal 6 tahun penjara dan maksimal hukuman mati tahun,” imbuhnya.

Kapolres juga menambahkan, pada saat penangkapan, setelah ditimbang berat barang bukti kurang lebih 2 kg tersebut jika diuangkan senilai Rp10 juta.

“Setelah kami timbang berat barang bukti seberat 2 kg dan kalau diuangkan sebesar 10 juta rupiah,” ujar Kapolres.(Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Tujuan kedatangannya, yakni untuk melaporkan keadaan Kep. Babel saat ini. Di mana, selama menjalankan tugasnya yang baru satu bulan lebih ini, Pj. Gubernur Suganda sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat, khususnya nelayan muara sungai, terkait permasalahan pendangkalan muara sungai, yang perlu dilakukan pengerukan.

“Berdasarkan hasil diskusi kami, yang memiliki kewenangan untuk permasalahan ini adalah pihak KKP, Pak. Makanya kami ke sini untuk melakukan audiensi agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Pj. Gubernur.

Pengerukan pada beberapa titik muara sungai yang ada di Kep. Babel perlu segera dilakukan menurut Kepala DKP Agus Suryadi. Hal ini dikarenakan jika tidak dikeruk, maka bisa menyebabkan inflasi, karena pendangkalan tersebut menghambat para nelayan untuk berangkat ke laut mencari Ikan.

“Pengerukan ini perlu untuk segera dilakukan, karena menekan hambatan nelayan untuk melaut, bisa menjadi salah satu cara menyukseskan program nasional, yakni penangkapan ikan terukur,” kata Agus Suryadi.

Selain itu, Pj. Gubernur juga mengatakan kalau dibiarkan, permasalahan pendangkalan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab, mengigat Indonesia sudah memasuki tahun politik.

“Kalau misal tidak kita ambil alih, nanti takutnya ditangani oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya. Mana sebentar lagi kan kita mau Pemilu, nanti takutnya permasalahan pendangkalan ini bisa menjadi pemicu kegaduhan di masyarakat. Jadi, kami mohon Pak kalau bisa tindak lanjutnya ini dalam waktu dekat, sekitar satu atau dua minggu ini,” kata Pj. Gubernur Suganda.

Tak hanya menghindari kegaduhan, orang nomor satu di Kep. Babel tersebut juga mau tidak adanya kendala pada masyarakatnya. Ia mengungkapkan, apabila pengerukan tersebut segera dilakukan, maka masyarakat pun akan untung, dan ini juga bagus untuk roda perekonomian di Kep. Babel. (Ibnu)

Baca lebih lanjut di BN Babel